Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This study examines problem of money laundering and identifies role of gatekeepers in utilising their expertise to conceal the proceeds of crime. In order to successfully prevent and investigate money laundering, we need to understand the development of anti-money laundering regime and how country like Indonesia adopts this development into its domestic regulations. Nevertheless, it is crucial to comprehend gatekeepers utilising various money laundering mechanisms and offshore financial centres. Scrutinised cases from Indonesia and corporate practices from Singapore on this study highlight how gatekeepers operate in the private sector, wittingly or unwittingly, use their expert knowledge of the international financial system to facilitate criminals and to secure the movement of the proceeds of crime globally.

Tulisan ini akan membahas permasalahan pencucian uang dan mengidentifikasi peranan dari gatekeepers dalam menggunakan kepakaran mereka untuk menyembunyikan tindak kejahatan. Agar berhasil mencegah dan menyelidiki pencucian uang, perlu memahami perkembagan dari rezim antipencucian uang dan bagaimana negara seperti Indonesia mengadopsi perkembangan tersebut ke dalam peraturan nasionalnya. Namun demikian, penting untuk memahami gatekeepers memanfaatkan berbagai macam mekanisme pencucian uang dan pusat keuangan di luar negeri. Kasus yang menjadi perhatian di Indoensia dan praktik korporasi dari Singapura dalam tulisan ini menyoroti bagaimana gatekeepers beroperasi di sektor privat, baik secara sadar ataupun tidak sadar, menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka tentang sistem keuangan finansial untuk memfasilitasi kejahatan dan mengamankan pergerakan kejahatan secara global.

Abstrak :
Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya mengimplementasikan praktik-praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam kerangka hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Selain memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi, bank harus mengintegrasikannya dengan konsep LST sebagai lembaga keuangan yang lebih besar dan penyedia layanan aset. Tesis ini mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur LST, bagaimana bank yang secara proaktif mengembangkan konsep LST di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai green banking untuk memitigasi berbagai jenis kegiatan pencucian uang terutama aset dari kejahatan lingkungan atau yang secara luas dikenal sebagai kejahatan lingkungan dan/atau kejahatan keuangan hijau. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir LST dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 di mana implementasi LST dapat dilihat dari produk investasi obligasi hijau.  Namun, meskipun kerangka hukum telah diambil untuk mengatasi kekurangan kejahatan keuangan hijau tersebut, tesis ini juga menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kesenjangan utama dalam implementasi kebijakan perbankan hijau untuk sebagian besar bank. Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang akurat mengenai pemilik utama semua perusahaan tersedia bagi penegak hukum, termasuk koordinasi dan kerja sama antarlembaga di dalam negeri yang kuat. ......Indonesia, as a United Nations member state, ought to implement Environment, Social, and Governance practices and sustainable principles into its legal framework in various sector, including bank. Besides having a good understanding of the risk they face, bank must integrate it with the ESG concept as a larger financial institutions and virtual asset service provider. This thesis examines the Indonesian legal framework regulate Environment, Social, and Governance, how banks that are proactively developed the ESG concept in banking sector or known as green banking to mitigate different types of money laundering activities particularly assets from environmental crime or widely acknowledged as environmental crime and/or green financial crime. This thesis adopts juridical normative research method, using the statutory approach. Through the research, this thesis concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017 whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the green bond products. However, although legal framework has been taken to address such green financial crimes shortcomings, this thesis also concludes that some key gaps remain in the implementation of green banking policy for majority of banks. Indonesia needs to ensure that accurate information on the ultimate owners of all companies is available to law enforcement and including to robust domestic inter-agency coordination and cooperation.

Abstrak :
"Economic crime is a significant feature of the UK's economic landscape and yet despite the government's bold mission statements 'to hold those suspected of financial wrongdoing to account' as part of their 'day of reckoning' and 'serious about white-collar crime' agenda, there is a sense that this is still not being done effectively. This book examines the history of the creation of the UK's anti-economic crime institutions and accompanying legislation, providing a critique of their effectiveness. The book analyses whether the recent regulatory regime is fit for purpose as well as being appropriate for the future. In order to explore how the UK's economic crime strategies could be improved the book takes a comparative approach analysing policy and legislative responses to economic crime in the United States and Australia in order to determine whether the UK could or should import similar structures or laws to improve the enforcement of UK economic crime."--Provided by publisher.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan identitas dalam ruang siber. Secara spesifik, penulis mendalami identity fraud terhadap seorang pengguna layanan jasa telekomunikasi dan perbankan di Surabaya, Indonesia, berinisial EPP. Kejahatan yang terjadi kepada EPP merupakan bentuk kejahatan identity fraud, jika dilihat dari pelakunya yang menggunakan identitas pribadi EPP secara tidak sah untuk keuntungan finansial mereka dengan cara pembobolan rekening. Dari tindakan tersebut, para pelaku turut memanfaatkan keterhubungan dalam ruang siber dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Studi kasus digunakan oleh penulis sebagai bentuk metode penulisan kualitatifnya untuk mendalami permasalahan yang dialami oleh korban, yaitu EPP. Walaupun studi kasus berfokus kepada satu korban, namun hal ini menjadi isu publik ketika mempertimbangkan kaitannya dengan para penyedia jasa layanan publik yang layanannya tersebar di seluruh Indonesia. Penulis menggunakan Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (dengan membatasi analisisnya pada unsur suitable target dan incapable guardians) serta konsep identity fraud untuk memahami fenomena ini. Penggunaan teori ini merupakan pengembangan para akademis dari bentuk tradisional Routine Activity Theory (RAT) dan leburan Lifestyle-Exposure Theory (LET), yang telah diadopsi ke dalam ruang siber untuk mendalami fenomena kejahatan dan viktimisasi di dalamnya. Dalam penulisan ini, uang dalam rekening EPP. diposisikan sebagai suitable target dan kedua terduga korporasi penyedia layanan jasa dianalisis dengan unsur incapable guardians. ......This final paper discusses a form of crime related to identity within the cyberspace. Specifically, the author explores identity fraud against a user of telecommunication and banking services in Surabaya, Indonesia, identified as EPP. The crime against EPP takes the form of identity fraud, where the perpetrators illegitimately use EPP’s personal identity to gain financial benefits through unauthorized access to his bank account. In carrying out this act, the perpetrators exploit the interconnectivity within the cyberspace with the aim of financial gain. Case study is used as a form of qualitative writing method to explore the problems experienced by the victim. Even though the case study focuses on one victim, this becomes a public issue when considering its relationship to public service providers whose services are distributed throughout Indonesia. The author uses the Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (with a focus on the elements of suitable target and incapable guardian) and the concept of identity fraud to comprehend this phenomenon. The use of this theory is an academic development of the traditional Routine Activity Theory (RAT) and the fusion of Lifestyle-Exposure Theory (LET), which has been adopted into cyberspace to explore the phenomenon of crime and victimization in it. In this writing, the funds in EPP’s bank account are positioned as a suitable target, and both suspected corporate service providers are analyzed as incapable guardians.

Abstrak :
Karya ilmiah ini membahas secara komprehensif mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Jasa Keuangan. Pertanyaan dan masalah ini muncul karena pada Pasal 49 UU OJK menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fungsi pengawasan OJK sedikit banyak akan bersentuhan dengan kejahatan yang terjadi pada sektor jasa keuangan, namun pada kenyataannya pegawai OJK tidak mempunyai fungsi penyelidikan. Oleh karena itu diperlukankejelasanmengenai kedudukan antara UU OJK dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa selain Kepolisian dan PPNS, Pegawai OJK juga diberikan kewenangan sebagai penyidik agar dapat melaksanakan tugas penyidikan di bidang jasa keuangan. ......This thesis comprehensively explains about the extent of authority possessed by Indonesian Financial Service Authority (OJK) in handling Financial Crime. The questions and problems are raised based on article 49 in OJK Regulation mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator related with OJK, there is a special authority given to other it is allowed for party based on KUHAP. OJK supervision itself mostly will relate to financial crime investigation while in fact OJK doesn’t have the authority of investigation. Therefore, it is essential to make some deliberations about the connection between UU OJK and UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) in which mentioned that beside Police Investigator and Civil Servants Investigator, OJK is also allowed to act as an investigator in financial crime.

Abstrak :
Kejahatan finansial di Indonesia sejak tahun 2014-2018 tergolong dinamis dengan total 241.367 kasus. Pada tahun 2018 wilayah satuan hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.526 kasus kejahatan finansial. Kejahatan Finansial termasuk Kejahatan Kerah Putih, meliputi berbagai bentuk kejahatan dengan pelaku yang memiliki status sosial dan kehormatan tinggi terkait dengan pekerjaannya. Bentuk kejahatan kerah putih memiliki unsur status yang melekat pada pelaku dan tindakan yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Destruksi kejahatan kerah putih meliputi runtuhnya kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan sosial, moral masyarakat, serta kredibilitas pemerintahan dan sektor swasta. Penelitian ini mengkaji aspek determinan dalam kejahatan finansial di Indonesia. Peneliti menggunakan ilustrasi kasus First Travel dan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang mendatangkan total kerugian mencapai Rp 1 Triliun bagi para korbannya. Pembahasan menggunakan sudut pandang kejahatan kerah putih dengan menggunakan metode grounded theory melalui wawancara mendalam para pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini adalah dinamika aspek criminaloid dan organizational criminogenic dalam kejahatan korporasi. Dalam aspek criminaloid, didapati pelaku memiliki kecenderungan untuk mudah memberikan pengakuan, memiliki status sosial dan budaya tertentu, memiliki sensitivitas moral dan kecerdasan, serta memiliki keterampilan, namun ragu dalam bertindak. Sedangkan, pada aspek organizational criminogenic didapati pelaku berada pada lingkungan dengan ambisi berorientasi profit, memiliki persepsi bisnis tertentu, memiliki sikap loyal terhadap kelompoknya dan sumber daya manusia yang dimiliki cenderung homogen. Kebaruan penelitian ini adalah temuan bahwa dibutuhkan situasi yang mendukung  kejahatan finansial berdasarkan ilustrasi kasus yang digunakan. Aspek situational criminogenic dalam penelitian ini adalah bentuk bisnis yang memanfaatkan sentimen religi, menggunakan sistem koperasi dan pengelolaan dana dengan skema Ponzi. Peneliti telah menemukan triangulasi dari dinamika criminogenic baru dalam kasus yang melibatkan aspek criminaloid dan organizational criminogenic, yaitu situational criminogenic. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan guna mencegah serta melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan finansial dan juga pihak korporasi agar mampu menjalankan usaha mereka dengan baik dan taat aturan hukum. ......Financial crime in Indonesia since 2014-2018 has a total of 241,367 cases. In 2018 the area of the Polda Metro Jaya unit, had the highest number of cases of 5,526 cases of financial crimes. Financial Crimes including White Collar Crimes, include various forms of crime has an element of status attached to the perpetrator and the action is different from other conventional crimes. The destruction of white-collar crime includes the collapse of trust in economic and social institutions, public morals, and the credibility of government and the private sector. This study examined the determinant aspects of financial crime in Indonesia from the First Travel and Pandawa cases, which brought a total loss of Rp. 1 trillion for the victim. Researcher used the grounded theory method through in-depth interviews of the perpetrators of the crime. The results of this study are the dynamics of criminaloid and organizational criminogenic aspects of corporate crime. In the criminaloid aspect, it is found that the perpetrators have a tendency to easily give recognition,  a certain social and cultural status, moral sensitivity and intelligence, and skills, but are hesitant to act. Meanwhile, in the organizational criminogenic aspect, it was found that the perpetrators were in an environment with profit-oriented ambitions, had a certain business perception, a loyal attitude towards their group and the human resources tended to be homogeneous. The novelty of this research is the situational aspect, that  utilizes religious sentiments, uses a cooperative system and manages funds with a Ponzi scheme. Researcher have found triangulation of new criminogenic dynamics in cases involving criminaloid and organizational criminogenic aspects, namely situational criminogenic. The result of this study, is expected to be the basis for making policies to prevent and protect the public from all forms of financial crime and also the corporations, so that they are able to run their business properly and obey the law.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas tentang fraud yang dilakukan oleh pegawai dengan posisi tinggi pada lembaga perbankan di Indonesia, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam memahami fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, tulisan ini menggunakan studi kasus terhadap fraud yang terjadi di BPR X. BPR ini mengalami kerugian akibat kredit fiktif, penggelapan dana debitur, dan penyalahgunaan agunan yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan Direktur Utama. Tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai di BPR X akan dianalisis menggunakan konsep kejahatan keuangan dan fraud diamond theory yang berfokus pada penyebab terjadinya fraud. Dengan menggunakan data yang berasal dari hasil penyelidikan kasus yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan putusan pengadilan terhadap pelaku, akan dilihat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya fraud yang dilakukan oleh pegawai BPR X. Hasilnya menunjukkan bahwa jabatan tinggi yang dimiliki oleh kedua pelaku memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan fraud yang mereka lakukan karena membantu mereka untuk melakukan pelanggaran tanpa melibatkan kekerasan dan mendapatkan kepercayaan dari korban. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap timbulnya fraud di BPR X adalah besarnya keuntungan yang akan diperoleh, lemahnya sistem pengendalian internal dan rasionalisasi pelaku atas tindakannya. ......This final project discusses fraud committed by high-position employees at banking institutions in Indonesia, especially Rural Banks (BPR). In understanding fraud committed by bank employees, this paper uses a case study of fraud that occurred at BPR X. This BPR was involved in fictitious credit, embezzlement of debtor funds, and misuse of collateral by Branch Heads and President Director. Fraud acts committed by employees at BPR X will be analyzed using the concept of financial crime and fraud diamond theory, which focuses on the causes of fraud. By using data derived from the results of case investigations from the Deposit Insurance Corporation (LPS) and court decisions against the perpetrators, it will look at the factors that caused the fraud committed by BPR X employees. The results show that the high positions held by both perpetrators have a great influence on their fraudulent actions, because it helps them to commit violations without involving violence and gain the trust of victims. Other factors that also influence the occurrence of fraud in BPR X are the amount of profit to be obtained, the weakness of the internal control system and the rationalization of the perpetrators for their actions.