Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hani M. Haryona Santoso
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1982
S16639
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinara Savina Yasmin
Abstrak :
Ekonomi digital sekarang ini memiliki penggerak utama berupa data untuk pelaku usaha menjalankan usahanya Pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai dampak yang akan timbbul akibat dari kepemilikan Big Data yang besar oleh pelaku usaha pada era ekonomi digital. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan adanya potensi terjadinya praktik diskriminasi harga akibat kepemilikan Big Data tersebut. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dan potensi adanya diskriminasi harga akibat kepemilikan Big Data yang dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha terlebih pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum  normatif dengan mengkaji penerapan hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dampak yang timbul akibat kepeilikan Big Dataapabila dilihat dari hukum persaingan usaha dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan membuat iklim persaingan menjadi lebih baik. Namun disisi lain hal tersebut apabila diikuti oleh niat buruk dari pelaku usaha dapat mengakibatkan dampak yang menjatuhkan pelaku usaha pesaingnya. Salah satunya pelaku usaha dapat dengan lebih mudah menerapkan praktik diskriminasi harga kepada pembeli atau konsumennya. Dalam menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda pelaku usaha memerlukan informasi yang akurat untuk mengetahui harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Oleh sebab itu peran Big Data yang dimiliki oleh pelaku usaha akan berpengaruh tehadap basis data yang menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha. Kepemilikan Big Data memiliki sisi positif dan negatif untuk persaingan usaha tergantung kepada motif dari pelaku usaha itu sendiri apabila dilihat dari sisi hukum persaingan usaha yang ada. Hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran terkait penerapan diskriminasi harga yang diatur. ......Today's digital economy has the main driver in the form of data for business actors to run their business. The main issues that will be discussed are the impacts that will arise as a result of large Big Data ownership by business actors in the digital economy era. It is feared that this could raise the potential for price discrimination practices due to Big Data ownership. This writing aims to find out more about the impact and potential for price discrimination due to ownership of Big Data from the point of view of business competition law, especially Law Number 5 of 1999. The research that will be carried out is normative legal research by examining the application of law to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and other related laws and regulations. The impacts arising from the ownership of Big Data when viewed from the business competition law can assist business actors in developing their business and create a better competitive climate. But on the other hand, if this is followed by bad intentions from business actors, it can have an impact that brings down competing business actors. One of them is that business actors can more easily apply price discrimination practices to their buyers or consumers. In setting different prices to different consumers, business actors need accurate information to find out the price consumers are willing to pay. Therefore, the role of Big Data owned by business actors will affect the database which is a source of information for business actors. Ownership of Big Data has positive and negative sides for business competition depending on the motives of the business actors themselves when viewed from the existing business competition law. This must be further proven whether this can be said to be an act of violation related to the application of regulated price discrimination.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henry Arianto
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
T36160
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devindra Hananbayu Tarunokusumo
Abstrak :
Perkembangan artificial intelligence serta implementasi komersialnya yang cepat telah menghasilkan banyak manfaat dan nilai ekonomi bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan bagi perusahaan untuk terlibat dalam penetapan harga yang dipersonalisasi, atau personalized pricing, yang merupakan bentuk strategi first-degree price discrimination yang sangat akurat, di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap pelanggan individu berdasarkan data pribadi mereka dan ditentukan oleh algoritme yang kompleks. Meskipun hal ini juga menghasilkan banyak manfaat yang meningkatkan efisiensi pasar, seperti membebankan harga yang lebih rendah untuk konsumen yang tidak mampu membeli produk tertentu, hal ini juga dapat membebankan harga yang terlalu tinggi kepada konsumen yang oleh algoritme dianggap sesuai untuk mereka. Dengan demikian, penetapan harga yang dipersonalisasi menimbulkan masalah antimonopoli yang serius, karena berpotensi membahayakan consumer welfare. Melalui tinjauan pustaka yang sistematis, makalah penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan penggunaan Pasal 102 TFEU sebagai alat utama untuk mengatasi potensi dampak merugikan dari penetapan harga yang dipersonalisasi dengan menganggapnya sebagai penyalahgunaan dominasi yang eksploitatif jika dilakukan oleh perusahaan dengan dominasi yang dominan. posisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat dicapai dengan dua cara, pertama dengan secara eksplisit menangani pembebanan harga yang berlebihan sebagai pengenaan “harga yang tidak wajar”, ​​dan kedua, jika pembebanan harga yang berlebihan dibarengi dengan adanya biaya pencarian dan switching yang tinggi. biaya, maka dapat dianggap sebagai pengenaan "kondisi perdagangan yang tidak adil" oleh perusahaan dominan, jika pendekatan pertama tidak cukup untuk campur tangan otoritas persaingan nasional (NCA). Selain itu, makalah penelitian menyarankan alternatif hukum lain untuk Pasal 102 TFEU untuk mengatasi dampak buruk dari personalized pricing. ......The recent acceleration in the development of artificial intelligence and its rapid commercial implementation has yielded a great number of benefits for producers and consumers around the world. One such benefits is the ability for firms to engage in personalized pricing, which is a form of highly accurate first-degree price discrimination strategy, whereby firms charge different prices for each individual customer based on their personal data and determined by complex algorithms. While this, too, yields many benefits in regard to market efficiency, such as charging lower prices for consumers who are otherwise unable to afford certain products, it can also charge excessively high prices to consumers that the algorithms deem to be appropriate for them. Thus, personalized pricing raises serious antitrust concerns, as it may potentially harm consumer welfare. Through a systematic literature review, this research paper aims to examine the feasibility of using Article 102 TFEU as a key tool for addressing the potential adverse effects of personalized pricing by deeming it an exploitative abuse of dominance if it is conducted by a firm with a dominant position. The results show that this can be achieved in two ways, first by explicitly addressing the charging of excessive prices as an imposition of “unfair prices”, and second, if the charging of excessive prices is coupled with the presence of high search costs and switching costs, then it can be deemed as an imposition of “unfair trading conditions” by the dominant firms, should the first approach not suffice for national competition authorities (NCAs) to intervene. Moreover, the research paper suggests other legal alternatives to Article 102 TFEU to address the adverse effects of personalized pricing.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library