Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari penelitian ini adalah optimalisasi model distribusi voucher Telkomsel yang sekarang digunakan PT Pos Indonesia. Optimalisasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu pihak dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan sebuah alternatif model distribusi voucher Telkomsel yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan model distribusi voucher Telkomsel yang sekarang digunakan oleh PT Pos Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan PT Pos Indonesia mendapatkan masukan yang berguna bagi peningkatan kinerja distribusi voucher sesuai yang disyaratkan oleh Telkomsel dengan cara yang lebih efisien. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa pihak dari PT Pos Indonesia dan Telkomsel. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di antaranya adalah Comparaiive Performance of Delivery NetWork Designs, Opsi model jaringan distribusi, Center of Gravity Method, Data Envelopment Analysis, serta Logistical Cost Trade-off. Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan model kombinasi antara Manufacturer/Distributor Storage with Customer Pickup dengan Retail Storage with Customer Pickup yang menggunakan 8 DC sebagai model distribusi voucher Telkomsel yang optimal.

---

The focus of this study is to optimalize current Telkomsel’s voucher distribution model used by PT Pos Indonesia. An optimalization is an attempt to improve performance effectively and efficient. The purpose of this study is to acquire an alternative Telkomsel’s voucher distribution model more effective and efficient compared with cunent voucher distribution model used by PT Pos Indonesia. This research expected to gain useful input for PT Pos Indonesia to improve voucher distribution performance required by Telkomsel in more efficient way. Data used in research collected by doing deep interview with involved parties from both side, PT Pos Indonesia and Telkomsel, An approach used in this research is to analyze several problems include Comparative Performance of Delivery Network Designs, Design Option for A Distribution Network, Center of Gravity Method, Data Envelopment Analysis, and Logistical Cost Trade-off. Based on research analysis results produce a new model of combination between Manufacturer/ Distributor Storage with Customer Pickup and Retail Storage with Customer Pickup using 8 DC as optimum Telkomsel’s voucher distribution model."

"Karya Akhir ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, tahapan dan kendala yang dihadapi pada saat implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) pada sektor publik dengan studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan adanya penerapan ERP diharapkan sektor publik menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan proses bisnisnya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kendala penerapan ERP pada sektor publik dan mengetahui langkah-langkah serta prasyarat penerapan ERP pada sektor publik. Penerapan ERP menggunakan perangkat lunak opensource yaitu Open ERP, dalam kajian ini dapat dilihat batasan kemampuan Open ERP dalam penerapan ERP pada Inspektorat Jenderal KESDM. Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada para pengambil keputusan dalam menerapkan ERP pada sektor publik dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnis di instansinya.

---

This thesis aims to determine the benefits, phases and obstacles encountered during the Enterprise Resource Planning (ERP) implementation in the public sector with the case in the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. With the implementation of ERP, public sector is expected become more efficient and effective in running business processes.

The purpose of this study was to identify the benefits and constraints of ERP implementation in the public sector and knows the steps and prerequisites on the public sector's ERP implementation.

ERP implementation using open source software, that is Open ERP, It can be seen in this study, the Open ERP limitation of the ability in the application of the Open ERP.

The result of this study is expected to be material considerations to decision- makers in implementing ERP in the public sector in order to streamline business processes."

"

Fenomena kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi mengingat bahwa semakin tua umur bangunan gedung, kerusakan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri terjadinya. Terkait dengan kerusakan yang ada, dibutuhkan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan guna menjaga kondisi bangunan gedung agar tetap laik pakai. Walaupun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sering kali pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan tidak sesuai dengan sasaran karena tidak adanya prosedur pelaksanaan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan prosedur pemeliharaan dan perawatan komponen tata ruang luar dan tata grha dari bangunan gedung pemerintah berbasis risiko. Adapun risiko yang dimaksud adalah risiko yang mempengaruhi durasi aktivitas pekerjaan. Objek pada penelitian ini terletak di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada Gedung Pemerintahan Lembaga X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa arsip, survei, dan studi kasus. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah standar operasional prosedur pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen tata ruang luar dan tata grha bangunan gedung pemerintah berbasis risiko untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

---

It is undeniable the fact that most buildings will be damaged as they are getting older. Regarding to that matter, buildings’ care and maintenance work is needed to remain buildings’ best performance. Nevertheless, the reality in the field shows that the care and maintenance work is often poorly done due to the absence of clear procedure. The purpose of this research is to develop procedures for buildings’ care and maintenance work for landscape and housekeeping component in government building. During the process of procedures development, there will be further examination each activity to find any risks that might affect the overall work in order to improve work efficiency and effectiveness. The type of risk that will be futher assessed is the one that affects the duration of work. There are several methods that are being used in this research. They are analysis of archives, surveys, and case studies. The product of this research is Risk Based Standard Operating Procedures for Buildings’ Care and Maintenance for Landscape and Housekeeping Component of Government Building To Improve Work Efficiency and Effectiveness.

 

 

"

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."