Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan (1) mencari prototipe intonasi kalimat deklaratif dan interogatif berpola SVO, (2) mencari ambang kontras akustik intonasi kalimat deklaratif dan interogatif, dan (3) mengkaji sejauh mana variasi pola intonasi kalimat deklaratif dan interogatif berterima sebagai tuturan yang baik atau wajar. Di konstituen subjek prototipe intonasi kalimat deklaratif diawali oleh alir nada turun landai kemudian diakhiri oleh alir nada naik. Kontur di konstituen verba ditandai oleh alir nada turun di seluruh konstituen. Kontur di konstituen objek diawali oleh alir nada naik-turun kemudian diakhiri oleh naik-datar. Prototipe intonasi kalimat interogatif di konstituen subjek dikarakterisasi oleh alir nada naik landai-naik-datar. Kontur di konstituen verba ditandai oleh alir nada turun di seluruh konstituen. Kontur di konstituen objek diawali oleh alir nada turun kemudian diakhiri oleh alir nada naik-datar. Ambang kontras deklaratifinterogatif terjadi ketika rentang alir nada akhir kontur (P3 dan P4) sebesar 14,63st hingga 16,63st. Ambang kontras interogatif-deklaratif terjadi ketika rentang alir nada akhir kontur (P2 dan P3) sebesar 7,27st hingga 9,27st. Pola intonasi kalimat deklaratif yang diakhiri oleh alir nada naik, datar dan turun berterima sebagai tuturan yang wajar. Pola intonasi kalimat interogatif yang berterima wajar adalah tuturan dengan alir nada akhir naik. Intonasi kalimat deklaratif dan interogatif yang diakhiri oleh alir nada naik di akhir konstituen subjek berterima sebagai tuturan yang wajar, sedangkan alir nada datar atau cenderung datar kurang berterima sebagai tuturan yang wajar. ......The research intends (1) to look for intonation prototype of declarative and interrogative sentence with the pattern SVO, (2) to look for contrastive acoustic threshold of intonation between declarative and interrogative sentence, and (3) to study intonation variations of declarative and interrogative as a normal speech. Intonation prototype of declarative at subject constituent started by gradual fall pitch movement and closed by rise pitch movement. Verb constituent characterized by fall pitch movement. Object constituent characterized by rise-fall pitch movement and ended by rise-level pitch movement. Intonation prototype of interrogative begins with gradual rise-rise-level pitch movement. Verb constituent characterized by fall pitch movement. Object constituent characterized by riselevel pitch movement. Contrastive acoustic threshold of declarative-interogative occurs when the pitch range (P3 dan P4) of the final pitch movement is 14,63st until16,63st. Contrastive acoustic threshold of interogative-declarative occurs when the pitch range (P2 and P3) of the final pitch movement is 7,27st until 9,27st. Declarative intonation pattern which is ended by rise, level, and fall is acceptable as normal speech. Interrogative intonation pattern of normal speech is ended by rise pitch movement. Declarative and interrogative intonation which ended by rise pitch movement at the end of subject constituent is acceptable as normal speech. However, level or close to level pitch movement is less acceptable as normal speech.

Abstrak :
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang definisi dari hak cipta yang diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini tidak tercantum definisi yang pasti tentang prinsip deklaratif tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum karena akan sulit untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hak cipta. Tidak adanya penjelasan mengenai prinsip deklaratif secara pasti menimbulkan miskonsepsi terhadap seorang pencipta memerlukan suatu tindakan terntentu untuk melindungi ciptaannya yaitu pencatatan ciptaan. Sehingga, tidak terjamin kepastian hukum antara prinsip deklaratif dengan pencatatan ciptaan. Pesatnya perkembangan industri musik saat ini juga akan berdampak pada kegusaran pencipta suatu karya dalam hal ini pencipta musik dan/atau lagu. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, maka akan dijabarkan mengenai makna deklaratif dalam undang-undang hak cipta pada karya musik dan/atau lagu serta menganalisis kepastian hukum antara prinsip deklaratif dan pencatatan. Hasil dari penelitian ini yakni makna prinsip deklaratif dalam undang-undang hak cipta adalah pernah dinyatakannya suatu ciptaan ke hadapan publik. Jaminan kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif yakni dengan adanya sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar hak cipta. Sebaiknya, untuk membuat prinsip deklaratif berjalan dengan efektif maka diperlukan kesadaran bagi pencipta untuk melakukan dokumentasi atau semacamnya dalam jumlah yang banyak pada saat menyatakan suatu ciptaan pertama kali sebagai bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. ......Article 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the definition of copyright obtained based on declarative principles. However, this Law does not include a definite definition of the declarative principle which results in a lack of legal certainty because it will be difficult to determine who has the right to obtain copyright. The absence of an explanation regarding declarative principles definitely creates a misconception that an creator requires certain actions to protect his creation, namely the registration of the creation. Thus, legal certainty is not guaranteed between declarative principles and the recording of works. The current rapid development of the music industry will also have an impact on the anger of the creators of a work, in this case the creators of music and/or songs. By using the normative law methodology, it will be explained regarding the declarative meaning in copyright laws on musical works and/or songs and will analyze legal certainty between declarative principles and recording. The result of this research is that the meaning of the declarative principle in copyright law is that a work has been declared before the public. Guarantee of legal certainty against the declarative principle, namely by the existence of criminal and civil sanctions against copyright violators. Preferably, to make the declarative principle work effectively, awareness is needed for creators to carry out documentation or the like in large quantities when declaring a creation for the first time as strong evidence in the event of a dispute at a later date.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis usaha anak memperoleh informasi untuk membangun kognisi melalui pemicu cerita Sahabat Baik. Tujuannya adalah mengidentifikasi perkembangan kognisi yang terjadi pada anak umur 51 bulan dan mendeskripsikan cara-cara yang digunakan anak umur 51 bulan untuk mengembangkan kognisi dengan pemicu cerita Sahabat Baik. Anak diceritakan Sahabat Baik sebanyak tiga kali. Dari penelitian ini diperoleh perkembangan kognisi anak dari penceritaan pertama sampai penceritaan ketiga. Anak mengembangkan kognisi tersebut dengan menggunakan kalimat interogatif dan kalimat deklaratif.

---

Abstract
This thesis analyzes the child's efforts to obtain information to build up the cognition through Sahabat Baik story as the trigger medium. The purpose of this research is to identify the development of the cognition that occurs in a child aged 51 months and to describe the ways the child develops the cognition through Sahabat Baik story as its trigger medium. The story of Sahabat Baik is told to the child three times. The result of this study shows the cognition development of the child from the first telling to the third telling. The child develops the cognition by using the interrogative phrase and declarative sentences.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya interferensi bahasa ibu menyebabkan tuturan bahasa Indonesia memiliki intonasi yang beragam. Karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan intonasi Bahasa Indonesia yang dihasilkan penutur Batak Toba yang berada di lingkungan masyarakat berbahasa Batak Toba BTM dan penutur Batak Toba di lingkungan masyarakat berbahasa Indonesia BTJ . Penelitian fonetik eksperimental dengan pendekatan IPO digunakan untuk menganalisis data tuturan bahasa Indonesia yang dihasilkan penutur BTM dan BTJ. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat penyimpangan intonasi Bahasa Indonesia yang dihasilkan penutur BTM dan BTJ dari karakteristik Intonasi Bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis aspek akustik, penutur BTM memiliki karakteristik akustik lebih mirip dengan karakteristik bahasa Batak Toba saat menuturkan kalimat deklaratif. Dalam tuturan interogatif, penutur BTJ memiliki karakteristik intonasi lebih mirip dengan karakteristik kalimat interogatif bahasa Batak Toba. Dalam hal durasi tuturan, saat menuturkan kalimat deklaratif, penutur BTM menghasilkan durasi yang konsisten lebih besar daripada durasi penutur BTJ dan BI. Karena itu, penutur BTM berbicara dengan tempo yang lebih lambat dibandingkan penutur BTJ dan BI dalam menuturkan kalimat deklaratif. Dalam hal kalimat interogatif, penutur Batak Toba baik BTM maupun BTJ, menghasilkan durasi yang konsisten lebih kecil daripada durasi penutur BI. Karena itu, penutur Batak Toba berbicara dengan tempo yang lebih cepat dibandingkan penutur Bahasa Indonesia saat menuturkan kalimat interogatif

---

ABSTRACT
The presence of language interference leads to an overwhelming intonation of Indonesian language. Therefore, this thesis is aimed at finding Indonesian intonation produced by Batak Toba speakers in the environment of the Toba Batak community BTM and Batak Toba speakers in the Indonesian language community BTJ . Experimental Phonetic research with IPO approach is used to analyze Indonesian intonation produced by BTM and BTJ speakers. The results of this study indicate that there are deviation of Indonesian intonation pattern produced by BTM and BTJ speakers from Indonesian Intonation characteristic. Based on the acoustic aspect analysis in declarative sentencence, BTM speakers have acoustic characteristics more similar to the characteristics of Toba Batak. In interrogative sentence, BTJ speakers have intonation characteristics more similar to the interrogative sentence characteristics of Toba Batak. Based on the duration of declarative sentences, BTM speakers have the higher duration than the duration of BTJ and BI speakers. Therefore, BTM speakers speak faster than BTJ and BI speakers in declarative sentence. In interrogative sentences, Batak Toba speakers BTM and BTJ have the smaller duration than BI speakers rsquo . Therefore, Toba Batak speakers BTM and BTJ speak faster than BI speakers in the interrogative sentence. Keywords declarative, interrogative, intonation, Toba Batak speaker

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tuturan-tuturan yang mengandung makna imperatif dalam Serial Film Kartun al uddin al- Ayyubi ldquo;al-Ba al al-Us rah rdquo; episode 5 berdasarkan analisis Pragmatik. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Tujuan dari skripsi ini adalah menguraikan tuturan yang bermakna imperatif baik tuturan tersebut tersusun dalam kalimat imperatif, deklaratif, maupun interogatif. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori Rahardi untuk penjelasan pragmatik imperatif dalam bahasa Indonesia, teori Ibn Malik dan al-Hasyimi untuk penjelasan pragmatik imperatif dalam bahasa Arab. Adapun hasil dari skripsi ini adalah terdapat sepuluh makna pragmatik imperatif yaitu makna pragmatik perintah, suruhan, permohonan, ancaman, larangan, desakan, imbauan, ajakan, terima kasih, dan petunjuk. ......The method used is descriptive analysis. The purpose of this thesis is to describe the meaningful speech imperative both the utterance is arranged in imperative, declarative, or interrogative sentences. In this thesis, the author uses Rahardi 39 s theory for imperative pragmatic explanation in Indonesian, Ibn Malik 39 s and al Hasyimi rsquo s theory for imperative pragmatic explanation in Arabic. The results of this thesis are ten pragmatic imperative meanings, pragmatic meaning of command, order, request, threat, prohibition, insistence, appeal, invitation, thanks, and instruction.

Abstrak :
This thesis aims to discuss the implication of recordation system for copyright license agreement after the new Government Regulation was enacted to fill the legal vacuum occurred from the recordation system of intellectual property rights license agreement. This research uses the normative-juridical approach by using secondary resources supplemented by interviews with the head of Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta and one of the intellectual property rights consultant. The background of the research shows that the new Government Regulation does not simply solve the problems for license agreement recordation, problems that could result to rejection for recordation are still found. By doing the research, the writer consequently provide the scheme for recordation, started by the validity of the agreement, the recordation requirements, and the impacts for license agreement recordation. By the end of this thesis, the writer concludes that regardless the mandatory formality to record the license agreement, the validity of the agreement are governed by contract law. Nevertheless, complying the declarative principle for copyright, whether the copyright is recorded or unrecorded should not hinder the recordation for its license agreement. Lastly, the recordation is necessary when third party is involved in the license agreemen because the law regulates the consequence for unrecorded license agreement vis a vis third party.

---

Skripsi ini bertujuan untuk membahas implikasi dari sistem pencatatan perjanjian lisensi setelah dibuatnya Peraturan Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam sistem pencatatan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder ditambah dengan wawancara dengan kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan salah satu konsultan hak kekayaan intelektual. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah yang baru tidak dengan mudahnya menyelesaikan masalah terkait dengan pencatatan perjanjian lisensi. Permasalahan yang menghasilkan penolakan terhadap pencatatan tersebut masih ditemukan. Dengan melakukan penelitian ini, penulis secara bertahap memberikan skema pencatatan perjanjian lisensi, dimulai dengan keabsahan dari perjanjian itu sendiri, persyaratan pencatatannya,dan dampak dari pencatatan tersebut. Di akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa terlepas dari kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi, keabsahan perjanjian tersebuttetap diatur oleh hukum kontrak. Namun demikian, untuk mematuhi prinsip deklratif hak cipta, dicatatkan atau tidak dicatatkannya hak cipta tidak seharusnya menghalangi pencatatan perjanjian lisensinya. Terakhir, pencatatan perjanjian lisensi menjadi penting ketika ada keterlibatan pihak ketiga karena diatur dalam undang-undang mengenai konsekuensi terhadap tidak tercatatnya perjanjian lisensi vis a vis pihak ketiga.

Abstrak :
Bahasa Rusia modern adalah bahasa Rusia yang di_gunakan pada tahun tujuh puluhan - delapan puluhan abad KK. (Rozental, 1984:9). Dalam arti luas, yang disebut bahasa Rusia Modern pada mulanya adalah bahasa Rusia yang digunakan pada periode Pushkin sampai dengan periode Gorki. Kemudian pada masa Lenin, jangkauan periodesasinya diperluas menjadi dari periode Pushkin sampai saat sekarang. Dalam suatu negara yang secara sosial beraneka ragam, biasanya timbul masalah kebahasaan. Negara Uni Republik-republik Soviet Sosialis (selanjutnya disebut Uni Soviet) adalah negara yang penduduknya terdiri dari keanekaan etnis dan budaya. Karena itu, diperlukan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, baik untuk pergaulan dan kerja sama antar sesama warga, maupun untuk keperluan komunikasi resmi kenegaraan. Untuk keper_luan itu, pemerintah Uni Soviet telah menetapkan bahasa Rusia modern sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dengan kata lain, secara politis bahasa Rusia modern adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara Uni Soviet_

Abstrak :
Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, setiap maksud dapat disampaikan meskipun dengan cara yang tidak sama bagi setiap penutur. Dalam setiap tuturan terkandung berbagai makna, tergantung kebutuhan dari penutur. Salah satu makna yang dituturkan adalah makna perintah. Seiring berkembangnya bahasa, makna perintah tidak lagi hanya disampaikan melalui intonasi imperatif. Tuturan bermakna perintah dapat pula disampaikan dengan dua intonasi lainnya, yaitu intonasi deklaratif dan intonasi interogatif. Pemilihan atas intonasi yang berbeda menjadi ketergantungan pada siapa penutur dan siapa mitra tutur yang terdapat dalam konteks. Sumber data penelitian ini adalah empat episode komedi situasi Office Boy (KSOB) yang ditayangkan oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan bentuk tuturan bermakna perintah yang terdapat dalam keempat episode tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik rekam. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan berbagai jenis tuturan bermakna perintah berdasarkan intonasi yang berbeda. Jenis tuturan bermakna perintah berdasarkan intonasi imperatif terdapat sembilan jenis, yaitu perintah biasa, permintaan, larangan, ajakan, panggilan, saran, penawaran, persilaan, dan dorongan semangat. Jenis tuturan bermakna perintah berdasarkan intonasi deklaratif terbagi atas empat jenis, yaitu perintah biasa, ajakan, permintaan, dan larangan. Kemudian, jenis tuturan bermakna perintah berdasarkan intonasi interogatif terdapat tiga jenis, yaitu perintah biasa, permintaan, dan penawaran

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pertanyaan deklaratif bahasa Jepang. Pertanyaan deklaratif berbeda dengan pertanyaan pada umumnya yang memiliki pemarkah leksikal interogativa dan pemarkah gramatikal ka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan pertanyaan deklaratif dalam bahasa Jepang. Data penelitian ini diambil dari pertanyaan deklaratif dalam percakapan dalam anime Meitantei Conan Hiiro no Dangan. Alasan pemilihan sumber data ini adalah ditemukannya variasi pertanyaan deklaratif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk transkripsi bahasa Jepang yang diberi kodifikasi dan data diidentifikasi berdasarkan intonasi tuturan. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat 3 intonasi pertanyaan deklaratif bahasa Jepang, yaitu naik, datar, dan turun. Pertanyaan deklaratif intonasi naik memiliki pemarkah da, pemarkah adverbia inferensial, pemarkah adverbia potensial, dan tanpa pemarkah. Pertanyaan deklaratif intonasi datar memiliki pemarkah adverbia inferensial dan tanpa pemarkah. Sedangkan, pertanyaan deklaratif intonasi turun memiliki pemarkah da ̧pemarkah adverbia inferensial, pemarkah kata tanya sebelum kalimat pertanyaan, dan tanpa pemarkah. ......This study focuses on Japanese declarative questions. Declarative questions are different from general questions which have interrogative lexical markers and grammatical markers ka. The purpose of this study is to identify and explain declarative questions in Japanese. The research data is taken from declarative question in anime Meitantei Conan Hiiro no Dangan. The reason for choosing this data source is the discovery of variations in declarative questions. This research is presented in the form of a Japanese transcription which was codified and the data was identified based on the intonation of the speech. The result of this study shows that there are 3 intonations of Japanese declarative questions, namely up, flat, and down. Ascending intonation declarative questions have da marker, inferential adverb marker potential adverb marker, and no marker. Flat intonation declarative questions have inferential adverb marker and no marker. Meanwhile, descending intonation declarative questions have inferential adverb marker, Q-word marker before the question, and no marker.