Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sebagai salah satu Nawacita dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu. Lokasi penelitian adalah SMA yang berada di Kecamatan Babakan sebagai representasi pelaksanaan PIP terbaik di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian evaluasi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan terdapat keterkaitan komponen input atau sumber daya yang mendukung yaitu adanya pelaksana PIP yang memiliki kompetensi dan jumlah sesuai dengan kebutuhan di setiap unsur yang terlibat, adanya sarana dan anggaran yang mendukung pelaksanaan seperti pemberian insentif pada petugas PIP, serta adanya pedoman pelaksanaan PIP yang digunakan. Sumber daya tersebut mendukung adanya tahapan mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP yang berjalan pada setiap jenjang serta pada tiap tahapan mekanisme saling berkaitan dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan PIP. Mekanisme berawal dari adanya sosialisasi dan koordinasi mengenai pelaksanaan PIP oleh Kemdikbud kepada seluruh unsur yang terlibat. Selanjutnya proses pengusulan data calon penerima PIP yang sesuai dengan kriteria yaitu pemilik KIP dan Non-KIP yang terdaftar dalam sumber data kemiskinan, proses penyaluran PIP yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan waktu yang tepat, proses pencairan yang dilakukan oleh penerima PIP di BNI Losari yang berjalan dengan lancar, dan adanya proses pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat SMA serta Cabang Dinas Wilayah X. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu meningkatkan komitmen dan tanggung jawab pada setiap unsur yang terlibat sesuai dengan peran dan fungsi pada pelaksanaan PIP, adanya proses perencanaan penyusunan program yang lebih baik sumber daya untuk mendukung pelaksanaan PIP agar mencapai tujuan, serta pelaksanaan PIP pada jenjang SMA yang baik di Kecamatan Babakan dapat menggunggah daerah-daerah lainnya untuk mengikuti dan menerapkan. ......This thesis discusses the evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) as one of the Nawacita program in the field of education which aims to increase access to education services for school-age children who come from underprivileged families. The research location is a high school located in Babakan subdistrict which based on premliminary observations shows an indication of successful PIP implementation. This research uses a evaluation type research with qualitative approach. The data is collected through document review by analizing the PIP report data and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results showed that in the implementation of PIP in Babakan subdistrict there was a linkage of supporting resources, namely the existence of PIP implementers who had a sufficient number and competence to the needs of each element involved, the facilities and budgets that supported implementation such as providing incentives to PIP officers, and the usage of PIP implementation guidelines. These resources support the stages of the coordination and socialization implementation mechanism that runs at each level and at each stage whichare interrelated and influence the achievement of PIP goals. The mechanism begins with the socialization and coordination of the implementation of PIP by the Ministry of Education and Culture to all elements involved. Furthermore, the process of proposing data for potential PIP recipients that is in accordance with the criteria, namely ownership of Kartu Indonesia Pintar and Non-KIP owners who are registered in the poverty data source. The PIP distribution process is carried out according to the agreement in timely manner, the disbursement process carried out by PIP recipients at BNI Losari is running smoothly, and there is a monitoring process carried out by the Direktorat SMA and Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X. The recommendations of this study are to increase the commitment and responsibility of each element involved in accordance with the roles and functions in the implementation of PIP, a better program resources planning process to support the implementation of PIP in order to achieve goals, as well as the implementation of PIP at the SMA level which is well-implemented in Babakan subdistrict and could motivate other areas to follow and implement.

Abstrak :
Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) is the only organization for psychologists in Indonesia. After almost 50 years since it was founded in 1959, Himpsi shows limited improvement to its members. Himpsi Jaya is the "Jakarta chapter of the organization. The lack of significant activities in raises issues whether the organization benefits to its member. Most complains include slow membership process and difficulties in paying annual fee. This study attemps to evaluate the organization based on the perspectives of members, ex, members, and those who want to be members. It is a descriptive quantitative study and the sample of the population was taken non-randomly. It was a joint peoject between Atma Jaya Catholic University and Himpsi Jaya. The sampling technique was convenience sampling. Questionnaire was distributed directly when Himpsi Jaya held activities and indirectly through beranda@himpsijaya.org mailing list. Of the expected 150 sample size (about 10% of total members who pay annual fee regularly), 83 respondents returned the questionnaires.Most respondents aged between 21 and 30 years old, not married, had been psychologists and graduated at the master level. Some were fresh graduates and in the process of looking for jobs. This indicates that ypung members pay attention seriously to the improvement of the organization, especially because they expect Himpsi helps their careers improved. Members though that the performance of the organization is very limited. The need to develop professional competency and certification should make Himpsi Jaya improve its performance.

Abstrak :
Masalah kompensasi merupakan masalah yang sensitif dalam hubungan ketenagakerjaan, sebab is memiliki arti kepentingan yang berbeda bagi karyawan dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keharrnonisan hubungan ketenagakerjaan, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kompensasi yang objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sistem pengelolaan kompensasi yang paling objektif adalah yang menjamin adanya keadilan atau kesetaraan yang terlihat dalam tiga dimensi,yaitu external equity, internal equity, dan individual equity. Mengacu kepada dimensi tersebut penulis menemukan indikasi adanya masalah dalam dalam pengelolaan kompensasi di Divisi Water Treatment PT S. Hal ini terlihat dari adanya pembagian beban kerja yang kurang merata diantara Account Manager yang ada di Divisi Water Treatment PT S, dimana untuk jabatan tertentu yang beban kerjanya dirasa overload diberi imbalan yang sama atau tidak jauh berbeda dengan jabatan lain yang beban kerjanya lebih ringan. Kondisi ini dapat dikoreksi dengan menggunakan sistem kompensasi yang menjamin kesetaraan internal (internal equity), sehingga tuntutan jabatan atau kualifikasi orang yang lebih tinggi dalam organisasi mendapat imbalan lebih. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi jabatan. Sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin kesetaraan internal, maka metode yang digunakan adalah point factor method dan compensable factor-nya mengacu pada faktor yang dikemukakan oleh Poels (1999). Hasil evaluasi jabatan adalah diperolehnya ranking jabatan yang memperlihatkan kedudukan suatu Account Manager diantara Account Manager lainnya. Ranking ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan sistem penggajian. Namun jika PT S ingin menerapkan kesetaraan internal di dalam organisasinya dan untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka penulis menyarankan agar dilakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh, yaitu bagi semua divisi yang ada.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih belum optimal. Pada variabel input, kemampuan dan keterampilan kader Posbindu PTM masih perlu ditingkatkan terutama dalam perhitungan IMT, belum sepenuhnya masyarakat bersedia membayar biaya pemeriksaan faktor risiko PTM, dan ketersediaan sarana dan peralatan yang belum lengkap. Pada variabel proses, tahapan wawancara, pengukuran lingkar perut, dan perhitungan IMT belum dilaksanakan secara rutin di beberapa Posbindu PTM. Pada variabel output, cakupan kegiatan pemeriksaan faktor risiko tekanan darah pada bulan Oktober-Desember tahun 2017 masing-masing sebesar 0,68, 0,58, 0,48 termasuk kategori merah 26. Saran dari penelitian ini antara lain memberikan bimbingan teknis kepada kader, meningkatkan sosialisasi dan advokasi, mengembangkan Posbindu PTM bergerak, melakukan penilaian secara berkala, dan menjalin kemitraan dan kerjasama lintas sektor. ......The objective of this research was to evaluate the implementation of NCDs Integrated Development Post program in Cempaka Putih subdistrict Community Health Center in 2018. This research used qualitative descriptive method with in depth interview, observation, and literature review to collect the data. The result of this research shows that the implementation of NCDs Integrated Development Post program in Cempaka Putih subdistrict Community Health Center has not yet been optimized. In the input variables, skills of NCDs Integrated Development Post rsquo s cadres still need to be improved especially in BMI calculation, willingness to fully pay NCDs risk factor examination fee, and availability of incomplete equipment. In the process variables, interview, measurement of abdominal circumference, and calculation of BMI have not been conducted regularly in some NCDs Integrated Development Post. In the output variables, the scopes of examination of risk factor of blood pressure from October to December 2017 were 0.68, 0.58 and 0.48 included in red category 26. The writer suggests conducting technical guidance, improving socialization and advocacy, developing mobile NCDs Integrated Development Post, monitoring of periodic evaluation, and establishing partnership and cross sector collaboration.

Abstrak :
Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak terhadap persoalan makro, seperti kemiskinan, penggangguran, juga mempengaruhi mutu hidup manusia, baik dari sisi pendidikan maupun terhadap aspek kesehatan. Akibat krisis tersebut membuat harapan masyarakat umum menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan obat yang bermutu serta terjangkau semakin jauh. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat. Upaya pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai masalah di atas adalah mengambil kebijakan darurat dalam mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis terhadap masyarakat, karena itu pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes), yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari program pengurangan subsidi energi bagi masyarakat miskin. Salah satu rumah sakit yang mendapatkan dana PKPS-BBM Bidkes di propinsi Jawa Tengah adalah RSUD Wonogiri. Pada tahun 2003 penyerapan dana PKPS-BBM Bidkes sebesar 52,2%. Rendahnya penyerapan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Variabel yang diteliti meliputi input, proses, dan output. Variabel input meliputi persepsi, pengorganisasian, prosedur pelayanan, mutu layanan, sosialisasi. Variabel Proses terdiri dari penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat. outputnya Gakin yang berobat dan mendapatkan dana PKPSBBM Bidkes serta pengaduan masyarakat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data penelitian diambil dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen, kesan dan pernyataan orang mengenai kasus tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di kabupaten Wonogiri dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 399 Tahun 2003 tanggal I Oktober 2003 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, jenis pelayanan/kasus, persyaratan pasien Gakin, dan ruang perawatan. Prosedur pelayanan untuk pasien Gakin disusun dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, selain itu juga dilengkapi alur pelayanan yang bertujuan mempercepat dan memudahkan pelayanan. Tidak ada perbedaan mutu pelayanan antara pasien Gakin dan umum. Sosialisasi PKPS-BBM Bidkes di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan aparat terkait dan masyarakat. Jumlah gakin yang berobat di RSUD Wonogiri tahun 2001 sebanyak 208 kasus, tahun 2002 sebanyak 2906 kasus, tahun 2003 sebanyak 750 kasus. Pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di RSUD Wonogiri karena ketidaktahuan pasien mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Daftar bacaan : 45 (1985-2003)

---

Case Study of Utilization Evaluation for Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division at RSUD Wonogiri Year 2001-2003Economic crisis in Indonesia that happened in the year 1997 affecting to macro problem such as poverty, unemployed, also influenced the quality of human life, both education and also health aspect. The crisis impacted to the access of government and private health center to get health service and certifiable drug seemed so far. It was caused by the need of society for health care progressively increased in line with the increasing of their awareness about healthy life. Governmental effort to overcome various problem above is to take an emergency policy in lessening the various impact generated by the crisis to society. In consequence, the government had launched the Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division (PKPS-BBM Bidkes) that aimed to decrease the negative impact of program of energy subsidy reduction for poor society. One of the hospitals in which got the fund of PKPS-EBM Bidkes in Central Java Province was RSUD Wonogiri. The absorption of such fund in 2003 was 52.2%. The lower absorption of that fund attracted the writer to conduct the study at that hospital. Variables that included in the study consisted of input, process, and output. Variable of input consisted of perception, organizing, service procedure, service quality, and socialization. Variable of process consisted of determining of target, liquefaction, financial accountability, community participation and openness. Variable of output included the number of poor family in which got health care and fund of PKPS-BBM Bidkes and also condemnation of society. Analysis that used in this study was case study. Data was taken by conducting interview, observation, document, impressive and statement of people that concerning about the case. The study resulted hat implementation of PKPS-BBM Bidkes in the District of Wonogiri provided with Decree of Regent of Wonogiri Number: 399 Year 2003, dated October 1, 2003 in which contained objectives, target, type/case of service, requirement of patient from poor family, and treatment room. Service procedure for the poor family patient was made in order to increase service quality and coverage, besides was also equipped by service path that aimed to facilitate the service. There was no difference of service quality between poor family patient and common patient. Socialization of PKPSBBM Bidkes in the District of Wonogiri worked out. It was conducted as inter-sector by involving related government officer and community. Number of poor family in which got the health care in RSUD Wonogiri in 2001, 2002, and 200 respectively were 208 cases, 2906 cases, and 750 cases. Denunciation of community that concerning the implementation of PKPS-BBM Bidkes in RSUD Wonogiri due to the ignorance of patient about service procedure which have been specified. References: 45 (1985-2003)

Abstrak :
Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Penyandang Cacat, Direktorat. Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial tahun 1995, didefinisikan bahwa Resosialisasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk mempersiapkan penerima pelayanan dan masyarakat agar terdapat integrasi social dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, masih banyak keluhan yang mengungkapkan bahwa hasil program resosialisasi masih kurang memadai. Misal rendahnya peranserta masyarakat dalam menunjang keberhasilan usaha pelayanan; rendahnya kemampuan penyandang cacat untuk menyesuaikan diri di dalam masyarakat; rendahnya kemampuan penyandang cacat dalam pengembangan bantuan stimulan usaha produktif; terbatasnya ketrampilan yang dimiliki untuk diterapkan dalam kegiatan kerja; sulitnya memperoleh lapangan usaha bagi penyandang cacat netra. Oleh karena itu sesuai dengan pendekatan yang digunakan, tujuan pokok kajian ini yaitu mengevaluasi keberhasilan program resosialisasi penyandang cacat netra sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan pencapaian sasaran setiap kegiatan dari program resosialisasi cukup berhasil. Tingkat kesiapan kelayan sudah cukup siap, walau tingkat kesiapan keluarga dan masyarakat masih kurang siap. Tingkat penyesuaian diri kelayan belum seluruhnya baik. Pada umumnya penyandang cacat netra melakukan pemeliharaan terhadap bantuan stimulan usaha produktif, walaupun mereka belum mampu mengembangkannya. Secara keseluruhan para penyandang cacat netra telah dapat disalurkan untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak. Pencapaian sasaran setiap kegiatan tersebut tampaknya dipengaruhi berbagai faktor internal PSBN, seperti komposisi pegawai, anggaran untuk operasional, sarana fisik, jenis pelatihan, struktur organisasi. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor eksternal PSBN, seperti peranserta masyarakat, peran organisasi sosial, koordinasi antar instansi, perubahan aplikasi teknologi dan dinamika pasar jasa/barang. Dengan demikian program resosialisasi telah cukup berhasil diselenggarakan sesuai dengan tujuannya mewujudkan integrasi sosial. Hal ini ditunjukkan oleh indikator ekonomi yang sangat layak dan indikator social yang cukup layak. Rekomendasi dari evaluasi ini yaitu perlu melakukan : (a) pengembangan kerjasama dan kemitraan; (b) peningkatan peranserta masyarakat, baik kuantitas maupun kualitasnya; (C) peningkatan kegiatan koordinasi; (d) pengembangan jenis pelatihan keterampilan dengan mengakomodasi perubahan aplikasi teknologi serta dinamika permintaan dan penawaran barang/jasa; (e) peningkatan profesionalisme pegawai dan dana operasional.

Abstrak :
Rumah susun Angke merupakan perumahan alternative dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang makin terbatas dan mahal, serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal menjadi masalah awal dalam meningkatnya jumlah angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di Jakarta khususnya dirumah susun, hal tersebut menjadi kekuatiran dalam meminimalisir angka kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik wawancara mendalam interview indepth, observasi partisipasi dengan mengumpulkan data baik sekunder maupun primer dan menganalisis data program pemberdayaan pemuda. Hasil penelitian ini akan lebih mengoptimalkan dalam evaluasi program pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas pemuda, sehingga pemuda akan lebih berdaya dan produktif dalam membangun kreatifitas dan kemandirian dalam menjalankan program. Walaupun belum optimal pemerintah dan komunitas pemuda dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan, tetapi evaluasi itu masih dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas program kepemudaan. ...... Angke flat is an alternative housing in manajing the inveronment of the slum area and to make efficient of the land, couse the land get more exfensive as well as the almands of the housing needs of the population in large numbers. Youth empowerment that has not been optimal being a problem at first in the growing number of the poverty, unemployment and crime in Jakarta. Especially at Angke Tambora the flats. It is aconcern in minimizing the number of poverty. The method used in this research is descriptive qualitative technique with in depth interviews, observation of participation by collective data both secondary and primary and analyze data on youth empowerment program. The result of the research will further optimize in evalution the program empowering of youth conducted by government and youth community, so that youth will be more empowered and productive in developing creativity and in dependence in running the program. Although, it not optimal government and youth community in doing evaluation the empowerment program but the evaluation is still being done in aneffort to emprove the quality of the youth program.

Abstrak :
Dalam upaya pengembangan UMKM dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi program Business Development Service. Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan tinjauan terhadap sejauh mana program ini berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program BDS dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari praktisi perpajakan, akademisi perpajakan, konsultan pajak, dan pelaku UMKM. Evaluasi terhadap program BDS dilakukan beradasarkan pada kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa program BDS telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan program. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa program BDS ini layak untuk dilaksanakan kembali di masa depan. Program BDS dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan menyelenggarakan empat sub program yang digunakan untuk melakukan pendekatan end to end dengan Wajib Pajak UMKM, memastikan adanya kesadaran dan kepatuhan, serta memperluas basis pajak ......In an effort to develop MSMEs and increase awareness and compliance of MSME taxpayers, the Directorate General of Taxes has initiated the Business Development Service program. This program has been implemented in various areas including KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Therefore, it is important to review the extent how which this program is useful in improving tax compliance. This study aims to evaluate the BDS program in improving MSME taxpayer compliance. This research was carried out using a qualitative approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and a literature study. Informants in this study consisted of tax practitioners, tax academics, tax consultants, and SMEs. The evaluation of the BDS program was carried out based on Dunn's criteria which showed that the BDS program had met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the program. This study shows that the BDS program is feasible to be re-implemented in the future. The BDS program is implemented by KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan by organizing four sub-programs to carry out an end-to-end approach with MSME taxpayers, ensuring awareness and compliance, and expanding the tax base.