Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan hukum merek saat ini tidak terbatas hanya pada tanda yang dapat dilihat secara visual. Saat ini tanda yang tidak dapat dilihat secara visual seperti aroma bisa didaftarkan menjadi sebuah merek dalam hukum merek di beberapa negara. Aroma belum diatur dalam hukum merek Indonesia. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kendala pendaftaran aroma sebagai merek dan pengaturan dari aroma sebagai merek dalam hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah terdapat kendala dalam pendaftaran aroma sebagai merek dan hukum merek di Indonesia belum mengatur mengenai aroma sebagai merek. Dengan demikian, hukum merek di Indonesia harus diubah agar dapat mengakomodir perkembangan dari hukum merek saat ini. ......The development of the current trademark law is not limited to signs that can be seen visually. Today marks that cannot be seen visually as scent can be registered as a mark within the trademark law in some countries. Scent as a trademark is not set in Indonesia?s trademark law. The problems analyzed in this thesis is the registration constraints as a mark and regulation of scent as a trademark in Indonesia. The research method used in this research is a method of literary study. The study of the problem is that there are obstacles in the registration of scent as a mark and trademark law in Indonesia has not been set up on the scent of a mark. Thus, the trademark law in Indonesia must be changed in order to accommodate the development of the law of the trademark today.

Abstrak :
Perkembangan konsep merek pada taraf internasional telah memperkenalkan beragam jenis objek yang dikategorikan sebagai merek non-konvensional salah satunya warna tunggal. Warna tunggal tidak memiliki daya pembeda secara inheren, akan tetapi warna tunggal dapat memperoleh daya pembeda melalui persyaratan tertentu. Warna tunggal dapat memperoleh daya pembeda dengan adanya makna sekunder atas merek tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya mengenai perkembangan perlindungan merek warna tunggal dalam taraf internasional yang ditinjau dari pengaturan merek warna tunggal pada beberapa negara, tantangan yang berkemungkinan untuk timbul dalam pendaftaran merek warna tunggal ditinjau dari kasus yang berkaitan dengan merek warna tunggal dalam taraf internasional dan urgensi perlindungan merek warna tunggal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti permasalahan mengenai topik terkait. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah terdapat sejumlah tantangan dalam pendaftaran merek warna tunggal dalam taraf internasional dan terdapat urgensi perlindungan merek warna tunggal di Indonesia dengan persyaratan yang ketat. ......The development of trademark concept in international level has introduced various types of objects that are categorized as non-conventional trademark, one of them is single color. Single color is not inherently distinctive, but single color can acquired distinctiveness with certain conditions. Single color can acquired distinctiveness through secondary meaning. The problem analyzed in this thesis is development of single color trademark in international level by observing several laws regarding single color trademark protection, challenges that are likely to arise in the registration of single color trademarks based on single color trademark cases in international level, and the urgency of color trademark protection in Indonesia. This research will use normative legal method to seek answers based on presented research questions. The result of research questions is that there are number of challenges in registering single color trademark in international level and there is an urgency for protection of single color trademark in Indonesia with strict requirements.

Abstrak :
Merek yang berasal dari nama orang sering digunakan dalam dunia usaha karena dapat menimbulkan kesan yang lebih personal bagi konsumen. Namun merek tersebut dapat memiliki banyak kesamaan dengan merek-merek lainnya karena sifat nama yang umum dan sangat mungkin dimiliki oleh lebih dari satu orang. Pihak lain yang kebetulan memiliki nama yang sama dapat memiliki kepentingan untuk mengklaim dirinya terkait dengan suatu usaha. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan nama orang terkenal dalam pendaftaran merek di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi Pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa definisi dan kriteria untuk dapat dikatakan sebagai orang terkenal belum diatur secara eksplisit dalam Perundang-undangan di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan kriteria sendiri untuk dapat menentukan terkenal atau tidaknya seseorang. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan untuk kedepannya. Maka dari itu, perlu diadakan ketentuan yang mengatur mengenai cakupan untuk dapat dikatakan sebagai orang terkenal. ......A brand name that is derived from a persons name is often used in the business world as it gives the consumer a more intimate impression. However, that brand name may have a lot in common with other brand names as those names are common and they are most likely owned by more than one person. Other parties who happen to share the same name may have an interest in claiming that they themselves are related to said business. Because of that, this study aims to analyze the use of famous people’s names in trademark registration in Indonesia. In this study, the author will use a normative juridical research method with legal material collection techniques in the form of library studies and interviews. The result of this study will show that the definition and criteria to be a famous person has not been explicitly regulated in the Indonesian legislation. In the process of examining the applications for the trademark registration, the Directorate General of Intellectual Property will use their own criteria to define whether a person is famous or not. This matter may cause misunderstandings in the future. Therefore, it is necessary to have provisions that will regulate the scope of being a famous person.

Abstrak :
ABSTRAK
Merek terkenal mempunyai nilai pembeda dan reputasi yang tinggi sehingga Merek terkenal diidentikkan dengan barang-barang atau jasa dengan kualitas yang sangat baik. Selain itu pemilik Merek terkenal telah melakukan investasi dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk promosi dan pendaftaran hingga suatu Merek menjadi terkenal, sehingga pencemaran merek terkenal (dilution) akan merusak daya pembeda atau reputasi dari Merek terkenal dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terkenal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut apakah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat ini telah cukup memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal dalam kaitannya dengan pencemaran merek terkenal (dilution),bagaimanakah perbedaan dalam praktek mengenai pelanggaran merek dan pencemaran merek (dilution), apakah pengadilan di Indonesia telah menerapkan ”dilution theory ’ dalam menyelesaikan sengketa-sengketa merek terkenal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan agar memasukkan pengaturan mengenai (dilution) ke dalam Rancangan Undang-Undang Merek yang baru, sehingga dalam UU Merek yang baru terdapat kepastian dalam perlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merek terkenal (dilution).

---

ABSTRACT
Well-known mark have a value and high reputation, so its identical with high quality o f goods and services. Beside that, the owner o f the well-known mark already invest in promotion and registration until a mark become a well-known mark. Dilution can impair the distinctiveness or reputation o f the well-known mark and make economic loss for the owner. Problems area in this thesis are : is the trademark law number 15 year 2001 protect the owner o f the well-known mark in related with dilution; what are the difference in practice between trademark infringement and dilution; is Indonesian court already aplied dilution theory to settle disputes o f well-known mark. The method which is used in this research is normative judicial with descriptive qualitatif approach. According to this research, the writer suggest to put dilution provision in to the new trademark law draft that will give law certainty in protect the owner o f wellknown mark against dilution.

Abstrak :
Slogan merupakan kalimat yang terdiri dari susunan kata yang menarik dan biasa digunakan untuk mempromosikan suatu merek. Slogan pada dasarnya dapat dilindungi sebagai merek. Pengertian merek slogan belum diatur secara spesifik dalam hukum merek Indonesia, tetapi berdasarkan definisi merek yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek slogan dapat dikategorikan sebagai jenis merek yang termasuk dalam lingkup merek kata. Penelitian ini membahas terkait perlindungan slogan sebagai merek di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan merek slogan serta threshold daya pembeda dalam merek slogan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah mengeluarkan mengatur mengenai merek slogan secara rinci. Penulisan ini akan memuat analisis terkait pengaturan terkait merek slogan yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Dengan ini harapannya bagi hukum merek Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait merek slogan dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan. ......Slogan is a sentence consisting of interesting wording and is commonly used to promote a brand. Essentially, slogans can be protected as trademarks. The definition of a slogan mark has not been specifically regulated in Indonesian trademark law, but based on the definition of a mark in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, a slogan mark can be categorized as one sort of trademark that falls within the realm of word mark. This study investigated the trademark protection of slogans in Indonesia, the United States, and the European Union. The aim of this study is to investigate the protection of slogan marks and the distinctiveness threshold of slogan mark in Indonesia, the United States, and Europe. This research is normatively legal and employs qualitative analytical techniques. In reference to this, the author will connect the topic to relevant rules and doctrines. Then, the comparative technique with a comparative discussion between the United States and the European Union enacted slogan mark laws in detail. This paper will analyze legislation governing slogan mark that can be used in Indonesia. Consequently, it is desired that the Indonesian trademark law issue restrictions relating to slogan mark, taking into account the effectiveness and evaluation of many countries and the offered legal analysis.

Abstrak :
Tindakan dilusi merupakan bentuk pengeksploitasian merek terkenal yang bertujuan untuk menafaatkan reputasi yang dimilikinya. Tindakan dilusi tidak secara langsung menimbulkan persaingan diantara para pihak, karena tindakan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek yang sama pada kelas yang berbeda. Akibatnya tindakan dilusi seringkali mengecoh penegak hukum dan terlambat disadari oleh pihak yang dirugikan hingga berlangsug dalam waktu yang lama, terlebih lagi jika tindakan tersebut dilakukan melalui pendaftaran terlebih dahulu oleh pelaku. Dalam hal ini daya pembeda memainkan peranan yang penting, karena berdasarkan unsur ini dapat terlihat apakah penggunaan suatu tanda oleh pihak lain dapat menimbulkan likelihood association hingga kemudian dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dilusi. Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis mengenai penyebab tindakan dilusi melalui pendaftaran terlebih dahulu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu penulis juga akan menganalisis mengenai bagaimanakah penggunaan doktrin daya pembeda dalam membuktikan terjadinya suatu tindakan dilusi pada penggunaan suatu tanda dalam merek oleh pihak lain. Adapun penelitian terhadap kedua hal tersebut akan penulis lakukan dengan cara menganalisis kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus sengketa merek “starbucks” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan disusun dari pengkajian bahan pustaka atau data sekunder, melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan materi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan dilusi dapat terjadi dan berlangsung begitu lama karena perlindungan merek terkenal atas tindakan tersebut masih sangat terbatas di Indonesia. Meskipun perlindungan merek terus berkembang seiring dengan diperbaruinya hukum merek, akan tetapi perlindungan merek terkenal terhadap tindakan yang demikian masih terbatas dan hanya bertumpu pada gugatan pembatalan merek dengan dasar adanya iktikad tidak. Adapun berdasarkan kasus yang penulis angkat, tindakan tergugat terbukti merupakan suatu tindakan dilusi karena penggunaan tanda yang inherently distinctive oleh tergugat jelas menimbulkan suatu likelihood association dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pengeksploitasian reputasi dan popularitas dari merek terkenal milik penggugat. Berdasarkan hal ini, penting bagi penegak hokum untuk berhati-hati dalam menangani kasus yang demikian serta perlu adanya peningkatan dalam ketentuan perlindungan mengenai tindakan dilusi. ......The act of dilution is a form of exploitation of a well-known trademark that aims to utilize its reputation. The act of dilution does not directly cause competition between the parties, because this action is done by registering the same mark in a different class. As a result, the act of dilution often outwits law enforcement and is realized too late by the injured party until it continues for a long time, especially if the action is carried out through prior registration by the perpetrator. In this case, distinguishing power plays an important role, because based on this element it can be seen whether the use of a mark by another party can cause a likelihood association so that it can then be said to be an act of dilution. In this thesis, the author will analyze the causes of dilution through prior registration that can occur and last for a long time. In addition, the author will also analyze how the use of the doctrine of distinguishing power in proving the occurrence of an act of dilution on the use of a mark in the trademark by another party. The research on these two things will be done by analyzing real cases that occur in Indonesia, namely the case of trademark disputes "starbucks" based on Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The method used in this research is juridical-normative and descriptive qualitative, where this research will be compiled from the study of library materials or secondary data, through the search for regulations and literature related to the material. The results of this study indicate that the act of dilution can occur and last so long because the protection of famous marks for such acts is still very limited in Indonesia. Although trademark protection continues to evolve along with the updating of trademark law, the protection of well-known trademarks against such actions is still limited and only relies on trademark cancellation lawsuits on the basis of the existence of bad faith. Based on the case raised by the author, the defendant's actions were proven to be an act of dilution because the use of inherently distinctive marks by the defendant clearly creates a likelihood association and can be categorized as an act of exploitation of the reputation and popularity of the defendant's well-known trademark. Based on this, it is important for law enforcers to be careful in handling such cases and there is a need to improve the protection provisions regarding dilution actions.

Abstrak :
Di Indonesia, istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek yang dilindungi oleh hukum merek di Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak merek yang bersifat deskriptif berhasil didaftarkan. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara hukum tertulis dan prakteknya. Larangan untuk mendaftarkan istilah deskriptif sebagai merek ini memiliki alasannya tersendiri. Istilah deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena adanya kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat apabila istilah umum yang bersifat deskriptif dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak. Sebagai akibat dari banyaknya merek deskriptif yang berhasil didaftarkan di Indonesia, dibutuhkan ketentuan yang dapat mengatur pendaftaran merek deskriptif agar tetap dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisa ketentuan di Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengatur terkait merek deskriptif yang dapat didaftarkan karena telah memiliki daya pembeda yang kuat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengaturan di Indonesia. ......In Indonesia, descriptive terms cannot be registered as a trademark protected by Indonesian trademark law. However, in reality, many descriptive terms have been successfully registered as a trademark. This creates a discrepancy between written law and its practice. This prohibition to register descriptive terms as trademarks has its own reasons. Descriptive terms cannot be registered as trademarks because of the possibility of unfair business competition if general descriptive terms are owned exclusively by one party. As a result of the large number of descriptive marks that have been successfully registered in Indonesia, provisions are needed to regulate the registration of descriptive marks to minimize the potential of unfair business competition occuring. In this thesis, the author will analyze the provisions in the United States and the European Union that regulate the registration of descriptive trademarks based on their distinguishing power. This analysis is expected to provide input for regulation in Indonesia.