Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program Mari Sehat sebagai program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah-masalah kesehatannya secara mandiri. Dalam prosesnya, pelaksanaan di lapangan harus berpijak pada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, sekaligus harus dapat mengakomodir kondisi di lapangan. Menilik pada pengalaman lembaga dalam menjalankan program pemberdayaan secara langsung, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah kelurahan Kedoya Utara dan kelurahan Palmerah. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah kerja peneliti dan dilakukan oleh tim petugas yang sama, teknik pemilihan yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan yang dipilih sesuai dengan tujuan peneliti. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pengembangan masyarakat yang dipandang sebagai program, proses dan metoda, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan, termasuk di dalamnya adalah konsep tentang proses pemberdayaan. Selain itu juga digunakan konsep-konsep tentang peran petugas dalam proses pemberdayaan serta kebijakan yang ditetapkan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini, peneliti memperoleh gambaran tentang proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dan temuan fapangan terlihat tahapan proses pemberdayaan yang dilakukan, mencakup: tahap sosialisasi, tahap perencanaan partisipatif dengan metoda PRA, tahap pelaksanaan oleh masyarakat dan tahap evaluasi mandiri. Proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan seperti spiral, yang menggunakan pengalaman masyarakat sebagai sumber belajar. Dalam proses pemberdayaan, metode yang digunakan secara dominan adalah metode Pendidikan yang Dewasa. Temuan lapangan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan. Perubahan yang paling menonjol adalah kapasitas tim RW dan individu-individu di dalamnya. Perubahan kapasitas ini berdampak positif pada kelembagaan posyandu. Temuan lapangan juga memberikan fakta yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk berkesinambungan. Dari hasil analisis data, diketahui bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dipandang sebagai suatu proses linear, tetapi lebih seperti spiral yang bergerak terus menerus. Selain itu, analisa data menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat langsung dari intervensi yang diberikan selama proses pemberdayaan. Analisis data terhadap temuan menghasilkan kesimpulan terhadap faktor-faktor yang mengtiambat dan mendukung proses pemberdayaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat dijalankan sesuai dengan tahapan program pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan adalah: lembaga pengubah (kebijakan, sikap petugas, metode), masyarakat (dukungan dari masyarakat, nilai-nilai dalam masyarakat). Saran yang diajukan peneliti kepada pihak lembaga adalah perlunya dilakukan penyamaan persepsi tentang program dan pendekatan pemberdayaan pada tahap persiapan, sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga perlunya kegiatan pemetaan sosial, kajian terhadap lembaga dan psikografi masyarakat lokal, menentukan entry point kegiatan yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat dan membangun sistem penyelenggaraan proyek yang bersifat luwes, sehingga dapat menyikapi dan dapat melakukan perubahan-perubahan taktis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Penelitian dampak diharapkan juga diusulkan untuk dapat dilakukan oleh lembaga. Kepada instansi kesehatan terkait, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah saran untuk mengadopsi model pelaksanaan posyandu plus dengan pendidikan orang tua dan anak melalui program Tumbuh Kembang Anak yang ternyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu instansi pemerintah (puskesmas setempat) dapat memfasilitasi sumber daya kesehatan baik dari swasta maupun dari lembaga pendidikan kesehatan yang ada.

Abstrak :
Usaha Kesehatan Sekolah merupakan upaya membina dan mengembangkan hidup sehat masyarakat sekolah. Upaya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan terencana yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sekolah, dan warga masyarakat sekitar sekolah, diharapkan akan merubah pola hidup sehat masyarakat melalui sekolah sehingga akhirnya akan mampu membentuk manusia yang berkualitas. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan kegiatan mempunyai beberapa masalah antara lain pelaksanaan kegiatan masih bersifat insidentil, kegiatan di lapangan masih berjalan sendiri-sendiri, cakupan program belum sesuai dengan target. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara tahun 2002. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data yang terdokumentasi. Informan penelitian adalah mereka yang tergabung dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara, serta Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Kotabumi, jumlah informan adalah 14 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara belum berjalan dengan baik, karena belum semua komponen input yang dianalisis mendukung proses seperti : belum terperinci uraian tugas untuk anggota, sehingga belum semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan belum tersedianya anggaran rutin untuk pembinaan. Hal ini mengakibatkan proses koordinasi belum berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari rapat koordinasi yang belum rutin dilaksanakan, kehadiran anggota tim yang berwakil, perencanaan belum dilakukan secara terpadu, pembinaan dan evaluasi dilakukan hanya pada saat kegiatan lomba sekolah. Hasil pelaksanaan kegiatan belum terdokumentasi dengan baik, dokumen-dokumen yang ada di Sekretariat tidak lengkap. Agar kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dapat mencapai hasil yang lebih baik, disarankan untuk mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Sekolah, uraian tugas dibuat lebih terperinci, adanya komitmen dari ketua dan anggota tim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu disosialisasikan program Usaha Kesehatan Sekolah ke jajaran instansi terkait, dan adanya bantuan dana dan sarana melalui Pemerintah Daerah. Selain itu pelaksanaan kegiatan perencanaan dilakukan bersama-sama anggota tim, pembinaan dan evaluasi ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan serta Tim Pelaksana di sekolah dilakukan secara berkala dan terpadu minimal empat bulan sekali.

---

School Health Program is an effort to build and develop the healthy life of school community. This program is done integrated, coordinated and planned involving government, school community and the community around the school and expected to change healthy life style of community through the school, finally will be able to create the qualified human. To implement duty of building and developing School Health Program integrated and coordinated, which is in line which Decision Letter of the Four Ministers, formed the School Health Program Advisory Team, from National of Advisory Team, Province, District, Sub district, and Implementer Team at school. In implementing their activities, Advisory Team of School Health program in The District of North Lampung has several problems such incidentally activities implementation, field activities still progress stand alone, program coverage not fulfilled the target. The effort of research is to find out description of the activities of Advisory Team of School Health Program in The District of North Lampung, 2002. The research is a case study with a qualitative approach using primary and secondary data. Data gained by in depth interview and tracking documented data. Informants of research are those who involved in Advisory Team of School Health Program, Secretariat of Advisory Team of North Lampung, and Sub district Kotabumi Advisory Team, number of informants is 14. Result of the research show the activities implementation of Advisory Team of School Health Program has not yet worked well because not all analyzed input components support the process like job description for members is not in detail, making all of them not understand their job and responsibilities, and routine budget is unavailable. It causes coordination process has not yet functioned well, this can be showed by that there is coordination meeting which executes routinely, member are surrogated by their representatives, planning is not performed integrally, building and evaluation are only when school contest carried out. Results of activities implementation are not well documented and documents in Secretariat are not comprehensive. For the activities of Advisory Team of School Health Program in North Lampung to get better results, it is suggested to hold work meeting attended by Sub district Advisory Team and Implementer Team of school, prepare job description in a more detail, make available commitment from the chairman and members of team to implementing their job and responsibilities, socialize school health program into the related instances, and get financial aids and facilities from local Government. Planning activity should be implemented collectivity by team members, and building and evaluation to Sub district Advisory Team and Implementer Team at school should be done periodically and integrally at least four times monthly.

Abstrak :
Pengobatan massal filariasis sudah dilakukan sejak tahun 2008, namun kasus filariasis masih ditemukan dan angka cakupan pengobatan filariasis di Kelurahan Limo dari tahun ke tahun terus menurun. Pelaksana pengobatan massal filariasis adalah kader kesehatan, disebut sebagai Tenaga Pelaksana Eliminasi (TPE) Filariasis. Penelitian ini membahas tentang kinerja TPE/kader filariasis dalam pelaksanaan pengobatan massal di Kelurahan Limo pada tahun 2014 serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut. Data dicari menggunakan kuesioner pada sampel berjumlah 44 TPE filariasis di Kelurahan Limo dan wawancara mendalam dengan Penanggung jawab Program Filariasis di Puskesmas Limo. Variabel yang diteliti adalah faktor karakteristik individu dan faktor organisasi (pelatihan, ketersediaan sarana, kecukupan sarana, imbalan, supervisi, dan evaluasi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh TPE filariasis (56,8%) memiliki kinerja rendah. Secara statistik, terdapat hubungan antara motivasi dan imbalan dengan kinerja TPE filariasis di Kelurahan Limo. Saran dari penelitian ini untuk Puskesmas adalah dengan memberikan imbalan yang sesuai dan hal-hal yang dapat memotivasi TPE/kader dalam meningkatkan kinerja dan tidak selalu harus dalam bentuk uang.

---

Filariasis mass treatment was carried out since 2008, but filariasis cases were still found and the treatment coverage in Kelurahan Limo was declining from year to year. Executors of the mass treatment were the health cadres. The focus of this study is to analyze the performance of the TPE/health cadres in implementating filariasis mass treatment in 2014 and factors related to their work performance on the mass treatment of filariasis in Kelurahan Limo. Data was collected using structured questionnaire to 44 TPE/health cadres followed by indepth interview to the Head of Filariasis Program. Variables involved were individual characteristics and organizational factors (training, availability and adequacy of facilities, rewards, supervision and evaluation). The study results showed that more than half of TPE/health cadres filariasis (56,8%) had low performance. Statistically, there is a relationship between motivation and reward to the performance of TPE filariasis in Kelurahan Limo. The study recommends to the health center to provide appropriate rewards, not always in.

Abstrak :
Integrated Health Post for Child Health (Posyandu) has been endorsed since 1984 as a community based health program in Indonesia. Despite its potential in improving child health outcomes, evidence related to its current implementation is lacking. This study aimed to explore the current implementation of posyandu in the country. Data of 638 posyandu surveyed in the 5th wave of Indonesia Family Life Survey (IFLS 5) located in urban and rural areas were analyzed, applying chi square and independent t-test method. Posyandu surveyed run a number of activities (mean type of activities=8.1 in rural vs. 7.4 in urban areas, p <0.001), focusing on weight monitoring, supplementary food provision, and vitamin A supplementation. Approximately 38% of Community Health Workers (CHWs) has never been trained in posyandus management nor child health care. Financial barriers, medicine and equipment supplies, and location to conduct posyandus activities remained as challenges in the implementation. While posyandu has been implemented for decades, the study found that its implementation has not been optimal. Actions should be taken to improve posyandus implementation. These include strengthening collaboration to address the problems and improving CHWs activities.

Abstrak :
Dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) perlu terus dipantau dan dievaluasi dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang cukup penting dan banyak konstribusinya dalam menopang keberhasilan program KIA adalah aspek kemampuan manajerial dan bidan Puskesmas. Meskipun pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan dengan penempatan bidan di desa, namun hasilnya sampai sekarang belum sesuai dengan harapan yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kemampuan manajerial bidan dalam pelaksanaan program KIA di Puskesmas, dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan unit analisis Bidan Puskesmas dan bidan di desa (individu) dan pengambilan sampel dilakukan dengan total populasi, sebanyak 105 responden. Variabel yang diteliti meliputi variabel dependen yaitu fungsi-fungsi pelaksanaan manajemen program KIA (perencanaan, penggerakan dan penilaian), sedangkan variabel independen adalah faktor internal (umur, pendidikan dan lama bekerya) dan faktor eksternaI ( supervisi, pelatihan, umpan balik, dorongan masyarakat dan sarana kerja). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial bidan di Puskesmas dan desa proporsinya tidak jauh berbeda antara yang baik dan yang kurang baik. Dengan Kai Kuadrat dan multivariate, bermakna yang berhubungan dengan kemampuan manajerial bidan yaitu , supervisi, pelatihan dan dukungan masyarakat, dan yang paling bermakna adalah supervisi dengan p. value 0,000.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor , Kepala Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor dan Kepala Puskesmas agar mengingatkan serta menegaskan kembali pentingnya melaksanakan manajemen program KIA oleh Bidan di Puskesmas, selalu melakukan bimbingan teknis dan segera memberikan umpan balik hasil kerja bidan di Puskesmas dan desa. ......In discreasing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) as one of the effort in the human resource improvement, the implementation of Mother and Child Care must be monitored and evaluated on several aspects. One of the aspect that is necessary which will contribute to success of break through Mother and Child Care program in Public Health Centre of Midwife is the midwife's managerial competence. While although government base distributed some midwife in Public Health Center and the village midwife, but the result is unmet with the expectation it is can be prospek by the highly Maternal Mortality Rate and Infant Mortality Rate. The goal of this study is feed back to describe the ralation factors in managerial competence of midwife in implementing Mother Chuld Care program in Public health. Design research is using cross sectional with analysis unit in Public Health Centre midwives and village midwives. Sampel has taken by total population, sum 105 respondent. The variables which was researched involve dependent variable by the function of the Application of Management Mother and Child Health Care program namely planning, actuating, and evaluation, where as the independet variables were age, educuation , periode of work, supervision, training, community support, jof feed back and infra structure. Result of this study is that midwif's managerial competence in Health Centre and in the village midwife is not so different. By the Chi-Square statistic exam and Multivariate, known that supervision was a factor related with comptence manajerial midwife of the mother and child Health care Program (p.value = 0,000). According to the reseach, recommended for District Health Bogor and Ciawi Health Area and head of Public Health centre in order to remind and will focus how necessary application of Mother and Child care by midwife, always technical guidance and job feed back with midwife resulted in Public Health Centre.

Abstrak :
Masalah hasil kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah yang masih belum optimal yang dikelola oleh lintas program dan lintas sektoral terkait, dikarenakan masih lemahnya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program UKS yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang TP UKS Pusat, TP UKS Propinsi, TP UKS Kabupaten dan Kota dan TP UKS Kecamatan, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Dalam melaksanakan kegiatan program UKS agar tercapai tujuannya secara optimal, perlu perencanaan yang matang dan terpadu baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektoral terkait. Pada kenyataannya TP UKS Kota Bandung dalam pencapaian target cakupan masih rendah dan masih terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusurarn data yang terdokurnentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 12 informan TP UKS Kota dan Sekretariat TP UKS Kota Bandung . Informan adalah orang-orang yang tertera dalam SK Walikota Bandung Nomor : 441.51SK 390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina UKS Kota dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan grogram UKS melalui peranan TP UKS Kota belum efektif, karena koordinasi lintas sektoral masih lemah. Maka untuk meningkatkan koordinasi perencanaan TP UKS secara maksimal, disarankan untuk melakukan penyempumaan SK TP UKS dan Sekretariatnya serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program UKS Kota, karena ketua yang sekaligus pemimpin instansi terkait merupakan kunci keberhasilan baik koordinasi maupun kegiatan program UKS. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, kemungkinan mernudahkan pelaksannaan koordinasi karena satu komando dari gimpinan daerah. Dengan koordinasi yang baik, maka pengelolaan kegiatan program UKS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan berjalan lancar. ......Analysis on School Health Program (SHP) Activities Planning Through the Role of School Health Program Developing Team in Bandung in 2000The low result of School Health Program activities managed by the related cross-programs and cross-sectors is due to weak coordination in the planning, implementation and evaluation. School Health Program which is developed by School Health Program Developing Team in the levels of Central School Health Program Developing Team, Provincial School Health Program Developing Team, City and Regency School Health Program Developing Team and Sub district School Health Program Developing Team is a cross-programs and cross-sectors activity which should be well coordinated. In implementing School Health Program in order to achieve its goal optimally, an integrated and well prepared planning is necessary either by the related cross-programs and cross-sectors. As a matter of fact School Health Program Developing Team in Bandung still has low achievement of the target range and has problem in the coordination. This research is a case study on qualitative approach. The Data are obtained through documented data exploration, direct observation and intense interviews with 12 informants from City School Health Program Developing Team and the Secretariat of School Health Program Developing Team of Bandung City. The informants are those who are listed in the Mayor Decree of Bandung Number: 441.51SK 390-Bag-Sos/1996 on Developing Team of City School Health Program and understand as well as get acquainted with the School Health Program Developing Team and Secretariat. The research shows that the planning of School Health Program through the role of City School Health Program Developing Team is not effective yet, it is due to weak coordination of the cross-sectors. Thus in order to improve the planning coordination of School Health Program Developing Team maximally, it is suggested to make perfecting action of the Decree of School Health Program Developing Team and its Secretariat and ask the heads to actively participate in the City School Health Program, as the heads who are also directing the related institutions are the success key of the coordination as well as the School Health Programs. By the implementation of local autonomy, it will enable the easier coordination of implementation as it will have one command from the local leader. By good coordination, the School Health Program management including planning, implementation and evaluation will run well.

Abstrak :
Pembiayaan bidang kesehatan di Indonesia belum menjadi prioritas pembangunan, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, alokasi pembiayaan kesehatan termasuk kecil (sekitar $ 2,5 % GDP). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bungo, alokasi anggaran pembangunan (tidak termasuk belanja rutin) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2001, masih terbilang kecil, yakni Rp. 2,7 M atau 6,4 % dari total anggaran pembangunan APBD Kabupaten. Keadaan yang dihadapi saat ini, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mempunyai implikasi munculnya para pemain baru (stakeholder) dalam penentuan alokasi dana pembangunan. Anggaran kesehatan daerah sekarang tergantung pada skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh daerah sendiri yakni Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan ketenagaan Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi kepada Pemda dan DPRD, serta kemampuan menetapkan skala prioritas program kesehatan. Dalam kaitan dengan rendahnya alokasi dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu diketahui bagaimana kesiapan ketenagaan Dinas Kesehatan dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kesiapan input ketenagaan Dinas Kesehatan, proses kegiatan advokasi, penyusunan rencana program dan anggaran serta pengaruh lingkungan eksternal Bappeda dan anggaran legislatife (DPRD) dalam pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2002. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui : (1) Wawancara mendalam sebanyak 7 orang informan dari DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD, (2) Diskusi kelompok terarah, sebanyak dua kelompok yakni kelompok Kepala Puskesmas dan kelompok Kepala Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan/RSUD, (3) Penelusuran data yang terdokumen. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo siap menghadapi otonomi daerah, walaupun dengan kondisi kualitas tenaga yang ada saat ini masih kurang : Proses penyusunan APBD menunjukkan indikasi berdasarkan bottom up, tetapi kegiatan APBN masih bersifat 'top down. Upaya advokasi yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah cukup berhasil yang ditandai dengan adanya peningkatan APBD Dinas Kesehatan dari Rp. 10,7 M (Tahun 2001), menjadi Rp. 13,0 M atau naik 17,36 %. Untuk mengoptimalkan implementasi desentralisasi sistem pelayanan kesehatan dan paradigma sehat, disarankan agar Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Bungo daftar PNS yang memenuhi syarat untuk dapat mengisi jabatan dua Kepala Sub Dinas dan empat Kepala Seksi yang masih kosong. Serta mengefektifkan Tim Perencanaan Kesehatan sebagai alternatif tidak adanya unit struktural/Sub Dinas Perencanaan dan Penyusunan Program. Daftar bacaan : 38 (1990 - 2001)

---

The financing of health sector in Indonesia has not yet been the priority in National Development Program. Compared with neighbor nations, the fund allocated for the health program is considered to below (about 2,5 % of GDP). This also happens in Bingo Regency, where the fund allocated for the regional development (excluding the routine expenses) of the Health Bureau from the Regional Allocation Income and Budget (APBD) year 2001 is considered low, i.e. Rp. 2,7 billion or 6,4 % out of the of the total Regional Allocation. Income and Budget. The current situation, in Iine with the implementation of Regional Autonomy Policy, has an implication that there will be new players (stakeholders) in determining the development fund allocation. The Regional Health Allocation will now depend on the priority scale in the regional development measured by each region, in this case, the Regional Government (Pemda) and the Regional House of Representatives (DPRD). Therefore, the ability of the Health Bureau Manpower will be deeply required to show the ad vocation which will in turn up grade the priority scale of the health program. In relation with-the low allocation in the Regional Health Bureau in Bungo, it is certainly needed to learn about the readiness of the Health Bureau Manpower in this financing matter in year 2002. The objective of the study is to acquire important and necessary information regarding the readiness of the manpower in the Health Bureau, the ad vocation, the planning and budgeting of the program, and the Health Bureau, the ad vocation, the Development Agency (Bappeda), and the Legislative Allocation (Regional House of Representatives) in the financing of the Health Program in Bungo Regency in year 2002. This study is qualitative. The data are obtained from, I) Intensive interview towards 7 (seven) informants from the Regional House of Representatives (DPRD), Regional Development Agency (Bappeda), Health Bureau, and Regional General Hospital (RSUD), 2) Guided Group Discussion, among (a) The Heads of Public Health Centers, (b) The Division Heads of Health Bureau/Regional General Hospital (RSUD), 3) Other documented data. The result the study reveals that in spite of the inadequate quality of the available manpower at present time; the manpower of the Health Bureau of Bungo Regency is ready for the implementation of Regional Autonomy Policy. Bottom up process is taking place in the designing process of Regional Allocation of Income and Budget (APBD), however, the implementation of it is still top down. The ad vocation performed by the Health Bureau is quite well done. It can be seen from the allocation raise by 17,36 % from Rp. 10,7 billion in year 2001 to Rp. 13,0 billion in year 2002, To optimize the implementation of decentralization system of the health service and healthy paradigm, it is suggested that the Heat of the Bureau propose to the regent to provide a list of qualified civil servants, from which to be selected two candidates to fill the available two positions of the Heat of Sub-Bureaus and four positions of the Heads of Divisions. It is also suggested that the Health Planning Team to be effectuated as an alternative for the absence of the structural Sub-Bureau of Health Program Planning and Designing. Bibliography : 38 (x990 - 2001)

Abstrak :
Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), merupakan upaya pemerintah dibidang kesehatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan keluarga miskin. Masalah yang diteliti, adalah mendapatkan gambaran mengapa TKK JPS-BK Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan semua kegiaan TKK JPS-BK secara optimal dibandingkan dengan petunjuk yang ada, dengan ruang lingkup penelitian studi kasus tentang Pengelolaan TKK JPS-BK dengan pendekatan sistem. Penelitian dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan 7 orang dari TKPP JPS dan TKK JPS-BK, 4 orang Kepala Puskesmas, dan 24 orang Bidan di Desa. Data skunder diperoleh dari telaah dokumen kegiatan JPS-BK Analisa data dilakukan secara manual, dengan menggunakan analisis isi, dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori pada tinjauan pustaka. Sehingga diperoleh gambaran tentang pengelolaan TKK JPS-BK di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, TKK JPS-BK di Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan kegiatan secara optimal, antara lain : tidak disosialisasikannya SK ketingkat pelaksana, ketidakjelasan tujuan pengelolaan TKK JPS-BK bagi pelaksana program, tidak ada bagan struktur TKK JPS-BK, kurangnya pembinaan tenaga, ketidaksesuaian kebutuhan sarana, ketidaksesuaian alokasi dana, ketidakjelasan pemberian wewenang, tidak ada rincian kerja, tidak ada rencana kerja secara rinci, pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan kelapangan, notulen rapat tidak dibuat secara khusus, dan tidak dibentuk UPM di tingkat Kecamatan dan Desa. Untuk itu disarankan agar TKK JPS-BK Pandeglang melakukan sosialisasi SK, membuat bagan struktur, pembinaan tenaga lebih aktif, membuat rincian kerja, melaksanakan pengawasan dan evaluasi kelapangan, dan membuat notulen khusus. Selain itu harus pula dibentuk UPM di tingkat Kecamatan dan Desa.

---

Manajerial the TKK of SSN in Health Program in Kabupaten Pandeglang, In the Year 1999-2000A study was conducted within the context of SSN program-the Social Security Network in Health (SSN in Health) program, which is an effort in the health area made by the government to surmount the effect of the economical crisis against the health of poor families. This study was conducted to find some managerial backgrounds why the Kabupaten Coordination Team (TKK) of the SSN in Health Program had not optimally implemented all the TKK of the SSN in Health as compared to the theory. This is a case study research conducted in Kabupaten Pandeglang used both primary and secondary data. The primary data was obtained from interviews with 7 persons in charge in SSN program, and in SSN in Health Program 4 heads Puskesmas, and 24 Village Midwives. The secondary data used were all necessary documents of the SSN in Health activities. Data analysis is conducted using content analysis, and by comparing the research results with the theories in the references. The analysis was focused on managerial aspect of the TKK of the SSN in health at Kabupaten Pandeglang. The research results indicated that the Pandeglang TKK of the SSN in health had not performed their activities optimally, for examples by not socializing the official decree down to the implementers, lack of clarity of managerial structure for the TKK of the SSN in health, lack of guidance, inadequacy of the facilities of the requirements, erroneous fund allocation, unclear authority, no specific work plan, no field supervision and evaluation, no specific minutes of the meeting, and no unit to resolve the community complaints at the Kecamatan of Villages. So, it is suggested that the Pandeglang TKK of the SSN in health should begin to socialize the decree, to clear the function and responsibility of the local organizational structure, to be more active in giving guidance, to create a work plan, to conduct field supervision and evaluation, and to record all minutes of meeting. A Complaint resolution unit should also be established at the Kecamatan and Villages.

Abstrak :
ABSTRAK
Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu KB-- Kesehatan, yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan teknis dari petugas , dalam rangka pencapaian NKKBS .Namun sampai saat ini belum dilakukan telaah mengenai peran kader dalam pengelolaan posyandu tersebut . Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu di Kotamadya Pangkalpinang .

Untuk keperluan tersebut dilakukanlah penelitian dengan bentuk penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu, baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan

Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu . Peran kader baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan merupakan suatu bentuk pengelolaan yang memerlukan persiapan, kemampuan, koordinasi dan pembinaan sehingga akan menghasilkan posyandu berpenainpilan baik .

Saran ditujukan baik terhadap DepKes. maupun Pemda Tk.I dan Tk.II agar lebih meningkatkan peran kader dalam pengelolaan posyandu sehingga posyandu akan menjadi lebih baik dan mandiri.

Daftar bacaan 25 ( 1977 - 1990 )

Abstrak :
ABSTRAK
Ketuk Pintu Layani Dengan Hati KPLDH adalah program kesehatan dari Pemerintah DKI Jakarta yang sudah direncanakan dan dimulai sejak 2015. Program ini bertujuan untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Dalam program ini, tim kesehatan terdiri dari 3 tenaga kerja medis: dokter, bidan dan perawat mengunjungi rumah warga. Selanjutnya, penelitian ini fokus pada salah satu implementasi program yaitu Home Health Promotion berkaitan dengan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki paradigma sehat terutama masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama. Di antara kecamatan lain yang berada di Jakarta Selatan, secara statistic, kecamatan ini adalah yang paling padat dengan jumlah pendatang tertinggi tinggal di dalamnya. Terlebih lagi, pencapaian program KPLDH di daerah ini adalah yang paling rendah di antara kecamatan yang lain. Jadi, penelitian ini focus untuk menjabarkan implementasi kegiatan Home Health Promotion, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada perencana, pelaksana dan penerima program. Hasil dari penelitian merekomendasikan agar perencana program dapat menambahkan sosialisasi program kepada masyarakat dan memberi pelatihan bagi pelaksana program. Sedangkan untuk pelaksana program agar menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan menambahkan fasilitas promosi kesehatan.

---

ABSTRACT
Ketuk Pintu Layani Dengan Hati KPLDH is a health program from the Government of DKI Jakarta that has been planned and executed since 2015. It aims to make health access near to the people. In this program, health team consists of 3 medical personnel doctor, midwife and nurse visits people rsquo s home. Furthermore, this research focuses to one of the program rsquo s implementation Home Health Promotion, which related to its activity that aims to educate people to have health paradigm especially people lives in Kebayoran Lama District. Among other districts in South Jakarta, statistically this district is the most densely populated with high numbers of newcomers living in it. Also, the accomplishment of KPLDH program in this district is the lowest among other districts. Hence, this research focus to describe the implementation of Home Health Promotion, and to discover supporting and obstacle factors of the implementation of its activity. This research used qualitative approach. Data collection technique is field observation and in depth interview to the program rsquo s planner, executors and recipients. Result of this research recommends the planner of the program to add some more socialization about the program to the society and to give training to the implementer. While for the program rsquo s implementer, it recommends them to work according to the main assignment and to add more health promotion facilities.