Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa bangsa Amerika Erikat adalah bangsa imigran yang bedatangan dari berbagai penjuru dunia. Hal ini terjadi karena terdengar banyak ditemukan kekayaan alam yang berlimpah. Para imigran ini datang dilatarbelakangi dengan berbagai alasan seperti alasan ekonomi, sosial, politik, agama dan lainnya yang sedang terjadi di negeranya. Dalam menjalani kehidupan di benua ini, para imigran ini setahap demi setahap menciptakan keanekaragaman budaya bangsa Amerika Serikat sebagai bangsa yang majemuk. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini menyatu dalam satu negara dan budaya. Mereka terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kondisi alam sesudai jalannya waktu. Hal ini dilakukan untuk mencari harapan hidup yang lebih baik daripada kehidupan di negara asal mereka."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap perkembangan musik rap di Federasi Rusia dengan menganalisis dokumen-dokumen negara di situs daring Kantor Eksekutif Presiden yaitu kremlin.ru dan beberapa situs resmi pemerintahan Rusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis serta studi pustaka. Melengkapi penelitian terdahulu mengenai keterkaitan perkembangan budaya populer dengan kebijakan pemerintah (Shuker, 2018. Fernandez, 1989. & Johan, 2004), penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam bidang budaya serta perkembangan musik rap, dengan teori Kebijakan Budaya oleh Kevin V. Mulcahy dalam buku Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches (2006), dan ditunjang dengan teori Akulturasi oleh Koentjaraningrat dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi (1990). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan kebijakan budaya yang berorientasi pada negara dan pasar di masa Federasi, menyebabkan masuknya musik rap ke Rusia dari Amerika pada tahun 1990-an dan dalam perkembangannya, musik rap mengalami akulturasi dengan kebudayaan Rusia.

---

ABSTRACT

This research discusses about government policy on the development of rap music in the Russian Federation by analyzing state documents on the Presidents Executive Office website, kremlin.ru and several Russia official government websites. The method used in this reseach is descriptive analysis method and literature study. To complements previous research on relations between the development of popular culture with government policy (Shuker, 2018. Fernandez, 1989. & Johan, 2004), this research aims to prove that government policies are applied to the field of culture with the development of rap music, uses theory of Cultural Policy by Kevin V. Mulcahy in the book Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches (2006), and supported by the theory of Acculturation by Koentjaraningrat in the book Introduction to Anthropology (1990). The results of this research prove that with the state-oriented and market-oriented cultural policies in the Federation period, led to the entry of rap music to Russia from America in the 1990s and in its development, rap undergo acculturation with Russian culture."

"ABSTRAK

Nama: Meiske TaurisiaProgram Studi:Magister Perencanaan dan Kebijakan PublikJudul: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Film Indonesia di Pasar Film Dunia Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia. Kata Kunci: Kebijakan Kebudayaan, Industri Kreatif, Film, Barang Publik, Subsidi

---

ABSTRACT

The Role of Government in Developing Indonesian Film in the Global Film MarketThis thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films. Keywords Cultural Policy, Creative Industries, Film, Public Goods, Subsidies"

"Tesis ini membahas fenomena munculnya kebijakan Uni Eropa di bidang perfilman, dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kebijakan perfilman di negara-negara anggota Uni EropaHasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan perfilman Uni Eropa terbentuk karena adanya shared ideas yang dimiliki para pemimpin dan pejabat Uni Eropa, serta pemimpin dan pejabat di negara-negara anggotanya. Shared ideas itu tumbuh karena pemahaman yang sama akan ancaman dan kepentingan yang dihadapi, terutama di bidang perfilman.Berdasarkan studi kasus kebijakan perfilman di negara-negara Jerman, Inggris, Italia dan Perancis, terlihat bahwa kebijakan dan regulasi perfilman di negara-negara itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan perfilman Uni Eropa. Namun, kebijakan di level nasional itu, juga mempengaruhi kebijakan di tingkat Uni Eropa.

---

The Focus of this study is about European Union Film Policy, and how those policy influence film policy in European Union member state.This research showed that the formulation of European Unon Film Policy, is based on shared ideas that slowly develop among European Union leaders and its member states leaders. This shared ideas is came from the same feeling of treat and interest that developed among European leader.Based on case studies of Germany, Britain, Italy and France national film policy, we can see that regulation and film policy in those country is definitely being influenced by European Union Film Policy. But those country policy also influence decision making in European level."

"Tanggung jawab dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kota Depok karena perkembangannya sangat cepat menuju kota modern. Kolaborasi bersama komunitas Kaoem Depok sebagai living heritage bersama seluruh stakeholder merupakan keniscayaan untuk menjadikan wilayah Depok Lama sebagai destinasi wisata sejarah Depok Lama dan menjadi ikon serta ruang publik baru bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus pada lokus cagar budaya Depok Lama fokus secara yuridis empiris. Penelitian ini menghadirkan kebaruan terhadap urgensi kebijakan yang sinkron serta komprehensif serta adaptif dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pada obyek bangunan cagar budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Memaknai identitas perlu formulasi hibrid yang multikultur, bukan milik suatu entitas/etnis tertentu. Secara geobudaya, Depok Lama menunjukkan kekhasan pola berdasarkan alam budaya terkait residu budaya kolonialisme Belanda. Bahkan, menjaga warisan budaya itu akan meningkatan kohesi sosial mengingat kota tanpa bangunan tua seumpama dengan manusia tanpa ingatan.

---

The responsibility to maintain and protect cultural heritage is a challenge for the government and the people of Depok City because of its very fast development towards a modern city. Collaboration with the Kaoem Depok community as Living Heritage with all stakeholders is a necessity to make the Old Depok area a historical tourist destination for the Old Depok and become an icon and a new public space for the community. This study uses a qualitative case study approach at the Depok Lama cultural heritage locus, with a juridical and empirical focus. This research brings novelty to the urgency of policies that are synchronous as well as comprehensive and adaptive to the pace of community economic growth on cultural heritage objects that involve community participation. Making sense of identity requires a hybrid formulation that is multicultural, not belonging to a particular entity/ethnicity. According to geoculture, Old Depok shows a distinctive pattern based on cultural nature related to the cultural residues of Dutch colonialism. In addition, preserving this cultural heritage will increase social cohesion considering that a city without old buildings is like a human without memory."

"The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik adalah perjanjian perdagangan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi multilateral. Namun, saat membahas rancangan perjanjian tersebut, Prancis menjadi salah satu negara yang menyatakan keberatannya. Perjanjian perdagangan tersebut dianggap akan membahayakan identitas kebudayaan Prancis. Perjanjian ini juga bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis yang memperlakukan budaya secara berbeda dari produk komersial lainnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan barang dan jasa budaya sebagai pengecualian dalam perjanjian internasional. Perjanjian TTIP juga dianggap berbahaya bagi industri audiovisual Prancis karena adanya kemungkinan dominasi dari Hollywood. Oleh karena itu, menjelaskan alasan Prancis dalam melindungi entitas dan identitas budayanya dalam pembahasan dan negosiasi TTIP. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan hubungan antara penolakkan Prancis dengan konsep transnasionalisme, dan imbanya terhadap negosiasi TTIP. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori identitas milik Stuart Hall, serta menggunakan konsep transnasionalisme dalam melihat konsep pengecualian budaya Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakkan Prancis terhadap TTIP didasarkan pada perlindungan identity as becoming Prancis. Dalam hal ini sektor audiovisual dilihat sebagai sebuah identitas budaya nasional yang harus dilindungi. Kemudian, negosiasi TTIP juga dianggap bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis. Ketiga, perjanjian TTIP dianggap akan mengancam sektor industri audiovisual Prancis, dan memungkinkan adanya dominasi budaya dan ekonomi dari sektor audiovisual Amerika Serikat. Penolakkan ini berkaitan dengan cara pandang Prancis terhadap konsep transnasionalisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan serangan terhadap identitas budayanya. Karena sikapnya tersebut, Prancis mendapat kritik dari berbagai negara, sedangkan konsep transnasionalisme seharusnya bisa dilihat sebagai sebuah ajang promosi, sekaligus kesempatan untuk berekspansi.

---

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed trade agreement between the European Union and the United States, with the aim of promoting multilateral trade and economic growth. However, while discussing the draft of the agreement, France became one of the countries that raised its objection. According to France, the trade agreement is considered to endanger French cultural identity. This agreement also contradicts the French concept of the "l'exception culturelle" (cultural exception), which treats culture differently from other commercial products. In other words, to consider cultural goods and services as exceptions in the negotiations of international treaties. The TTIP agreement is also considered dangerous for the French audiovisual industry because of the possibility of domination from Hollywood. Therefore, this research aims to explain the reasons for France in protecting their cultural identity in the TTIP discussion and negotiation. In addition, this study also describes the relationship between the rejection of France and the concept of transnationalism, and its impact on the negotiations. The research was conducted using qualitative research methods with critical discourse analysis techniques. The theory and concept used is Stuart Hall's theory of identity, and utilizing the concept of transnationalism in seeing the French cultural exclusion. The results showed that France's rejection of TTIP was based on the protection of their identity as becoming. In this case the audiovisual sector is seen as a national cultural identity that must be protected. The TTIP was also deemed to contradict the French concept of "l'exception culturelle". Third, the TTIP agreement is considered to endanger the French audiovisual industry, and allows for cultural and economic domination of the the United States. In this case, France sees the concept of transnationalism as a threat and an attack on its cultural identity. Because of their action, France has received criticism from various countries for considering the concept of transnationalism as a direct attack on their cultural identity. Whereas, transnationalism should be seen as a gateaway for cultural promotion, as well as an opportunity for cultural and economic expansion."