Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan penerapan good governance dan tuntutan akan pelayanan pubiik yang berkualitas, demokratisasi dan pengakuan hak hak azasi manusia, serta giobalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas akan melahirkan tuntutan terhadap peiayanan yang berkualitas agar supaya tetap eksis dan mampu bersaing, Begitu juga di bidang kesehatan yang merupakan suatu kebutuhan tampak tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan telah bergeser kearah yang lebih berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang maka puskesrnas sebagai penyelenggara pelayanan publik hendaknya dapat memberikan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi keburuhan masyarakat. Selain itu, saat ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis nempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Puskesmas yang merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan, mempunyai peran cukup besar dalarn upaya mencapai tujuan pembanguna kesehatan, untuk itu diperlukan suatu penilaian kinerja puskesmas yaitu suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas. Pengukuran kualitas pelayanan puskesmas belum pemah dilakukan di Kota Tangerang, sehingga puskesmas belum dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat. Selama ini penilaian puskesmas baru terpusat pada keberhasilan pencapaian program dart penampilan fisik akan tetapi dari aspek pasien sebagai pengguna jasa pelayanan belum pemah diukur. Tujuan penelitian ini adalah didapatkannya gambaran hubungan antara pemenuhan hak pasien dengan kualitas pelayanan kesehatan puskesrnas di Kota Tartgerang tahun 2007. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang dari bulan Mei sampai Juni 2007. Sampel penelitian adalah 270 pasien di 10 puskesmas di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukan penilaian baik terhadap kualitas pelayanann di puskesmas (79,6%). Dari hasil analisis peranan hak pasien terhadap kualitas pelayanan di puskesmas terdapat hubungan yang positif, dimana pasien yang tepenuhi halmya memberi penilaian baik terhadap kualitas pelayanan puskesmas. Saran kepada Dinas Kesehatan, agar dalarn penilaian kinerja puskesmas hendaknya memasukkan unsur penilaian pa.sien. Saran unrtuk puskesmas, hasil survey dapat dijadikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan. ......As the public begun to claim the practice of good governance and good quality of public services, democratization, and recognition of human's rights, and also globalization, and validity of free trade era will bear the claim of good quality of service in order to keep exist and able to compete. Also in health aspect, a need of health service is one of basic needs, that is why puskesmas as the public service operator must be able to give service quality which can satisfy the needs of public. Puskesrnas which is the pioneer of health development have a big role in the effort to reach the purpose of health development, so that, a work evaluation of puskesmas is needed to give the evaluation of puskesmas achievement. The evaluation of puskesmas service quality has never been done before, that is why puskesmas never be able to evaluate how good the service they give to satisfy the public's needs. Until today, puskesmas' evaluations focus on the success of program accession and physical appearance never from the patients as the consumer of service. The purpose of this research is to get a picture of association between patien's right fulfillment and quality of health care at community health center in Tangerang City,2007. The sample of this research were 270 patients in 10 puskesmas in Kota Tangerang. Descriptive quantitative with cross sectional research design is used as a method in this research. The result showed good evaluation of the service quality in Puskesrnas. From the result of patient's rights role to the service quality in puskesmas showed a good correlation where patients that got their rights gave good grades to quality of puskesmas service. Suggestion to health Department is to put the patients evaluation in the puskesmas evaluation as the consumer of the service. Suggestion to puskesmas is to use the result of survey as the evaluation to the quality of service.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACT
This thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai peranan informed consent dan rekam medis terkait pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien di rumah sakit serta tanggung jawab hukum rumah sakit terkait penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis khususnya dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Pembahasannya dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informed consent dan isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar adanya sosialisasi yang lebih terkait apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban antara pasien dan rumah sakit agar masing-masing dapat sadar dan memahami secara utuh hak dan kewajibannya, khususnya dalam hal informed consent dan rekam medis sebagai dasar pembayar pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record (study case of the court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST). This thesis is focusing on the role of informed consent and medical records related to the fulfillment of service fee obligation by the patient in the hospital and the hospital liability related to the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record especially in court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis concluded that informed consent and medical record can be used as a basis for payment of the health services received by patients in the hospital. As the outcome, the result of this study suggests that it is advisable to make more informed socialization of the rights and obligations between the patient and the hospital so that each of them can be aware and fully understand their rights and obligations, especially in the case of informed consent and medical records as the basis for payment of the health services received by the patient in the hospital.

Abstrak :
Contents : Introduction to ethics -- Contemporary ethical dilemmas -- End-of-life dilemmas -- Health care ethics committee -- Development of law -- Introduction to law -- Government, ethics, and the law -- Organizational ethics and the law -- Health care professionals? ethical and legal issues -- Physicians? ethical and legal issues -- Employee rights and responsibilities -- Patient consent -- Patient abuse -- Patient rights and responsibilities.

Abstrak :
Kepemilikan dari suatu objek diikuti oleh hak serta kewajiban bagi pemiliknya. Saat ini kepemilikan rekam medis diatur secara khusus dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.  Menurut Permenkes Rekam Medis, kerkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sementara isi rekam medis merupakan milik pasien. Dalam penelitian ini, dibahas: (1) pengaturan tentang privasi dan data pribadi pasien dikaitkan dengan hak kebendaan di Indonesia; (2) aspek kepemilikan rekam medis sebagai data pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan (3) perlindungan data pribadi pasien dari sudut pandang kepemilikan rekam medis yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa data pribadi merupakan benda yang atasnya dapat diberikan hak kebendaan. Data pribadi, termasuk rekam medis dalam penyelenggaraan SIMRS sebagai bagian dari SIK dilindungi sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep kepemilikan atas rekam medis yang berlaku belum cukup untuk mengakomodasi beberapa kepentingan yang sah atas rekam medis. Dalam hal ini diusulkan suatu reformasi konsep kepemilikan rekam medis, yaitu kepemilikan pasien atas rekam medis elektronik yang portabel. Hal ini harus didukung oleh pembaharuan hukum yang memperkenalkan konsep pengendali data dan pemroses data di Indonesia, berikut dengan kewajiban-kewajibannya. ......Ownership of an object comes with rights and obligations. Ownership of medical records is currently governed by the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records, which states that medical record files belong to health service facilities, while the contents belong to patients. This study discusses the following matters: (1) the regulation of patient privacy and personal data associated with property rights in Indonesia; (2) aspects of ownership of medical records as personal data in Indonesian healthcare services; (3) patient personal data protection based on the concept of medical record ownership applicable in Indonesia. According to the findings, personal data is an object over which ownership rights could be established. Medical records, as part of Hospital Management Information System and Health Information System, are protected in the implementation of right to patients’ privacy. However, the current concept of medical records ownership was found to be insufficient in accommodating multiple legitimate interests. Therefore, a reform of the concept of medical record ownership is recommended. Patients should own their portable electronic medical records. This must be backed by legislative changes that first introduce the concept of data controllers and data processors in Indonesia.

Abstrak :
[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

ABSTRACT , This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly.]

Abstrak :
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, mendorong profesi perawat untuk lebih memahami dan menyadari terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur praktik keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan desain cross sectional yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara karaktersitik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria inklusi adalah 106 perawat pelaksana. Analisa hubungan variabel dilakukan melalui uji koefisien korelasi Pearson dan t test. Hasil penelitian di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi menunjukkan, pemenuhan hak-hak pasien sudah baik; perawat pelaksana mayoritas berusia produktif, berpendidikan DIII Keperawatan, jenis kelamin perempuan, dan mempunyai lama kerja rata-rata 7,35 tahun; pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan masih rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien. Rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak pasien oleh perawat pelaksana melalui, pelatihan tentang hak-hak pasien, evaluasi sistem penilaian kerja, dan supervisi terhadap perawat laki-laki. Meningkatkan pemahaman dan penerapan aspek hukum praktik keperawatan melalui penerapan berbagai aspek hukum praktik keperawatan, pelatihan aspek hukum, pendidikan berkelanjutan, dan melengkapi fasilitas perpustakaan. Disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek legal praktik keperawatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak pasien melalui metode observasi langsung dan melibatkan pasien sebagai responden.

---

Increasing of public awareness to the rights to get a quality health service pushes a nurse profession to be more comprehensive and realize of various law aspects which arranging nursing practice. This research is a descriptive research by a cross sectional design which aiming to get describing of relationship between nurse characteristic and knowledge concerning law aspect of nursing practice and accomplishment of patient rights at inpatient room at Islamic Hospital of Jakarta in Pondok Kopi. These research populations are all nurses providers at inpatient room. Amount of samples in this research which fulfill inclusion criterion are 106 nurses providers at inpatient room. Analysis of variable relationship was done by coefficient test of Pearson correlation and t-test. Research result of inpatient room at Islamic Hospital of Jakarta in Pondok Kopi indicated that accomplishment of patient rights was satisfied; majority of nurses providers were productive age; education of Nursing Diploma III, woman gender, and mean of job period was 7,35 years; knowledge of nurse provider concerning law aspects of nursing practice were still low. This research concluded that there was no relationship between nurse characteristic and knowledge concerning law aspects of nursing practice and accomplishment of patient rights. Recommendation on improve accomplishment of patient rights of nurses providers by training of patient rights, system evaluation of job performance and supervising of man nurse. Improving understanding and implementing law aspects of nursing practice by implementation various aspects of nursing practice, law aspects training, continue education and equipping library facility. It was suggested for researching factors which effected growth of legal aspect of nursing practice and the other factors which effected accomplishment of patient rights by observation method directly and participating patient as respondent.