Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tantangan di abad ke-21 yang dicirikan dengan perubahan yang kian kompleks dan cepat membutuhkan orang-orang dengan kemampuan berpikir yang baik, Jika berbicara tentang mengembangkan kemampuan berpikir yang baik, maka pengembangan berpikir kritis dapat menjadi salah satu kuncinya. Hal itu terutama diharapkan menjadi sasaran dari pendidikan, utamanya pendidikan tinggi. Dapat dikatakan bahwa pendidikan hendaknya menghasilkan pemikir kritis, yang tidak hanya memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melakukan berpikir kritis namun juga berkemauan untuk memilih berpikir dengan cara yang demikian. Jadi, tidak hanya keterampilan berpikir kritis namun juga kemauan atau yang dalam hal ini disposisi dari berpikir kritis juga penting untuk dikembangkan. Selama ini pengembangan yang ada lebih menekankan pada keterampilan daripada disposisi. Eksplorasi empiris tentang disposisi berpikir kritis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan disposisi berpikir kritis masih terbatas sehingga tidak aneh jika hubungan antara keterampilan dan disposisi berpikir kritis ini pun belum tegak secara konseptual. Memang sudah ada beberapa asumsi mengenai keberadaan hubungan antara kedua hal tersebut, namun demikian asumsi yang ada berlawanan. Ada yang menyatakan bahwa terdapat hubungan korelasional antara keterampilan dan disposisi berpikir kritis dan ada yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji empiris akan hubungan kedua hal tersebut. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Indonesia (Ul), sehingga gambaran kasar mengenai keterampilan dan disposisi berpikir kritis mahasiswa Indonesia dapat diperoleh. Dari gambaran ini diharapkan juga dapat memberi masukan kepada pihak universitas dan fakultas mengenai keterampilan dan disposisi berpikir kritis mahasiswanya. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 77 mahasiswa Ul yang terdiri dari 22 orang berasal dari Fakultas Ekonomi, 16 orang dari Fakultas Teknik, 5 orang dari Fakultas MlPA, 7 orang dari Fakultas llmu Budaya, 22 orang dari Fakultas Psikologi, dan 5 orang dari Fakultas Ilmu Komputer. Alat ukur keterampilan berpikir kritis dibuat dengan mengadaptasi Cornell Critical Thinking Test Level X dan alat ukur disposisi berpikir kritis yang berupa inventori kepribadian yang dikonstruksi sendiri oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan disposisi berpikir kritis. Hal itu berimplikasi pada paradigma yang digunakan untuk membina keterampilan berpikir kritis dan disposisi berpikir kritis dalam pendidikan. Karena tidak ada hubungan korelasional antar kedua hal, maka pembinaan pada salah satu hal tidak akan berkontribusi langsung pada kemajuan hal lainnya. Secara umum, keterampilan berpikir kritis dan disposisi berpikir kritis mahasiswa UI adalah di atas rata-rata rentangan skor tes yang mungkin muncul. Dalam perbandingan skor keterampilan berpikir kritis dan disposisi berpikir kritis mahasiswa tiap-tiap fakultas yang menjadi sampel penelitian, ditemukan bahwa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Psikologi berada di atas skor rata-rata mahasiswa UI secara umum. Namun pada keterampilan berpikir kritis, skor rata-rata fakultas tertinggi diperoleh oleh Fakultas Ekonomi dan yang terendah adalah Fakultas Ilmu Budaya. Pada disposisi berpikir kritis, skor rata-rata fakultas tertinggi diperoleh oleh Fakultas Psikologi dan yang terendah adalah Fakultas Ilmu Komputer.

Abstrak :
Seorang dikatakan cerdas, jika selain memiliki kemampuan berpikir yang baik dia juga menampilkannya secara konsisten dalam perilakunya sehari-hari ketika menjalani kehidupan Masalahnya, tidak semua orang yang memiliki kemampuan berpikir, memiliki pula karakter intelektual yang gemar berolah pikir. Dengan ketiadaan karakter ini, maka mustahil seseorang dapat tumbuh menjadi IW-time learner, suatu kualitas yang diperlukan individu untuk meneruskan perkembangannya secara mandiri selepas dari masa sekolah kelak, dan untuk menjalani hidupnya secara cerdas. Diketahui bahwa perkembangan manusia tidak terlepas dari konteks lingkungan tempat individu itu tinggal Dalam konteks lingkungan ini, terdapat pengaruh budaya, belief system dan serangkaian nilai-nilai di dalamnya. Maka universitas, sebagai tempat mahasiswa berkuliah, juga merupakan lingkungan sosial dan budaya, yang memiliki potensi besar sebagai tempat dilakukannya interalisasi budaya berpikir, karena di dalam universitas terdapat berbagai bidang ilmu yang memiliki metode-metode ilmu yang berbeda yang diduga dapat memberikan pengaruh berbeda pula. Institusi Pendidikan sebagai salah satu agen enkulturasi dianggap sebagai pihak yang bertanggung-jawab untuk mengembangkan karakter intelektual ini kepada para siswanya selain memberikan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini melakukan eksplorasi atas penyebaran disposisi-disposisi Intelektual Character pada tiga metode ilmu yang berbeda yang terdapat dalam universitas, yang diwakili oleh enam (6) fakultas dan jurusan yang berbeda, pada kelompok subyek semester 2 dan semester 6. Dari eksplorasi ini diperoleh gambaran bahwa subjek semester 2 memiliki skor Intelektual Character yang lebih baik dibandingkan subjek semester 6. Dalam suasana belajar yang tidak memberikan orang bagi siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuannya atas materi kuliah yang diberikan melalui berbagai media yang diperlukan seperti diskusi, brainstroming, praktek laboratorium, praktek lapangan; sena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi gagasan-gagasan sebagai pendalaman yang relevan atas suatu topik, universitas akan sulit menghasilkan individu berkarakter intelektual.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah. ......This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation. Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara religiusitas dan agresi pada outgroup dalam konteks Indonesia. Agresi pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai sebuah perilaku apapun yang bertujuan untuk melukai orang lain Buss Perry, 1992 . Dalam penelitian ini penulis juga mengajukan variabel berpikir kritis sebagai sebuah variabel yang mampu menurunkan tingkat agresi yang dimiliki individu. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur CRS-15 Huber Huber, 2012 , alat ukur Disposisi pada Berpikir Kritis Lubis, Zhafira, Damayanti, Ghesica, Hamid, 2015 , dan alat ukur Agresi pada Outgroup yang dikonstruksikan sendiri oleh penulis. Partisipan penelitian ini adalah 267 individu yang berusia 20 sampai 30 tahun, dan berdomisili di daerah Jabodetabek. Pengolahan data menggunakan process makro Hayes, 2013 dengan analisis moderasi, dari analisis tersebut diketahui bahwa tidak terdapat efek moderasi dari disposisi pada berpikir kritis pada hubungan antara religiusitas dan agresi pada outgroup. Berdasarkan analisis korelasi antar variabel, ditemukan bukti bahwa religiusitas dan agresi pada outgroup memiliki hububungan, dan hubungan ini bersifat negatif.

---

ABSTRACT
The goal of this study is to understand the relationship between religiousity and outgroup aggression in Indonesian context. The term aggression in this study is defined as any behavior that intentionally done to hurt other people Buss Perry, 1992 . In this study, writer proposed that disposition towards critical thinking as a variable that can diminish aggression in an individual. Instruments that were use in the study are CRS 15 Huber Huber, 2012 with reliability index Cronbach 0.900, Disposition Towards Critical Thinking measurement Lubis, Zhafira, Damayanti, Ghesica, Hamid, 2015 with reliability index Cronbach 0.679, and Outgroup Aggression measurement constructed by the writer with reliability index Cronbach 0.806. Participant of this study were 267 people that are between 20 until 30 years old, and lived around Jabodetabek. This study use Macro Process Hayes, 2013 to examine moderation analysis. Based on the analysis that were done, it resulted that disposition towards critical thinking have no moderation effect on the relationship between religiousity and outgroup aggression t 267 0.0509, p 0.05 . Evidence found from the result of variable correlation shows that religiousity and intergroup aggression have a negative relationship.

Abstrak :
Aktivitas biologi, toksisitas, disposisi dan metabolisme obat sangat berbeda untuk masing-masing enansiomer obat khiral. Banyak senyawa khiral yang aktivitas biologinya semata-mata terletak pada salah satu enansiomer, sedangkan enansiomer pasangannya bersifat kurang potensial untuk pengobatan, tidak aktif, bersifat toksik atau bahkan bereaksi berlawanan dengan efek yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan melakukan isolasi dan karakterisasi lipase R stolonifer UICC 137 serta aplikasinya sebagai biokatalis untuk hidrolisis (R,S)-ibuprofen metil ester. Lipase diisolasi dari enzim kasar dengan metode pengendapan bertahap menggunakan amonium sulfat. Aktivitas lipolitik lipase ditentukan terhadap substrat minyak zaitun dengan metode titrimetrik. Resolusi (R,S)-ibuprofen metil ester dengan biokatalis lipase dilakukan dengan metode hidrolisis di dalam buffer pH 7,0 dan temperatur 40-42°C. Sebagai pembanding, dilakukan resolusi (R,S)-ibuprofen metil ester dengan biokatalis lipase Candida rugosa (Sigma). Analisis produk resolusi dilakukan dengan spektrofotometer IR, polarimeter dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) yang dilengkapi dengan kolom khiral Cyclobond I 2000. Kondisi optimum untuk penentuan aktivitas lipolitik adalah pH 7-7,5 dan temperatur 370 C. Enzim kasar R. stolonifer UICC 137 mempunyai aktivitas spesifik 20,20 Unit/ mg protein, nilai Vmaks = 15,15 µmol/menit dan KM = 12,5 mg/ ml. Enzim kasar dapat mempertahankan aktivitas lipolitiknya sebesar 79,90 %, 68,04 % dan 52,62 % setelah diinkubasi selama 90 menit pada temperatur 40, 50 dan 600 C. Diantara 4 fraksi lipase yang diperoleh, lipase fraksi 30 - 60 % mempunyai aktivitas spesifik yang lebih tinggi yaitu 47,70 -Unit/mg protein. Resolusi (R,S)-ibuprofen metil ester dengan biokatalis lipase fraksi 30 - 60 % menghasilkan produk ibuprofen (43,1456 %) dengan kelebihan enansiomer-S (enantiomeric excess = ees) = 19,334 %.

---

Isolation and Characterization of Rhizopus stolonifer UICC 137 Lipase and Its Application for Resolution of (R,S)-Ibuprofen Methyl Ester The biological activity, toxicity, drug disposition and metabolism can be dramatically different for the enantiomers of a chiral drug. There are numerous chiral compounds in which the desired biological activity solely resides in one enantiomer of chiral drug, with the other isomers being less potent, inactive, toxic, or even acting with cross-purpose effect. The aim of this study was to isolate and characterize the crude lipase of Rhizopus stolonifer UICC 137. Characterization of lipase was focused on the specific ability of lipase to hydrolyze (R,S)-ibuprofen methyl ester. The lipase was isolated from the crude enzyme by ammonium sulfate precipitation method. The lipolitic activity was determined by titrimetric method toward olive oil - arabic gum emulsion as a substrat. The lipase-catalyzed resolution of (R,S)-ibuprofen methyl ester were carried out at 40-42° C in phosphate buffer pH 7,0. The resolution products were analyzed by IR Spectrophotometer, polarimeter and HPLC system equipped with a chiral column of CyclobondI 2000. A resolution of (R,S)-ibuprofen methyl ester using C rugosa lipase (Sigma), was used as a reference. The optimum condition for lipolitic activity measurement were pH of 7,5 and temperature of 37° C. The crude enzyme has a specific activity of 20,20 Unit/ mg protein, the Vmax was 15,15 µmol/min and Km was 12,5 mg/ ml. The crude enzyme retained 79,90 %, 68,04 % and 52,62 % of its lipolytic activity, when incubated for 90 minutes at temperature of 40, 50 and 60 ° C respectively. Among four lipase fraction, the 30 - 60 % lipase fraction has a higher specific activity of 47,70 Unit/ mg protein. The resolution of (R,S)-ibuprofen methyl ester by the 30 - 60 % lipase fraction produced an enantioenriched S(+)-ibuprofen with an enantiomeric excess of 19,334 %.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years. This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years.

Abstrak :
Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah. ......The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload.

Abstrak :
Tesis ini adalah sebuah studi filsafat mengenai filsafat. Filsafat adalah metaanalisa terhadap ilmu-ilmu. Di dalam kerjanya, filsafat tidak memiliki subject-matter tertentu dan sekaligus tidak menghasilkan eksplanasi. Tugas maksimal filsafat terhadap ilmu-ilmu adalah memberikan insight. Sementara, sebagai sistem berpikir, secara internal kegiatan berfilsafat senantiasa menghasilkan imperasi metaanalisa. Dengan demikian, metafilsafat inheren di dalam kegiatan filsafat. Pembuktian terhadap metafilsafat adalah melalui metodologi negatif sebuah eksploitasi model falsifikasionis terhadap akumulasi dan sintesa pengetahuan filsafat.

---

The thesis is a philosophical study of philosophy. Philosophy is a meta-analysis of other sciences. Philosophy thus does not have a certain subject-matter and does not produce explanation. The maximum task of philosophy for other sciences is giving insight. Meanwhile, as a thinking system, internally philosophy generates meta-analysis imperative. So, metaphilosophy is inherent in philosophy activity. Proof for metaphilosophy is through negative methodology an exploitation of falsificasionist model into the accumulation and syntheses knowledge of philosophy.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program assessment center di Lembaga Kepolisian Indonesia. Assessment center di lembaga Kepolisian dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Polda di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian mixed method untuk menjawab efektivitas implementasi program assessment center. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengambil sampel secara purposif sampling terdiri dari responden yang mewakili unit-unit implementasi assessment center. Jumlah sampel penelitian sebanyak 323 responden dari Mabes Polri dan Polda. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendalami dan mengeksplorasi temuan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap pelaksanaan program assessment center. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program assessment center di Mabes Polri dan Polda belum efektif ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi yang belum efektif meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor sumber daya yang belum efektif meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana/ fasilitas, dan informasi. Faktor disposisi meliputi dukungan dan komitmen pelaksana program. Faktor struktur birokrasi meliputi standar operasi prosedur dan pembagian tugas/ fragmentasi. Strategi terbaik agar implementasi program assessment center di Kepolisian berjalan dengan efektif adalah membuat perencanaan program assessment center yang terintegrasi dari Mabes Polri ke Polda dengan fokus utama pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program juga harus diikuti dengan pengawasan dan monitoring yang ketat dan tepat.

---

ABSTRACT
The aim of the present study is to analyze the effectiveness of assessment center program implementation in The Indonesian National Police. Assessment center in The Indonesian National Police is conducted at Police Headquarters Mabes Polri and Regional Police Polda throughout Indonesia. This research uses mixed method research to answer the effectiveness of assessment center program implementation. Quantitative approach is done by taking samples by purposive sampling consists of respondents representing units assessment center. The number of research samples were 323 respondents from Mabes Polri and Polda. A qualitative approach is undertaken to explore quantitative findings using interview, documentation and observation of assessment center program implementation. The research result concludes that the implementation of assessment center program at Mabes Polri and Polda has not been effective in communication factor, resource, disposition, and bureaucratic structure. Communication factors that have not been effective are transmission, clarity, and consistency. Resource factors that have not been effective are human resources, budget, facilities facilities, and information. Disposition factors that have not been effective are support and commitment of program implementers. Bureaucratic structure factors that have not been effective are standard operating procedures and division of tasks fragmentation. The best strategy for effective implementation of the assessment center program in the Police is to make an integrated assessment center planning program from Mabes Polri to Polda with the main focus on communication, resource, disposition and bureaucracy. Implementation of the program should also be followed by strict monitoring.

Abstrak :
Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik. ......The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance. Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service.