Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.

---

Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."

"Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, pada tahun 2016, pasca penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan cukai plastik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kebijakan adalah persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Provinsi DKI jakarta dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Volume sampah yang dihasilkan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk sampah plastik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi positif terbentuk dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan yang positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Selain itu, persepsi positif juga terbentuk dari penilaian positif atas ketepatan waktu untuk penerapan kebijakan cukai plastik serta dukungan dari latar kerja dan latar sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki persepsi negatif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi negatif terbentuk karena rendahnya kesadaran atas isu lingkungan, kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik, dan sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Untuk meningkatkan dukungan pada penerapan kebijakan cukai plastik, edukasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik bagi lingkungan serta sosialisasi mengenai rencana kebijakan cukai plastik perlu dilakukan. Selain itu, produk substitusi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau juga perlu disediakan.

---

As an effort to solve this problem, in 2016, after the implementation of the paid plastic bag policy, the government is planned to implement a plastic excise policy. One of the factors that needs to be considered when implementing a policy is public perception. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the plan to implement a plastic excise policy. DKI Jakarta Province was chosen as the research locus because it is one of the largest waste-producing provinces in Indonesia. The volume of waste produced in this province also continues to increase every year, including plastic waste. The research approach used is quantitative approach with data collection through a survey in the form of a questionnaire and supplemented with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the plan to implement a plastic excise policy. Positive perceptions are formed from positive attitudes, motives, interests, experiences, and expectations regarding the plan to implement a plastic excise policy. Apart from that, positive perceptions are also formed from positive views on the timeliness of the implementation of the plastic excise policy as well as support from work settings and social settings. However, there are still people who have negative perceptions regarding the plan to implement the plastic excise policy. Negative perceptions are formed due to low awareness of environmental issues, habits in using plastic bags, and different points of view in solving the plastic waste problem. To increase support for the implementation of the plastic excise policy, it is necessary to conduct outreach regarding the negative impacts of using plastic bags on the environment and socialize the planned plastic excise policy. In addition, environmentally friendly substitute products at affordable prices also need to be provided."

"Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, pada tahun 2016, pasca penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan cukai plastik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kebijakan adalah persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Provinsi DKI jakarta dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Volume sampah yang dihasilkan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk sampah plastik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi positif terbentuk dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan yang positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Selain itu, persepsi positif juga terbentuk dari penilaian positif atas ketepatan waktu untuk penerapan kebijakan cukai plastik serta dukungan dari latar kerja dan latar sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki persepsi negatif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi negatif terbentuk karena rendahnya kesadaran atas isu lingkungan, kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik, dan sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Untuk meningkatkan dukungan pada penerapan kebijakan cukai plastik, edukasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik bagi lingkungan serta sosialisasi mengenai rencana kebijakan cukai plastik perlu dilakukan. Selain itu, produk substitusi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau juga perlu disediakan.

---

As an effort to solve this problem, in 2016, after the implementation of the paid plastic bag policy, the government is planned to implement a plastic excise policy. One of the factors that needs to be considered when implementing a policy is public perception. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the plan to implement a plastic excise policy. DKI Jakarta Province was chosen as the research locus because it is one of the largest waste-producing provinces in Indonesia. The volume of waste produced in this province also continues to increase every year, including plastic waste. The research approach used is quantitative approach with data collection through a survey in the form of a questionnaire and supplemented with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the plan to implement a plastic excise policy. Positive perceptions are formed from positive attitudes, motives, interests, experiences, and expectations regarding the plan to implement a plastic excise policy. Apart from that, positive perceptions are also formed from positive views on the timeliness of the implementation of the plastic excise policy as well as support from work settings and social settings. However, there are still people who have negative perceptions regarding the plan to implement the plastic excise policy. Negative perceptions are formed due to low awareness of environmental issues, habits in using plastic bags, and different points of view in solving the plastic waste problem. To increase support for the implementation of the plastic excise policy, it is necessary to conduct outreach regarding the negative impacts of using plastic bags on the environment and socialize the planned plastic excise policy. In addition, environmentally friendly substitute products at affordable prices also need to be provided."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari pengaruh kebijakan cukai terhadap produksi sigaretkretek mesin dengan menggunakan data panel 75 perusahaan dari 2009 ? 2012.Teknik yang digunakan adalah pendekatan panel dengan model fixed effect. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai berdampak negatif terhadapproduksi rokok dan kebijakan harga rokok berpengaruh positif terhadap produksirokok. Hasil penelitian tambahan menunjukkan bahwa perusahaan kecil danmenengah menerima dampak lebih besar daripada perusahaan besar dalam halpenurunan produksi akibat kenaikan tarif cukai. Sedangkan perusahaan kecil danmenengah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga rokok. Hasil penelitianini menganjurkan Pemerintah agar tetap melanjutkan kebijakan cukai sekarang,sistem cukai dengan layer, untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah

---

ABSTRACTThis study investigates the impact of excise policy on machine-rolled clovecigarette production using a panel data set of 75 firms from 2009 to 2012. Using apanel approach technique with a fixed effect model, I found that excise tariffs havea negative impact on cigarette production. I also found that cigarette price has apositive impact on cigarette production. Additional experiments show that smalland medium firms suffer more than large firms in terms of production decreasesdue to an increase in excise tariff, whereas small and medium firms benefit froman increase in cigarette prices. These findings suggest that governments shouldcontinue the current excise policy, which is a tiered specific excise system, inorder to protect small and medium firms"