Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah di dua Kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi penataan kelembangaan yang didasarkan melalui amanat PP No 18 Tahun 2016 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan perangkat daerah. Adapun pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan paradigma Post Positivism. Hasil temuan penulis menunjukan bahwa implementasi kebijakan PP No 18 Tahun 2016 pada dua kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Hulu Sungai Utara telah berhasil dilakukan namun masih bersifat prosedural. Hal ini terlihat dari adanya tipologi perangkat daerah berdasarkan beban kerja. Namun PP tersebut belum bisa menghasilkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran secara objektif yang dapat meningakatkan kinerja pemerintah daerah. Kemudian faktor yang mempengaruhi implementasi penataan perangkat daerah di dua Kabupaten ini adalah dari isi kebijakan adalah faktor kepentingan yang dipengaruhi kebijakan dan derajat perubahan yang diharapkan. Sedangkan untuk faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah kekuasan, kepentingan dan aktor yakni jabatan kepala daerah yang bersifat jabatan administratif dan jabatan politik serta karakteristik lembaga dan penguasa yang dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kemudian kontribusi sisi akademis, penelitian ini menguatkan teori Grindle bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi implementasi kebijakan namun penelitian ini penulis menyarankan untuk menambahkan faktor standar kebijakan dalam faktor yang mempengaruhi isi kebijakan

---

ABSTRACTThis thesis discusses  the implementation of regional government agency on 18/2016 in Banyuwangi regency in east java and Hulu Sungai regency in south borneo. The purpose of this study is to analyze how the implementation of institutional arrangements is based on the mandate of Government Regulation No. 18 of 2016 and to know the factors that influence the implementation of regional device arrangement policies. The research approach uses qualitative by using the Post Positivism paradigm. The findings of the authors indicate that the implementation of the PP No 18 of 2016 policy in two districts namely Banyuwangi and Hulu Sungai Utara Districts has been successfully carried out but is still procedural. This can be seen from the typology of regional devices based on workload. However, the PP has not been able to produce objective regional functions and measures objectively which can improve local government performance. Then the factors that influence the implementation of regional government agency in the two districts are the contents of the policy are the factors of interest that are influenced by policy and the degree of change expected. As for the policy context factors that influence are power, interests and actors, namely the position of regional head in the form of administrative positions and political positions and the characteristics of institutions and authorities influenced by leadership. Then the contribution of the academic side, this study corroborates Grindle's theory that content and policy context influence policy implementation, but this study suggests that the authors add standard policy factors to factors that influence policy content."

"Organizations perform all activities and operations within a framework, which are built on its vision and mission. The performance of each activity and operation can be measured using Key Performance Indicators (KPI), which indicate the organization’s success in achieving its strategic objectives. KPI is widely used not only by profit-oriented organizations, but also by non-profit organizations such as government agencies. Government agencies have different characteristics in terms of funding, programs, and culture. This research describes the development of KPI in an Indonesia government agency. This research was conducted in three stages: evaluating the organization’s vision and mission; determining the organization’s position using Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis; and preparing a strategic plan, and developing the priorities of that plan using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The result of KPI development shows that the government agency has eight strategic objectives and five KPI."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur pengawasan penanaman modal yang dilakukan oleh Instansi PEP terhadap PT SHO dan menganalisis hasil refleksi diri penulis selama kegiatan magang di Instansi PEP. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian prosedur pengawasan penanaman modal mulai dari input, alat dan teknik, hingga output menggunakan teori Monitor and Control Project Work pada Project Integration Management. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa prosedur pengawasan di lapangan yang sudah dijalankan dan sesuai dengan karakteristik atau belum sesuai dengan karakteristik, namun masih dapat berjalan secara efektif.

---

This internship report discusses the evaluation of investment monitoring procedures conducted by the PEP Agency towards PT SHO and analyzes the author's self-reflection results during the internship at the PEP Agency. The evaluation is carried out by comparing the conformity of investment monitoring procedures from inputs, tools and techniques, to outputs using the Monitor and Control Project Work theory in Project Integration Management. Based on the evaluation results, there are several monitoring procedures in the field that have been implemented and are either consistent or inconsistent with the characteristics but can still operate effectively."

"Tujuan Perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hal itu, Bank memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu menghimpun dana dari warga dan menyalurkan dana kepada warga. Fungsi semacam ini disebut sebagai fungsi intermediasi Bank. Salah satu produk Bank mengenai penyaluran dana kepada masyarakat yang diwujudkan dalam Bank Garansi. Bank Garansi adalah produk Bank yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penerima bahwa prinsipal yang meminta Bank Garansi kepada Bank akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban kontraktual antara penerima dan prinsipal. Berangkat dari ketentuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR dalam membuat Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi mewajibkan agar Kontraktor dapat menyerahkan Jaminan baik dalam proses pengadaan maupun dalam pelaksanaan Perjanjian kepada Kementerian PUPR. Bank Garansi merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan oleh Kontraktor sebagai Jaminan tersebut. Dalam praktiknya, Bank Garansi sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi seringkali diartikan sama dengan Jaminan dalam Konteks Hukum Jaminan dalam KUHPerdata. Secara khususnya, Bank Garansi disamakan dengan Perjanjian Penanggungan atau Borgtocht yang memiliki sifat buntut atau accesoir. Namun dalam praktiknya, pemahaman tersebut dapat dikatakan kurang tepat dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan sifat dari Bank Garansi dan Perjanjian Penanggungan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini isu atau rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan penggunaan dari Bank Garansi sebagai jaminan dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor serta Kedudukan dari Bank Garansi dalam Perjanjian Pekerjaan dan Jasa Konstruksi antara Kementerian PUPR dan Kontraktor.

---

The purpose of banking in Indonesia is to support the development and stability of the Indonesian economy. To achieve this, the Bank has 2 (two) main functions, namely collecting funds from citizens and channeling funds to citizens. This kind of function is referred to as the Bank's intermediary function. One of the Bank's products regarding the distribution of funds to the public is realized in the Bank Guarantee. Bank Guarantee is a Bank product that aims to provide assurance to the recipient that the principal who requests the Bank Guarantee to the Bank will carry out the work in accordance with the contractual obligations between the recipient and the principal. Departing from the provisions of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, the Ministry of PUPR in making Work and Construction Services Agreements requires that Contractors can submit Guarantees both in the procurement process and in the implementation of the Agreement to the Ministry of PUPR. Bank Guarantee is one of the instruments that can be used by the Contractor as a guarantee. In practice, the Bank Guarantee as a Guarantee in the Work and Construction Services Agreement is often interpreted as the same as the Guarantee in the Context of Guarantee Law in the Civil Code. In particular, the Bank Guarantee is equated with a Coverage Agreement or Borgtocht which has a tail or accesoir nature. However, in practice, this understanding can be said to be less precise because there are fundamental differences related to the nature of the Bank Guarantee and the Insuring Agreement. Therefore, in this research, the issues or problem formulations that will be discussed relate to the use of Bank Guarantees as collateral in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor and the Position of the Bank Guarantee in the Work and Construction Services Agreement between the Ministry of PUPR and the Contractor."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara teori pemetaan dan evaluasi ekosistem bisnis dengan praktik riil yang dijalankan oleh PT Konsultan dalam proyek PT Klien selama periode magang. PT Konsultan menganalisis ekosistem bisnis PT Klien melalui dua tahapan, yakni pemetaan dan evaluasi. Laporan ini mengevaluasi praktik analisis tersebut menggunakan dua kerangka evaluasi; untuk pemetaan ekosistem dengan kerangka Ecosystem As A Structure, sedangkan untuk evaluasi ekosistem dengan pendekatan tradisional dan kontekstual. Melalui analisis yang dilakukan, diketahui bahwa dalam melakukan pemetaan, praktik PT Konsultan sudah sesuai, namun kurang holistik dalam memetakan aktor dan tautan ekosistem. Melalui analisis terlihat pula dalam melakukan evaluasi, praktik PT Konsultan belum sesuai karena masih ada indikator ekosistem perumahan yang tidak digunakan.

---

This internship report aims to analyze the suitability between the business ecosystem mapping as well as evaluation theory with the real practice carried out by PT Konsultan in the PT Klien project during the internship period. PT Konsultan analyzed PT Klien’s business ecosystem using two steps, mapping and evaluation. This report evaluates said analysis using two evaluation frameworks; Ecosystem as a Structure framework for mapping, traditional and contextual approach for evaluation. Through the analysis carried out, it is known that in conducting the mapping, PT Konsultan’s practices are suitable, however is not holistic in mapping the ecosystem’s actors and links. Through the analysis carried it also can be known that in conducting the evaluation, PT Konsultan’s practices is not suitable since a few indicators of housing ecosystems are not being utilized yet."