Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di kalangan umat Kristiani perkembangan musik rohani mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan Hak Cipta pencipta lagu rohani dan hak terkait produser rekaman berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta bagaimana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkan royalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu rohani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analistis. Pada musik rohani pun berlaku hal yang sama dimana banyak pencipta lagu maupun produser rekaman rohani mengeluhkan mengenai pelanggaran Hak Cipta. Muncul dilema dari pencipta lagu bahwa mereka tidak perlu melakukan penuntutan karena selain tidak mengetahui hukum juga tidak ingin kasus mereka diekspos di media massa. Sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik rohani yang sampai pada jalur pengadilan. Umumnya mereka lebih memilih jalur mediasi perdamaian. YKCI mempunyai peran mengawasi petforming rights pencipta lagu. Dalam hal menyerahkan kaiya ciptanya ke lembaga pengumpul royalti atau collecting society, pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasannya ke YKCI. Tetapi di lapangan seringkali ‘kebablasan’ dalam hal pengawasannya. Dalam hal pengaturan untuk melindungi Hak Cipta dan hak terkait bidang lagu atau musik sudah cukup baik. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala penegakan hukum Hak Cipta lagu atau musik.

---

ABSTRACT
Among Christians Gospel Music undergoes rapid development: The purpose this thesis is to search on Copyright protection for gospel songwriters and the neighboring rights o f recording producers according to UU No 19 Tahun 2002 On Copyright Law; as well as the role o f YKCI as the collecting society in relation to Copyright protection in gospel music. This is qualitative research using descriptive analytic research method. The same goes from gospel music where many songwriters as well as recording producers complain about Copyright infringement. Dilemmas emerge from songwriters who refrain from prosecuting due to ignorance concerning valid laws and reluctance towards media exposure. To date no cases in gospel music copyright infringement has reached the court. In most cases the parties involved prefer alternative dispute resolutions. YKCI plays the role in scrutinizing the performing rights songwriters. In licensing there works to royalty collecting societies, some songwriters consign scrutiny to YKCI. However in practice the rules o f the game are often breached in the scrutiny. In the scrutiny to protect Copyright and neighboring rights in general music, the practice is already satisfactory. With the passing o f UU No. 19 Tahun 2002 in Copyright Laws, Indonesia has a set o f national laws that is more in line with international obligations and a stronger legal foundation for the enforcement o f the law. However the problems are still found in the practice o f enforcing copyrights laws in song or music.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Hak Terkait dengan Hak Cipta yang ada pada Televisi selaku Lembaga Penyiaran yang mempunyai Hak Eksklusif dan wajib memiliki Hak Siar dalam menyiarkan program acara maupun film yang juga melibatkan para Artis ataupun produser (pelaku) sebagai pengisi dalam program acara televisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Lembaga Penyiaran Televisi yang ada saat ini masih banyak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta para pelaku seni. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya film yang diputar ditelevisi yang belum memiliki Hak Siar atas film tersebut. Seharusnya Lembaga Penyiaran Televisi membeli Lisensi atau memberikan Royalti pada Pelaku film tersebut karena Pelaku film tersebut memiliki Hak Eksklusif untuk membuat, memasarkan dan menyiarkan film tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran televisi secara ketat, dan diterapkannya Undang-undang yang berlaku untuk menindak secara tergas Lembaga Penyiaran Televisi yang melakukan pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta, khususnya Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. ......This thesis discusses the Neighbouring Rights that is on Television as having Broadcasters are required to have Exclusive Rights and Broadcasting Rights in broadcast and film programs that also involve the artist or producer (actor) as a filler in a television program. Based on research results obtained showed that the existing Television Broadcasters are still many who violate the Copyright Related Rights with the principals of art. It can be seen from the many films shown on television who have not had Broadcasting Rights for the film. Television Broadcasters should buy a license or give royalties to the actors the film because the film's actors have Exclusive Rights to make, market and broadcast the film. In this case it should KPI (Indonesia Broadcasting Commission) to assist the government in overseeing the television broadcasting tightly, and the implementation of the Act that apply to crack down on the tergas Television Broadcasters who violate the Copyright Related Rights, in particular Law No. 19 of 2002 on Copyright.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis bagaimana suara milik seorang penyanyi dapat dilindungi, khususnya terhadap tindakan peniruan suara menggunakan Kecerdasan Artifisial atau AI guna pembuatan cover lagu. Metode penelitian yang dipakai adalah pengkajian data sekunder yang termasuk buku, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian lain sebelumnya, serta fakta-fakta mengenai fenomena terkait. Penelitian terkait pelindungan suara milik seorang penyanyi dianalisis dari hak penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan tergolong pemilik Hak Terkait menurut hukum Hak Cipta dan Hak Terkait. Namun, pengaturan hukum Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia belum mengatur dengan jelas dan spesifik terkait pelindungan atas suara pelaku pertunjukan. Maka, penelitian juga meninjau konsep hak publisitas yang sudah diterapkan beberapa negara untuk melindungi identitas seseorang, termasuk suaranya. Tindakan peniruan suara menggunakan AI dianalisis dari teori yang dikemukakan pendapat ahli bidang tersebut, serta penjelasan penyelenggara AI terkait proses peniruan suara. Proses peniruan suara mencakup tindakan yang melanggar hak penyanyi seperti mutilasi dan modifikasi ciptaan, serta fiksasi pertunjukan. Selain itu, tujuan peniruan suara menggunakan AI juga merupakan pelanggaran karena penyelenggara AI memanfaatkan identitas penyanyi untuk keuntungan ekonomis, yang mana dapat dilindungi dengan hak publisitas. Maka dari itu, dibutuhkan pelindungan, seperti konsep hak publisitas, yang diimplementasikan di peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan melindungi suara penyanyi secara spesifik. ......This thesis analyzes how a singer's voice can be protected, especially against acts of voice imitation using Artificial Intelligence or AI to create song covers. The research method used is the study of secondary data which includes books, laws and regulations, as well as the results of other previous research, as well as facts regarding related phenomena. Research related to protecting a singer's voice is analyzed from the singer's rights as a performer as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Singers' as performers are classified as owners of Related Rights according to Copyright and Related Rights law. However, the legal regulations for Copyright and Related Rights in Indonesia does not yet clearly and specifically regulate the protection of the voices of performers. So, the research also reviews the concept of right to publicity which has been implemented by several countries to protect a person's identity, including their voice. The act of voice imitation using AI is analyzed from theories put forward by experts in the field, as well as explanations from AI user regarding the voice imitation process. The process of voice imitation includes actions that violate the singer's rights such as mutilation and modification of the work, as well as fixation of the performance. In addition, the aim of voice imitation using AI is also a violation because the AI developers exploit the singer's identity for economic gain, which can be protected by the right of publicity. Therefore, the implementation of a protection, such as the concept of the right of publicity, is needed in Indonesian legislation which will specifically protect singers' voices.

Abstrak :
Perlindungan terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar (Hak Terkait) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam Pasal 83 mengatur mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi dimana perjanjian lisensi harus dicatatakan dalam daftar umum perjanjian lisensi. Meski demikian, pada prakteknya sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, pihak yang mengadakan perjanjian lisensi hak siar tidak dapat mencatatkan perjanjian lisensinya dikarenakan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian lisensi hak siar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana perlindungan perjanjian lisensi hak siar di Indonesia, bagaimana dampak dari penerbitan peraturan pemerintah mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang terlambat dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pencatatan perjanjian lisensi hak siar yang tidak dapat dicatatkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam daftar umum perjanjian lisensi. Adapun hasil penelitian penulis yang pertama mengenai perlindungan mengenai hak siar diatur pada Pasal 99 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan perjanjian lisensi hak siar pada daftar umum perjanjian berdasarkan salah satu pertimbangan hakim dalam kasus yang dibahas penulis dalam tesis ini hanyalah bersifat administratif jadi perjanjian yang tidak dapat dicatatkan dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya tetap mengikat para pihak dan pihak ketiga. ......Protection of License Agreements of Broadcasting Rights (Related Rights) in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Article 1 paragraph 20 states that a license is a written permit given by a Copyright Holder or Owner of a Related Right to another party to carry out economic rights to his work or product rights related to certain conditions. In Article 83 regulates the procedure for registration of license agreements, where the license agreement must be stated in the general list of license agreements. However, in practice before the issuance of Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Registration of Intellectual Property License Agreements, the party that entered into the broadcasting rights license agreement could not register the license agreement because there are no government regulations that regulate it as mandated by Law 28 of 2014 concerning Copyright. In this matter, it is necessary to study how to protect broadcast rights licensing agreements in Indonesia, how the government regulations regarding the registration of broadcasting rights license agreements that were late issued by the Government of Indonesia and how the legal consequences arise regarding the recording of broadcasting license agreements that cannot be listed by the minister of law and human rights of the Republic of Indonesia in the general list of license agreements. The results of the first author's research on the protection of broadcasting rights are regulated in Article 99 and Article 118 of Act No. 28 of 2014 concerning Copyright. The recording of the broadcast rights license agreement on the list of general agreements is based on one of the judges' judgments in the case presented by the author in this thesis which is based on a non-recordable administrative agreement that does not involve any government regulations that are issued that bind the parties and related parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri Jasa Hiburan Karaoke Keluarga merupakan bentuk hiburan yang cukup diminati masyarakat Indonesia. Selain memberi keuntungan bagi pengusahanya, usaha ini sebenarnya juga memberi keuntungan kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai penggunaan ciptaan secara komersial, dimana usaha karaoke keluarga diwajibkan membayar royalti atas penggunaan ciptaan dalam usahanya kepada pihak berhak, diwakili oleh Lembaga Manajemen Kolektif LMK yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut. Tulisan ini membahas sistem pemungutan dan tarif royalti yang diberlakukan di Indonesia, yaitu dengan sistem borongan yang dibayar di awal tahun sesuai jumlah ruangan pada sebuah outlet. Tarif yang dikenakan untuk usaha karaoke keluarga adalah Rp 12.000,00 per ruangan per hari. Juga dibahas mengenai perlindungan bagi industri jasa hiburan karaoke keluarga, yang dirasakan belum cukup diatur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan royalti sebaiknya digeser menjadi sistem pay per song, dimana usaha karaoke keluarga diwajibkan membayar royalti sesuai jumlah lagu yang diputar, dengan tarif tambahan pada saat pemasukkan lagu ke database karaoke. Tarif royalti juga belum mempertimbangkan tiap daerah di Indonesia dengan daya beli yang berbeda. Perlindungan terhadap usaha karaoke keluarga sudah mengalami peningkatan, walaupun masih banyak yang bisa diperbuat oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT
The Industry of Family Karaoke is a highly demanded entertainment by the community of Indonesia. Besides bringing profit to the business owner itself, this business also gives profit to Creators, Copyright Holder, and Related Rights Owner. Copyright Law regulated about the usage of creations commercially, where family karaoke businesses are obligated to pay royalty for the usage of creations to the rightful owners, represented by the Collective Management Organizations CMO who have been authorized by the law. This paper discusses about the collection of royalty and the tariff enforced in Indonesia, known as whole package system, where businesses are obligated to pay at the beginning of the year, based on the number of rooms in an outlet. The royalty tariff for family karaoke business is Rp 12.000,00 per room per day. This paper also discusses about the protection to the family karaoke industry, which is felt being insufficient. This research uses juridicial normative method, with literature study accompanied by interviews. This research shows the fact that the collecting system of royalty should be changed to a pay per song system, in which the businesses are obligated to pay based on the songs played, with addition of fee when a song is input to the karaoke database. The tariff hasn rsquo t consider each region in Indonesia apiece. The protection of this business shows improvement, though there could be more to be done by the Government.

Abstrak :
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian lisensi yang berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian bermuara pada perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang seharusnya memberi keuntungan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian justru dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya. Adapun, kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC 2014”), pihak yang terikat dalam perjanjian lisensi dapat lebih dilindungi ditambah dengan diberlakukannya peraturan pelaksana regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”). Dalam hal ini, dianalisis lebih lanjut mengenai studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Adapun, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur pustaka hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. Pertama, keabsahan perjanjian lisensi yang berakibat hukum bagi pihak ketiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, perbuatan pihak ketiga dalam perkara in casu telah dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, pertimbangan hakim dalam melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum dalam perkara in casu. Majelis Hakim menerapkan Hukum atau Norma Kebiasaan atas pencatatan perjanjian lisensi sepanjang terdapat persetujuan atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia walaupun belum ada norma yang secara tertulis perihal peraturan pelaksananya. ......This legal research aims to analyze the validity of a license agreement that has legal implications for third parties, which can lead to unlawful acts. An agreement that should provide benefits to the parties bound by the agreement can cause losses in its implementation. Meanwhile, the loss is caused by a third party for unlawful acts. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("UUHC 2014"), the parties bound in the license agreement can be better protected, coupled with the enactment of the implementing regulations of the regulation in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreements ("PP 36/2018"). In this case, the case study of Semarang District Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Supreme Court Decision Number 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 is further analyzed, along with the consideration of the Panel of Judges in deciding the case. The type of research used in this legal writing is doctrinal legal research of a descriptive nature. Meanwhile, the types of data used are primary data obtained from laws and regulations and secondary data obtained from studies of legal literature through literature studies and interviews with sources. The results show that there are several conclusions obtained. First, the validity of the license agreement that has legal consequences for third parties is valid and has permanent legal force. Second, the actions of the third party in this case have been qualified as illegal acts based on Article 1365 Civil Code. Third, the judge's consideration in conducting legal discovery because there is still a legal vacuum in deciding the case. In its legal considerations, the Panel of Judges applies Customary Law or Norms to the recording of license agreements as long as there is approval of the registration by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, even though there is no norm in writing saying the implementing regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini memfokuskan pada Perlindungan Hak Cipta Terkait Dengan Distribusi Karya Sinematografi (Studi Kasus: Peluncuran Film X-Men Origins: Wolverine Dan Ayat-Ayat Cinta). Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini distribusi karya sinematografi banyak yang menyimpang. Dimana terdapat banyak karya sinematografi yang didistribusikan dengan tidak memenuhi hukum yang berlaku, dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut. Dari penelitian ini, para produser sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografi dapat mengetahui pentingnya perjanjian lisensi dalam hal distriusi karyanya dan juga hak terkait sehubungan dengan para pelaku yang ikut berpartisipasi dalam karya tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the Protection of Copyright Related to the Distribution of Work Cinematography (Case Study: Launching Movie X-Men Origins: Wolverine And Ayat-Ayat Cinta). Along with the development of technology, the current distribution of cinematographic works much distorted. Where there are a lot of cinematographic works are distributed to not meet the applicable law, because there is no strict legal regulation on the matter. From this research, the producers as the holder of the copyright in a cinematographic work to determine the importance of the license agreement in terms of the distribution of his work and related rights in connection with the actors who participated in the work.