Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang hanya ada di Jakarta menimbulkan problem aksesibilitas bagi para pencari keadilan, penyediaan fasilitas permohonan online ditujukan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun sejak diluncurkannya yakni pada tahun 2006 hingga kini pemanfaatannya masih relative rendah. Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi pemanfataan permohonan online di Mahkamah Konstitusi menggunakan teori dari Harvard, JFK School yang mengatakan bahwa kunci sukses penerapan konsep digitalisasi pelayanan publik dipengaruhi oleh Support, Capacity dan Value. Dengan menggunakan paradigma positivis dan desain kualitatif deskriptif penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor Value mempunyai pengaruh yang dominan dalam pemanfaatan permohonan online dibandingkan dengan faktor Support dan Capacity. Faktor Value juga dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sosialisasi, kepentingan ekonomi, kebijakan, kesenjangan digital dan personal interest. ...... The position of the Constitutional Court which is located only in Jakarta creates a problem of accessibility to justice seekers. The availability of online application facility is intended to address the problem, however, since its intiation in 2006, the use of this facility is still relatively low. This research is aimed at finding out information concerning factors affecting the use of the online application at the Constitutional Court based on the theory from JFK School, Harvard which says that the key for the success of implementation of public service digitalisation concept is affected by Support, Capacity and Value. By using positivist paradigm and descriptive qualitative method, this research shows that Value has dominant effect in using online application compared to Support and Capacity. The Value factor is also affected by various things such as dissemination of information, economic interest, policy, digital divide and personal interest.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi, Mahkamah Konstitusi terus berusaha menciptakan pelayanan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka dan modern bagi masyarakat para pencari keadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai upaya modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabillitas layanan Mahkamah Konstitusi. Salah satu terobosan dilakukan dengan membuat kebijakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference yaitu sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dukungan bagi persidangan di MK sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan persidangan tanpa harus hadir di ruang sidang Gedung MK. Namun sejak diresmikan penggunaannya pada tahun 2008 hingga saat ini pemanfaatannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan, respon serta perilaku pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan aspek eksternal apa saja yang berpotensi menghambat maupun mendorong pemanfaatannya. Dengan menggunakan pendekatan post positivis dan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan dipengaruhi oleh aspek budaya dan kepercayaan (trustworthiness) masyarakat.

---

ABSTRAK
As one of the state institutions that were born in the era of reform, the Constitutional Court keep trying to create a professional service that is friendly, open and modern for those whom seeking justice. In line with the developmental progress of information and communication technology, modernization efforts are carried out with the aim of improving the efficiency, effectiveness, transparency and accountability services. One of the answer is by making a policy that allows witnesses to give evidence without the need to attend court using video conferencing facilities. Video conference is an information and communication technology which provides support for the trial to provide easy access to the public to be able to conduct the trial without the need to attend in the courtroom. But since inaugurated in 2008 to the present utilization is still relatively low. This study aims to analyze the utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings, and the response behavior of the parties litigant in the Constitutional Court and the external aspects that could potentially inhibit or encourage it. By using a post-positivist approach and qualitative descriptive design, this research suggests that the low level of utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings is influenced by cultural aspects and beliefs (trustworthiness) community.