Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa kuantitatif dengan melakukan perhitungan keekonomian dan daya beli masyarakat pada 14 wilayah jargas Non-APBN yang dibangun pada tahun 2022. Hasil analisa daya beli masyarakat diperoleh rata-rata RT-1/PK-1 sebesar Rp. 5547/m3 dan RT-2/PK-2 sebesar Rp 7032/m3. Hasil analisa kelayakan ekonomi didapatkan bahwa jika IRR berdasarkan WACC = 12,65% diperoleh harga Rp.10.339/m3. Penelitian ini telah menerapkan kode etik dan etika profesi insinyur serta memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dan lingkungan. Pada pekerjaan penelitian ini penulis bertugas sebagai anggota tim perhitungan harga keekonomian jargas Non APBN dan anggota tim persiapan dan pengawas kajian pengukuran daya beli masyarakat tahun 2022.

---

This research was carried out using a quantitative analysis method by calculating the economic and purchasing power of the community in 14 Non-APBN gas network areas built in 2022. The results of the analysis of community purchasing power obtained an average RT-1/PK-1 of Rp. 5547/m3 and RT-2/PK-2 amounting to IDR 7032/m3. The results of the economic feasibility analysis show that if the IRR is based on WACC = 12.65%, the price is IDR 10,339/m3. This research has implemented the engineer's professional code of ethics and ethics and paid attention to work and environmental safety, health and security. In this research work the author served as a member of the non-APBN economic price calculation team and a member of the preparation and supervisory team for the study of measuring people's purchasing power in 2022."

"Tesis ini menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang mewah khusunya mobil BMW. Faktor-faktor yang menjadi variable diapat dari survey kepada pengguna BMW. Selanjutnya di analisis menjadi lima faktor penting yaitu performa, gaya hidup, modifikasi, asal negara dan ekonomis. Setiap faktor analisis akan di uji hubungannya denga kategori demografi responden. Berdasarkan data yang telah di olah dari 100 responden pengguna BMW didapatkan bahwa faktor terpenting adalah peforma dari mobil BMW. Faktor terpenting kedua adalah pembelian karena gaya hidup atau prestise.

---

This thesis analyzed factors which has contribute to customer decision making in order to buy luxury goods, especially BMW cars. These fators is found by survey on BMW users. The next analyze is extracted to be 5 important factors such as performance, lifestyle, modification, country of origin and economy. Every factors analysis will tested the relation between demographic and factors. Based on 100 respondens of BMW users was found the most important factor is the performance of car. The second of importance factor is lifestyle or prestise."

"Pengembangan formula harga gas telah dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli industri pupuk dan keuntungan yang diperoleh produsen gas. Formula diperoleh dengan metode regresi linier berganda terhadap variabel-variabel Indonesian Crude Oil Price (ICP), efisiensi pabrik, serta harga urea dan amoniak internasional dengan deviasi tertinggi 5,2% dan rata-rata 2,86%. Rata-rata harga gas ke industri pupuk berdasarkan formula hasil pengembangan sebesar 6,054 US$/MMBTU dengan rentang antara 5 - 7 US$/MMBTU. Formula hasil pengembangan mampu memberikan harga gas yang berkisar pada harga gas yang berlaku saat ini, sensitif terhadap fluktuasi ICP dan relevan terhadap trend kenaikan harga gas ke industri pupuk selama ini.

---

The gas pricing formula development is considering the fertilizer industries buying ability and the gas producer benefit. The formula obtained by multiple linear regression method with the Indonesian Crude Oil Price (ICP), plant efficiency and urea and ammonia international price as variables, with the 5.2% highest deviation and 2.86% average deviation . The formula based gas average price to fertilizer industries is 6.054 US$/MMBTU with the range between 5 - 7 US$/MMBTU. The formula is able to produce gas price range near to the actual current price, sensitive to ICP fluctuations and relevant to the gas price to fertilizer industries increasing trend."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah perubahan Upah Minimum Kabupaten/Kota mempengaruhi harga properti residensial tipe kecil. Motivasi untuk studi ini berasal dari kekhawatiran bahwa salah satu dampak dari peningkatan daya beli masyarakat (akibat peningkatan UMK) salah satunya adalah meningkatnya harga properti residensial (terutama tipe kecil yang merupakan target dari pembeli dengan pendapatan level UMK). Namun, ada kekurangan studi empiris tentang dampak peningkatan UMK tersebut karena selama ini belum ada penelitian yang menggunakan perubahan UMK sebagai variabel penjelas utama. Dengan menggunakan fixed-effect model, penelitian ini menemukan bahwa kekhawatiran bahwa peningkatan UMK akan meningkatkan harga properti residensial tidak terjadi untuk tipe kecil.

---

This study aims to find empirical evidence whether changes in the District/City Minimum Wage affect the price of small type residential properties. The motivation for this study comes from concerns that one of the impacts of increasing people's purchasing power (due to an increase in MSEs) is the increase in residential property prices (especially small types that are the target of buyers with MSE-level income). However, there is a lack of empirical studies on the impact of increasing MSEs because so far there has been no research that uses MSE changes as the main explanatory variable. Using a fixed-effect model, the study found that concerns that increasing MSEs would increase residential property prices did not occur for small types."

"Di Indonesia, salah satu komponen penting dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi kerawanan pangan adalah Program Sembako, yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Manfaat Program Sembako sama di seluruh Indonesia; namun, karena adanya perbedaan harga pangan dan pola konsumsi di tingkat regional, nilai riil - atau daya beli-dari manfaat Program Sembako bisa sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Dalam studi ini, kami mengestimasi variasi daya beli Program Sembako di berbagai wilayah di Indonesia untuk menguji dampak Program Sembako terhadap kerawanan pangan. Kami menggunakan metode fixed-effect untuk mengestimasi hubungan antara daya beli lokal Program Sembako dan kerawanan pangan. Penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan daya beli peserta Program Sembako dapat menurunkan prevalensi kerawanan pangan, terutama di wilayah timur Indonesia.

---

In Indonesia, one of the essential components of the country's social safety net to reduce food insecurity is the Sembako Program, which was formerly known as non-cash food assistance (BPNT). The benefits of the Sembako Program are the same all over Indonesia; Nevertheless, because the disparities in regional food costs and consumption patterns, the purchasing power or the real value of Sembako Program benefits might vary greatly across the nation. In this study, we estimate the variation in Sembako Program purchasing power across regencies/municipalities in Indonesia to examine the effects of the Sembako Program on food insecurity. We use a fixed effects framework to estimate the relationship between the local purchasing power of the Sembako Program and food insecurity. Our research shows that increasing the purchasing power of participants in the Sembako Program leads to a reduction in the prevalence of food insecurity, particularly in the eastern region."

"Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan yang secara relatif signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran (tax expenditure) atas insentif PPh 21 DTP, menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP masih sepi peminat. Tujun penelitian ini adalah untuk terukurnya efektivitas kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai dan teridentifikasinya kendala yang dihadapi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Pengukuran terhadap konsep efektivitas kebijakan diimplementasikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Knoepfel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data survey terhadap sejumlah pegawai yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan perusahaaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Survey dilakukan secara daring dan luring, dengan menggunakan teknik self-administered questioner maupun face-to-face interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai masih “Kurang Efektif”. Secara lebih spesifik, pengukuran dalam dimensi impact mencatat perolehan angka dalam kategori “Cukup Berdampak”, sedangkan dalam dimensi outcome mencatat perolehan angka dalam kategori “Kurang Memberi Manfaat”. Pemberi kerja diketahui menghadapi kendala-kendala dalam memanfaatkan insentif, yaitu adanya kewajiban administratif yang sepenuhnya dibebankan terhadap pemberi kerja, kewajiban tambahan untuk melaksanakan pendataan terhadap pegawai-pegawai nya, dan adanya potensi pengenaan sanksi administrasi secara tidak langsung atas kealpaan maupun kelalaian dalam melaksanakan pelaporan realisasi insentif.

---

After various Covid-19 (Covid) tax incentives have been disbursed by the government, it is time to test policies in order to reduce the state budget deficit. The Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is one of the Covid tax policies used to increase the purchasing power of society with employee status. However, the relatively significant gap between the budget allocation and the budget realization for Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government, shows that the Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government is still lacking in interest. The purpose of this study is to measure the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government in increasing the purchasing power of the taxpayer with employee status and to identify the obstacles faced by the withholding agent of Employment Income Tax in utilizing the incentives of the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The measurement of the policy effectiveness concept that is implemented is based on the theory proposed by Knoepfel. The research was conducted using a quantitative approach with survey data collection techniques on the number of employees who utilize Employment Income Tax Borne by the Government and companies that utilize the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The survey was conducted online and offline based on a self-administered questionnaire and face-to-face interview techniques. The results of the study indicate that the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is still "Less Effective”. More specifically, the measurement in the impact dimension recorded a score in the "Quite Impactful" category, while in the outcome dimension it recorded a score in the "Less Useful" category. Employers are known to face obstacles in utilizing incentives, namely administrative obligations wholly passed on to the employer, the additional obligation to collect data from employees, and the possibility of imposing indirect administrative sanctions for negligence or omission in the implementation of the incentive realization reporting."

"Penelitian ini mengkaji kemampuan tingkat daya beli masyarakat serta faktor faktor yang mempengaruhinya terhadap Rumah Sejahtera Tapak yang layak huni dan terjangkau di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan perhitungan angsuran yang digunakan bank pada umumnya yang layak memperoleh Kredit Pemilikan Rumah untuk estimasi daya beli dan regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat daya beli masyarakat terhadap Rumah Sejahtera Tapak sebesar Rp. 675.167 untuk angsuran per bulan dengan harga jual rumah sebesar Rp.79,905,000dengan asumsi uang muka 10% dan suku bunga 7,5% serta faktor yang mempengaruhi daya beli rumah sejahtera tapak adalah angsuran terjangkau, jarak ke tempat kerja, bantuan uang muka serta kualitas bangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterjangkauan daya beli rumah sejahtera tapak, dalam penelitian ini perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan keterjangkuan daya beli rumah dengan cara memperinganangsuran KPR serta menekan harga jual rumah sejahtera tapak, atau menambah komposisi dana pemerintah pada blended financing Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan sektor perbankan untuk lebih menekan tingkat suku bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau.

---

This study discusses the landed housing affordability of decent at Tangerang Region. The research method in this thesis is a descriptive research method and banking credit installment analysis to estimate housing affordability and to analyze housing affodability influencing factorsvalue is used multiple regression analysis. The result of this study concluded that the housing affordability of landed housing trough housing welfare mortgage programme is Rp 675.167 (monthly mortgage installment) with assumption, 10% mortgage installment and interest rate is 7,25%. The housing price projected is Rp.79.905.000 and the influencing factors are affordable monthly mortgage installment, distance to working place, initial installment and the house quality. Therefore to solve these housing affordability problems in this study suggest the need for the role of government to lower monthly mortgage installment and landed housing selling price. It also needed to raise government share of composition in blended financing with banking sector to lower monthly mortgage installment in order to support low-income people affordability."

"Selama beberapa tahun terlihat adanya lonjakan penelitian empiris mengenai validitas dari Purchasing Power Parity (PPP) di dalam dunia nyata. Meskipun demikian, beberapa hasil studi empiris sebelumnya menghasilkan laporan yang mixed, termasuk temuan empiris di Indonesia, yang memunculkan perdebatan diantara para pembuat kebijakan mengenai kegunaan dari temuan empiris. Salah satu penjelasan untuk puzzle dalam temuan empiris pada hipotesis PPP adalah studi-studi sebelumnya umumnya membuat asumsi implisit bahwa perilaku exchange rate adalah pada dasarnya linear. Dengan bukti-bukti yang banyak yang mendukung bahwa non-linearity merupakan gambaran nyata mengenai data exchange rate, seseorang tidak bisa lagi menganggap bahwa pergerakan exchange rate adalah linearly dependent. Paper ini secara empiris menginvestigasi dynamics of adjustment process dari exchange rate Indonesia dari tingkat equilibrium jangka panjang, seperti yang disarankan oleh hipotesis PPP. Untuk melengkapinya, diestimasi standard linearity test statistics seperti yang disarankan Lukhonen, Saikkonen, dan Terasvirta (1998), yang memiliki power dalam mengatasi Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) model. Dengan menggunakan data series quarterly, hasilnya memperlihatkan bahwa bilateral Rupiah-USD (Indonesia Rupiah (IDR)/US Dollar (USD)) mengikuti nonlinearly PPP equilibrium level. Hal lainnya yang menarik dari studi ini adalah hubungan antara adjustment process dan Krisis Finansial di Asia saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa IDR/USD ditandai dengan low speed of adjustment dan hal inilah yang menerangkan kejatuhannya yang luar biasa selama krisis 1997."