Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai sistem outsourcing yang dipergunakan para pelaku usaha untuk alasan efisiensi namun menimbulkan masalah ketika pekerja outsourcing melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Pelaku usaha menggunakan status pekerja outsourcing sebagai alasan untuk menolak pertanggungjawaban atas kerugian disebabkan oleh perbuatan tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Skripsi ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang berhubungan dengan konsumen tetap harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss about the outsourcing system which has been used by many companies in hope to achieve efficiency but has the potential to cause future problem when the outsourced labor causes loss to consumer. Company used the outsourced labor rsquo s status to exclude themselves from the liability. This research used normative law research method which researched about written law which based on literature research and interview. This thesis concludes it should be the company with legal connection to consumer that should be liable. "

"Skripsi ini membahas kompensasi yang merupakan kerugian manfaat yang dapat diminta untuk memulihkan hak kreditor karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata melalui keputusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan di Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh melalui Tinjauan Literatur. Masalah utama dalam skripsi ini adalah apa yang dimaksud dengan kerugian keuntungan yang merupakan kerugian karena gagal bayar dan Bagaimana pertimbangan hakim yang menyidangkan kasus wanprestasi di kesepakatan untuk menentukan menerima atau menolak kompensasi dalam bentuk kerugian keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui manfaatnya Hukum perdata merupakan salah satu unsur kepentingan dalam perjanjian, yaitu kepentingan telah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Ketidakkonsistenan hakim menerima atau menolak kompensasi dalam bentuk keuntungan yang hilang karena minimnya pengetahuan yang seragam dari para hakim Indonesia terkait keuntungan yang kemudian dapat dihitung sebagai kerugian kreditor.This thesis discusses compensation which is a loss benefits that can be requested to restore creditors' rights due to default as regulated in Article 1246 of the Civil Code through a court decision. The research method used in This research is normative juridical, namely the data obtained through Literature Review. The main problem in this thesis is what is meant by profit loss which is a loss due to default and how the judge who hears the case of default is considered in the agreement to determine whether to accept or reject compensation in the form of profit loss. Based on the results of the author's research, it is known that the benefits Civil law is one of the elements of interest in the agreement, namely interest has been envisioned or calculated by the creditor. Inconsistency of judges accept or reject compensation in the form of lost benefits due to the lack of uniform knowledge of Indonesian judges regarding profits which can then be counted as creditors' losses."

"Yang dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan diterbitkannya UU 2/2012 adalah Instansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi yuridis berlakunya UU 2/2012 bagi PT PLN (Persero) terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat serta bagaimanakah penggantian atas tanah, bangunan, tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur transmisi dalam rangka Penugasan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam pembangunan transmisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana bidang yang diteliti adalah bidang hukum. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Preskriptif yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Alat Pengumpulan Data dengan studi dokumen. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data bersifat Deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kategori Instansi, apabila mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah. Jika tidak dengan Penugasan Pemerintah, walaupun peruntukan pembangunannya termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum tidak dapat menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU 2/2012. Pemerintah dapat memberikan Penugasan Khusus kepada PT PLN (Persero). Untuk Penugasan Khusus Pemerintah dalam rangka membangun transmisi pengadaan tanahnya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur UU 2/2012. Dengan demikian penggantian kepada pihak yang berhak atau pihak yang memiliki tanah, bangunan, tanaman adalah ganti kerugian maka seluruh tanah, bangunan, tanaman baik yang digunakan langsung maupun tidak langsung digunakan untuk pembangunan transmisi akan menjadi milik PT PLN (Persero), sebab dengan memberikan ganti kerugian maka akan terjadi pelepasan dan penyerahan hak untuk tanah, bangunan, tanaman yang telah diberikan ganti kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah akan sangat besar.

---

Law Number 2/2012 provides for institutions to acquire land for development of public facilities. This research examines the judiciary implications of the law for PT PLN (Persero) and its land acquisition processes in its effort to provide electricity for the masses. The research also takes a closer look at how compensation for land, property, and vegetations under the company's transmission lines in relation to its government-mandated purpose to expand electric power transmission. The approach taken in the research is of normativejudicial research method, with a research focus on its legal aspects. Specifically, the research is a prescriptive research, with a purpose to provide solutions and/or suggestions which will lead to solutions, based on conducted literary and document research. Primary source for the research was secondary documents, while primary documents were used as supporting evidences. The secondary documents were obtained through bibliographical research of materials pertaining to research subject matter. After all data was collected, it was further subjected to analysis with qualitative methods. Employed data analysis is both deductive and inductive.

The research exhibits that PT PLN (Persero) is a state-owned enterprise, which falls into the category of institution provided that it has obtained a government mandate. Without the mandate, even if the purpose of land acquisition is for public facility, the company cannot exercise the mechanisms and procedures provisioned by Law Number 2/2012. However, the government can task the company with a special assignment. Special assignments from the government for efforts of transmission expansion entitle the company to acquire land in accordance to the law's provisions. This comes with the consequence of exchanging land ownership with certain amount of compensation as a loss reprisal. With the loss reprisal, all titles of land, property, and vegetations are effectively transferred to the company for use for electric transmission purposes. Inevitably, cost and expenses associated with land acquisition can be tremendous. Unfortunately for the company, this translates to astronomical amounts of land acquisition expenses."

"ABSTRAKPenyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN).Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha.

---

ABSTRACT

Settlement of damages towards state-owned enterprise administrators up to this time is an important issue in a line with increasingly anthusiasm to develop achievement capabilities of the state-owned enterprises to become one of state economic activator which could be aligned with state-owned enterprises in the other countries. A lot of regulations which are regulate about state-own enterprise is become majority causes restrictedly achievement capabilities of the state-owned enterprises, so that it unable to compete with private companies as it should be. According to mentioned above, this thesis being purposeful to learn about damages concept in the law of public finance, to learn about is the state-owned enterprise damages constitute state damages, and to learn about settlement of damages towards state-owned enterprise administrators.

Research method which used in this thesis is normative method with research character is descriptive that is to give describes about public finance, state damages, state-owned enterprise, state-owned enterprise administrators, and settlement of damages including settlement of damages towards state-owned enterprise administrators based on the theories and according to the law. This research is using primary and secondary datas. Secondary datas obtained through literatures research by using primary, secondary, and tertiary law substances through observationed and interviewed, then using qualitative descriptive to analyzing the datas.

Result of this research are settlement of damages towards state-owned enterprise this time regulated by multi-laws, that is in private law, state administration law, and criminal law. This condition is a consequence of public finance meaning which is so extensive according to the Public Finance Law, which analogized to the state damages so that settlement of damages are regulated by regulation which associated to public finance and state-owned enterprise law it selves, besides that, based on the state-owned enterprise types, state-owned enterprise also regulated by corporation law appropriately as a corporation and bussiness entity as it should be."

"Peningkatan pada jumlah kendaraan pribadi menciptakan lahan usaha yang cukup menjanjikan bagi para Pelaku Usaha yaitu usaha pengelolaan parkir. Usaha pengelolaan lahan parkir tersebut juga menimbulkan tanggung jawab yang cukup besar bagi para Pelaku Usaha atas kendaraan dari para Konsumen yang menggunakan fasilitas tersebut. Berdasarkan dari tanggung jawab yang mengharuskan Pelaku Usaha untuk bertanggungjawab secara penuh atas kendaraan konsumen, maka Pelaku Usaha biasanya mengasuransikan usahanya tersebut untuk meringankan bebannya. Penelitian ini membahas mengenai kasus sengketa yang terjadi antara Tuan Djoko Santoso selaku Pengguna Parkir dengan BLUD Taman Margasatwa Ragunan selaku Pengelola Parkir dan PT. Asuransi Bangun Askrida selaku Perusahaan Asuransi. Pengguna Parkir tersebut kehilangan mobilnya yang sedang diparkir di area parkir yang dikelola oleh BLUD Taman Margasatwa Ragunan. Setelah menuntut ganti rugi atas kehilangan mobilnya tersebut, Tuan Djoko Santoso mengetahui bahwa ganti rugi maksimal yang dapat diberikan oleh asuransi adalah Rp. 25.000.000,- sesuai dengan perjanjian polis dengan pengelola parkir. Atas hal tersebut dapat dibahas permasalahan mengenai bagaimanakah hubungan hukum antara ketiga pihak yang bersengketa ini, dapatkah asuransi membatasi ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen parkir dan apakah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK terkait sengketa ini sudah tepat.

---

The increase in the number of private vehicles have created a quite promising business for the business communities such as parking management business. The parking management business poses a serious responsibility to the Business Operator. Therefore, based on the responsibility that requires the Business Operators to take full responsibility over Consumer vehicles, the Business Operators preferably insure its business to minimize its burden. This study is about a case of a dispute between Mr. Djoko Santoso as the Car Park User versus BLUD Ragunan Zoo as Parking Operator and PT. Asuransi Bangun Askrida as Insurance Company. The Car Park User found his car missing in the parking area. After demanding compensation for the loss of his car, Mr. Djoko Santoso find out that the maximum compensation that can be provided by the insurers is Rp. 25.000.000, - as stated in the policy agreement of the Parking Operator. The above matter can be discussed as to how the legal relations between the three party involved in this conflict? Can the Insurance Company limit its compensation for the losses sustained by the Consumer? And wether the resolution by the BPSK about this case is accurate or not."

"Untuk memperoleh kembali hak yang diharapkan dalam suatu perjanjian, pada umumnya pihak yang dirugikan atas wanprestasi pihak lawan memintakan ganti kerugian melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh PT. Wahana Bintang Cemerlang kepada PT. Dinamika Karya Utama atas tindakan wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Di Great Western Resort Nomor: 004/SML/LGL-DKU/X/2013, tertanggal 03 Oktober 2013.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti kerugian dalam perkara wanprestasi serta tepatkah pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian dalam perkara a quo. Dalam membahas permasalahan ini, Peneliti akan memperbandingkan konsepkonsep ganti kerugian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara wanprestasi dalam beberapa putusan pengadilan.

---

To obtain his/her right in a contract, generally the injured party in default of contract request indemnity through submission of claim to the court. This research will discuss about indemnity claim submitted by PT. Wahana Bintang Cemerlang regarding default of Room Rental Agreement Number: 004/SML/LGLDKU/ X/2013, dated October 3rd 2013 by PT. Dinamika Karya Utama.The purpose of this research is to find out indemnity concept in default of contract and whether the judges consideration regarding indemnity in this case already correct. In discussing the problems, Researcher will compare the indemnity concept which become the base for judges to decide default of contract cases in some court decisions."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik mengenai pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah guna kepentingan umum sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 dan Bagaimana perhitungan ganti kerugian pada pengadaan tanah sesuai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 ditinjau dari metode penilaian yang digunakan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Peraturan perundangan besarta peraturan pelaksanaanya di Indonesia yang menjadi dasar pengadaan tanah mengalami beberapa kali perubahan serta Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar kemanfaatanya dirasakan oleh seluruh rakyat harus memenuhi sebagaimana ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam penerapan penilaian Ganti Kerugian nilai fisik, Penilai melakukan penilaian berbasis nilai pasar. Disini, Penilai memiliki beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung nilai tanah. Di antaranya, pendekatan pasar (market approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan biaya (cost approach), dan metode atau teknik penilaian tanah lain yang sesuai.

---

The close relationship between land ownership and the social function of land implies that landowners have an obligation to use and utilize their land while considering public interests. An example of this is the situation in Langsa Regency, Aceh, where PTPN I (state-owned plantation company) received fair and lawful compensation based on the judge's considerations. The research problem formulation in this study is twofold: firstly, what are the provisions and procedures applicable to Public Appraisal Institutions regarding compensation for land acquisition for public purposes according to the Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021? Secondly, how is the calculation of losses in land acquisition according to the case study of Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021, considering the assessment methods used in accordance with prevailing standards in Indonesia? This study adopts a normative legal research approach. Secondary data is obtained through literature review and document studies. The problem-solving methods include legislative approach, case approach, and conceptual approach. The data analysis is qualitative, presented descriptively analytically, and conclusions are drawn through induction.The study concludes that the legislation and its implementing regulations in Indonesia, serving as the basis for land acquisition, have undergone several changes. The principles of land acquisition for development for public purposes, for the benefit of the entire population, must adhere to the latest regulations, particularly Law Number 2 of 2012. Regarding the application of the Compensation Assessment for physical value, the Appraiser conducts market-based assessments, considering various approaches such as market approach, income approach, cost approach, and other relevant land assessment methods or techniques."

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan menggunakan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum primer pada kenyataannya masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai beberapa konsep ganti rugi yang dapat ditemukan di dalam berbagai kasus wanprestasi yang terjadi. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak khususnya pada penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Indonesia dengan Australia dimana dalam hal ini sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini berisi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara pengaturan konsep ganti rugi di Indonesia dan Australia.

---

Indonesian Civil Code which adheres to Civil Law legal system and uses legal codification as the primary source of law, in fact there is still a lack of regulation regarding several compensation concepts that can be found in various cases of default or breach of contract. This thesis compares the law of contracts especially about determination of default damages in Indonesia and Australia. This study is a normative juridicial research and the result of this study indicate that there are similarities and differences between the regulation of the concept of compensation in Indonesia and Australia."