Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The book approaches this problem indirectly, through the conceptual lens offered by constitutional developments relating to the adoption of normative limitations on the delegation of law-making authority. Three analytical strands (constitutional theory, constitutional history, and contemporary constitutional and administrative law) run through the argument. They merge into a broader account of the conceptual ramifications, the phenomenon, and the constitutional treatment of delegation in a number of paradigmatic legal systems. As it is argued, the development and failure of constitutional rules imposing limits on legislative delegation reveal the conditions for the possibility of classical limited government and, conversely, the erosion of normativity in contemporary constitutionalism.

Abstrak :
ABSTRAK Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan negara kesejahteraan. Tesis ini membahas urgensi dari batas waktu penyusunan peraturan delegasi undang-undang. Motode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis menganalisis sumber kepustakaan dengan fakta yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil wawancara. Tolak ukur pada tesis kali ini ialah pada peraturan delegasi undang-undang pada perlindungan anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dimana negara wajib memberikan perlindungan. Pada proses penyusunan peraturan delegasi terkait dengan perlindungan anak banyak yang tertunda atau membutuhkan waktu yang lama. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dampak yang tidak efektif pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengingat Teori Efektifitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum maka diperlukan batas waktu dalam penyusunan peraturan delegasi undang-undang.

---

ABSTRACT Legislation is one means to achieve legal certainty. The implement the law which has the characteristic of regulating general terms, will need the formulation of delegation rules. The drafting of delegation rules will be conducted by the legislative authority in the executive branch. The legislative authority is granted by the state to its executive body to support its duty in order to attain the welfare state. This thesis discusses the urgency of the time limitation in the formulation of delegation rules. The research method used is qualitative method, by which, the writer analyze multiple sources of bibliographies along with updated facts collected from data and interviews. The benchmark used for this thesis is the delegation rules on the Law on Child Protection. It is implied by the law that children are regarded as the next generation of the nation where the state is obliged to provide protection. In the process of formulating the delegation rules related to Law on Child Protection, there has been many pending that often requires a significant number of time. The formulation of delegation rules is not regulated in Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations has resulted ineffective impact on the drafting of legislation. In conclusion, in regard to the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Legal Certainty, the time limitation in formulating delegation rules is more likely to be implemented. Keywords The Limitation, Formulation of Delegation Rules Act, Effect of Law on Child Protection.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACT
This thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes.

Abstrak :
Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat. ......The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini merupakan karya tulis hasil penelitian Sejarah Diplomasi mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi materi penelitian adalah peristiwa perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1946-1947. Delegasi Belanda terdiri dari Prof.Ir.W.Sehermerhorn, F.de Boer dan M.TM.van Poll. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirto Prodjo dan dr A.K.Gani. Perundingan ini khususnya yang berlangsung di Linggajati Kuningan Jawa Barat., yang kemudian berhasil menemukan dokumen persetujuan yang diparaf pada 15 November 1946 dan ditanda tangani pada 25 Maret 1947 amatlah penting. Karena merupakan tonggak awal persetujuan dalam rangka proses dekolonisasi di Indonesia. Jalannya perundingan tidaklah mulus karena perbedaan sudut pandang Indonesia dan Belanda soal Negara Indonesia Serikat dan rencana kerja sama Indonesia-Belanda pasca dekolonisasi, khususnya yang menyangkut UNI Indonesia-Belanda serta perwakilan RI di luar negeri pada periode masa peralihan. Meskipun pihak Inggris yang bertindak sebagai penengah telah berusaha sejauh mungkin agar perundingan sukses, kedua delegasi yang berunding, mengalami hambatan pada beberapa pasal-pasal tertentu. Akhirnya atas campur tangan, kebijakan dan keputusan yang diambil Soekarno-Hatta lah perundingan bisa selesai. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan hal tersebut dengan berbagai alasannya.

---

ABSTRACT
This dissertation is a documentation of research about diplomacy history by a doctoral degree student in history study program, in the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia. The main issue of the research was th event of an agreement between Indonesia and Netherland in Indonesia which happened in the 1946-1947. Indonesian delegation consisted of Premier Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirtoprodjo and dr A.K.Ga.ni. And Dutch delegation consisted of Prof.Ir W.Schermerhorn, F.de Boer and M.TM.van Poll. This negotiation especially the one at Linggajati Kuningan West Java, which was succeed, produced an agreement document which initialed at November 15?h 1946 and signed at March 2501 1947. This event is very important because it was the beginning of an agreement in the process of the decolonization in Indonesia. That negotiation was not running so smooth because there was different points of view between Indonesia and Netherlands about the Issue of United Indonesian Republic and about the cooperation plan between Indonesia and Netherland after the decolonization, especially about the UNI Indonesia-Netherland and about the Indonesia Republic international representative, at the transition periode. Althouyn the British as a mediator already try to help to make it a success, both of delegacies found obstacles at some sections of the agreement document. Finally Soekarno-Hatta made an important role in helping them out by making good decisions and policy. This research was intended to prove the importance of that role and to find the evidence about that theory.

Abstrak :
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk membeuat Peraturan BPK. Peraturan tersebut diakui keberadaannya bahkan sebelum kewenangan pembentukannya ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan utama. Pertama, akan dijelaskan dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan BPK. Kedua, akan dijelaskan ada atau tidaknya kewenangan legislasi dalam BPK. Ketiga, akan dijelaskan kedudukan Peraturan BPK, apakah merupakan produk peraturan perundang-undangan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. ......The amendment of constitution of Republic of Indonesia Year 1945 has strengthen the position of BPK as an independent Audit Board. The independence of BPK has been realized with the enactment of Act Number 15 Year 2006 concerning Audit Board which replaced Act Number 5 Year 1973. Act Number 5 Year 2006 give the authority to Audit Board to make a regulation. The regulation is acknowledged by Act Number 10 Year 2004 even before the authority to make such regulation is given. This study will probe three main subjects. First, it will explain the legal basis for the authority of the establishment of Peraturan BPK. Second, it will explain the presence or absence of the legislation power in BPK. Third, it will explain the legal status of Peraturan BPK, whether it is counted as regulation or not. The method used in this study is juridical normative which is based on secondary data and presented descriptively and analytically.