Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini secara khusus menggambarkan BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dalam menerapkan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan pemerintah dan non pemerintah. Teori yang digunakan adalah collaborative governance. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPIP memenuhi tiga dimensi dari tujuh dimensi collaborative governance, yaitu initiative, formality dan duration. ......This study aims to describe collaborative governance in the implementation of Government Internal Control System (SPIP). This research specifically describes the Central of Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP) and BPKP’s representatives of DKI Jakarta Province (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta) collaboration in implementing Government Internal Control System (SPIP). The theory used in this research is collaborative governance. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) has met three out of the seven dimensions for collaborative governance namely initiative, formality and duration.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja ......This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kendala dari pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada Satuan Kerja X belum efektif dan memerlukan penguatan. Unsur yang masih memerlukan penguatan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan. Sedangkan untuk unsur kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi sudah efektif. Pada lingkungan pengendalian, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, dan kebijakan serta praktik pembinaan SDM. Pada unsur penilaian risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko masih memerlukan penguatan. Dan pada unsur pemantauan, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Saran perbaikan yang bisa ditempuh agar SPIP menjadi efektif ialah dengan pembuatan kebijakan dan mensosialisasikan ke seluruh pegawai, melaksanakan manajemen SDM, melaksanakan penilaian mandiri, melakukan evaluasi terkait dengan pengendalian internal secara berkala serta mendokumentasikan hasil dari evaluasi tersebut dan menumbuhkan kesadaran terkait pengendalian internal pada seluruh pegawai di Satuan Kerja X. ......This study aims to analyze the effectiveness of the Government's Internal Control System (SPIP) and to analyze the constraints of SPIP implementation on Work Unit X. This research uses a quantitative descriptive method assisted with qualitative data. The results of the study indicate that internal control in Work Unit X is not yet effective and requires strengthening. Elements that still require strengthening are the control environment, risk assessment, and monitoring. As for the elements of control and information and communication activities have been effective. In the control environment, the sub-elements that still need strengthening are commitment to competence, organizational structure, delegation of authority, and HR development policies and practices. The elements of risk assessment, risk identification and risk analysis still need strengthening. And in the monitoring element, the sub-elements that still need strengthening are continuous monitoring and separate evaluation. Suggestions for improvements that can be taken so that the SPIP becomes effective are by making policies and socializing them to all employees, implementing HR management, carrying out self-assessments, conducting regular evaluations related to internal control and documenting the results of these evaluations and raising awareness regarding internal control for all employees. in Work Unit X.

Abstrak :
Perwujudan peran APIP yang efektif yaitu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai mandat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mewujudkan peran tersebut, APIP mendorong peningkatan level maturitas SPIP dan level penilaian kapabilitas APIP melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan aktivitas audit internal. Namun implementasi manajemen risiko belum berdampak optimal dalam mengantisipasi permasalahan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan masih terdapat temuan kelemahan atas SPIP dan peran APIP yang belum memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan perbaikan atas peran APIP dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip COSO Internal Control Framework (ICF) dan Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisa perbandingan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan kelemahan bahwa praktik manajemen risiko baru dalam tahap penerapan dan belum menjadi budaya dalam organisasi, kurangnya kompetensi SDM terkait manajemen risiko, proses manajemen risiko sudah didokumentasikan namun belum terintegrasi dengan proses bisnis dan belum dilakukan tepat waktu. Aktivitas audit internal belum optimal dalam menjamin kualitas manajemen risiko. Diharapkan hasil penelitian memberikan perbaikan peran APIP dalam proses manajemen risiko melalui pedoman, aktivitas audit internal, dan prosedur audit yang tepat. ......The embodiment of an effective APIP role is to provide early warning and increase the effectiveness of risk management in carrying out the duties and functions of government agencies according to the mandate in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). In realizing this role, APIP encourages an increase in the level of SPIP maturity and the level of APIP capability assessment through the establishment of risk management policies and internal audit activities. However, the implementation of risk management has not had an optimal impact in anticipating organizational problems in achieving its goals with findings of weaknesses in SPIP and the role of APIP which have not added value to improving organizational control. The evaluation is carried out to provide improvements to APIP's role in risk management in accordance with the principles of the COSO Internal Control Framework (ICF) and the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. The research method was carried out in a qualitative descriptive and comparative analysis using a case study approach. The results of the study found weaknesses that risk management practices were only in the implementation stage and had not yet become a culture within the organization, lack of HR competency related to risk management, risk management processes had been documented but had not been integrated with business processes and had not been carried out on time. Internal audit activity is not yet optimal in guaranteeing the quality of risk management. It is hoped that the research results will improve APIP's role in the risk management process through guidelines, internal audit activities and appropriate audit procedures.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja. ......This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pengendalian intern di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbagi menjadi beberapa unsur yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Badan Kebijakan Fiskal sudah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun, penerapan pengendalian intern Badan Kebijakan Fiskal masih dapat ditingkatkan karena masih ada beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain tidak disampaikannya dokumen-dokumen kegiatan yang dipantau secara lengkap dan keterlambatan dalam penyerahan dokumen tersebut. Akibatnya, evaluasi pengendalian internal BKF tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pemantau tidak dapat memberikan peringatan untuk melengkapi dokumen kegiatan yang dipantau. Saran yang diberikan adalah untuk mengganti nilai pengendalian intern menjadi perbaikan pengendalian intern sebagai indikator kinerja dan menggunakan aplikasi Knowledge Management System secara komprehensif.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the application of internal controls within the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. The study was conducted using qualitative methods with literature studies and interviews. The Governments Internal Control System is regulated in Government Regulation Number 60 of 2008. The Governments Internal Control System is divided into several elements, namely the control environment, risk management, control activities, information and communication, and monitoring controls. The Fiscal Policy Agency has implemented elements of the Governments Internal Control System in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 and regulations concerning elements of the Governments Internal Control System. However, the application of internal control of the Fiscal Policy Agency can still be improved because there are still some weaknesses. These weaknesses include the failure to submit complete monitoring of activity documents and delays in submitting the documents. As a result, the evaluation of the BKFs internal controls does not reflect the actual situation and the monitor cannot provide a warning to complete the activities document monitored. The advice given is to replace the value of internal control to improve internal control as a performance indicator and use a comprehensive Knowledge Management System application.

Abstrak :
Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya. ......Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources.