Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efek audiens terhadap kinerja tugas pada mahasiswa. Penelitian ini menguji terjadinya fasilitasi sosial dalam model Drive Theory oleh Zajonc (1965) dan Evaluation Apprehensionoleh Cottrell (1972). Empat puluh mahasiswa prasarjana The University of Queensland direkrut melalui convenience sampling untuk berpartisipasi. Eksperimen kelompok independen digunakan untuk mengukur kinerja tugas dan pemahaman evaluasi dalam kondisi ada dan tidak ada audiens. Partisipan menyelesaikan tugas matematika penjumlahan dua digit dan survei pemeriksaan manipulasi, pemahaman evaluasi, dan kesulitan tugas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan merasa tugas yang diberikan relatif mudah untuk diselesaikan dan variabel independen berhasil dimanipulasi. Meski demikian, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara kinerja tugas dari kedua kondisi. Selain itu, partisipan dalam kondisi dengan audiens merasa lebih dievaluasi daripada partisipan tanpa audiens. Temuan ini memberikan bukti lebih lanjut mengenai pemahaman evaluasi pada saat ini, namun gagal menjelaskan fasilitasi sosial pada kinerja tugas karena kinerja partisipan pada kedua kondisi serupa.

---

This study aims to investigate audience effects in task performance on university students. It tests the occurrence of social facilitation as described by Zajonc (1965) in his Drive Theory, and Evaluation Apprehension model by Cottrell (1972). Forty University of Queensland undergraduate students were recruited through convenience sampling. An independent groups experiment was used to measure task performance and evaluation apprehension on Audience and No Audience condition. Participants completed a two-digits additions mathematics task and survey of manipulation check, evaluation apprehension, and task difficulty. It was found that participants felt the task was relatively easy to complete and IV was successfully manipulated. No significant difference was found between task performance in both conditions. Additionally, participants in Audience condition felt significantly more evaluated than participants in No Audience condition. These findings provide further evidence of evaluation apprehension in the present day, however it failed to explain social facilitation on task performance as participants’ performance on both conditions are similar."

"Makalah ini adalah refleksi pengalaman saya sebagai enumerator dalam program baseline Pemulihan Pembelajaran Melalui Buku Bacaan Bermutu yang dilakukan oleh Kemdikbudristek pada Januari 2024. Perekrutan yang dilakukan dengan cepat dan minim informasi tentang kontrak kerja, membuat saya berada dalam kondisi rentan dan tidak pasti. Sebagai enumerator tanpa kontrak yang jelas, saya menghadapi berbagai kerentanan meskipun Kemdikbudristek memberikan fasilitas seperti pembekalan, pendampingan, dan akomodasi. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam perekrutan tenaga kerja proyek serta bagaimana fasilitasi dapat mempengaruhi kinerja enumerator. Melalui makalah ini, saya memberikan refleksi untuk memperbaiki proses perekrutan dan fasilitasi, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan perlindungan hak-hak pekerja yang direkrut by project. Refleksi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kerja prekariat yang terlibat dalam proyek pemerintah dan dampaknya terhadap pengembangan karir profesional.

---

This paper is a reflection of my experience as an enumerator in the baseline program "Learning Recovery Through Quality Reading Books" conducted by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemdikbudristek) in January 2024. The rapid recruitment process with minimal information about the work contract placed me in a vulnerable and uncertain position. As an enumerator without a clear contract, i faced various vulnerabilities despite Kemdikbudristek providing facilities such as training, mentoring, and accommodation. This experience highlights the importance of transparency and professionalism in project workforce recruitment and how facilitation can impact the performance of enumerators. Through this paper, I reflect on improving the recruitment and facilitation processes, aiming to enhance the security and protection of project-recruited workers' rights. This reflection is expected to provide better insights into the work dynamics of precarious workers involved in government projects and its impact on professional career development."

"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah perjanjian WTO yang berisi ketentuan tentang penyederhanaan prosedur bea cukai, yang dibuat untuk meningkatkan aliran perdagangan internasional. Indonesia adalah salah satu dari banyak anggota WTO yang meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Tesis ini membahas implikasi hukum ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO dengan Indonesia. Secara khusus, tesis ini membahas alasan ratifikasi Indonesia dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bersama dengan implikasi hukum ratifikasi. Tesis ini disusun dengan menggunakan Metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggambarkan ketentuan tercantum dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan fasilitasi perdagangan dalam undang-undang tersebut dan peraturan di Indonesia sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, tetapi pada ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Fasilitasi Perdagangan Kesepakatan, beberapa penyesuaian harus dilakukan. Tesis ini menyarankan Indonesia untuk melakukannya penyesuaian sehubungan dengan ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, karena dengan meratifikasi Fasilitasi Perdagangan

---

Trade Facilitation Agreement is a WTO agreement that contains provisions on simplifying customs procedures, which are made to increase the flow of international trade. Indonesia is one of the many WTO members to ratify the Trade Facilitation Agreement. This thesis discusses the legal implications of ratification WTO Trade Facilitation Agreement with Indonesia. Specifically, this thesis discusses the reasons for Indonesias ratification of the Trade Facilitation Agreement along with the legal implications of ratification. This thesis was prepared using a normative juridical method, which is done by describing the provisions contained in the Trade Facilitation Agreement and comparing it withProvisions relating to trade facilitation in several laws and regulations in Indonesia. This thesis concludes that most of the trade facilitation provisions in the law and regulations in Indonesia are in accordance with the Trade Facilitation Agreement, but on trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, some adjustments must be made. This thesis recommends that Indonesia make adjustments with respect to trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, because by ratifying Trade Facilitation"

"Bahwa Trade Facilitation Agreement membahas fasilitasi perdagangan yang dianggap dapat menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional. Keberadaan Trade Facilitation Agreement yang lahir untuk mengurangi hambatan prosedural dalam perdagangan internasional, maka diatur mengenai Single Window. Sebagai bagian dari praktik fasilitasi perdagangan, National Single Window perlu diaktualisasikan dengan publikasi yang transparan sehingga prosedur impor-ekspor menjadi lebih efisien serta pertukaran informasi di antara para pihak terjadi secara efektif. Dengan membandingkan penerapan transparansi terhadap publikasi dan akses informasi terkait regulasi dan prosedur dari fasilitasi perdagangan melalui penerapan National Single Window di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan. Dengan menggunakan tiga parameter dari transparansi yaitu publikasi dan akses terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi informasi oleh Pemerintah dan notifikasi perubahan kebijakan kepada organisasi internasional. Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari transparansi TradeNet Singapura bahwa ada poin-poin yang mengisi jarak di Single Window Indonesia. Walaupun National Single Window Singapura dan Indonesia mulai pada waktu yang berbeda dan perbedaan kontras dari orientasi pengembangan sistemnya antara kedua negara tersebut. Namun, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengurangi hambatan perdagangan dan proses percepatan pemindahan barang dalam perdagangan internasional untuk efisiensi biaya, beban administrasi dan waktu dalam transaksi perdagangan internasional. Untuk meningkatkan daya saing global, perlunya pengelolaan dan penyelenggaraan Indonesia National Single Window melalui pemutakhiran regulasi, teknologi informasi pendukungnya dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan antar lembaga-lembaganya.

---

The Trade Facilitation Agreement that discusses trade facilitation which is to simplify and harmonize international trade procedures. The existence of the Trade Facilitation Agreement was to reduce procedural barriers in international trade, as it is important regarding the Single Window regulations. As part of trade facilitation practices, the National Single Window needs to be actualized with transparent publications so that import-export procedures become more efficient and the exchange of information between parties occurs effectively. By comparing the implementation of transparency in publications and access to information related to regulations and procedures for trade facilitation through the implementation of the National Single Window in Indonesia and Singapore. Using normative juridical research method to examine the written legal norms of a statutory regulation. There are three parameters of transparency used for this research, namely publication and access to information and laws and regulations, enquiry points and notification of policy changes to international organizations. There are several things that can be learned from Singapore's TradeNet transparency that there are points that fill the gaps in Indonesia's National Single Window. Although Singapore and Indonesia's National Single Window started at different times and contrasted the orientation of the development of the system between the two countries. However, they have the same goal, namely to be able to reduce trade barriers and accelerate the process of moving goods in international trade for cost efficiency, administrative burden and time in international trade transactions. Therefore, to increase global competitiveness, it is necessary to manage and implement the Indonesia National Single Window through updating regulations, supporting information technology and synchronizing and harmonizing regulations between its institutions."

"Tujuan studi ini adalah untuk melihat efek dari kepercayaan diri dalam efek penonton. Terdapat 40 partisipan didalam studi ini, 20 partisipan di masing-masih kelompok efek penonton. Studi ini menggunakan disain 2 x 2 antara subjek antara penonton (ada penonton/tidak ada penonton) dengan kepercayaan diri (tinggi/rendah). Ditemukan bahwa partisipan dalam kondisi penonton melakukan tugas lebih baik, partisipan dengan kepercayaan tinggi melakukan tugas lebih baik dalam kondisi penonton, dan partisipan dengan kepercayaan tinggi rendah tidak melakukan tugas lebih baik dalam kondisi tidak ada penonton. Secara keseluruhan, partisipan melakukan tugas lebih baik, maka fasilitasi sosial telah terjadi. Bisa diimplikasikan kepada berbicara depan umum; percaya diri yang tinggi dengan adanya penonton bisa meningakatkan pertunjukan.

---

The aim of this study was to see the effect of self-confidence on audience effect. The study used a 2 x 2 between subject design between audience (audience/non- audience effect) and self-confidence (low/high). There were 40 participants in this research with 20 in each audience condition. It was founded that those in audience condition performed better, higher self-confidence performed better in audience, lower self-condition did not performed better in non-audience condition. Overall, participants performed better in the task and showed that social facilitation occurred. The result of this study could be implicated to public speaking; higher self-confidence with audience can enhance performance.

"

"Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor, penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan. Penulis mengkaji dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan komputasi keseimbangan umum.Penulis menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian meningkatkan kinerja perekonomian. Sementara itu kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor industri non pertanian menurunkan PDB riil. Kebijakan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan meningkatkan kinerja perekonomian dengan besaran yang lebih besar. Insiden kemiskinan di perkotaan menurun namun di perdesaan dan di tingkat nasional meningkat akibat kebijakan penurunan tarif di sektor pertanian. Kebijakan penurunan tarif di sektor industri pertanian menunjukkan penurunan insiden kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional namun netral di perdesaan. Sementara itu penurunan tarif di sektor industri non pertanian menunjukkan penurunan kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional. Kebijakanan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan biaya transaksi perdagangan menurunkan insiden kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional dengan keuntungan lebih besar pada rumah tangga di perdesaan.Ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, penurunan tarif di sektor industri pertanian dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan. Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan di perkotaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat penurunan tarif di sektor industri pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan.

---

This study aims to evaluate the policy to reduce import tariffs, reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and reduced trade transaction costs. Author examines the impact of these policies on the performance of the economy, poverty, and inequality of income distribution using computational general equilibrium approach.

The authors found that the policy of reduction in import tariffs in the agricultural sector and in the agricultural industry sector improve economic performance. While the policy to reduction in import tariffs on non-agricultural sector lowers real GDP. Policy to reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs increase the performance of the economy. The incidence of poverty in urban and rural decline but at a national level rise due to tariffs reduction policies in the agricultural sector. Tariffs reduction policies in the agricultural sector showed a decrease in the incidence of poverty in urban areas and at the national level but is neutral in the rural areas. While the policy to reduction in import tariffs on non agricultural sector showed a decline in urban poverty, in rural areas and at the national level. Policy to eduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs reduce the incidence of poverty in urban areas, in rural areas and at the national level with a greater advantage in rural households.

Inequality of income distribution in rural areas increased due to tariffs reduction in agriculture sector, tariffs reduction in agriculture industrial sector and decreased due to tariffs reduction policies in the non agricultural sector, reduction in trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs. While the inequality of income distribution in urban areas increased due to tariffs reduction in the agriculture sector, the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs and decrease due to reduction in import tariffs of non agricultural sector, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to tariffs reduction in the agricultural sector, reduction in trade transaction costs."

"Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang harmonis.

---

There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision. Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations, particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a harmonious regional regulation."