Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah RI saat ini diukur dengan berdasarkan pada Pedoman Penyusunan LAKIP yang hanya berdasarkan keuangan saja. Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002 adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sehingga akuntabilitas kinerjanyapun diukur dengan LAKIP. - Pengukuran dengan LAKIP ini dipandang belum sempurna. Guna memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih memadai, penulis menerapkan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Pelaksana Harian (Lakhar) BNN. Pendekatan ini mengukur kinerja Lakhar BNN bukan hanya dari aspek keuangan saja melainkan jugs aspek non keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses internal organisasi dan aspek pelanggan. Penelitian pengukuran kinerja Lakhar BNN dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja Lakhar BNN dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard serta menganalisis faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh Lakhar BNN untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesehatan Lakhar BNN dengan menggunakan Balanced Scorecard untuk aspek keuangan berada dalam kondisi baik dengan % skor 95,54%, dan aspek non keuangan juga dalam kondisi baik dengan % skor 74,01% dengan perincian sebagai berikut: kinerja pertumbuhan dan pembelajaran organisasi dalam kondisi balk % skor 65,75%, kinerja proses internal organisasi kondisi sangat baik dengan % skor 87,50%, sedangkan kinerja pelanggan berada dalam kondisi baik dengan % skor 68,77%. Untuk lebih meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang Lakhar BNN harus lebih meningkatkan kinerja terutama pada aspek pertumbuhan dan pembelajaran (kepuasan pegawai), kualitas layanan organisasi kepada pelanggan, dan proses internal organisasi serta aspek keuangan agar dimasa mendatang dapat mencapai kondisi sangat baik.

---

Government Accountability Performance is in this time measured with pursuant to at Guidance of report accountability governmental institution performance (LAKIP) compilation which only pursuant to just finance. National Narcotics Board (NNB) according to Decision of President of No. 17 year 2002 is Institute of Non Structural which domicile under and direct responsible to President, so that accountability performance measured with LAKIP. Measurement with this LAKIP is looked into in rough. Utilize to give base measurement of more adequate performance, writer apply approach of Balanced Scorecard to measure Daily Executor performance (Lakhar BNN). This Approach measure performance of Daily Executor (Lakhar BNN) not merely from just financial aspect but also aspect of non finance which consist of 3 ( three aspects ), that is: aspect of growth and study, aspect of internal organization process, customer aspect. Research of measurement performance of Lakhar BNN is a analytic descriptive for show how to measure performance of Daily Executor (Lakhar BNN) by using approach of Balanced Scorecard and also analytic factors which must be paid attention by Daily Executor (Lakhar BNN) to improve its performance in the future. Result of research known that performance level of Daily Executor (Lakhar BNN) by using Balanced Scorecard for financial aspect stay in the condition of goodness with score 95,54%, and aspect of non financial also in a good condition with score 74,01% with the following detail: performance of growth and learning organization in a condition goodness score 65,75%, performance of internal organization process is very good with score 87,50%, while customer satisfaction performance stay in the condition of goodness with score 68,77%. To be more improve its performance in the future Daily Executor (Lakhar BNN) have to be more improve performance especially at learning and growth aspect (satisfaction of officer), quality of organizational service to customer, and internal organization process and also financial aspect so that in the future can reach very good condition.

Abstrak :
Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type. The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN.

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap studi putusan Majelis Pengawas Pusat. Permasalahan yang yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang cacat hukum dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat yang mendasarkan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah yang tidak sesuai dengan Majelis Pengawas Daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat menjadi dibawah tangan, dan Majelis Pengawas telah memutuskan dengan keseimbangan dan adil.

---

Notaries are general officials appointed by the State to make authentic deeds. One of the authentic deeds made is the deed of the Sale and Purchase Agreement. If in making a deed the Notary Sale and Purchase Agreement is not thorough and accurate, as a result there is a legal defect in the deed. And the supervisory board has the right to decide sanctions on the notary. This thesis discusses the discrepancy between the recommendations of the Regional Supervisory Board and the decision of the Regional Supervisory Board on the study of the decisions of the Central Supervisory Board. The problem discussed in this thesis is the validity of the Sale and Purchase Agreement made by a notary who is legally handicapped and how the legal consequences of the decision of the Central Supervisory Board based on the decision of the Regional Supervisory Board are not in accordance with the Regional Supervisory Board. The research method used in this thesis is normative jurid with the type of descriptive analytical research. The type of data used in this study is secondary data with a qualitative approach. The research obtained in this thesis is that the Notary commits an unlawful act so that the deed of the Sale and Purchase Agreement that is made becomes underhanded, and the Supervisory Board has decided with balance and fairness.