Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi yang telah bergulir menuntut adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Era otonomi daerah yang telah diberlakukan berdasarkan UU NO. 22 tahun 1999 membuat suatu perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari suatu Sistem kepemerintahan oioriter dan setralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom sehingga daerah harus bisa mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri. AFTA atau era perdagangan bebas, yang berorientasi pada iklim keterbukaan antar negara membuat APEC melalui task force-nya yaitu e-APEC telah memberikan jangka walau sampai dengan tahun 2010 untuk mempersiapkan dan melaksanakan penggunaan Teknologi lnformasi atau di Indonesia atau dikenal dengan Program Telematika dalam membenahi diri, atau Indonesia akan terkena DigitaI Divide.Keadaan tersebut diatas merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Indonesia dan kesemuanya itu mengacu kepada satu hal yaitu pelayanan yang Iebih baik dan transparan dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu media yang dapat menyatukan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dimana media itu harus mendukung adanya ketepatan, keakuratan, kecepatan, tidak bergantung waktu (timeless) dan tanpa batas (borderless).Konsep e-Government adalah suatu inovasi yang sedang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, dimana konsep e-Government meliputi 3 (tiga) hal yaitu G2G (Government-to-Government), G25 (Government-to-Business) dan G2C (Government-to-Citizen). G2G adalah konsep yang menitik beratkan pada hubungan antar instansi pemerintah sampai pada unit terkecil dalam Iingkup organisasi pemerintahan, dimana pertukaran data dan informasi dalam Iingkup pemerintahan dapat lebih terstruktur, sehingga proses informatisasi yang meliputi kegiatan administratif maupun penyimpanan dokumen Serta Iaporan kerja dapat mencapai optimalisasi dan efisiensi pada instansi pemerintah. G2B adalah konsep yang menitik beratkan pada hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, dimana dunia usaha dapat melihat adanya kesempatan berinvestasi meIalui data-data potensi daerah yang ada, dimana data tersebut meliputi kondisi daerah, sumber daya alam, struktur geografi, budaya, tingkat pendidikan sumber daya manusia, dan yang Iebih penting lagi dunia usaha dapat melakukan bisnis dengan pemerintah secara transparan, sehingga kalangan dunia usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berinvestasi. G2C adalah konsep yang menitik beratkan pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat umum. Konsep ini menjadi sangat penting apabila masyarakat ingin berpartisipasi dengan menggunakan sistem informasi yang mengorganisir pemerintah kedalam jaringan organisasi pemerintahan yang menghubungkan institusi pemerintah dan sebaliknya, pemerintah dengan masyarakat.Konsep e-Government menggunakan aplikasi Teknologi lnformasi dan Internet sebagai media saluran informasi. Ditengah keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, penetrasi internet yang rendah, Konsep e-Government yang diterapkan oleh instansi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagian besar baru pada tahap pemberian informasi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, belum kepada hal-hal yang bersifat transaksi secara on-line.Tetapi, bagaimanapun juga dalam pelaksanaanya, website atau situs pemerintah baik pusat maupun daerah Serta institusi pemerintah Iainnya, telah banyak bermunculan dan fenomena ini merupakan Iangkah awal dari inisiatif pemerintah untuk menuju ke arah digitalisasi informasi dengan segala keterbatasan infrastruktur yang memadai. Yang menjadi pertanyaan, apakah Konsep e-Govemment ini akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur komunikasi ?, hal ini tentunya tergantung kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan Serta penerimaan masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian dari sistem Sosial terhadap inovasi tersebut.Peneliti menganalisa pelaksanaan Konsep e-Government berdasarkan pada Teori Difusi Inovasi, dimana keberhasilan suatu inovasi bergantung kepada 5 (lima) Karakteristik Difusi lnovasi, yaitu Relative Advantage, Compability, Complexity, Trialability, dan Observability. Selain itu, Informasi yang didapat dari Internet, baik artikel maupun forum diskusi mengenai perkembangan dan implementasi Konsep e-Government di Indonesia serta data-data baik berupa wawancara maupun dokumen dari instansi yang bersangkutan digunakan sebagai acuan didaIam menganalisa konsep yang sampai saat ini sedang berjalan."

"Pesatnya perkembangan IPTEK telah membawa kita ke era komputer dan informasi, hal ini ditandai dengan munculnya internet. Dengan internet, segala aspek kehidupan manusia berubah. Salah satunya adalah bagaimana cara manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya.E-Government (E-Gov) merupakan konsep penggunaan internet dan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu kelancaran roda pemerintahan. Di Indonesia, permasalahan kependudukan merupakan salah satu isu yang dapat memanfaatkan konsep E-Gov.Sistem Informasi Penduduk dan Pemilih (SIDUKLIH) yang digunakan untuk pemilihan umum adalah salah satu contohnya. Tujuan utama dari sistem ini adalah meremajakan dan melaporkan data penduduk dan pemilih di setiap lokasi, menampilkan pemetaan data penduduk dan pemilih berdasarkan daerah pemilihannya, memprediksi jumlah pemilih serta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemilu yang akan atau sedang berlangsung.Sistem ini dikembangkan dengan mengunakan metodologi software development life cycle (SDLC) dengan memanfaatkan Unified Modeling Language (UML) untuk memodelkan sistem. Model tersebut kemudian diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbasis Java."

"Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kominfo No.65/M.KOMINFO/III/2002 tanggal 22 maret 2002, serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, menjadikan alasan diperlukannya perencanaan strategis SI/TI di Pemerintah Daerah. Hal lain yang memperkuat kebutuhan terhadap perencanaan strategis sistem informasi, antara lain adalah sistem yang tidak terintegrasi, sehingga memicu terjadinya duplikasi data yang menyebabkan inaccurancy dan tidak adanya keterkaitan sumber informasi. Rendahnya manajemen informasi disebabkan oleh hal berikut, yaitu unavailability, inconsistent, inaccurate. Kurangnya investasi infrastruktur SI/TI dapat menyebabkan terhambatnya implementasi strategis TI. Permasalahan yang disebabkan investasi SI/TI dapat menyebabkan konflik antar bagian didalam organisasi. Dari hasil survey, Pemda Kabupaten Purwakarta belum optimal dalam upaya pemanfaatan TI untuk menyelesaikan berbagai masalah dilingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta, belum adanya koordinasi serta penyimpanan data dan informasi yang sifatnya masih pulau-pulau, dimana setiap bidang mengembangkan kebutuhan sistem informasinya sendiri-sendiri, tanpa mengacu pada suatu portofolio atau rencana pemanfaatan TI yang terpadu dan menyeluruh, sehingga kebutuhan informasi lintas bidang tidak dapat diperoleh secara cepat. Hal inilah yang menjadi kelemahan koordinasi antar bagian dilingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta.Dari berbagai permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini akan mengkaji Perencanaan Strategis SI/TI untuk meningkatkan keselarasan strategi bisnis dengan strategi informasi dengan pemanfaatan TI secara optimal. Penelitian ini akan melakukan pendekatan melalui metodologi Perencanaan Strategis Price WaterHouse. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh Portofolio aplikasi sebagai salah satu deliverables dari Perencanaan Strategis Sistem Informasi untuk dijadikan acuan pengembangan SI/TI dimasa yang akan datang.

---

Be based on a special delivery letter from Kominfo Minister No. 65/M.Kominfo/III/2002, date March 22,2002, policy and national strategy development E. Government stated by Inpres No. 3, 2003, that why need the strategic system information planning in Purwakarta Government. Beside that, the system is not integrated, cause inaccurancy and irrelevant with information source. Weakness of information management is caused by unavailability, inconsistent, inaccurate. Leak of invest one of the reason which is obstructed the implementation of strategic of system information. Based on the survey result, the government of Purwakarta is not optimum to use technology of information to solve the problem in the government of Purwakarta. This is one of the weakness of Purwakarta Government.

Based on the problem above, so this research will study abaut system information strategic planning to improve the relevant to business strategy with the information strategy by using technology information efficiently. This research will approach by strategy planning Price Water House metodolody. The result of this research will get portofolio application to be one of deliverables from system information strategic planning to be reference for developing the system sinformation strategic in the future."

"Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level."

"The advancement of information and communication technology through the internet has offered a new form of participation and interaction between government and society so that in the end it can push the higher level of understanding and acceptance of society to government action. The condition achieved through the use of various e-government applications. This paper attempts to discuss how e-musrenbang applications implemented by some local governments in Indonesia contribute to increasing community participation in development planning as well as thenumerous challenges and obstacles faced in realizing it. To achieve the objectives, this paper uses a qualitative approach with literature studies on some documents and data sources that discuss the implementation of e-musrenbang in Indonesia."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sebagian besar proses kerja di sektor swasta. Dewasa ini kemajuan teknologi mulai melanda sektor publik yang dinilai lebih konservatif dibandingkan dengan sektor swasta melalui inisiatif penerapan e-government. Upaya penerapan e-government melalui berbagai inisiatif bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam upayanya menerapkan e-government telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk berbagai inisiatif. Salah satu bentuk inisiatifnya yakni perpustakaan kekayaan intelektual digital atau Intellectual Property Digital Library (IPDL) yaitu sebuah basis data digital yang berisi semua kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. IPDL adalah bentuk aplikasi dari sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebaran informasi kekayaan intelektual. Pemanfaatan IPDL untuk kalangan internal bertujuan untuk menggantikan proses pemeriksaan manual. Dengan penggunaan IPDL ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal HKI. Penerapan IPDL merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan e-government oleh Direktorat Jenderal HKI. Penerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sumber daya manusia, teknologi, proses dan organisasional yang menentukan sejauh mana perkembangan penerapan e-government di Direktorat Jenderal HKI. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government atas penerapan IPDL di Direktorat Jenderal HKI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan pendekatan positivism dan menganalisanya secara deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara terhadap berbagai pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait dengan penerapan e-government yang ada di Direktorat Jenderal HKI relatif memadai dan menunjang keberhasilan penerapan e-government yang ditandai dengan infrastruktur teknologi yang cukup baik dan komitmen yang besar dari pimpinan yang tercermin dari penetapan strategi dan anggaran. Akan tetapi modal dasar ini tidak ditunjang dengan proses yang memadai yang tercermin dari ketidakpuasan pengguna atas inisiatif penerapan e- government tersebut terutama dalam hal operasionalisasi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah evaluasi berkala atas inisiatif penerapan e-government harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan penerapan inisiatif e-government.

---

The advancement of information technology has changed business process of private sector as well as reduced cost and simplified process. Nowadays, information technology has also been utilized in conservative public sector through e-government initiatives. E-government initiatives aim to modemize the public sector by using information technology to provide better Service. In its effort to implement e-government, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) has utilized information and technology in several initiatives such as the establishment of Intellectual Property Digital Library (IPDL) launched on February 701, 2007. 1PDL contains database of registered intellectual property. Using application of technology information and communication, IPDL is proposed to disseminate intellectual property information for extemal users. Examiners of DGIPR which are the internal users of IPDL are expected to change their manual work procedures to obtain faster and simpler results. This initiative of e-government by DGIPR entails the accommodation of several factors which are human resources, technology, process, institutional and organizational factors to define the implementation of e-government in DGIPR. This research focused on identifying the extent of the implementation of e-government in DGIPR and the influencing factors by using positivism approach. Descriptive analysis is conducted based on quantitative data of questionnaire and qualitative data from in depth interview. Results of the study show that the implementation of e-government in DGIPR is considered to be in Interactive Presence stage of UN. Concurrently, factors supporting the implementation of e- government has relatively accommodated by DGIPR which signified by sufficient technology infrastructure and strong commitment of strategy. However, these fundamental factors have not thoroughly supported with sufficient operational process. It is reflected from the dissatisfaetion response of users. It can be concluded that periodic evaluation of the initiative needs to be performed in order to ensure the successful implementation of e-government."

"Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menuntut berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, termasuk pemerintah. E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Pelaksanaan student project ini menghasilkan suatu kerangka dasar (template) untuk standardisasi aplikasi situs e-government untuk instansi pemerintah (Pusat, Dati I dan Dati II) yang dapat diterapkan sesuai keadaan dan situasi daerah tersebut, di mana di dalam kerangka dasar tersebut terdapat pula contoh fitur layanan untuk modul pelayanan masyarakat untuk Dati II dan modul pelayanan antar instansi pemerintah di bidang kependudukan untuk Dati II yang diimplementasi kan dalam student project ini. Kerangka dasar e-government ini di diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan e-government yang lebih luas serta terstandardisasi dan dapat menyediakan layanan lebih luas antar instansi pemerintah, layanan bisnis hingga mencakup Dati I dan pemerintah pusat. Laporan ini membahas pelaksanaan student project dengan topik pengembangan prototipe standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. Laporan terbagi dalam beberapa bagian dengan mengacu kepada FAST Methodology sebagai kerangka acuan, dan juga dilampirkan kerangka acuan, jadwal dan log pelaksanaan survey."

"Instalasi Lingkungan dan Cuaca (ILC) merupakan unit kerja di Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). secara garis besar, tugas dan kewajiban ILC adalah melakukan perolehan, penyimpanan data satelit, dan melakukan penelitian di bidang penginderaan jauh. Penerimaan dan penyimpanan data satelit NOAA (the National Oceanic and Atmospheric Administration) telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini. Awalnya data tersebut disimpan pada media magnetic tape, lalu penyimpanan berubah menggunakan media cassette disc recordable. Satu lintasan data mempunyai ukuran data mentah sebesar 135 Megabyte, dapat dibayangkan bila data yang diterima dalam sehari minimal enam data. Walaupun dibuat log book penerimaan data dan browse catalog, masih kurang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi para pengguna baik dari luar maupun dalam organisasi.LAPAN sebagai lembaga pemerintahan non departemen harus melaksanakan kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Inpres RI. No. 3 tahun 2003, yaitu Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, sehingga menjadi kewajiban LAPAN untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan terhadap publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kenyataannya masih ditemukan kendala seperti: kultur berbagi belum ada, kultur mendokumentasikan belum lazim/pengelolaan arsip, langkanya Sumber Daya Manusia yang handal, infrastruktur yang belum memadai dan relatif mahal, kondisi sarana pengolahan, pelayanan, dan kondisi sumber data, sehingga pelaksanaan program good governance menjadi tidak sistematis dan tidak terkoordinasi, bahkan sangat mungkin tidak strategis lagi.Pengembangan e-government dalam pengelolaan data satelit NOAA di ILC LAPAN mengkombinasikan metode Esichaikul dan Chavananon; serta Kalakota dan Robinson. Penelitian ini mengkaji masalah dan peluang bisnis, infrastruktur teknologi, solusi model bisnis, rancangan arsitektur sistem, dan rancangan petunjuk, peraturan, kebijakan penerapan proses bisnis ILC LAPAN. Dari hasil kajian tersebut diperoleh pola solusi bisnis berbasis web yaitu: application patern for acces integration, self service, application integration, extended enterprise, information aggregation, dan collaboration, dengan mengadopsi model e-business portal, sehingga memberikan layanan kepada pengguna secara cepat, otomatisasi, efisien, dan efektif.Manfaat dari penelitian ini adalah memberi arahan dalam penerapan model e-business yang tepat dalam menjalankan e-government, memberi kemudahan dalam mengelola informasi/data satelit NOAA, membantu ILC LAPAN dalam memperkenalkan produk serta memberi arahan bagi kebutuhan pengguna, membantu evaluasi kinerja kegiatan yang ada di ILC LAPAN, dan menghindari pengulangan dari suatu program atau kegiatan di ILC LAPAN. Diharapkan pengembangan e-government yang akan datang perlu memperhatikan prioritas pengguna dan melakukan up grade infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

---

The Environmental and Weather Installation (ILC) is a divison in the Remote Sensing Applications and Technology Development Center, Deputy of Remote Sensing, The Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). Commonly, ILC duty and obligation are to do acquisition, depository of satellite data, and do research in remote sensing. Acquisition and depository of NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration) satellite data have been done since 1978 untill now. Initially, the data were stored in magnetic tape media and the stored changed into cassette disc recordable media. One of track data as trajectory of raw data size measured equal to 135 Megabyte, and is day data recorded are six trajectory. Although log book of data acquisition and browse catalog made is still no efficient, no effective, no transparent, and no accountable to all customer either for external user and internal user.LAPAN as government institute is non ministry has to execute governmental policy as in Inpres RI. No. 3, 2003 year, national development strategy and policy, so that the LAPAN has to execute good governance and improve public services with effective, efficient, transparent and accountable. In reality still found problem including: no sharring culture, no documentation culture like appropriate management of archives, lake human resource, high cost infrastructure, lake appropriate condition of data processing, service, and traditional data source media, so that good governance program execution becoming no systematic and no coordinate, and even no strategic any more.E-government development for satellite data management in ILC LAPAN combine Esichaikul and Chavananon; and also Kalakota and Robinson method. The study examines business opportunity and problem, technology infrastructure, business model solution, system architecture design, and guideline design, regulation, business process implementation policy of ILC LAPAN. The study show that business web based patterns solution are application pattern for acces integration, self service, application integration, extended enterprise, information aggregation, and collaboration, with adopting portal e-business model, so that give service to faster, automatization, efficient, and effective.Benefits from this study are to give implementing business model correctly in running e-government, to provide easy of in processing information / NOAA satellite data, to help in introducing product to all customer requirement, to help in evaluation activity performance in ILC LAPAN, and to avoid repetition of program in ILC LAPAN. The future e-government development is suggestion to provide customer priority attention and to up grade of information technology infrastructure as according to information technology growth."

"Saat ini Teknologi informasi semakin menjadi alat yang penting bagi para individu, institusi/organisasi bahkan bai negara untuk membuat, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi. E-government memungkinkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang seoptimal mungkin dalam membantu pemerintahan dalam meberikan pelayanan kepada publik. E-government didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pemerintahan yang efisien dan efektif, menfasilitasi kemudahan akses publik ke layanan pemerintah, dan memungkinkan akses ke informasi yang lebih besar kepada publik, serta membuat pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan dan penyampaian informasi ke publik dengan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi di antara situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan berdasarkan metode social network analysis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penyempurnaan penerapan E-governement di Indonesia.

---

Currently, information technology becomes increasingly important tool for the individual, institution / organization even for countries to create, store, analyze and use information. E-government allows the use of Information Technology optimally may help in the government in providing services to the public. E-government is defined as the use of information and communication technology (ICT) to encourage the efficient and effective, facilitating ease of access to government services, access to information allows a larger public the morning, and make government more responsible against citizens. In connection with the delivery of government services and information to the public with electronic media.This study aims to determine the role and position of the web sites of local governments on Indonesia with a method based on social network analysis. This research is expected to contribute to the implementation of E-Government di Indonesia."