Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2015, tren peningkatan pencapaian realisasi penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi investasi dalam negeri. Mengingat institusi Pemerintah merupakan pintu masuk utama ketika investor asing bertujuan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh kualitas institusi terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Para pembuat kebijakan memiliki pandangan bahwa iklim investasi merupakan faktor utama yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan arus masuk FDI ke dalam negeri. Sedangkan secara empiris, hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) menemukan bahwa dua indikator pengukur kualitas institusi, yaitu kualitas penegakan hukum dan efektivitas Pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Sementara itu, indikator kualitas regulasi turut berpengaruh positif terhadap masuknya FDI ke Indonesia, meskipun tidak signifikan secara statistik. Sejalan dengan hasil estimasi tersebut, para investor asing menilai bahwa perlindungan hukum, deregulasi, serta debirokratisasi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

---

Since 2015, the increase of Foreign Direct Investment (FDI) realization in Indonesia has not shown a significant trend compared to the domestic investment realization. Given that government institutions are the main entry point when foreign investors aim to invest in a country, this study tries to identify the effect of institutional quality on FDI inflows to Indonesia. Policy makers believes that investment climate is the main factor that should be improved by the Government continuously in order to increase the FDI inflows into the country. While empirically, the estimation results using the Fixed Effect Model (FEM) found that two indicators measuring the institutions quality, namely rule of law and Government effectiveness, had a significant effect on FDI inflows to Indonesia. Meanwhile, regulatory quality indicator also positively affects the FDI inflows to Indonesia, although it is not statistically significant. In line with the estimation results, foreign investors consider that legal protection, deregulation, and de-bureaucratization are factors that influence their decisions to invest in Indonesia."

"Banyak temuan empiris yang menekankan pentingnya peran negara untuk menjaga kualitas institusinya karena akan memengaruhi proses penciptaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Apabila negara tidak mampu menjaga kualitas institusinya, cepat atau lambat masyarakat akan semakin hidup sengsara, dan negara berada dibawah bayangan kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan analisis pada data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk mengetahui asosiasi dari kualitas institusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini secara empiris mengidentifikasi bahwa kualitas institusi dalam dimensi efektivitas pemerintah yang diproksikan melalui nilai indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi berasosiasi negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, hanya variabel SAKIP yang secara statistik memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian membuktikan bahwa setiap kenaikan nilai SAKIP sebesar 1 poin berasosiasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,13%.

---

Various empirical findings emphasized the main key role of the state to maintain the quality of institutions since it would influence the wealth creation process for all people in its country. Whether the state is incapable of maintaining the quality of its institutions, sooner or later the people will be more miserable, and the state is going to be under the shade of failure. Accordingly, this study endeavors to examine panel data from districts and cities in Indonesia to determine the association of institution quality under government effectiveness dimension which proxied by index of government performance accountability system and bureaucracy reform on poverty in Indonesia. This study used the Fixed Effect Model (FEM) to empirically ascertain that the indicators of institutional quality, as defined by government performance accountability systems and bureaucracy reform variables, exhibit a negative association with poverty in Indonesia. Nevertheless, only the government performance accountability system variable exhibits a statistically significant association with poverty in Indonesia. Furthermore, the findings reveal that a one-point increase in SAKIP scores is associated with a 0,13% reduction in poverty rates in Indonesia."