Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Capacity and capability of NGOs are important and interesting issues,since they have critical roles in communities empowerment.Sometimes,NGOs do not have enough knowledge, skill and attitudes but they must create empowering program action for communities

---

"

"Adanya ketimpanga antara indeks pembangunan manusia perempuan dan laki-laki dan juga amanat RPJMN mengenai kesetaraan gender perlu diperhatikan. Pemberdayaan perempuan melalui keuangan mikro sudah lama dijalankan dan memang merupakan sasaran utama bagi lembaga keuangan mikro yang menjalankannya. Dengan Banyaknya penelitian mengenai pemberdayaan perempuan, perlu adanya suatu analisis mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. Penulisan ini menggunakan metode literatur review yang membahas mengenai lima lembaga keuangan mikro dari penelitian yang sudah ada, kemudian dianalisis mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi perempuan yang menerimanya. Tulisan ini menghasilkan sebuah temuan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh keuangan mikro adalah intermediasi keuangan, intermediasi sosial, serta pelatihan pengembangan kapasitas. Model lembaga keuangan mikro yang menyediakan lengkap disebut sebagai pendekatan integratif, dampak dari adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini antara lain terbukanya akses perempuan terhadap layanan keuangan, meningkatnya pendapatan dan usaha yang dijalankan, serta meningkatnya kapasitas diri dan sosial. Dengan layanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini, perempuan menjadi lebih berdaya setidaknya dalam level ekonomi seperti peningkatan pendapatan yang selaras dengan kemampuan untuk membeli, namun demikian pemberdayaan belum sampai pada level sosial politik yang lebih tinggi. Lembaga keuangan mikro ini merupakan batu loncatan bagi perempuan untuk dapat berdaya di level level yang lebih tinggi.

---

The existence of disparities between the human development index of women and men and the mandate of the RPJMN regarding gender equality needs to be considered. Empowerment of women through microfinance has long been implemented and is indeed the main target for microfinance institutions that run it. With so many studies on women's empowerment, there needs to be an analysis of how the forms of empowerment are carried out by microfinance institutions. This writing uses a literature review method which discusses five microfinance institutions from existing research, then analyzes how the forms of women's empowerment are carried out by these financial institutions and how the impact on women who receive them. This paper produces a finding that the empowerment carried out by microfinance is financial intermediation, social intermediation, and capacity building training. The model of microfinance institutions that provides a complete set is referred to as an integrative approach, the impact of the empowerment carried out by these microfinance institutions include opening up women's access to financial services, increasing income and running businesses, as well as increasing self and social capacity. With the services provided by these microfinance institutions, women become more empowered at least at the economic level, such as an increase in income that is in line with the ability to buy, however empowerment has not yet reached a higher socio-political level. This microfinance institution is a steppingstone for women to be empowered at a higher level"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi tentang pemberdayaan keluarga selama anak dirawat di RS dari sudut pandang perawat anak dan keluarga. Penelitian ini menggunakan disain kualitatif dengan wawancara mendalam menggunakan pertanyaan terbuka sebagai pedoman. Penelitian dilakukan di salah satu ruang yang cukup nyaman yang ada di Jakarta. Sampel terdiri atas 6 orang keluarga dan 6 orang perawat anak. Data dianalisis menggunakan metode Collaizi. Hasil yang diperoleh adalah tiga tema, yaitu pemahaman pemberdayaan keluarga, proses pemberdayaan keluarga, dan dampak pemberdayaan keluarga. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pendekatan pemberdayaan keluarga mungkin dilakukan di ruang rawat anak dengan memperhatikan beberapa halanganatau tantangan yang perlu dipertimbangkan. Secara umum baik keluarga maupun perawat sangat mendukung dilakukannya pendekatan pemberdayaan dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak yang berfokus keluarga. Studi lanjut perlu dilakukan untuk mendapatkan data persepsi pemberdayaan yang lebih mewakili populasi melalui kajian kuantitatif dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan berdasarkan hasil tema yang sudah teridentifikasi dari studi ini.The aim of this study was to explore the perception about the family empowerment during the children?s hospitalization from the pediatric nurse and family?s point of view. This research used the qualitative design with in-depth interview using the open questions as the guideline. The research was carried out in one of the comfortable rooms in hospital. The sample taken was including 6 people from patients? families and 6 pediatric nurses. The data was analyzed using the Collaizi method. There were three themes identified as the result which were the understanding of family empowerment, the process of family empowerment, and the effect of family empowerment. The conclusion from this study was that the family empowerment approach was possible to be implemented in the pediatric ward without neglecting several barriers that needed to be considered as important. Generally, both families and nurses supported the implementation of the family empowerment approach in giving the nursing care toward the children."

"The research used multi cases study about the delvery of religious dialogue which bases on Islamic framework and the changes in the point of view of social culture in Salatiga

---

"

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia, dimana pusat pemerintahan dan gejolak di Jakarta sangat mempengaruhi kehidupan bernegara, dapat disimpulkan Jakarta adalah Jantungnya Negara Indonesia. Keberhasilan menciptakan iklim kondusif di Jakarta sangat berpengaruh terhadap kondusifnya negara. Berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2006 jumlah pemuda di Jakarta berjumlah 3,95 juta jiwa, jumlah penduduk Jakarta 7,59 juta jiwa (sumber pemda DKI Jakarta), hal ini berarti jumlah pemuda jika di bandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta sebesar hampir 50 %. Sebuah potensi yang berisi tantangan maupun ancaman. Dari data Susenas juga di dapati 83.09 % pemuda Jakarta tidak lagi berpartisipasi dalam pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2006, menyatakan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jakarta (TPAK) di DKI Jakarta cukup tinggi, yaitu sebesar 67%. Dimana jumlah pengangguran terbuka sebesar 16,7 %, pengguna terbesar Narkoba cukup tinggi 23,4 % pemuda pernah menggunakan Narkoba, pengidap HIV sangat Tinggi. Jika Pengangguran dan penyakit sosial ini dibiarkan di kalangan pemuda, akan berdampak pada keresahan sosial, pemuda mudah di jadikan obyek dan menjadi ancaman bagi Pemuda dan selanjutnya berlanjut kepada permasalahan nasional. Pergantian Pemerintahan di Indonesia, terjadi di Jakarta dan pelaku sejarahnya adalah pemuda. Pemuda dan Jakarta adalah dua kata yang strategis, untuk itu pemberdayaan pemuda adalah tañggung jawab semua pihak. Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta (KT DKI Jakarta), adalah Organisasi Sosial Kepemudaan dan lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan pemuda. KT DKI Jakarta telah melakukan proses pemberdayaan pemuda, dari perencanaan, implementasi maupun pengevaluasian Program. Dalam menjalankan visi misinya melakukan strategi kemitraan dengan lembaga instansi lain, hal ini di lakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki KT DKI. Dalam menjalankan Pemberdayaan Pemuda, KT DKI Jakarta melakukan tiga langkah yaitu proses penyadaran, proses pengkapasitasan, dan proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap pemuda, sudah berjalan, namun di rasakan kurang optimal. Untuk itu perlu dilakukan pengevaluasian sehingga menjadi bahan masukan untuk strategi ke depan. Dari Penelitian, strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda: Menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, senantiasa menyebarkan nilai-nilai Karang Taruna ke semua organisasi, meningkatkan kesolidan internal Karang Taruna, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan melakukan peningkatan pada volume kegiatan dan varian kegiatan sesuai dengan psikologi pemuda."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."