Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk investasi langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menipiskan kesenjangan sosial. Akan tetapi, pengelola harta wakaf (nazhir) kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal UndangUndang Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk mensejahterakan umat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji bisa disinergikan melalui pengaturan akad syariah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian adalah penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan secara hukum. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf adalah perpaduan yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan pengelolaan. Metode investasi yang dapat digunakan yaitu dengan metode investasi harta wakaf secara langsung, metode investasi wakaf uang secara langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode akad kerja sama bagi hasil dan metode pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH disarankan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf agar optimalisasi dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan kemashlahatan pada umat Islam dan Jemaah haji.

---

ABSTRACTThe management of the Hajj fund by BPKH is still not optimal. The BPKH only invested the Hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates the placement of Hajj funds in the form of direct investment. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can reduce social inequality. However, the waqf organizers (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Even though the Waqf Law mandates the management of waqf assetsfor the welfare of the people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the regulation of productive waqf with Hajj funds can be synergized through the arrangement of Islamic contracts. The research was conducted by juridicalnormative method, namely by reviewing the concepts of Islamic law and the provisions of legislation related to productive waqf and financial management of Hajj. In addition, the author also conducted interviews with an interviewee from the Indonesian Waqf Board (BWI). The results of the study are that the placement of Hajj funds through productive waqf can be done legally. In addition, the management of the Hajj fund with the development of waqf is a combination that is synergistic because it has the same characteristics, principles and management objectives. The investment methods that can be used are direct waqf investment method, direct cash waqf investment method, investment through financing method, contract of profit-sharing method and method of buying shares or sukuk waqf. Thus, BPKH is advised to collaborate with waqf institutions so that the optimization of hajj funds can be maximized and provide benefits to Muslims and Hajj pilgrims."

"Pengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal UU Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk penyertaan langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menguras kesenjangan sosial. Namun pengelola harta wakaf (nazhir) mengalami kesulitan dalam mencari dana untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf. Padahal hukum UU Wakaf mengamanatkan pengelolaan harta wakaf untuk kesejahteraan rakyat orang-orang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pengaturan wakaf produktif dengan dana haji dapat disinergikan melalui kontrak syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wakaf produktif dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia. Hasil dari penelitian penempatan dana haji melalui wakaf produktif dapat dilakukan sah. Selain itu, pengelolaan dana haji dengan pengembangan wakaf merupakan kombinasi yang sinergis karena memiliki kesamaan karakteristik, prinsip, dan tujuan manajemen. Metode investasi yang dapat digunakan adalah: metode investasi properti wakaf langsung, metode investasi wakaf tunai langsung metode langsung, metode investasi melalui pembiayaan, metode kontrak bagi hasil dan tata cara pembelian saham atau sukuk wakaf. Dengan demikian, BPKH Disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga wakaf untuk mengoptimalkan Dana haji dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi umat Islam dan peziarah.The management of hajj funds by BPKH is still not optimal. New BPKH placing hajj funds in the form of banking products and securities. Even though the Hajj Financial Management Act also mandates placement of Hajj funds in the form of direct participation. On the other hand, productive waqf is the backbone of the countrys economy because it can drain social inequality. However, the managers of waqf assets (nazhir) have difficulty in finding funds to increase the utilization of waqf assets. Whereas the law of the Waqf Law mandates the management of waqf assets for the welfare of the people people. Therefore, the authors conducted a study to examine how the arrangement of productive waqf with hajj funds can be synergized through sharia contracts. This research was conducted using the juridical-normative method, namely by examining the concept of Islamic law and the provisions of the legislation related to productive waqf and Hajj financial management. In addition, the author also conducted interviews with resource persons from the Indonesian Waqf Board. The results of the research on the placement of Hajj funds through productive waqf can be carried out legally. In addition, the management of hajj funds with the development of waqf is a synergistic combination because they have the same characteristics, principles, and management objectives. The investment methods that can be used are: direct waqf property investment method, direct cash waqf investment method direct method, investment method through financing, profit sharing contract method and procedures for purchasing waqf shares or sukuk. Thus, it is recommended that BPKH cooperate with waqf institutions to optimize Hajj funds so that they can be maximized and provide benefits for Muslims and pilgrims."

"Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yang semula dikelola oleh Kementerian Agama beralih di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini akan mengkaji tentang penataan kelembagaan berdasarkan prinsip good governance, perbandingan Kelembagaan pengelolaan dana haji pada Kementerian Agama dan Badan pengelola Keuangan Haji, serta penerapan good governance dalam pengelolaan dana haji. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah Kemandirian lembaga pengelola dana haji merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan transparan. Untuk mencapai kemandirian ini, lembaga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Secara keseluruhan perubahan pengelolaan dana haji menjadi di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Haji sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tujuan memberikan manfaat yang optimal bagi para calon Jemaah haji dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengeloaan dana haji. Dalam praktiknya, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukan peningkatan nilai manfaat yang lebih dibandingakan dengan pengelolaan oleh Kementerian Agama dengan implementasi prinsip good governance dan akuntabilitas yang lebih ketat dan efisien.

---

The management of Hajj funds in Indonesia has undergone several changes, transitioning from being managed by the Ministry of Religious Affairs to being handled by the Hajj Fund Management Agency (BPKH). This study examines institutional arrangements based on the principles of good governance, comparing the institutional management of Hajj funds under the Ministry of Religious Affairs and the Hajj Financial Management Agency, and the implementation of good governance in Hajj fund management. The form of this research is doctrinal research. The findings indicate that the independence of the Hajj fund management institution is crucial to ensuring effective, efficient, and transparent fund management. To achieve this independence, the institution must adhere to good governance principles. Overall, the change in Hajj fund management to the Hajj Fund Management Agency is necessary to ensure more effective, efficient, transparent, and accountable management, with the goal of providing optimal benefits to prospective Hajj pilgrims and increasing public trust in Hajj fund management. In practice, the management of Hajj funds by the Hajj Fund Management Agency has shown an increase in benefits compared to management by the Ministry of Religious Affairs, with the implementation of stricter and more efficient good governance and accountability principles."

"ABSTRAKPeningkatan jumlah jemaah haji tunggu di Indonesia mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dimana dana tersebut berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan dana haji. Terhitung per 31 Desember 2016, dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama senilai lebih dari 90 triliun rupiah yang terdiri dari setoran awal jamaah haji mengantre dan setoran BPIH lunas namun masih mengantre. Pengelolaan dana umat dengan nominal yang sangat besar tersebut membutuhkan sebuah pengukuran kinerja yang tidak hanya berfokus pada penilaian keuangan saja, namun harus sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah alat ukur kinerja melalui indeks pengelolaan dana haji yang diformulasikan dari Undang-Undang dan Maqashid Syariah. Metode SAW Simple Additive Weighted digunakan untuk mengukur pencapaian Maqasid Syariah dan Undang-Undang ke dalam indikator kinerja pengelolaan dana haji yang dapat diukur. Pengelolaan dana haji pada penelitian ini pun dievaluasi per tahun dari tahun 2011-2015 dengan hasil Indeks Pengelolaan Dana Haji IPDH tertinggi pada tahun 2015 kemudian secara berurutan tahun 2014,2012,2013 dan terendah pada tahun 2011.

---

ABSTRACTThe numerous amount of waiting listed pilgrims in Indonesia causing the accumulation of hajj fund, in which the value of its benefits can be potentially increased in supporting a better implementation pilgrimage through hajj fund management. In 31th Desember 2016, hajj fund managed by the Ministry of Religion worth more than 90 million rupiah, consist of waiting listed pilgrim rsquo s initial deposit and pilgrim rsquo s BPIH payments, yet still in line. The management for such huge nominal requires a measurement that not only focuses on the financial aspects but also accordance with sharia and regulation. This study aims to construct an instrument to evaluate hajj fund management using an index established from Constitution and Maqashid Sharia. The SAW Simple Additive Weighted method used to measure the accomplishment of Maqashid Sharia and Constitution into the performance indicators of hajj fund management. In this study, the hajj fund management is evaluated annually from 2011 2015, it shows the highest value of Hajj Fund Management Index IPDH in 2015, sequentially in 2014, 2012, 2013 and the lowest result is in 2011. "

"ABSTRAKPengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur merupakan solusi Pemerintah untuk mengembangkan dana haji yang terkumpul. Keseriusan Pemerintah saat ini telah terlihat dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bertugas untuk mengelola dana haji. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur menurut UU No. 34 Tahun 2014 UUPKH dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan objek penelitian utama pada data sekunder. UUPKH melalui Pasal 48 membuka kemungkinan untuk mengelola dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hukum Islam, kebolehan investasi dana haji pada sektor infrastruktur, dimungkinkan berdasarkan metode ijtihad maslahah mursalah. Alasannya, melalui investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Saran dalam penelitian ini, yaitu kepada Pemerintah, secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 34 Tahun 2014, seperti Peraturan Pemerintah yang belum juga selesai dibuat, sedangkan kepada BPKH, harus ada informasi yang transparan mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKH.

---

ABSTRACTManagement of haj funds through investments in the infrastructure sector is a solution from the Government to develop the haj fund collected. The seriousness of the Government is now visible with the establishment of the haj Financial Management Board tasked with managing the haj funds. The main problem in this research is how the management of haj funds through investment in infrastructure sector when viewed from Law No. 34 of 2014 and Islamic law. Research method used in this research is normative juridical with the main research object on secondary data. UUPKH through Article 48 opens the possibility to manage the haj funds through investments in the infrastructure sector. Under Islamic law, the permissibility of investing Haj funds in the infrastructure sector, is possible based on the method of ijtihad maslahah mursalah. The reason, through these investments can improve the quality of hajj pilgrimage, rationality and cost efficiency of Hajj pilgrimage, and benefits for the benefit of Muslims. Suggestions in this research, namely to the Government, immediately issue the implementing regulations of Law No. 34 Year 2014, such as Government Regulations that have not yet been made, whereas to the BPKH, there should be transparent information about the channeling of funds made by BPKH. "

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."