Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan teknologi informasi di dunia pasar modal memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap para pelaku pasar modal, baik dari sisi Bursa, Anggota Bursa, Investor, Penjamin dan Sentral Kustodian. Kemampuan untuk memberikan kinerja pelayanan secara cepat dan akurat sangat dibutuhkan karena waktu dan ketepatan informasi merupakan hal yang paling signifikan dalam proses transaksi yang terjadi di Bursa. Pengaruh Teknologi informasi dalam memberikan mutu pelayanan yang cepat dan akurat tersebut juga tidak terlepas dari resiko gangguan pada kinerja operasional. Bila terjadi gangguan, resiko ini sangat berpotensi untuk menurunkan tidak hanya kinerja pelayanan, biaya yang ditimbulkannya cukup besar. Dan apabila tingkat gangguan yang terjadi cukup tinggi hal ini dapat menjatuhkan kredibilitas dari Bursa itu sendiri sebagai salah satu barometer perekonomian Indonesia. Karenanya diperlukan suatu sistem yang dapat menangani kegagalan sistem yang dapat terjadi setiap saat. Tesis ini bertujuan untuk menentukan nilai kerugian usaha akibat kegagalan sistem komputer pada PT. Bursa Efek Jakarta dan menentukan pula sistem yang optimum dan sesuai untuk menangani kegagalan sistem yang dapat terjadi pada kinerja operasional Bursa. Nilai yang didapat dalam penentuan sistem tersebut berdasarkan perhitungan nilai "tangible" dan "intangible" dari penggunaan beberapa metode, seperti metode Provelt dan metode dari Kevin J. Ftizgerald, sehingga suatu sistem pemulihan yang sesuai dapat diterapkan untuk mengantisipasi kerugian usaha akibat kegagalan sistem di masa datang."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."

"PT XYZ adalah salah satu maskapai penerbangan yang berasal dari Indonesia. Hub utama dari PT XYZ terletak di Bandar Udara Internasional ABCD. Salah satu target perusahaan pada tahun 2015 adalah pencapaian On-Time Performance OTP sebesar 85 . Untuk dapat mencapai target tersebut, PT XYZ perlu memiliki sistem yang mampu mendukung kelancaran kegiatan operasionalnya. Bencana merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem tersebut. Untuk meminimalkan dampak dari bencana, diperlukan adanya rencana pemulihan bencana yang baik berupa Disaster Recovery Plan DRP dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP yang sesuai untuk kegiatan operasional PT XYZ di Bandar Udara Internasional ABCD. Perancangan DRP dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan NIST SP 800-34 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies research dan action reseach. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara dengan para pengguna sistem pendukung kegiatan operasional, serta observasi aset-aset yang dimiliki PT XYZ. Dari penelitian ini, diperoleh rancangan dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi operasional PT XYZ di Bandar Udara ABCD. Dengan adanya DRP, proses pemulihan bencana yang dilakukan oleh PT XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.Kata kunci: bencana, pemulihan bencana, rencana kontingensi, Disaster Recovery Plan

---

PT XYZ is an airline from Indonesia. The main hub of PT XYZ is located at ABCD International Airport. One of the company 39;s target in 2015 is to achieve 85 of On-Time Performance OTP . In order to achieve it, PT XYZ needs to have a system capable of supporting its operational activities. Disaster is one of the factors that can cause disruption to the system. To minimize the impact of the disaster, it is necessary to have a good Disaster Recovery Plan DRP to deal with the disaster. The objective of this research is to design DRP suitable for PT XYZ operational activities at ABCD International Airport. DRP design is referring to NIST SP 800-34 adjusted to the needs of the organization. This research is a qualitative research including case study research and action reseach. Data collection is done through literature study, interviews with users of support system of operational activities, and observation of assets owned by PT XYZ. From this research, the draft of DRP document according to operational condition of PT XYZ at ABCD International Airport was design. With the DRP, the disaster recovery process undertaken by PT XYZ can be done quickly, direct, and precisely so that the impact of disasters can be minimized. "

"Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menuntut ketersediaan layanan TIK yang diberikan seperti aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran Untuk itu Kemkominfo harus semakin menyadari akan pentingnya fungsi TIK sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Disaster Recovery Planning DRP. DRP diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana kontingensi untuk Kemkominfo dengan menggunakan standar yang dikeluarkan NIST. NIST SP 800 34 Rev 1 Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga menghasilkan rencana kontingensi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dalam membuat rencana kontingensi perlu melakukan dampak analisis bisnnis sehingga dari sana dapat ditentukan tingkat kritikal sistem informasi yang ada Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa usulan rencana kontingensi sebagai masukan untuk Kemkominfo.

---

The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications. Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia. Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP. DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly.

The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo."

"ABSTRAKData dan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti halnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kaitan erat dengan data dan informasi. Pada era informasi saat ini, Perpusnas juga memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dalam mengolah data dan menyajikan informasi untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian salah satu misinya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan Perpustakaan Digital Nasional (e-Library) yang rencana aksinya telah dituangkan dalam Roadmap Grand Desain e-Library 2010-2014. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa rencana aksi yang belum tercapai, salah satunya adalah pembuatan Disaster Recovery Plan (DRP) pada tahun 2011. Hal ini disebutkan di dalam Laporan Evaluasi Teknis Implementasi dan Quality Assurance (QA) terhadap implementasi e-Library yang dilakukan oleh Tim Independen pada tahun 2013 dengan rekomendasi agar DRP dapat disusun.Penelitian dilakukan untuk menghasilkan rancangan DRP pada organisasi di bidang perpustakaan. Rancangan DRP tersebut dilakukan dengan mengadopsi tahap-tahap pembuatan DRP pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan NIST SP 800-34 sebagai panduannya. Tahapan perancangan DRP terdiri dari project initiation, risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan pengembangan DRP itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode value chain.Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang sesuai dengan kondisi di Perpusnas, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC).

---

ABSTRACT

Data and information is very required by an organization in running its business process, like National Library of Indonesia, one of the government agencies which closely related to data and information. Nowadays, in this information era, National Library of Indonesia also utilise and apply information tehcnology in processing data and presenting the information to support of business process and achievement one of the its missions. It could be realize in the development of national digital library (e-library), its action plan have been written down in a 2010-2014 Grand Design of e-Library. But in the implementation, there were several actions have not reached, one of them is making Disaster Recovery Plan (DRP). It is mentioned in the implementation technical evaluation report and also quality assurance report by 2013 Independent Team. They recommended that DRP may be prepared.

This research conducted to produce DRP design for library were performed using NIST SP 800-34 rev. 1 framework as a reference and some relevant previous researches about DRP. DRP design stage consist of project initiation, risk assessment, business impact analysis (BIA), identification preventive control, development mitigation strategies, and development the DRP itself. This research uses a qualitative method with conducting questionnaires and interviews for data collection. While the analysis is performed using the value chain.

Result from DRP design is expected as an effort to maintain the continuity of the business and can further be used as a reference for the development Disaster Recovery Center (DRC)."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pascabencana Erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari orang-orang yang terkena dampak bencana, pejabat pemerintah pusat dan daerah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian kemudian diproses berdasarkan prosedur untuk analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terus terjadi, relokasi  serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan  content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi. Pendekatan implementasi kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja, namun melalui pendekatan yang tidak biasa atau perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.Analisis menggunakan konsep Grindle, factor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan  yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.. Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah  dan pusat.Dalam model Grindle butir yang berkaitan dengan kualitas isi (content) kebijakan belum terakomodasi. Selain itu Model Grindle menganalisis hanya untuk satu siklus program yang direncanakan (cycling arrangement),belum mengakomodir siklus program yang berulang. Sedangkan dari aspek context of policy adalah institution and regime characteristic mempengaruhi implementasi karena terjadi dualism dalam penanganan berkaitan dengan birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

The aims of this study is to identify the variables that influence the implementation of the Sinabung Eruption post-disaster policy and analyze its implementation using the Grindle model. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster victims, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster-affected individuals, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data is then analyzed on the basis of qualitative research procedures.

The results of this study are that post-disaster policy implementation has been delayed due to ongoing eruptions, relocation and funding and mechanisms. The implementation problem is due to unclear and detailed policy content regarding the start of the recovery process and also the policy content regarding the relocation policy.

The approach to implementing a recovery policy must be seen not as a regular administrative event, but through an unusual approach or a political approach so that there are exceptions to the content of policies from several existing regulations. The analysis uses the concept of Grindle, the factor which has the most influence from the aspect of content of policy is the variable affected interest, the different interests in relocation between the disaster victims, the government and the community. Adequacy of funds and mechanisms that cannot be met by the regional and central government.

In the Grindle model the items relating to the quality of the content have not been accommodated. In addition, the Grindle Model analyzes only for one planned program cycle (cycling arrangement). Not to accommodate the repetitive program cycle. While from the context of policy aspect, institution and regime characteristics influence implementation because there is a dualism in handling related to bureaucracy between the central government and regional governments."

"Disaster Recovery Plan (DRP) adalah rancangan rencana yang fokus kepada sistem informasi untuk melakukan pemulihan target sistem, aplikasi, atau infrastruktur di lokasi alternatif setelah kondisi darurat. Bank XYZ yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dibantu oleh konsultan independen melakukan Current Assessment Recoverability & Resiliency (CARR) tahun pada 2019. Berdasarkan hasil CARR, masih terdapat kesenjangan implementasi DRP Bank XYZ dengan standar leading practice, yaitu belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) untuk komunikasi suara. Pentingya komunikasi suara dibutuhkan untuk membantu hubungan penting antara lokasi pemulihan dan lokasi lain, dimana informasi perlu disampaikan secara tepat waktu, efisien, dan efektif, dengan semua saluran komunikasi yang ada. Oleh karena itu, disusunlah rancangan DRP komunikasi suara menggunakan framework BCI GPG 2018 dan penentuan strategi pemulihan berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies dan action research. Pengumpulan data berdasarkan studi literatur, dokumen internal hasil CARR, dan wawancara stakeholder terkait dengan proses komunikasi suara di Bank XYZ. Dari penelitian ini diperoleh dokumen DRP komunikasi suara yang sesuai dengan kebutuhan Bank XYZ. Tujuan adanya dokumen DRP tersebut, kesenjangan penilaian CARR dapat dipenuhi dan proses pemulihan bencana terkait proses operasional komunikasi suara Bank XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.

---

Disaster Recovery Plan (DRP) is a design plan that focuses on information systems to perform recovery of system targets, applications, or infrastructure in alternative locations after an emergency. Bank XYZ, which is one of the largest banks in Indonesia, assisted by independent consultants conducted a Current Assessment Recoverability &Resiliency (CARR) in 2019. Based on CARR's results, there is still a gap in the implementation of DRP Bank XYZ with leading practice standards, namely not having a Disaster Recovery Plan (DRP) for voice communication. The importance of voice communication is needed to help communicate between recovery sites and other locations, where information needs to be delivered in a timely, efficient, and effective manner, with all existing communication channels. Therefore, voice communication DRP was designed by using BCI GPG 2018 framework and recovery strategy based on NIST SP 800-34 Rev.1 tailored to the needs of the organization. This research is a qualitative study which is included in case studies and action research. Data collection is based on literature studies, internal documents from CARR results, and stakeholder interviews related to the voice communication process at Bank XYZ. From this study, a voice communication DRP document was obtained that was suitable with the needs of Bank XYZ. Benefit of DRP document, CARR's assessment gap can be fulfilled and the disaster recovery process related to the operational process of Bank XYZ's voice communication can run quickly, directed, and precisely so that the impact of the disaster can be minimized."

"Dalam rangka memenuhi regulasi mengenai persiapan dalam menghadapi disaster, Bank X telah melakukan antara lain membangun continental hot site disaster recover y center, menyusun disaster recovery plan dan melakukan uji coba pengaktifa n core banking system di disaster recovery center sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Namun Bank X belum dalam mengimplementasikan disaster recovery plan dan mengaktifkan disaster recovery center jika terjadi disaster di data center. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan bisnis berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di disaster recovery center. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep penyempurnaan rancangan infrastruktur disaster recovery center menggunakan konsep data center consolidation. Konsep data center consolidation merupakan alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur disaster recovery center Bank X dalam mendukung berjalannya disaster recovery plan dengan cara mengkonsolidasikan server, storage dan jaringan komunikasi tanpa mengurangi performansi. Data center consolidation dapat memaksimalkan fungsi perangkat server, storage, dan komunikasi yang telah ada di disaster recovery center sehingga disaster recovery plan dapat berjalan.

---

Fulfilling the regulation about disaster awareness, X Bank build a continental hot site disaster recovery center, make a disaster recovery plan document, and did 5 times test for activating the core banking system in disaster recovery center for 5 years. But until now X Bank still can?t activating disaster recovery center and implementing disaster recovery plan when disaster happen in data center. The main problem is the fulfillment of business requirements for the information dan comunication infrastructure in disaster recovery center was not completed yet. The purpose of the research is giving a new concept using data center consolidation concept. Data center consolidation is an effective and efficient alternatif way for completing the infrastructure of disaster recovery center with consolidating server, storage, and communication without decrease the performance. Data center consolidation can increase usage for the server, storage and network in disaster recovery center for implementing disaster recovery plan."

"Dalam rangka memenuhi regulasi mengenai persiapan dalam menghadapi disaster, Bank X telah melakukan antara lain membangun continental hot site disaster recovery center, menyusun disaster recovery plan dan melakukan uji coba pengaktifan core banking system di disaster recovery center sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Namun Bank X belum dalam mengimplementasikan disaster recovery plan dan mengaktifkan disaster recovery center jika terjadi disaster di data center. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan bisnis berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di disaster recovery center. Tujuan penelitian ini adalah memberikan konsep penyempurnaan rancangan infrastruktur disaster recovery center menggunakan konsep data center consolidation. Konsep data center consolidation merupakan alternatif untuk menyempurnakan infrastruktur disaster recovery center Bank X dalam mendukung berjalannya disaster recovery plan dengan cara meng- konsolidasi kan server, storage dan jaringan komunikasi tanpa meng- mengurangi performansi. Data center consolidation dapat memaksimal kan fungsi perangkat server, storage, dan komunikasi yang telah ada di disaster recovery center sehingga disaster recovery plan dapat berjalan.

---

Fulfilling the regulation about disaster awareness, X Bank build a continental hot site disaster recovery center, make a disaster recovery plan document, and did 5 times test for activating the core banking system in disaster recovery center for 5 years. But until now X Bank still can?t activating disaster recovery center and implementing disaster recovery plan when disaster happen in data center. The main problem is the fulfillment of business requirements for the information and comunication infrastructure in disaster recovery center was not completed yet. The purpose of the research is giving a new concept using data center consolidation concept. Data center consolidation is an effective and efficient alternatif way for completing the infrastructure of disaster recovery center with consolidating server, storage, and communication without decrease the performance. Data center consolidation can increase usage for the server, storage and network in disaster recovery center for implementing disaster recovery plan."

"Natural disasters can be very devastating for the victims, so that the sooner they get back to their daily life and routine the easier for them to overcome the traumatic event of the disasters..."