Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Pengumpulan data dilkakukan dengan pendekatan metode studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, PT yang telah memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang 1 Tahun Nomor 1995. Kedua, PT yang belum memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1995. Apabila kedua jenis PT itu tidak menyesuaikan anggran dasarnya dalam jangka waktu 1(satu) tahun, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonankejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan akibat hukum bagi PT yang belum menyesuaikan anggran dasarnya terhadap pihak ketiga akan berakibat tanggung jawab pribadi masing-masing direksi, dewan komisaris sesuai dengan kesalahan dan kelalaiannya dalam hal kepengurusan. Namun, dalm hal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menyetujui pengalihan saham terhadap pihak ketiga maka masing-masing direksi, dewan kisaris dan pemegang ssaham bertanggung jawab pribadi terhadap pihak ketiga......The writing of this thesis uses a normative legal research method. The type of research used is prescriptive research. Data collection was carried out using a literature study method approach. The results of the study indicate that the legal status of PT whose articles of association have not been adjusted to Law No. 40 of 2007 are divided into 2 (two) types. First, PT that has obtained legal entity status according to Law 1 of 1995. Second, PT that has not obtained legal entity status according to Law Number 1995. If the two types of PT do not adjust their basic budget within 1 (one) period years, it can be dissolved based on the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. Meanwhile, the legal consequences for PTs that have not adjusted their basic budget to third parties will result in the personal responsibility of each director, board of commissioners in accordance with their mistakes and omissions in terms of management. However, in the event that the GMS (General Meeting of Shareholders) approves the transfer of shares to a third party, the respective directors, board of directors and shareholders are personally responsible for the third party.

Abstrak :
Autobiography of movie producer and the first woman to win an academy award for best picture--Julia Phillips.

Abstrak :
"Recent events have turned the spotlight on the issue of corporate accountability -- especially when it comes to protecting shareholder value. In the modern corporation, non-owners commonly manage day-to-day operations, and their decisions have a direct impact on the company's overall value. But what can management do to positively impact share price and protect shareholder investment? A Blueprint for Corporate Governance is unique in that it addresses shareholder value from a managerial perspective. This important book covers all essential corporate governance issues from this angle, providing detailed information and insights on: * Contemporary asset pricing models, and how they can help managers determine optimal returns on shareholder funds * Financial structures and dividend policies designed to advance shareholder interests * Methods for executives, managers and boards of directors to work as one to enhance and increase shareholder value."

Abstrak :
Tesis ini berjudul: Pertanggungjawaban Anggota Direksi BUMN (PT Persero) Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian di dalam Pengambilan Keputusan yang Dapat Berdampak Kerugian Bagi Perseroan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740k/PID/2006). Adapun rumusan masalah tesis ini adalah: (1) Sejauh mana pertanggungjawaban anggota Direksi BUMN (PT Persero) terhadap Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya dan (2) Kapan seorang anggota Direksi BUMN (PT.Persero) dinyatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya yang berdampak kerugian bagi Perseroan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perseroan terbukti dengan dilanggarnya anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan Perseroan. Penilaian terhadap anggota Direksi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada pendekatan yuridis formil dan yuridis materiil. Penilaian secara yuridis formil dilakukan dengan batasan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, dan keputusan Organ Perseroan berupa keputusan Direksi dan RUPS. ...... The title of this thesis is: The Responsibility of The Board of Directors of a State Owned Company (Persero Company) in Compliance with Duty of Care Principle in Relation to The Decision Making Which Will Affecting to The Company (Supreme Court Case Studies 27. 40k/PID/2006)This thesis demonstrates: (1) How far the responsibility of the Board of Directors in regard to the implementation of the manajerial duty that has been conducted, and (2) When a member of the Board of Directors declared not comply with duty of care principle in related to the implementation of the manajerial duty that has been conducted which resulted in loss to the Company. To approach the case, the writter use normative juridical type through documents investigation to collect secondary data. The conclusions of the research are: The Board of Directors did not apply the duty of care principle in managing the Company, which is proven in that the Company articles of association were not complied with assessment of Director?s duty of care principle can be done in simple terms by using the formal and material juridical approach. The formal juridical assessment act in accordance with the Company Law, the State Owned Company Law, the Board of Directors decree, the shareholders general assembly decree.

Abstrak :
Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

---

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study. The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan penerapan acquit et de charge yang ditinjau melalui putusan-putusan pengadilan pada tahun 2007-2020. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif yaitu dengan studi kepustakaan. Acquit at de charge yang diberikan oleh RUPS merupakan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab bagi direksi dan komisaris atas tindakan pengurusan perseroan yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penerapan acquit et de charge dalam putusan pengadilan sebagai berikut: permasalahan terkait pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-udangan dan peraturan turunannya dan permasalahan terkait penerapan prinsip acquit et de charge putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut: ketidakadaan pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya dan tidak adanya pedoman dalam bentuk apapun dari pihak mahkamah agung yang dapat menjadi pegangan bagi para hakim untuk memutus kasus berkaitan dengan acquit et de charge. ......This thesis discusses the problem of the implementation of acquit et de charge which was reviewed through court decision in 2007-2020. The research in this thesis was conducted using normative method, namely literature study. Acquit et de charge which given by the general meeting of shareholders is release and discharge of responsibility given to the board of directors and the board of commissioners for their duty managing the company reported in the annual report. The research found several problem related to the implementation of acquit et de charge which are how the statutary regulation give definition on acquit et de charge, and also to know how the court implement acquit et de charge in cases related to director and company. The research found there is no regulations that give definition for acquit et de charge in specific manner. Also, there is no further explanation provided by the judge in those cases examined in the research

Abstrak :
ABSTRAK Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui profil pimpinan rumah sakit di DKI Jakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dilakukan dengan cara cross sectional di mana analisa data dilakukan secara kuantitatif yang kemudian didukung analisa lebih lanjut secara kualitatif. Penelitian dilakukan pada 17 orang pimpinan rumah sakit di DKI Jakarta, terdiri dari 9 rumah sakit pemerintah (termasuk ABRI) dan 8 rumah sakit swasta. Dari analisa identitas responden didapatkan 15 orang pria (88,82%) dan 2 orang wanita (11,8%), dengan umur rata-rata 50,94 tahun ± 7,6 dan lama rata-rata menjadi direktur adalah 4,14 tahun ± 3,15. Sebelas responden (64,7%) adalah dokter spesialis dan 8 responden (47,05%) telah memiliki latar belakang pendidikan manajemen kendati baru 5 responden (29,41%) yang memiliki pendidikan manajemen rumah sakit. Tiga belas orang responden (76,5%) telah mempunyai pengalaman pekerjaan baik fungsional, struktural maupun anggota direksi sebelum diangkat menjadi pimpinan kali ini, dan 35,3% responden berasal dari rumah sakit yang sama dengan rumah sakit yang kini dipimpinnya. Sebelas orang responden (64,7%) menapunyai gradasi sedang dan agak kurang dalam orientasi kepemimpinan yang cenderung ke arah customer dan 8 responden (47,05%) tergolong dalam gradasi sedang dan agak kurang dalam orientasi kepemimpinan ke arah pengharapan standar tinggi. Sementara itu, 8 responden (47,1%) ternyata sangat berorieritasi memberdayakan karyawannya dan 14 responden (82,35%) tergolong dalam gradasi sedang dan agak kurang pada penilaian orientasi kepemimpinan ke arah eksperimental. Mereka yang dengan pengalaman sebagai pejabat struktural dan atau anggota direksi mempunyai orientasi yang lebih ke customer, demikian juga dengan pimpinan rumah sakit swasta. Seluruh responden merasa perlu untuk selalu mendapat masukan tentang apa yang terjadi di rumah sakitnya, 11 responden (64,7%) scat ini telah memiliki dokumen tertulis untuk mengukur kepuasan pasien dan 6 (35,29%) responden yang lainnya akan segera membuatnya._ Enam responden (35,29%) merasa bahwa kendati sumber daya terbatas prestasi kerja yang excellence masih mungkin dapat dicapai dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi. Semua responden merasa senang jika bawahan dapat memecahkan masalah sendiri dan bekerja sendiri secara baik pula, kendati hanya 8 responden (47,65%) yang sepenuhnya setuju bawahannya melakukan tindakan kreatif tidak memenuhi aturan untuk kepuasan pelanggan. Enam belas responden (94,11%) merasa exited dengan pekerjaannya dan sejumlah sama juga sering melakukan hal yang baru dalam pekerjaannya. Diajukan saran untuk mengintervensi orientasi kepemimpinan para responden agar lebih mengarah ke customer, serta menggunakannya indikator kepuasan konsumen sebagai kriteria keberhasilan tugas. Juga disarankan agar dilakukan penelitian lebih mendalam tentang hubungan profil pimpinan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya yang akan membantu dalam penentuan kriteria pimpinan rumah sakit secara lebih baik. Daftar pustaka: 60 buah (1983-1998)

---

ABSTRACT The Profiles of Hospital Directors in JakartaA survey was conducted to get information on the profiles of hospital directors in Jakarta. This is a cross sectional descriptive-analytic survey, in which the data was analyzed quantitatively and qualitatively. The Survey was done to 17 hospital directors in Jakarta, consist of 9 government and 8 private hospitals. There were 15 male (88.82%) and 2 female (11.8%), mean of age was 50.93 years with s.d 7.6 years. Eleven participants (64.7%) of this survey were specialists, 8 of them (47.05%) have a management education background, and only 5 among them (76.5%) who has a degree in hospital administration. Thirteen participants (76.5%) had an experience working as a functional as well as administrative staff within hospital, including member board of director, and 35.3% of participant were working in the same hospital before they were promoted as a director in that particular hospital. In terms of customer orientation dimension of leadership, I I participants (64.7%) were in a categories of middle and middle-low scales. In terms of orientation to high standard dimension, 8 participants (47_05%) were also in a category of middle and middle-low scales. Meanwhile, 8 participants (47.05%) were highly oriented to empowered their employees and 14 participants (82.35%) were in a category of middle and middle-low in their orientation to experimental dimension of leadership. Those who have experience working as an administrative staff and/or board of director, and those who were working in private hospitals were more oriented to customer than provider. Eleven participants (643%) have standard written patient satisfaction document/questionnaire in their hospitals. Six participants (35.24%) felt that their hospital could achieves excellence status even though there were a lack of resources, by improving motivation and creativity among employees. All participants allowed their staff to solve their own problem, even though only 8 participants (47.65%) will allow their staff to perform creative activities which do not follow the rule to satisfied customers. Sixteen participants (94.11%) feel exited in their job. This study recommends that government or other responsible bodies should encourage hospital directors to be more oriented to their customers and use customer satisfaction as one of a performance appraisal index for a director. It is also proposed that further survey should be conducted to elaborate the profile of hospital directors and other related factors. Bibliography : 60 (1983 -1998)

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan. ......The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept. The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss

Abstrak :
This book argues for a correct balance between risk and reward and for Directors remuneration to be equitable to all parties and stakeholders. By examining the current theories, practices and regulations and explaining them in detail it provides a state of the art overview of one of the key corporate governance issues of our time.