Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap besaran dana kompensasi yang ingin mereka terima (willingness to accept) sebagai akibat kerusakan lingkungan. Hasil survei menunjukkan bahwa dana kompensasi yang mereka terima saat ini masih dibawah kerugian akibat kerusakan lingkungan, mengingat perbaikan untuk kerusakan lingkungan belum tangani secara komprehensif dan dampaknya masih harus mereka terima dalam jangka panjang. Selama belum ada perbaikan lingkungan yang signifikan, hasil analisis willingness to accept pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penganggaran bagi dana kompensasi.

---

Since the Provincial Government of Jakarta takes over waste management activities in Bantargebang Integrated Waste Disposal Site (TPST) and makes it self-managed, the budgeting for monthly compensation funds is no longer based on the percentage of waste management fee paid to the private operator. It is therefore required a formula as the new basis for compensation funds budgeting. This study aims to seek a compensation funds budgeting basis that better reflects the loss value experienced by the community. A survey method is conducted to find out the people's willingness to accept the amount of funds they wish to receive to compensate the environmental damage. The survey results indicate that the compensation they receive is still under the value of loss from environmental damage, given the environmental damage that has not been fixed comprehensively and the long-term impact they will have to face. As long as there is no significant environmental improvement, the willingness to accept analysed in this study can be used as the basis for compensation funds budgeting."

"Situasi pandemi Covid-19 memengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat, termasuk mahasiswa. Salah satu tekanan yang dirasakan oleh mahasiswa adalah tekanan psikologis akibat menurunnya kemampuan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan pemerintah untuk meringankan pembayaran UKT tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembayaran UKT terhadap kesehatan mental mahasiswa serta mengetahui perbedaan kondisi kesehatan mental mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan dengan mahasiswa yang tidak mendapatkan akses bantuan keuangan. Berdasarkan pengujian quasi eksperimen dengan metode regresi Difference in Difference (DiD) ditemukan bahwa mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan mengalami penurunan rata-rata tekanan psikologis yang signifikan setelah mendapatkan treatment. Baik mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan berupa skema cicilan dan potongan mengalami penurunan rata-rata tekanan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu Akses Bantuan Keuangan pada mahasiswa perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas kesehatan mental mahasiswa. Sehingga bantuan keuangan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga kualitas kesehatan mental masyarakat ketika terjadi shock pada perekonomian

---

The Covid-19 pandemic situation affects the social and psychological conditions of the community, including university students. One of the pressures felt by students is psychological pressure due to decreased ability to pay tuition fees. The government's policy to ease the university students' financial burden is regulated by the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 25 of 2020 concerning Standards of Higher Education Operational Cost Units. This study aims to determine the effect of financial assistance on students' mental health and determine the differences in mental health conditions of students who get access to financial assistance with students who do not get access to financial assistance. Quasi-experimental testing with the Difference in Difference (DiD) regression method found that students who gained financial assistance experienced a significant decrease in average psychological distress. Students who get access to financial assistance in installment schemes or deductions experience a significant average psychological pressure decrease. Therefore, Access to Financial Assistance for college students can improve the quality of students' mental health so that financial assistance can be one solution in maintaining people's mental health when there is a shock in the economy."

"Sektor industri atau disebut pengolahan non migas merupakan kontributor terbesar pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta mengindikasikan besarnya potensi pasar domestik sekaligus jaminan sektor industri Indonesia terus bertumbuh. Namun demikian, komitmen liberalisasi perdagangan antar negara yang semakin tinggi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO), memaksa sektor industri Indonesia bersaing dengan Industri negara-negara berteknologi maju.Dalam persaingan itu, industri Indonesia terus mengalami pelemahan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sangat terlihat nyata terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Menghadapi situasi yang dinilai banyak pihak sebagai de-industrialisasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menggunakan bantuan finansial (financial contribution) sebagai salah satu instrumen kebijakan peningkatan daya saing industri. Pada praktiknya, komitmen Indonesia sebagai anggota WTO tidak bisa dikesampingkan. Beberapa perjanjian yang dicakup (covered agreement) dalam pembentukan WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures mengatur batasan bantuan finansial yang dapat atau dilarang untuk diberikan pemerintah. Perspektif pengaturan subsidi dalam WTO adalah pemberian subsidi lazim dilakukan pemerintah suatu negara untuk peningkatan kemakmuran dan perlindungan kepentingan domestik, namun juga berpotensi mendistorsi perdagangan internasional apabila menimbulkan keuntungan kompetitif bagi sektor swasta secara tidak adil.Dengan menggunakan perspektif itu, dilakukan studi hukum pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT yang memuat kebijakan pembiayaan pemerintah untuk peningkatan daya saing ITPT. Diharapkan ditemukan pemahaman kritis akan desain kebijakan penggunaan instrumen subsidi oleh pemerintah dengan tetap mengindahkan komitmen Indonesia dalam WTO. Momentum penulisan tesis diperkuat dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri atau pembangunan industri pionir. Bentuk pembiayaan dimaksud dapat berupa keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan.

---

The industry sector, or called with non oil and gas manufacturing sector, is the largest contributor to economic income and employment in Indonesia. Indonesia's population of over 250 million indicates the potential of the domestic market as well as the guarantee of Indonesia's industrial sector continues to grow. Nevertheless, the increasing commitment of trade liberalization between countries since the establishment of the World Trade Organization (WTO) has forced the Indonesian industrial sector to compete with industries from countries with advanced technology.

In that competition, Indonesia's industrial competitiveness continues to weaken both in domestic and export markets. Significant impacts occurred in the Textile and Textile Products Industry (ITPT). Faced with the situation that many considered as de-industrialization, the Government of Indonesia took a strategic step to use financial assistance as one of the policy instruments to increase the competitiveness of industry. In practice, Indonesia's commitment to WTO membership can not be ruled out. Some covered agreements in the establishment of the WTO, such as the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provide provisions for financial assistance that can be granted or prohibited by the government. The perspective of the subsidy provisions in the WTO is that subsidies are commonly applied by a country's government to increase prosperity and protection of domestic interests, but also potentially distort international trade if it causes unfairly competitive advantage for the private sector.

By using that perspective, the authors conducted a legal study on the implementation of the ITPT machine / equipment restructuring program which contains a government financing policy to improve the competitiveness of ITPT. It is expected to find a critical understanding of the policy design of the use of subsidized instruments by the government by taking into account Indonesia's commitment to the WTO. The momentum of thesis writing is reinforced by Article 45 and Article 47 of Law No. 3 of 2014 on Industrial Matters which contains provisions that the government can provide financing to private industrial companies in order to increase the competitiveness of domestic industry or the development of pioneer industries. The financing stated in Article 47 covers three forms of financing, which include: loan interest rate, discounted purchase of machinery and equipment, and machinery and equipment assistance."