Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terpacu oleh krisis moneter di Indonesia, sejumlah perempuan merantau menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Pendapatan yang relatif tinggi sebagai pembantu (Tenaga Kerja Wanita/TKW) di negara asing selain tentunya menopang pendapatan keluarga, juga membantu neraca perdagangan negara. TKW secara umum mencerminkan hubungan berbagai lintasan hirarkis antarkelas, lokalitas/suku bangsa dan gender. Studi lapangan tentang mobilitas TKW yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini menunjukkan bahwa menjadi TKW merupakan salah satu strategi mobilitas perempuan dalam menempatkan diri pada alur hubungan kekuasaan. Dengan menggunakan studi kasus, studi ini bermaksud menguak dan memahami lebih jauh keadaan dan proses mobilitas TKW. Terminologi lokal 'langgar laut' dipakai sebagai konsep analitik untuk mendalami perpindahan fisik dan metaforik yang dialami dan dipilih para perempuan untuk mencapai jajaran hubungan sosial yang diinginkannya."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi upah pembantu rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas tahun 2013. Hasil regresi OLS menunjukkan bahwa faktor umur, jenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, tinggal di daerah perkotaan, berpendikan SMP dan SMA ke atas berturut-turut merupakan faktor yang berpengaruh menaikkan upah pekerja rumah tangga, sedangkan variabel pendidikan untuk SD ke bawah dan pelatihan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik.

---

This study aims to determine the factors that affect wages of domestic workers in Indonesia using data Sakernas 2013. OLS regression results indicate that age, male gender, marital status, living in urban areas, highly educated middle and high school is an influential factor to raise the wages of domestic workers, while education variable to SD down and vocational training has no statistically significant effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan.Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3) Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan) PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

---

This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right.This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University Indonesia as source person in labor legal sector.On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004 regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations. Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair. Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer), because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor developing in the community."

"Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi HAM bangsa yang sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Pada implementasinya di Indonesia banyak jumlah kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang terus meningkat tiap tahunnya, hal ini terjadi karena masih kurang nya peran negara dalam melindungi PRT, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan PRT. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, kebutuhan regulasi untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Solusi yang ditawarkan adalah segera mengesahkan RUU PPRT sebagai dasar perlindungan PRT serta meratifikasi ILO Konvensi 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan: pertama, menjelaskan secara detail sehingga dapat membantu pemerintah untuk menguatkan perlindungan PRT yang diatur dalam RUU PPRT merupakan hal yang prioritas untuk disahkan negara. Metode penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan untuk melindungi PRT serta belum ada peraturan yang menjadi kerangka acuan perlindungan PRT.

---

Indonesia has an obligation to protect the human rights of the nation as regulated in the State Constitution, namely the 1945 Constitution. In its implementation in Indonesia, the number of cases of violence against Domestic Workers continues to increase every year, this occurs because the role of the state in protecting domestic workers is still lacking, there are no regulations that specifically regulate the protection of domestic workers.Based on the problems that occur, the need for regulations to protect Domestic Workers is a form of state responsibility to protect Human Rights. The solution offered is to immediately ratify the RUU PPRT PPRT as a basis for protecting domestic workers and to ratify ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers.This research aims: first,explaining in detail so that it can help the government to strengthen the protection of domestic workers regulated in the RUU PPRT is a priority for the state to pass. This research method is doctrinal research that uses library materials. The results of this research show that Indonesia does not yet have regulations to protect domestic workers and there are no regulations that serve as a reference framework for protecting domestic workers."

"Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh karakteristik individu dan rumah tangga terhadap pilihan bekerja di sektor informal bagi perempuan menikah yang berstatus sebagai kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga dari data Susenas tahun 2013. Ditemukan bahwa keberadaan balita cenderung menurunkan partisipasi kerja perempuan menikah namun keberadaan anggota rumah tangga lain/asisten rumah tangga dapat memberikan pengaruh positif bagi partisipasi kerja perempuan karena dapat membantu merawat anak dan melakukan tugas rumah tangga. Selain itu umur, status kerja suami dan pendidikan suami juga memengaruhi istri dalam memilih sektor pekerjaan.

---

This study aims to study the influence of individual characteristics and household characteristics of the choice to work in the informal sector for married women whose status as head of household or spouse of household head of Susenas 2013. It was found that the presence of toddlers tend to lower labor force participation of married women but the presence of other household members/domestic workers can provide a positive influence for labor force participation of women because it can help take care of children and doing household chores. Besides age, husband?s employment status and husband?s education also affects in choosing the employment sector."

"Since the 1980's there has been a growing phenomenon in Indonesia of women moving out to work overseas. The main destination countries of this movement is Saudi Arabia, but some other countries in the Middle East, such as Abu Dhabi< United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and Qatar have also important destinations in recent years. There are strong economic factors influencing labor migration such as dearth of job opportunities in the areas of their origin. However, the phenomenon in Indonesia has other important dimensions. The majority of Indonesian female labor migrants to Saudi Arabia work as domestic workers. Many of them had bas as well as good experiences working overseas in terms of have employers treated them. This paper is an elaboration on indonesian female migrant workers' experiences working in Saudi Arabia based on a study among returned migrants in their places of origin in Indramayu and Cianjur districts in West Java. West Java is known as one of Indonesian provinces where many international female labor migrants to the Middle East came from. The many cases of mistreatment and bad working experiences among Indonesian returned female migrants in the study area do not seem to deter a number of them to work in Saudi Arabia. Some returned female migrants in the study area believe that what they would experience during their work overseas depended on their fate."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran Jaringan Nasional Advokasi PekerjaRumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong advokasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penelitian inimengaplikasikan Teori Aktivisme Politik sebagai kerangka analisis. Secaraspesifik, analisis peran JALA PRT dilakukan dengan mengeksplorasi aktivismepolitik yang dilakukan melalui rangkaian tindakan Mixed Action Strategies.Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data,yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukan bahwa aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT untukmendorong advokasi RUU PPRT, dilakukan dengan menghubungi pejabatpemerintahan atau lobi, menggelar demonstrasi massa, aksi protes, sertaberkoordinasi dengan media dan membentuk jaringan daring. Kesimpulanpenelitian ini adalah aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT belumberhasil mencapai tujuan politiknya untuk mewujudkan perlindungan PRTmelalui RUU PPRT

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the National Network for Domestic WorkersAdvocacy (JALA PRT) in driving forward the advocacy of the Domestic WorkersProtection Bill (RUU PPRT). This research applies the theory of PoliticalActivism as part of the analytical framework. Specifically, analysis on the role ofJALA PRT is conducted by exploring the political activism that was undertaken,through a set of Mixed Action Strategies. The research was done through a casestudy method with data collection techniques that encompass observation,literature study, and in-depth interviews. The research results show that thepolitical activism undertaken by JALA PRT to drive forward the advocacy ofRUU PPRT, was carried out by contacting government officials or throughlobbying, mass demonstrations, acts of protest, as well as coordination with themedia and developing an online network. In summary, the research discovers thatthe political activism undertaken by JALA PRT has not yet achieved its politicaltarget: the protection of domestic workers through RUU PPRT."