Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pelaksanaan pendidikan "gratis" di Kabupaten / Kota dan dampaknya di tingkat sekolah dan orangtua siswa....

Abstrak :
Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan : Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.
2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.
3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.
4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.
5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan. ...... Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government. Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county. This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy. Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment). Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed. Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable. This research produce some finding: First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative. Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation. Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy). Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program. Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal. Results of Research also give some ideas. There are:
1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.
2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.
3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,
4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.
5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development.

Abstrak :
Kebijakan Sekolah gratis melalui dana BOS adalah sebagai pendamping, merupakan solusi tersendatnya wajib belajar di provinsi Jawa Barat sebagai akibat kesulitan orang tua membiayai anak untuk sekolah. Padahal pemerintah propinsi telah mencanangkan bahwa tahun 2010 target penuntasan wajib belajar. Sehingga kebijkan sekolah gratis menjadi tumpuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah gratis yang dirumuskan pemerintah di tinjau dari empat aspek implemantasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di Cileungsi Kabupaten Bogor Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study), desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian dan temuan adalah sebagai berikut : Implementasi kebijakan sekolah gratis dilihat dari : 1) Faktor-faktor komunikasi, adalah: a) Banyaknya pihak yang terlibat memadai dilihat dari kemampuan bekerja; b) Media efektif dilihat dari sampainya pesan-pesan sekolah gratis pada masyarakat; dan c) Waktu sosialisasi efektif; 2) Faktor sumber daya, manusia kurang efektif dilihat dari keterbatasan wewenang pengelola dalam memanfaatkan dana sekolah gratis melalui BOS;3) Faktor sikap (disposisi), respon masyarakat positif begitu juga komitmen para pengelola sekolah gratis; dan 4) Faktor Struktur Birokrasi,:a) Mekanisme penyaluran dana mengalami hambatan dalam waktu penerimaan; b) Mekanisme pelaporan sesuai dengan pedoman sekolah gratis; Manfaat sekolah gratis bagi masyarakat adalah: 1)Memberikan keringanan dalam menyekolahkan anaknya; 2) Membangun kerja sama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa. Faktor pendorong adalah:1) Kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis direspon positif; 2) Masyarakat terdorong menyekolahkan anak di sekolah gratis. Sedangkan Penghambat dalam implemenatasi sekolah gratis antara lain : 1) Jumlah dana yang di terima di berbagai wilayah sama nominasinya tanpa melihat kebutuhan sekolah masing-msing; (2) waktu penyaluran tidak tiap bulan; dan 3) Kesulitan dalam membuat pelaporan yang dirasakan oleh tiap sekolah.

---

The sekolah gratis policy through Operational School Aids funding is a back up solution to the barrier of the implementation of the obligatory studies in West Java Province, which is caused by the parents? inability to pay their children?s school fee. The provincial government aims at achieving the target of the obligatory studies in 2010. Therefore, the government expects that the free school policy could solve the problem. This research aims at investigating the problems involving the implementation of the government free school policy by looking at the four aspects of the policy implementation: communication factor, resources, disposition and bureaucratic structure in Cileungsi, Bogor District. This research is a case study research, with qualitative research design, The real condition in the field is evaluated based on the result of the qualitative-case study and will be presented in descriptive-analytical studies. The methods of data collection in this research are observation, interview and questionnaire. The result of this research is as follows: the implementation of the free school policy from 1) the communication factor is indicated that the policy of free school has been socialized 2) the resources factor, lack of effectiveness of the resources factor due to the limited authorities of the manager in using the funding of BOS; 3) Attitude factor (disposition), the responses of the society and the manager of free school policy are positive; and 4) the factor of the bureaucratic structure: a) there was a delay in the mechanism of receiving the funding; b) the mechanism of the report has followed the free school guidelines. The benefit of free school for the society is: 1) To reduce parents? burden in sending their children to school; 2) To build good cooperation between school and parents. The supporting factor is: 1) The government policy on the free school has been responded positively; 2) Parents are motivated to send their children to the free school. The obstacles of the implementation of the free school policy is: 1) the amount of funding received by various places is the same without considering the needs of each school; 2) the time of the receipt of funding is not each month; and 3) the difficulties of drafting the report faced by each school.

Abstrak :
Since 2005 the government has implemented School Operation Subsidy program for the basic education. In 2009, with a significant increase in the amount of the subsidy, the government launched free education policy in the primary and junior high schools. Two of the issues to understand are how well the program has been implemented and the factors that influence the implementation in the junior high school. This research aims to describe the implementation of School Operation Subsidy program at the preparation and implementation stages at state junior high schools at the cluster of State Junior High School 1 Bojonggede Bogor, West Java in 2009 and identify factors that influence the implementation. This research is descriptive qualitative. Data were collected from School Operation Subsidy Teams at SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede through indepth interviews. For triangulation purposes, indepth interviews were also conducted with the School Operation Subsidy Manager of Bogor District, Commissariat of SMPN 1 Bojonggede cluster, and School Committee. Interviews were audio recorded and an interview scheme was used in the interview. Recorded data were transcribed and categorized according to the implementation stages. The categorized data were then used to describe the implementation of School Subsidy Program. Analyses were then attempted to determine the compliance of the implementation. Finally the factors that influence the implementation were analyzed. This research adopts Provus Discrepancy Evaluation Model (1969). According to this model, a program evaluation is conducted to determine whether a discrepancy exists between some aspect of the program implementation and standards governing that aspect of the program. In terms of School Operation Subsidy program, the standards are regulations in the Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The four variables influencing policy implementation proposed by Edwards (1980), communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, are used to analyze factors that influence program implementation at school. Research findings indicate that the School Operation Subsidy program is generally well implemented despite some practices which do not comply with the regulation, i.e. Implementation Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The non- compliant practices include: (1) the School Operation Subsidy Team that does not have a student parent as a member in it, (2) the school principal does not issue the letter of oppointment for the School Operation Subsidy Team, and (3) the creation of an additional structure for the subsidy implementation by the district manager, i.e. commissariat, (4) the arrangment of additional socializations by the commissariat and non-govermental organizations, and (5) the financial report and fund disbursement that are arranged monthly. Generally schools allocate some of the subsidy for components other than the 13 items listed in the subsidy guidelines. In addition, despite the administrative accountability, subsidy management is not very transparent. Further analysis indicate that non-compliant practices are due to inadequate communication (poor transmission and infornation clarity), limited sources (staff and funds), negative attitudes of the subsidy implementors.

---

Sejak 2005 pemerintah melaksanakan program BOS bagi pendidikan dasar. Pada tahun 2009, dengan kenaikan dana BOS yang signifikan dari tahun sebelumnya, pemerintah mengimplementasikan pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP. Salah satu masalah yang belum diketahui dengan baik dalam kaitannya dengan implementasi program tersebut adalah seberapa baik program tersebut telah dilaksanakan dan apa saja yang mempengaruhi implementasinya di SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BOS pada tahap persiapan dan pelaksanaan di SMP-SMP Negeri dalam Komisariat SMP N 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2009 dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan implementasi program sebagaimana ditemukan di lapangan. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Manajemen BOS SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede Kabupaten Bogor melalui wawancara mendalam yang direkam dengan dipandu oleh pedoman wawancara. Untuk trianggulasi, data juga dikumpulkan dari manajer BOS di Kabupaten Bogor, Komisariat SMP Negeri 1 Bojong Gede, dan Komite Sekolah. Rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Dengan data yang telah dikategorisasikan tersebut implementasi program BOS digambarkan dan kemudian dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan. Akhirnya hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji. Penelitian ini mengadopsi model evaluasi diskrepansi dikembangkan oleh Provus (1969). Menurut model ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan/kinerja program sesuai dengan standar-standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan BOS, standar-standar yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BOS di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tingkat sekolah pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, implementasi tersebut diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Ketidaksesuaian tersebut terutama meliputi: (1) tidak adanya anggota dari unsur orangtua siswa selain Komite Sekolah dalam struktur tim manajemen, (2) tidak diterbitkannya SK tim manajemen BOS sekolah oleh kepala sekolah, (3) adanya tambahan struktur pengelola BOS, yaitu komisariat BOS, (4) adanya sosialisasi BOS tambahan oleh Komisariat dan LSM yang diakibatkan oleh belum memadainya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Manajer BOS Kabupaten Bogor, (5) berlakunya ketentuan penarikan dana dan pelaporan penggunaan dana setiap bulan. Pada umumnya sekolah menggunakan sebagian dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar 13 komponen pembiayaan yang ditetatapkan dalam panduan BOS 2009. Selain itu, walaupun akuntabel secara administratif, pengelolaan BOS di sekolah belum transparan. Analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian implementasi disebabkan oleh adanya komunikasi (transmisi dan kejelasan informasi) yang kurang memadai, keterbatasan sumberdaya (staf dan dana), dan sikap yang kurang positif dari pelaksana/pengelola.

Abstrak :
Tesis ini meneliti perlawanan terhadap dominasi tersamar melalui novel gratis berjudul Persepolis: 77ze Story of A Childhood karya Marjane Satrapi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis-kritis. Kemudian, semiotik Roland Barthes digunakan untuk menganalisis tiga subjudul yang ada dalam buku komik tersebut, yaitu The Veil, The Trip, dan Kim Wilde, sehingga akan terungkap mitos di balik itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komik tidak hanya sebagai alat penyebar hegemoni, tetapi alat untuk melawan adanya hegemoni itu sendiri. Melalui penggambaran kembaii hegemoni dan penggambaran perlawanan terhadap hegemoni, komik menjadi alat untuk melawan hegemoni terhadap kelas berkuasa di Iran yang mengeluarkan kebijakan kewajiban memakai jilbab untuk perempuan. ......This thesis examine resistance of hidden domination through grapich novel Persepolis: The Story of A ChiI$xood by Marjane Satrapi. This research is qualitative method with critical-eonstructionism paradigm. Then, semiotic of Roland Barthes is used to reveal myth in three subtitle (The Veil, The Trip, and Kim Wilde) of the comic. The result of this research reveal that comic was not only a tool to spread hegemoni, but a tool to resist that hegernoni. From repeatedly description of hegemoni and resistance of that hegemoni, comic become tool to resist hegemoni to powerful class in Iran which made a policy about obligation of wear veil to Iran’s woman.

Abstrak :
Dalam upaya meningkatkan mutu layanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja telah melakukan inovasi layanan antar obat yang dinamakan dengan program Siantar (Sistem Antar Obat). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program Siantar yang dilakukan secara gratis bagi pasien rawat jalan di unit farmasi RSUD Koja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan survey cepat terhadap 30 responden yang memanfaatkan layanan Siantar. Data dikumpulkan melalui telaah data sekunder, observasi, dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Siantar sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan hasil survey kepada pasien yang sudah cukup puas dengan layanan dan merasa sangat terbantu. Oleh karena itu, pihak rumah sakit merencanakan perluasan wilayah cakupan pelayanan menjadi 3 kecamatan. Namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam aspek input, diantaranya pada aspek machine yaitu media pengiriman obat belum tersedia, method yaitu belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kekosongan obat. Pihak manajemen maupun pemangku kebijakan disarankan untuk mengevaluasi kembali regulasi uang jasa bagi petugas pengantar obat, serta meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam teknis pelaksanaan program Siantar. ......In an effort to improve service quality, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja has innovated inter-drug services called the Siantar (Drug Delivery System) program. This research aims to evaluate the broadcast program that is carried out free of charge for outpatients in the Koja Hospital pharmacy unit. This research was conducted with a qualitative approach which was supported by a rapid survey of 30 respondents who took advantage of broadcast services. Data was collected through a review of secondary data, observations, and interviews directly with the research informants. The results of the research showed that the broadcast program had gone well, as evidenced by the results of the survey to patients who were quite satisfied with the service and felt very helpful. Therefore, the hospital plans to expand the service coverage area into 3 sub-districts. However, there are still a few shortcomings in the input aspect, including in the machine aspect, namely the drug delivery media is not yet available, the method is that there is no Standard Operating Procedure (SOP) for drug vacancies. Management and policy makers are advised to reevaluate the regulation of service fees for drug delivery officers, and improve monitoring and supervision in the technical implementation of the broadcast program.

Abstrak :
Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan program berobat gratis bagi semua warganya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan asal pasien ISPA pada saat puskesmas berbayar dan saat puskesmas di gratiskan maka di lihat asal pasien tersebut dalam 2 tahun yaitu tahun 2008 dan tahun 2009, berdasarkan data yang ada dari puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu. Data ? data tersebut dikelompokan menjadi perbulan yaitu dari bulan Januari-Juni tahun 2008 dan bulan Januari-Juni tahun 2009 kemudian dengan pola origin ? destination di petakan sehingga terlihat asal dan besaran kunjungan pasien tersebut. Kemudian asal pasien ISPA tersebut dikaitkan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang dan asosiasi peta. Hasil analisis yang diperoleh adalah wilayah pelayanan puskesmas yang sangat terbantu dalam program berobat gratis berada di wilayah pelayanan puskesmas ulak pandan, lubuk batang, dan peninjauan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivism dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan literatur, dalam melakukan evaluasi program penulis menggunakan model evaluasi CIPP D.L. Stufflebeam. Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta, termasuk di dalamnya bangunan rumah tinggal. Pemerintah mewajibkan setiap bangunan rumah tinggal memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Salah satu permasalahan pengurusan perizinan rumah tinggal di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal yang dianggap mahal oleh masyarakat. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk menyajikan program jasa arsitek gratis dengan maksud agar masyarakat yang memiliki rumah tinggal namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat mengakses program tersebut. Untuk mendapatkan akses program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis maka pemohon harus memenuhi syarat ketentuan seperti pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa dengan luas tanah maksimal 100 m2 dan luas bangunan maksimal 200 m2, denah dan model disajikan dalam bentuk template. Pada pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut bila dibandingkan dengan masyarakat yang sama-sama mengajukan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa. Hasil dari penelitian yaitu data-data pertanahan dan Ketetapan Rencana Kota masih disajikan dalam bentuk manual, perlunya menghilangkan pembatasan jumlah permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang masuk, sosialisasi program secara intensif, dan koordinasi yang intensif antar masing-masing unit pelayanan.

---

This Research is proposed to discuss the Building Permit Program or IMB in architectural services provided by the authority. The study used post-positivism evaluation with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature, in evaluating the authors program using the CIPP evaluation model by D.L. Stufflebeam. Building Construction Permit is a document that must be owned by every person associated legal entity wishing to carry out development in DKI Jakarta region, including in residential buildings. The government requires that every residential building has a building permit to realize a building that has aspects of safety, health, comfort, and beauty. One of the problems in managing housing in DKI Jakarta is the cost of architectural plans which is one of the requirements for submitting a residential building permit required considered burdensome by the community. Related to this problem, The Provincial Government of DKI Jakarta through the Office Stop Integrated Investment and Services Agency Submit a program to provide architectural services the costs are charged to the regional budget with the intention that the community has a house that does not yet have a Building Permit that can provide the program. To get access to the Building Permit program with free services, the applicant must fulfill requirements such as submitting a Building Permit for residential houses with a maximum land area of 100 m2 and a maximum building area of 200 m2, floor plans and models are provided in the form of templates. In the implementation of the program, only a few people used this program, when compared to the same program, this permits to set up ordinary residential buildings. The results of the study are land data and the City Planning Decree still presented in manual form, the need to abolish a number of incoming Building Permit requests, intensive socialization programs, and intensive coordination between each service unit.

Abstrak :
Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan. ......This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview. Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved.