Hasil Pencarian

Ditemukan 101361 dokumen yang sesuai dengan query

Pasaribu, Oktoria, author

Pelaksanaan tindakan administrasi oleh pejabat pemerintahan yang berakibat pada hukum lainnya = The implementation of administrative actions by government officials that impact other laws

ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Engkus Rachmawan, author

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan usaha simpan pinjam di sebuah koperasi serba usaha (studi kasus pada koperasi guru dan karyawan madania) = Implementation of judicial review against business credit in a multipurpose cooperative enterprises a (case study on teachers and employees cooperative madania )

[ABSTRAK
Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun...

2013

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rina Novita, author

Tata pemerintahan kota yang baik studi kasus mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di Kota Bekasi

Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T11440

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochamad Taufik Riyadi, author

Peninjauan ulang kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik = Review on house of representative's DPR authority in the selection of public officials

[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD 1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR, yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu pengangkatan pejabat publik...

2015

T43058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Scholastica Gerintya Saraswati, author

Kritik sosial terhadap pejabat publik: studi semiotika pada meme = Social critics on public officials: semiotic studies on meme

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadap pejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotika Roland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik, mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasan diperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa...

2016

S65225

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anis Fitriani, author

Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/PID/2013 = Legal protection on implementation of position of notary analysis of supreme court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K/PID/2013

Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49410

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library