Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"ABSTRAKTesis ini membahas sengketa tanah di Jakarta Barat antara ahli waris dari pemilik tanah dengan developer. Ahli waris menggugat kepemilikan developer atas sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4067/Kedoya karena ahli waris membantah telah mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Sedangkan developer mendapat hak atas tanah tersebut dari pihak lain berdasarkan akta jual beli yang terjadi tahun 1974. Proses peradilan terjadi dari Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali. Akan tetapi Hakim dalam pertimbangannya lebih melihat kepada hasil laboratorium krim Dit.Seres MABES POLRI yang menyatakan bahwa cap jempol pada akta jual beli tahun 1974 adalah tidak sesuai dengan cap jempol asli pembanding, seharusnya hal yang perlu diteliti kebenarannya yaitu surat keterangan waris yang mendasari dibuatnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk menganalisa kebenaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan developer dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat dari batalnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Developer yang telah kalah pada peninjauan kembali tidak dapat melakukan upaya hukum, namun untuk dapat mempertahankan hak atas objek sengketa, dapat melakukan negosiasi terhadap ahli waris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to review land dispute in West Jakarta between heirs of the land owner and developer. The heirs sued the developer regarding the ownership of certificate Hak Guna Bangunan number 4067/Kedoya. The heirs denied that they have transferred the ownership of land to other parties. On the other hand, developer got the land ownership from another party based on the deed of sale in 1974. The judicial process was conducted from District Court down to Judicial Review in Supreme Court. When the judge in the court reviewed the result of Laboratory of Dit.Serse MABES POLRI, they found out that their thumbprint on the deed of sale in 1974 was not same with the original thumbprint of the heirs. Therefore, an investigation is necessary to be conducted to identify which names in the inheritance letter that were used create the deed of sale number 0025/1974 and the deed of sale number 0026/1974. This thesis is using method of literature research with legal materials premiere and secondary legal materials. It is aiming to analyze the truth oftransferred the land right from the land owner to developer and to find a solution to solve the dispute which was caused by two deeds of sale. Developer who has lost in Judicial Review will not be able to do any legal actions, but will have to retain the rights of land by negotiating it with the heirs."

"ABSTRAKBanyak negara telah mengimplementasikan BIM dalam memajukan sektor indusri kontruksi. BIM merupakan generasi baru dari CAD yang mempermudah proses kontruksi dan terbukti dinegara maju BIM mampu meningkatkan produktivitas dan nilai dari proyek kontruksi. Namun di Indonesia masih sangat sedikit pengguna BIM, sehingga perusahaan harus mempersiapkan strategi untuk implementasi BIM.Dalam penelitian dilihat dari sudut pandang developer telah dilakukan identifikasi mengenai kendala dan strategi yang telah di terapkan dalam proses implementasi BIM oleh salah satu developer di Indonesia dengan cara penyebaran kuisioner terbuka dan wawancara mendalam. Kemudian hasil dari identifikasi tersebut dikembangkan kembali dengan studi literature yang hasilnya digunakan untuk membuat urutan strategi implementasi BIM dibantu dengan instrument kuisioner tertutup. Hasil dari pembuatan urutan tersebut di olah kembali menjadi skema implementasi BIM yang bertujuan untuk menjadi acuan oleh developer di Indonesia dalam implementasi BIM.

---

ABSTRACT

Many countries have had BIM implementation in construction industry. BIM is new generation of CAD that simplify the process and has proven in developed countries BIM is able to increase productivity and value of construction projects. Howeer in Indonesia BIM user is very rare. Some company has to prepare the strategy for BIM implementation.

This research has looked by the perspective of developer, researcher identified the strategis to resolve constraint that have been applied in implementation processes of BIM by one of developer in Indonesia. Then the result of identification are developed and be adapted with study literature and the result would use as a input to create sequence of process aided by questionnaire. The sequence of process that have created by the researcher , will use to develope the scheme of BIM implementation that aim to be a reference for developers in Indonesia as guidance to implement BIM."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"Dewasa ini perkreditan adalah merupakan faktor terpenting dalam seseorang mengembangkan usahanya. Seseorang yang ingin mengembangkan usahanya tetapi ia tidak mempunyai cukup modal padahal usahanya itu mempunyai prospek yang cerah (layak), maka ia tidak perlu berkecil hati karena ia dapat meminta kredit dari Bank. Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini, banyak sekali sektor-sektor pembangunan yang perlu dikembangkan dan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Bank Indonesia cepat tanggap mengenai hal itu dengan mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan dalam bidang perkreditan. Salah satu sektor/bidang pembangunan yang tidak luput dari perhatian Pemerintah adalah sektor/bidang Industri Konstruksi. Industri Konstruksi ini merupakan industri dalam bidang pembangunan fisik, yaknl dapat menghasilkan bangunan pergedungan, bangunan sipil dan bangunan instalasi. Pembangunan perumahan, jembatan, perkantoran, jalan , dan lain sebagainya yang bersifat pembangunan fisik tersebut tidak akan tercapai/terwujud, apabila tidak ditunjang oleh dana yang cukup, karena pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Tentu, dalam hal ini si pelaksana pembangunan Kontraktor/Developer tidak mungkin dapat menyediakan seluruh biaya pembangunan tersebut dari dana yang tersedia, padahal pembangunan itu harus segera selesai dan segera dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, jalan. tengah yang diambil oleh Kontraktor/Developer adalah meminta kredit dari Bank. Kredit yang disediakan Bank untuk Kontraktor/Developer tersebut, dinamakan Kredit Konstruksi. Dalam Kredit Konstruksi ini, segi hukumnya yang paling menonjol adalah adanya pihak lain, yang tidak termasuk pihak dalam perjanjian kreditnya, melunasi/membayarkan kredit yang dipinjam oleh Kontraktor/Developer. Pihak lain ini adalah pihak pemberi pekerjaan/Bouwheer yang mempunyai ikatan/hubungan hukum dengan Kontraktor/Developer tersebut. Pembayaran oleh pihak Bouwheer untuk melunasi kredit yang dipinjam Kontraktror/Developer itu dalam hukum perjanjian dapat disamakan dengan berakhirnya perjanjian dengan cara kompensasi (perjumpaan utang). Masalah lain yang menarik untuk dibahas adalah masalah jaminan dalam kredit konstruksi, bagaimana upaya penyelesaian, yang ditempuh bila terdapat Kredit Konstruksi yang macet. Sedangkan dari segi manajemen perbankan adalah mencaritahu bagaimana prosedur permohonan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank untuk mendapatkan Kredit Konstruksi."

"Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang legalitas biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengakibatkan pembebanan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yang sebenarnya tidak sah. Tujuan dari tesis ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen, untuk lebih berhati-hati dan cermat sebelum memutuskan untuk membeli apartemen. Hukum yang mengatur masalah ini adalah Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Rumah Susun No 20 Tahun 2011, dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia. Tesis ini menganalisa bahwa sebagai pelaku usaha, penjual apartemen harus tepat dan yakin tentang total biaya dalam penjualan apartemen. Biaya tambahan tidak dapat dikenakan kepada konsumen, karena itu bukan kewajiban bagi konsumen untuk membayar biaya tambahan. Konsumen seharusnya hanya membayar untuk apa yang telah disepakati di perjanjian awal, tidak lebih. Tesis ini menyarankan bahwa konsumen harus berhati-hati dan mereka harus selalu bertanya tentang segala hal. Tesis ini akan membahas lebih lanjut tentang pengamatan hukum mengenai biaya tambahan akibat dari Peraturan Gubernur yang dikenakan oleh pelaku usaha bagi konsumen mereka di bisnis apartemen.

---

The focus of this thesis is to discuss about the legality of the additional charges imposed by the business actors to the consumers, because of the governor regulations. The governor regulations resulted in the encumbrance of additional charges by the business actors to the consumers, which is actually not legal.

The purpose of this thesis is to attempt to raise the awareness of the consumers, to be more careful and thorough before deciding to buy the apartments. The law governing this issue is the Indonesian Consumers? Protection Law No. 8 Year 1999, Indonesian Flats Law No. 20 Year 2011, and the Indonesian Civil Code.

The thesis analyzes that as a business actor, the seller of the apartments should be precise and sure about the total selling cost of the apartments. The additional charges should not be imposed to the consumers, because it is not the obligations for the consumers to pay for the additional charges. The consumers should only pay for what have been agreed in the first place, not more.

The thesis suggests that the consumers should be very careful and they should always ask for everything. This thesis will discuss further about the legal observation regarding the additional charges due to the governor regulations imposed by the business actors for their consumers in the apartment businesses."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Implementasi BIM pada tahap perancangan desain konstruksi pada Developer. Penggunaan BIM ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan konstruksi dan meminimalisir kesalahan pada tahap konstruksi serta agar perencanaan proyek lebih efisien lagi. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang Developer pada proyek yang mengimplementasikan BIM dan proyek yang tidak mengimplementasikan BIM dengan cara wawancara mendalam. Setelah dilakukan penelitian; didapatkan bahwa banyak sekali perbedaan pada proses perancangan desain dimulai dari tahap pre-design, schematic design dan design development.

---

ABSTRACTThis Skripsi discusses the implementation of BIM in the design stage to the construction design Developer. The use of BIM is expected to facilitate construction and minimize errors during the construction phase as well as in order to more efficient project planning. This study from the standpoint of Developer on projects that implement BIM and BIM projects that are not implemented by way of in-depth interviews. After doing research; found that many differences in the design process starting from the design stage of pre-design, schematic design and design development."