Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang ada di sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periode orde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka atau data sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkait isu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomian pada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrak PT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektor panas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energi terbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia. ......This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence period, the early period of independence, the new order period, and the reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts. Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects in the indirect use of geothermal in Indonesia.

Abstrak :
Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, Indonesia melakukan transisi energi di sektor transportasi dengan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Pemerintah Indonesia mendukung percepatan penggunaan mobil listrik dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Tingkat konsumen yang membeli mobil listrik masih rendah karena kurangnya kesadaran tentang beberapa aspek, antara lain ekonomi, manfaat, aksesibilitas, dan kepedulian lingkungan. Menggunakan metode kuesioner dengan teknik penelitian probability sampling dan cluster sampling berdasarkan kota-kota di Provinsi DKI Jakarta. Harga dan infrastruktur penunjang mobil listrik menjadi faktor dominan yang menghambat adopsi mobil listrik di DKI Jakarta. Insentif untuk subsidi pembelian mobil listrik dan pajak dapat menjadi solusi untuk mengatasi harga beli mobil listrik yang tergolong tinggi. Selain itu, pemerataan infrastruktur penunjang mobil listrik seperti stasiun pengisian daya yang merata dapat meningkatkan ekosistem mobil listrik di DKI Jakarta. ......As a country in Southeast Asia, Indonesia is making an energy transition in the transportation sector by using battery-based electric vehicles (BEV). The Indonesian government supports the acceleration of the use of electric cars by issuing Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2019 concerning the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Acceleration Program. The level of consumers buying electric cars is still low due to a lack of awareness about several aspects, including economy, benefits, accessibility, and environmental concern. Using the questionnaire method with probability sampling and cluster sampling research techniques based on cities in DKI Jakarta Province. Price and supporting infrastructure for electric cars are the dominant factors that hinder the adoption of electric cars in DKI Jakarta. Incentives to subsidize the purchase of electric cars and taxes can be a solution to overcome the relatively high purchase price of electric cars. In addition, equal distribution of electric car supporting infrastructure such as charging stations that are well distributed can improve the electric car ecosystem in DKI Jakarta.

Abstrak :
Eropa, yang menggunakan energi terbarukan hingga 1.469 TWh pada tahun 2019, telah mengokohkan diri sebagai benua pionir dalam hal pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini pun menjadikan negara-negara Eropa menjadi percontohan bagi negara-negara yang hendak mengalami transisi penggunaan energi primer nya ke arah energi terbarukan.Hal ini pun kemudian menjadi perhatian, apakah sejatinya keberhasilan pemanfaatan energi terbarukan di Eropa dipengaruhi oleh pola pikir masyarakatnya yang maju ataupun sebaliknya. Maka dari itu penelitian, yang dilandasi oleh teori transisi energi (Energiewende) ini mengkaji pengembangan energi terbarukan di 4 (empat) negara Eropa dengan menguji beberapa variabel independen dan pemanfaatan energi terbarukan (direpresentasikan oleh data produksi dan energi terbarukan dalam TWh). Studi Kuantitatif Partial Least Square menunjukan jika variabel independent PDB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, adalah variabel yang berpengaruh secara positif untuk konsumsi dan produksi energi terbarukan, sedangan variabel laten Konsumsi-Produksi Bahan Bakar Fosil merupakan variabel yang memberikan efek negative bagi pengembangan energi terbarukan. Keberhasilan negara-negara Eropa dalam pengembangan energi terbarukan ini pun dipengaruhi oleh paket kebijakan yang jelas, logis, dan terarah via berbagai insentif dari pemerintah untuk individu maupun pihak swasta. ......Europe, which used up to 1,469 TWh of renewable energy in 2019, has established itself as a pioneer continent in terms of the development and use of renewable energy. This also makes European countries a role model for countries that want to experience a transition from their primary energy use towards renewable energy. on the contrary. Therefore, this research, which is based on the energy transition theory (Energiewende), examines the development of renewable energy in 4 (four) European countries by examining several independent variables and the use of renewable energy (represented by production and consumption renewable energy data in TWh). The Partial Least Square Quantitative Study shows that the independent variable GDP Per Capita, and the Human Development Index, are the variable that have the biggest magnitude the consumption and production of renewable energy, while the latent variable Consumption-Production of Fossil Fuels is a variable that has a negative effect on the development of renewable energy. The success of European countries in developing renewable energy is also influenced by a clear, logical, and targeted policy package via various incentives from the government for individuals and private parties.

Abstrak :
Promoting the development of renewable energy is one of the important strategies for China to achieve energy conservation, emission reduction and energy transition. Although China has successfully developed a large-scale wind power industry, the serious problem of wind energy curtailment has led to the conflicts between decentralization and centralization. Based on this issue, the research questions of this paper are: Under China’s authoritarian regime, why does the Chinese government’s wind power governance mechanism cause the problem of wind energy curtailment to rise and fall periodically? Why does the governance mechanism show an unstable phenomenon of alternating between decentralization and centralization? Based on the authors’ interviews (including face to face interviews and remote interviews) targeting at seven provinces (cities/autonomous areas) in China from July 2014 to June 2022, this research proposes an analytical framework to explain the central and local government’s response strategies and governance cycles, and explores the background behind the local government’s response strategies- the “local routines”action mode. This research finds that when Chinese wind power governance mechanism faces the problem of wind energy curtailment, even if the central government proposes policy indicators and documents, the ultimate goal of local governments’ “local routines” is to maximize their own interests, instead of solving problems effectively. Under the situation that the central and local governments continue to make moves with each other, the problem of wind power curtailment has been characterized by huge fluctuations for a long time, which impacts the effect of energy conservation and emission reduction. This study contributes to a renewed understanding of central-local relations and environmental politics in Chinese authoritarian regimes, as well as to explain the puzzling alternating trajectories in the field of governance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara. ......The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy.

Abstrak :
ABSTRAK
Keterbatasan akan energi fosil pada akhirnya akan mendorong suatu negara untuk melakukan transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan. Pada umumnya transisi energi di sebuah Negara membutuhkan waktu yang relative cukup lama dan dibutuhkan manajerial transisi yang baik untuk dapat mencapai hasil yang diharakan. Indonesia dinilai berhasil melakukan transisi energi dalam waktu yang relatif cepat melalui program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg Terbukti dari besarnya jumlah masyarakat yang mengadopsi LPG, konsumsi LPG yang meningkat, dan juga penghematan subsidi energi setiap tahunnya setelah program konversi. Kebijakan pemerintah memiliki peranan penting dalam mempercepat ataupun menghambat adopsi masyarakat terhadap energi baru tersebut. Dengan mengembangkan model sistem dinamis, yang berfokus untuk menggambarkan sistem program konversi yang secara umum terdiri dari kesiapan infrastruktur LPG, pertumbuhan industri kompor gas, tabung gas dan regulator, dan juga faktor sosial, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakkan pemerintah yang berperan di dalam ketiga faktor tersebut. Dari beberapa kebijakan pemerintah yang diteliti, ditemukan bahwa penarikkan minyak tanah dari pasar dan juga usaha meningkatkan produksi kompor gas, tabung gas dan regulator memiliki peran paling besar dalam mempercepat konversi masyarakat terhadap LPG. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat kembali mengkaji kedua kebijakan ini untuk dapat diterapkan di program transisi energi lainnya, salah satunya yaitu program konversi dari BBM ke BBG untuk transportasi darat.

---

ABSTRACT
Fossil fuel scarcity eventually will lead a nation to execute energy transition. In several countries, energy transition will generally take years, which transition management is also required to reach the target. Indonesia since 2007 has managed a successful energy transition, with Conversion Program of Kerosene to LPG for household consumption. This program has proved it rsquo s success that shows the numbers of LPG Users, increasing LPG consumption and annual subsidies savings. Government policy has huge contributions to push or even block the success of this program. This research aims to develop system dynamic model which are focused on describing the system of conversion program, which includes LPG infrastructure readiness, production capacity growth of starter kit industries and also social acceptance factors. This research focuses on evaluating government policy within this aspect. A set of policy interventions has been analyzed. Findings from this research are that government intervention to withdraw kerosene supply from the market and the government push to increase production capacity of starter kit industries has a major contribution to accelerating people adoption to the alternative energy. The results of this research are expected to be analyzed by the government so that the policy intervention could also be implemented in other energy transition phenomenon in Indonesia, one of a possible thing is on the conversion program from petrol to gas fuel.

Abstrak :
Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia. Sebagai upaya untuk mempercepat transisi energi berkelanjutan, pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi dari energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, yang didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu, penerapan sistem PLTS atap juga didukung oleh peningkatan nilai keekonomian melalui ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2021. Dalam skripsi ini dilakukan studi mengenai penerapan sistem PLTS atap pada Gedung Produksi II PT. ON untuk mengetahui potensi produksi energi, potensi penghematan energi yang berasal dari grid, potensi ekspor energi kepada grid, serta besar kapasitas optimal bagi sistem tersebut. Studi pada skripsi ini dilaksanakan dengan menggunakan simulasi berbasis perangkat lunak PVSyst melalui metode trial-and-error. Hasil studi menunjukkan bahwa rancangan sistem PLTS atap Gedung Produksi II PT. ON dengan kapasitas sistem maksimal dapat memproduksi energi sebesar 266955 kWh per tahun. Nilai tersebut setara dengan 115% dari konsumsi energi tahunan PT. ON. Berdasarkan kelebihan produksi energi per tahun sebesar 15% tersebut, dapat diketahui bahwa kapasitas optimal bagi sistem PLTS atap Gedung Produksi II PT. ON adalah sebesar 171 kWp. Melalui kapasitas sistem optimal tersebut, maka seluruh produksi energi dari sistem PLTS atap dapat dimanfaatkan oleh PT. ON. ......The sustainable energy transition is one of the priority issues in Indonesia's G20 Presidency. As an effort to accelerate the transition to sustainable energy, the Indonesian government is targeting an energy mix from new renewable energy of 23% by 2025, which is dominated by solar power plants. Besides that, implementations of rooftop solar power plant are also reinforced in the economic values through the stipulation of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 26 of 2021. In this thesis, a study regarding the application of rooftop solar power plant at PT. ON Production Building II was conducted to find out about the potential for energy production, the potential for saving energy from the grid, the potential for exporting energy to the grid, and the optimal system capacity. The study in this thesis was performed using simulations based on PVSyst software through a trial-and-error method. The results of the study show that the design of the rooftop solar power plant at PT. ON Production Building II can produce energy of 266955 kWh per year. That value is equivalent to 115% of the amount energy consumed yearly by PT. ON. Based on the excess yearly energy production of 15%, the obtained optimal system capacity for the rooftop solar power plant in PT. ON Production Building II is 171 kWp. Through this optimal system capacity, the entire amount of energy produced by the rooftop solar power plant can be fully utilized by PT. ON.