Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan media sosial telah banyak diterapkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta melakukan interaksi dengan publik sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting bagi tercapainya keberhasilan atas setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat posisi DJP berada pada posisi rentan mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Tesis ini secara umum dilakukan untuk melihat asosiasi antara dua faktor utama dalam komunikasi dialogis yang terdiri dari orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap kepercayaan publik pada DJP dalam situasi krisis, yang diukur melalui skala pengukuran dalam konsep organization public dialogic communication (OPDC), pada akun media sosial resmi DJP di Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Selain itu, tesis ini juga menguji pengukuran OPDC untuk melihat asosiasi antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap reputasi DJP yang dipersepsikan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei daring terhadap 260 pengikut (followers) akun resmi media sosial DJP. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat asosiasi positif signifikan antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dengan reputasi dan kepercayaan publik pada DJP. Penelitian juga menemukan bahwa reputasi DJP yang dipersepsikan publik memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP. Selain itu, Orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan juga memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP melalui mediasi reputasi DJP yang dipersepsikan publik.

---

The government has widely used social media to disseminate information and interact with the public in an effort to gain public trust. Public trust in the government is important for achieving success in every work program carried out by the government. Several corruption cases involving employees within the Directorate General of Taxes (DJP) have put the DJP's position in a vulnerable position, causing a decline in public trust. This study is generally carried out to look at the relationship between two main factors in dialogical communication, which consist of the orientation of mutuality and the climate of openness towards public trust in DJP in crises, which is measured through a measurement scale in the concept of organizational public dialogic communication (OPDC), in DJP's official social media acccounts from Twitter, Instagram, Facebook and Tiktok. This study also tests the OPDC measurement to see the relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on DJP's reputation. This study is quantitative research conducted through an online survey of 260 followers of DJP's official social media accounts. The study found that there is a significant positive relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on reputation and public trust in DJP. This study also found that DJP's reputation has a significant positive relationship to public trust in DJP. In addition, the orientation of mutuality and the climate of openness have a significant positive relationship with public trust in DJP through the mediation of DJP's reputation."

"Dialog dipertimbangkan sebagai cara paling etis dalam praktik public relations. Sama halnya dengan public relations pemerintah, dialog seharusnya mendapatkan tempat utama dalam melakukan komunikasi dengan publik. Potensi media terutama media sosial untuk terlibat dalam dialog sebagian besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Media sosial meyediakan saluran komunikasi dua arah sehingga public relations, khususnya pemerintah dapat membangun hubungan dialogis dengan para pemangku kepentingan atau publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk komunikasi dialogis public relations pemerintah di media sosial, khususnya twitter. Penelitian ini hanya berfokus pada sisi formal dialog dan bukan pada isinya. Dalam rangka untuk melihat ada atau tidaknya komunikasi dialogis, dua media sosial twitter kementerian komunikasi dan informatika akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Sejumlah sampel tweet akan dianalisis menggunakan prinsipprinsip dialogis di media sosial dan karakteristik pesan Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media sosial Twitter Kementerian Kominfo tidak termasuk kedalam kelompok dialogis. Dengan demikian, media sosial tidak digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan dialogis antara organisasi dengan publik atau stakeholdernya.

---

Dialogue is considered as the most ethical way in the practice of public relations. Similarly with the government's public relations, dialogue should have a major place in their communication with the public. Especially social media potential for engaging in dialogue mostly not exploited to its full potensial. Social media providing two-way communication so that the government public relations can build dialogic relatinship with theirs stakeholders or public. This study aimed to explain the form of the government public relations dialogical communication in social media, especially in Twitter.

This study focuses only on the formal side of the dialogue, not the content of dialogue itself. In order to see whether or not the dialogical communication, two social media Twitter ministry of communications and information technology will be analyzed using content analysis method. Sample tweet will be analyzed using the principles of dialogue in social media and Twitter message characteristics. The results showed that both social media Twitter Ministry of Communications is not included in the dialogic group. Therefore, social media is not used to build a dialogical relationship between the organization and the public or stakeholders."

"Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat adalah melalui pemanfaatan media sosial untuk berkomunikasi secara langsung dengan publiknya. Dalam negara yang demokratis, kepercayaan publik pada pemerintah menjadi hal penting yang dibutuhkan sebagai modal yang memungkinkan keberhasilkan kerja lembaga pemerintah. Tesis ini membahas mengenai pengaruh dari faktor orientasi mutualitas dan faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan pemerintah melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah. Pengukuran pengaruh komunikasi dialogis dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran untuk konsep organization-public dialogic communication (OPDC) yang telah diadaptasi untuk penggunaan di media sosial, sedangkan kepercayaan pada pemerintah diukur menggunakan konsep kompetensi, kebajikan, dan kejujuran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang dilakukan melalui survei online terhadap 350 follower media sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari faktor orientasi mutualitas dan faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah, dan bahwa faktor iklim keterbukaan lebih mempengaruhi kepercayaan pada pemerintah dibandingkan dengan faktor orientasi mutualitas.

---

One of the efforts made by the government to gain the trust of the public is through the use of social media to communicate directly with the public. In a democratic country, public trust in government is an important thing needed as capital that enables the successful work of government institutions. This thesis discusses the influence of the mutuality orientation factor and the climate factor of openness in the government's dialogic communication through social media on trust in the government. Measurement of the influence of dialogic communication is carried out using a measurement scale for the concept of organization-public dialogic communication (OPDC) which has been adapted for use in social media, while trust in the government is measured using the concepts of competence, benevolence and honesty. This research is an explanatory quantitative research conducted through an online survey of 350 social media followers of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The results of the study show that there is a significant influence of the orientation of mutuality factor and the climate of openness factor in dialogic communication through social media on trust in the government, and that the climate of openness factor influences trust in the government more than the orientation of mutuality factor."