Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan antara kebijakan dan pengaturan penciptaan lapangan kerja, dengan adanya transisi energi ke arah energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Transisi energi di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor. Termasuk perubahan bagi kebijakan ekonomi serta kebijakan energi di Indonesia. Ketenagakerjaan sebagai salah satu bagian dari ekonomi makro sudah pasti mengalami dampaknya. Namun, saat ini di Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada selama masa transisi energi, ternyata belum dapat mengakomodir jumlah angkatan kerja yang sudah memasuki usia kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja. Pemerintah memandang transisi energi sebagai ancaman, bahwa akan terjadi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) di sektor energi fosil, tanpa melakukan persiapan untuk melindungi para pekerja yang mengalami PHK dan di sisi lain tidak mengambil peluang transisi energi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Padahal, proyeksi lapangan kerja yang tercipta dengan adanya transisi energi ini sangat menjanjikan, terlebih melihat beberapa contoh negara yang sudah berhasil, yaitu Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Kebijakan dan pengaturan di sektor energi baru terbarukan pada negara-negara tersebut memperhatikan aspek ketenagakerjaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendukung percepatan transisi ke arah energi baru dan terbarukan, tanpa mengurangi perhatian kepada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya terutama di sektor energi fosil akibat adanya transisi energi.

---

This paper analyzes the relationship between job creation policies and regulations and the energy transition toward new and renewable energy in Indonesia. This papers employs a doctrinal legal research. The energy transition in Indonesia significantly impacts various sectors, including the transformation of economic and energy policies. Employment, as a component of the macroeconomy, has undoubtedly been affected. However, currently in Indonesia, the existing policies and regulations during the energy transition are apparently inadequate to accommodate the number of individuals entering the workforce who seek employment opportunities. The government perceives the energy transition as a threat, fearing layoffs in the fossil energy sector, without making adequate preparations to protect workers facing unemployment. Simultaneously, there is a lack of effort to leverage the energy transition as an opportunity to create new jobs. In fact, projections regarding job creation from this energy transition are very promising, particularly when considering successful examples from countries such as Denmark, the United States, and Japan. Policies and regulations in the renewable energy sectors of these countries prioritize employment aspects to promote job creation while supporting the acceleration of the transition to new and renewable energy, without neglecting workers who lose their jobs in the fossil energy sector due to this transition."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."

"Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, Indonesia melakukan transisi energi di sektor transportasi dengan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Pemerintah Indonesia mendukung percepatan penggunaan mobil listrik dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Tingkat konsumen yang membeli mobil listrik masih rendah karena kurangnya kesadaran tentang beberapa aspek, antara lain ekonomi, manfaat, aksesibilitas, dan kepedulian lingkungan. Menggunakan metode kuesioner dengan teknik penelitian probability sampling dan cluster sampling berdasarkan kota-kota di Provinsi DKI Jakarta. Harga dan infrastruktur penunjang mobil listrik menjadi faktor dominan yang menghambat adopsi mobil listrik di DKI Jakarta. Insentif untuk subsidi pembelian mobil listrik dan pajak dapat menjadi solusi untuk mengatasi harga beli mobil listrik yang tergolong tinggi. Selain itu, pemerataan infrastruktur penunjang mobil listrik seperti stasiun pengisian daya yang merata dapat meningkatkan ekosistem mobil listrik di DKI Jakarta.

---

As a country in Southeast Asia, Indonesia is making an energy transition in the transportation sector by using battery-based electric vehicles (BEV). The Indonesian government supports the acceleration of the use of electric cars by issuing Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2019 concerning the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Acceleration Program. The level of consumers buying electric cars is still low due to a lack of awareness about several aspects, including economy, benefits, accessibility, and environmental concern. Using the questionnaire method with probability sampling and cluster sampling research techniques based on cities in DKI Jakarta Province. Price and supporting infrastructure for electric cars are the dominant factors that hinder the adoption of electric cars in DKI Jakarta. Incentives to subsidize the purchase of electric cars and taxes can be a solution to overcome the relatively high purchase price of electric cars. In addition, equal distribution of electric car supporting infrastructure such as charging stations that are well distributed can improve the electric car ecosystem in DKI Jakarta."

"Eropa, yang menggunakan energi terbarukan hingga 1.469 TWh pada tahun 2019, telah mengokohkan diri sebagai benua pionir dalam hal pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini pun menjadikan negara-negara Eropa menjadi percontohan bagi negara-negara yang hendak mengalami transisi penggunaan energi primer nya ke arah energi terbarukan.Hal ini pun kemudian menjadi perhatian, apakah sejatinya keberhasilan pemanfaatan energi terbarukan di Eropa dipengaruhi oleh pola pikir masyarakatnya yang maju ataupun sebaliknya. Maka dari itu penelitian, yang dilandasi oleh teori transisi energi (Energiewende) ini mengkaji pengembangan energi terbarukan di 4 (empat) negara Eropa dengan menguji beberapa variabel independen dan pemanfaatan energi terbarukan (direpresentasikan oleh data produksi dan energi terbarukan dalam TWh). Studi Kuantitatif Partial Least Square menunjukan jika variabel independent PDB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, adalah variabel yang berpengaruh secara positif untuk konsumsi dan produksi energi terbarukan, sedangan variabel laten Konsumsi-Produksi Bahan Bakar Fosil merupakan variabel yang memberikan efek negative bagi pengembangan energi terbarukan. Keberhasilan negara-negara Eropa dalam pengembangan energi terbarukan ini pun dipengaruhi oleh paket kebijakan yang jelas, logis, dan terarah via berbagai insentif dari pemerintah untuk individu maupun pihak swasta.

---

Europe, which used up to 1,469 TWh of renewable energy in 2019, has established itself as a pioneer continent in terms of the development and use of renewable energy. This also makes European countries a role model for countries that want to experience a transition from their primary energy use towards renewable energy. on the contrary. Therefore, this research, which is based on the energy transition theory (Energiewende), examines the development of renewable energy in 4 (four) European countries by examining several independent variables and the use of renewable energy (represented by production and consumption renewable energy data in TWh). The Partial Least Square Quantitative Study shows that the independent variable GDP Per Capita, and the Human Development Index, are the variable that have the biggest magnitude the consumption and production of renewable energy, while the latent variable Consumption-Production of Fossil Fuels is a variable that has a negative effect on the development of renewable energy. The success of European countries in developing renewable energy is also influenced by a clear, logical, and targeted policy package via various incentives from the government for individuals and private parties."

"Promoting the development of renewable energy is one of the important strategies for China to achieve energy conservation, emission reduction and energy transition. Although China has successfully developed a large-scale wind power industry, the serious problem of wind energy curtailment has led to the conflicts between decentralization and centralization. Based on this issue, the research questions of this paper are: Under China’s authoritarian regime, why does the Chinese government’s wind power governance mechanism cause the problem of wind energy curtailment to rise and fall periodically? Why does the governance mechanism show an unstable phenomenon of alternating between decentralization and centralization? Based on the authors’ interviews (including face to face interviews and remote interviews) targeting at seven provinces (cities/autonomous areas) in China from July 2014 to June 2022, this research proposes an analytical framework to explain the central and local government’s response strategies and governance cycles, and explores the background behind the local government’s response strategies- the “local routines”action mode. This research finds that when Chinese wind power governance mechanism faces the problem of wind energy curtailment, even if the central government proposes policy indicators and documents, the ultimate goal of local governments’ “local routines” is to maximize their own interests, instead of solving problems effectively. Under the situation that the central and local governments continue to make moves with each other, the problem of wind power curtailment has been characterized by huge fluctuations for a long time, which impacts the effect of energy conservation and emission reduction. This study contributes to a renewed understanding of central-local relations and environmental politics in Chinese authoritarian regimes, as well as to explain the puzzling alternating trajectories in the field of governance."

"Perubahan iklim dunia akibat pemanasan global mendorong dunia untuk mensubstitusi penggunaan sumber energi fosil ke arah energi bersih dan rendah karbon. Penelitian ini akan menganalisis dampak sosioekonomi transisi energi pada sektor hulu migas sesuai laporan IEA untuk skenario peta jalan energi transisi Indonesia. Model ekonomi makro menggunakan pendekatan model Miyazawa Input Output Model (MIOM) dengan database Input-Output Indonesia tahun 2016 yang memasukkan shock dari skenario STEPS/BAU, APS, dan NZE. Hasil yang diharapkan dari simulasi model ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, dan perubahan lapangan kerja di sektor Hulu Migas. Hasil dari simulasi MIOM menghasilkan bahwa perubahan pasokan energi skenario APS dan NZE mengakibatkan kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 1.2 kali dan 1.5 kali lipat lebih rendah relatif terhadap skenario STEPS. Perubahan investasi energi skenario APS dan NZE juga membawa dampak kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 3.5 dan 6.5 kali lipat lebih kecil relatif terhadap skenario STEPS.

---

Global climate changes due to global warming stimulate the world for energy transition by substituting the fossil energy sources towards cleaner energy sources. This study will analyse the energy transition impact on socioeconomic of the upstream oil and gas sector according to the energy roadmap scenario of Indonesia. The economic model utilizes Miyazawa Input-Output Model (MIOM) approach with the 2019 updated data version of the 2016 Indonesia Input-Output Table database which incorporates shocks from the STEPS, APS, and NZE scenarios. The expected results from the economic model simulation are changes in Gross Domestic Product (GDP), household’s income, and employment in the upstream oil and gas sector. The MIOM simulation results exhibit the changes in energy supply in APS and NZE scenario bring in contractions in GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 1.2 times and 1.5 times lower relative to STEPS scenario. Changes in energy investment in APS and NZE scenarios also lead to a shrinkage impact on GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 3.5 and 6.5 times smaller relative to STEPS scenario."

"ABSTRAKKeterbatasan akan energi fosil pada akhirnya akan mendorong suatu negara untuk melakukan transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan. Pada umumnya transisi energi di sebuah Negara membutuhkan waktu yang relative cukup lama dan dibutuhkan manajerial transisi yang baik untuk dapat mencapai hasil yang diharakan. Indonesia dinilai berhasil melakukan transisi energi dalam waktu yang relatif cepat melalui program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg Terbukti dari besarnya jumlah masyarakat yang mengadopsi LPG, konsumsi LPG yang meningkat, dan juga penghematan subsidi energi setiap tahunnya setelah program konversi. Kebijakan pemerintah memiliki peranan penting dalam mempercepat ataupun menghambat adopsi masyarakat terhadap energi baru tersebut. Dengan mengembangkan model sistem dinamis, yang berfokus untuk menggambarkan sistem program konversi yang secara umum terdiri dari kesiapan infrastruktur LPG, pertumbuhan industri kompor gas, tabung gas dan regulator, dan juga faktor sosial, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakkan pemerintah yang berperan di dalam ketiga faktor tersebut. Dari beberapa kebijakan pemerintah yang diteliti, ditemukan bahwa penarikkan minyak tanah dari pasar dan juga usaha meningkatkan produksi kompor gas, tabung gas dan regulator memiliki peran paling besar dalam mempercepat konversi masyarakat terhadap LPG. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat kembali mengkaji kedua kebijakan ini untuk dapat diterapkan di program transisi energi lainnya, salah satunya yaitu program konversi dari BBM ke BBG untuk transportasi darat.

---

ABSTRACTFossil fuel scarcity eventually will lead a nation to execute energy transition. In several countries, energy transition will generally take years, which transition management is also required to reach the target. Indonesia since 2007 has managed a successful energy transition, with Conversion Program of Kerosene to LPG for household consumption. This program has proved it rsquo s success that shows the numbers of LPG Users, increasing LPG consumption and annual subsidies savings. Government policy has huge contributions to push or even block the success of this program. This research aims to develop system dynamic model which are focused on describing the system of conversion program, which includes LPG infrastructure readiness, production capacity growth of starter kit industries and also social acceptance factors. This research focuses on evaluating government policy within this aspect. A set of policy interventions has been analyzed. Findings from this research are that government intervention to withdraw kerosene supply from the market and the government push to increase production capacity of starter kit industries has a major contribution to accelerating people adoption to the alternative energy. The results of this research are expected to be analyzed by the government so that the policy intervention could also be implemented in other energy transition phenomenon in Indonesia, one of a possible thing is on the conversion program from petrol to gas fuel."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara.

---

The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy."

"Meningkatkan penetrasi sumber energi terbarukan dalam bauran pembangkit listrik dan menghapus penggunaan batu bara dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi di sektor energi. Mengingat peran Indonesia sebagai produsen bahan bakar fosil yang signifikan, studi ini bertujuan untuk menyelidiki peran gas bumi sebagai bahan bakar transisi dalam sektor energi Indonesia dengan menggunakan Versatile Data Analyst – The Integrated MARKAL-EFOM System (VEDA-TIMES) untuk optimasi sistem energi. Berbagai skenario dievaluasi, termasuk skenario business as usual (BAU) dengan dan tanpa batasan jatah karbon, skenario yang berfokus pada peningkatan penetrasi energi terbarukan (RPS), dan skenario penghentian penggunaan batu bara (CPO) dengan batasan jatah karbon. Dalam skenario BAU, pembangkit listrik batu bara tanpa batasan lingkungan akan mencapai 69% dari sistem, turun hanya sebesar 24% dalam skenario RPS pada tahun 2060. Peningkatan peran gas bumi meningkat pada skenario CPO dengan batasan jatah karbon, terutama antara tahun 2035 dan 2055, sebesar 34.1% dari total produksi listrik pada puncaknya. Meskipun demikian, dengan meningkatnya bauran energi terbarukan seperti solar utility scale dan geothermal, serta teknologi penyimpanan baterai, peran gas bumi secara bertahap mengalami penurunan, menegaskan peran gas sebagai bridge fuel menuju dekarbonisasi yang lebih luas.

---

Enhancing the portfolio of renewable energy sources and phasing out coal are essential measures for reducing emissions in the power sector. Considering Indonesia's role as a notable fossil fuels producer, this study investigates the role of natural gas as a bridge fuel in Indonesia's power sector, employing a Versatile Data Analyst – The Integrated MARKAL-EFOM System (VEDA-TIMES) for energy system optimization. Various scenarios are assessed, including a business-as-usual scenario (BAU) both with and without carbon budget constraints, a scenario focusing on increasing renewable energy penetration (RPS), and a coal phase-out scenario (CPO) with carbon budget constraints. In the BAU scenario, unabated coal power plants will comprise 69% of the system, decreasing by only 24% in the RPS scenario by 2060. The importance of natural gas becomes more pronounced in the CPO and carbon budget constraint scenarios. As coal is phased out, natural gas reaches its highest share in 2045, accounting for 34.1% of the power generation mix. However, its contribution declines post 2050 as solar utility-scale and battery storage expand. This trend underscores a broader shift toward decarbonization, positioning natural gas as a crucial bridge fuel in meeting energy needs while renewable technologies mature."

"PLTS atap adalah solusi efisien untuk mendukung transisi energi bersih karena dapat memanfaatkan ruang atap tanpa memerlukan lahan tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem PLTS on-grid tanpa baterai pada atap gedung Welding Plant 2 PT MT. PT MT menggunakan sistem kelistrikan dengan konfigurasi aliran daya radial. Hal ini membuat energi listrik dari PLTS hanya dapat disalurkan langsung ke beban tanpa memungkinkan aliran balik ke jaringan. Oleh karena itu, rancangan PLTS perlu dioptimalkan dengan kebutuhan energi pabrik agar tidak terjadi overgeneration. Rancangan PLTS atap akan disimulasikan melalui perangkat lunak PVsyst dan HelioScope lalu ditinjau dari aspek teknis dan ekonomi. Dari hasil simulasi, didapat perancangan sistem PLTS atap on-grid dengan kapasitas 501 kWp yang dapat memproduksi energi listrik sebesar 699,4 MWh/tahun selama masa umur pakai (25 tahun) dengan Performance Ratio sebesar 81,17%. Dari sisi ekonomi, perancangan PLTS memiliki nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp3.585.903.444, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 7,35%, Discounted Payback Period (DPP) pada tahun ke-15, dan Levelized Cost of Energy (LCOE) sebesar Rp688,54/kWh. Dengan demikian, investasi proyek PLTS pada atap gedung Welding Plant 2 PT MT dinilai layak untuk dilanjutkan.

---

Rooftop solar power plants are an efficient solution to support the clean energy transition by utilizing rooftop space without requiring additional land. This study aims to design an on-grid rooftop solar power plant without batteries for the Welding Plant 2 building at PT MT. PT MT's electrical system uses a radial power flow configuration, which allows electricity generated by the solar power plant to be directly distributed to the load without allowing backflow to the grid. Therefore, the solar power plant design must be optimized to align with the plant's energy needs to prevent energy waste. The rooftop solar power plant system is simulated using PVsyst and HelioScope software and evaluated from technical and economic perspectives. The simulation results show a rooftop on-grid solar power plant with a capacity of 501 kWp, capable of producing 699.4 MWh/year over a 25-year lifespan, with a Performance Ratio of 81.17%. From an economic standpoint, the solar power plant design achieves a Net Present Value (NPV) of Rp3,585,903,444, an Internal Rate of Return (IRR) of 7.35%, a Discounted Payback Period (DPP) in the 15th year, and a Levelized Cost of Energy (LCOE) of Rp688.54/kWh. Based on these results, the rooftop solar power plant project at the Welding Plant 2 building of PT MT is deemed feasible for implementation. "