Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko. ......QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment systems already used and implemented by the various Payment System Providers (PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG 21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI 19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018 regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia? 2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the payment system has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved in the implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk management measures and regulations are still required for a standardized payment system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have stronger and clearer approach and measures to risk management.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam mengimplementasikan Supervisory Technology (Suptech) antara lain masalah teknikal, kualitas data, risiko operasional, internal support dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi Suptech di Bank Indonesia (BI) dalam rangka memantau pemenuhan permodalan sistem pembayaran. Saat ini penelitian tentang kesiapan implementasi Suptech khususnya dalam memantau permodalan sistem pembayaran masih sangat terbatas. Hal ini antara lain karena ketentuan permodalan sistem pembayaran baru efektif diimplementasikan pada Juli 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Objek penelitian yaitu BI sebagai regulator yang melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran. Hasil penelitian menunjukan kesiapan BI untuk implementasi Suptech dalam memantau permodalan sistem pembayaran telah berjalan sesuai harapan berdasarkan penilaian kesiapan organisasi, kesiapan sumber daya, kesiapan sistem informasi dan kesiapan budaya. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah terkait kesiapan sistem informasi dalam rangka pengumpulan data karena umumnya industri sistem pembayaran masih tergolong “baru” dan sebagian pemainnya merupakan non-bank yang berbeda ukuran dan kompeleksitas-nya sehingga membutuhkan waktu bagi industri untuk melakukan pelaporan. Kedepannya, regulator dapat memanfaatkan pelaporan Suptech untuk analisis prediktif dalam rangka memprediksi permodalan yang harus dipenuhi oleh industri sistem pembayaran bilamana industri mengalami peningkatan transaksi maupun mengalami kerugian. ......This research is motivated by the challenges faced by regulators in implementing Suptech including technical problems, data quality, operational risk, internal support and limited resources. This research aims to analize the readiness of Suptech implementation in Bank Indonesia to monitor compliance with the capital adequacy rules for payment system. Currently, there are still not many research has been conducted to evaluate the readiness of Suptech implementation especially to monitor the capital requirement of payment system. This is because the capital adequacy rule for payment system is only effectively implemented on July 2023. This research is qualitative research using case studies. The object of this research is Bank Indonesia as a regulator conducting supervision to the payment system. From the research, it is concluded that the readiness of the said suptech implementation is already as per expectation based on organization readiness, resources readiness, information system readiness and cultural readiness. One area that needs more attention is information system readiness, especially for data collection. This is because the payment system industry is relatively new and many of its non-bank players have different sizes and complexity which need time to prepare reporting. In the future, regulators can utilize reporting for predictive analytics in order to predict capital requirements that need to be fulfilled by payment system industry when the industry experiences an increase in transactions or losses. 

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana adopsi sistem pembayaran digital dan transaksi elektronik di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang digunakan dalam metode TAM yakni kegunaan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menggunakan faktor tambahan seperti pengaruh sosial, literasi finansial, keamanan dan privasi; dan dukungan pemerintah untuk melihat sejauh mana layanan pembayaran digital diadopsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 dengan SEM-PLS sebagai metodologi penelitiannya dan responden sebanyak 267 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kegunaan dan kemudahan menjadi pendorong intensi masyarakat dalam mengadopsi layanan pembayaran digital. Dukungan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam adopsi layanan pembayaran digital khususya dalam membuat regulasi terkait ekosistem layanan pembayaran digital. Faktor lainnya seperti pengaruh sosial, literasi finansial, dan keamanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap adopsi layanan pembayaran digital dalam penelitian ini. Uji tren pembayaran digital dengan menggunakan data sekunder menunjukkan adanya tren positif penggunaan layanan pembayaran digital selama lima tahun terakhir. ......This research aims to see how far the adoption of digital payment systems and electronic financial transactions in Indonesia is based on the factors used in the theory acceptance model (TAM) method, such as perceived usefulness and perceived ease of use. Several factors, such as social influences, financial literacy, security and privacy, and government support, are added to the effects of the intention to adopt digital payments, especially after the COVID- 19 pandemic. Data processes with SmartPLS 3 and uses SEM-PLS method to see that all of the factors are supported to adopt digital payment systems in Indonesia. Result show that perceived usefulness and ease of use are the factors that drive the intention to adopt digital payment systems. Besides that, government support drives intention to adopt digital payment system by regulations to develop digital payment ecosystems. Others such as social influences, financial literacy, and security-privacy aren’t influenced on intention to adopt digital payment systems in Indonesia.

Abstrak :
Pesatnya perkembangan teknologi mengubah gaya hidup konsumen, termasuk cara mereka berbelanja dan bertransaksi. Layanan e-wallet dan e-commerce saling bersaing untuk memberikan promo dan keuntungan lainnya untuk menarik pengguna baru. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berusaha beradaptasi dengan pembayaran digital. Quick Response Code Indonesia (QRIS) diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019 untuk mewujudkan cashless society di tanah air. Sejak pandemi terjadi pada tahun 2020, perkembangan e-wallet dan e- commerce menjadi sangat cepat. Konsumen yang tidak ingin berinteraksi dengan manusia lain lebih memilih berbelanja secara online. Selain itu, e-wallet adalah salah satu metode pembayaran yang paling banyak digunakan di aplikasi e-commerce karena promosi dan kemudahan yang diberikannya. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari pengaruh penggunaan e-wallet dalam e-commerce terhadap perilaku konsumen. Secara khusus, penulis fokus pada perilaku konsumen Gen Z di Indonesia. Penelitian ini berhasil memperoleh 190 responden dari Gen Z. Perangkat lunak pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan norma subjektif mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan e-wallet dalam e-commerce. ......The rapid development in technology is transforming consumer’s lifestyle, including the way they shop and make transactions. E-wallet and e-commerce services compete with each other to provide promos and other benefits to obtain new users. Countries across the globe, including Indonesia, have been trying to adapt to digital payments. Quick Response Code Indonesia (QRIS) was introduced in Indonesia back in 2019 to create a cashless society in Indonesia. Since the pandemic occurred in 2020, the development of e-wallet and e-commerce became rapidly fast. Consumers who do not want to interact with other humans prefer to shop online. Moreover, e-wallet is one of the most used payment methods in e- commerce apps due to the promotions and convenience provided. In this study, the author studied the effect of e-wallet usage in e-commerce on consumer behavior. Specifically, the author focused on Gen Z consumer behavior in Indonesia. This research successfully obtained 190 respondents of Gen Z. Data processing software used for this research is IBM SPSS. From the results of this study, it was found that Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Subjective Norm affect consumer's Intention to Use on the use of e-wallet in e- commerce.