Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari ekspropriasi yang diproksikan dengan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan dan koneksi politik yang dimiliki dengan pembagian kas dividen pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan dana panel dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Hipotesis penelitian adalah dengan semakin banyaknya transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan, akan semakin sedikit dividen yang dibagikan perusahaan sedangkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Dari penelitian disimpulkan bahwa dari objek yang diteliti, ekspropriasi dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kebijakan pembagian dividen tunai perusahaan.

---

This study using panel data analysis to examine the relationship between expropriation and political connection on cash dividend policy. Samples used at this study are manufacturer company listed in Indonesia Stock Exchange from 2009-2012. The hypotheses are, expropriation which showed from related party transaction has negative relationship and political connection has positive relationship on cash dividend policy. The result of the research shows that expropriation and political connection does not affect cash dividend policy."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh political connections dalam dewan komisaris terhadap related party transactions sebagai proxy tindakan ekspropriasi pada perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini termasuk board size, independent commissioner, firm size, leverage, price-to-book ratio, ROA dan business group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dengan koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap related party transactions. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rent-seeking behaviour dari politically connected board of commissioners, walaupun dalam fungsinya tidak dapat turut serta dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, secara signifikan akan meningkatkan potensi ekspropriasi sumber daya perusahaan

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the influence of politically connected board of commissioner on related party transactions as the proxy of expropriation activities in company. Control variables being used are including board size, independent commissioner, firm size, leverage, price-to-book ratio, ROA and business group. The results show that politically connected board of commissioners has positive influence to related party transactions. The result also indicates that the rent-seeking behaviour from politically connected board of commissioner significantly increase firms? wealth expropriation potention inspite of they have no right in company?s operational decision making process"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan police powers doctrine dalam putusan-putusan ICSID. Konsep police powers doctrine berhubungan erat dengan konsep ekspropriasi tidak langsung. Berdasarkan police powers doctrine, tindakan negara yang tergolong dalam lingkup police powers doctrine dan yang menyebabkan kerugian kepada investor, adalah tidak termasuk sebagai ekspropriasi tidak langsung, dan karenanya tidak menimbulkan kewajiban bagi negara untuk membayar kompensasi. Ketiga putusan ICSID yang dianalisis dalam penelitian ini telah mengakui police powers doctrine dalam pertimbangan putusannya. Namun, belum ada pemahaman yang jelas dan konsisten berkaitan dengan penerapan dari doktrin ini. This research is aimed to analyze the practice of police powers doctrine in ICSID awards. The concept of police powers doctrine is closely related to the concept of indirect expropriation. According to the police powers doctrine, a state measure that falls within the state’s police powers resulting in loss of property to the investors does not constitute an indirect expropriation, and, accordingly, does not give rise to an obligation for the state to compensate. The three ICSID awards analyzed in this research have all recognized police powers doctrine in its consideration. However, there is no clear and consistent understanding regarding the implementation of this doctrine."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversitas Dewan Komisaris terhadap tindak ekspropriasi dalam perusahaan. Studi ini dilakukan pada perusahaan terbuka non- finansial di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015 dan 2016. Diversitas Dewan Komisaris diukur berdasarkan usia, jenis kelamin, masa jabatan, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang fungsional atau pengalaman. Pengukuran diversitas usia dan masa jabatan menggunakan koefisien variasi sedangkan pengukuran diversitas jenis kelamin, tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan, dan latar belakang fungsional menggunakan indeks Blau. Hasil studi menunjukkan bahwa diversitas jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap ekspropriasi dalam perusahaan. Diversitas masa jabatan memiliki pengaruh positif terhadap tindak ekspropriasi. Selain itu, diversitas latar belakang pendidikan dianggap berpengaruh negatif terhadap tindak ekspropriasi dalam perusahaan. Secara keseluruhan, studi ini dapat mendorong pihak perusahaan dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kriteria karakteristik diversitas minimal dalam Dewan Komisaris dalam upaya mengurangi tindak ekspropriasi dalam perusahaan, serta kepada calon investor untuk lebih memperhatikan karakteristik diversitas dalam mengukur indikasi adanya tindak ekspropriasi.

---

This study aims to analyze the effect of Board of Commissioners rsquo diversity on corporate expropriation. This study analyze non financial public companies in Indonesia. The sample used in this study is secondary data from companies rsquo annual report and financial report from the year 2015 and 2016. The Board of Commissioners rsquo diversity is measured by age, gender, tenure, education level, educational background, and experience. Age and Tenure diversity is measured using variance coefficient, while gender, educational level, educational background, and functional background is measured using Blau Index.

The result indicates that the diversity of gender in the board of Commissioners negatively affects corporate expropriation. In addition, the diversity of tenure in the board of Commissioners positively affects corporate expropriation. Furthermore, the diversity of educational background in the board of commissioners negatively affects corporate expropriation.

Overall, this study encourages companies regulators, namely the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan in setting the minimum diversity criteria for the Board of Commissioners composition in order to reduce the occurrence of company expropriation, and for future investors to pay attention to Board of Commissioners rsquo diversity as a possible indication of firm expropriation. "