Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor nonpemerintah; (5) Peningkatkan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi. ......Regarding to corruption as an extraordinary crime, Stranas-PK is created by government as an integrated effort and commitment to eradicating corruption. This descriptive research uses literature review to find out the implementation of Stranas-PK from the collaborative governance’s perspective. The results show that the implementation of Stranas-PK has started practising collaborative governance. However, by Setnas-PK, NGO’s report and research articles, there are still some obstacles to fix, namely: (1) Adjusting the legal framework; (2) Fulfillment of adequate resources; (3) Civil society participation model; (4) Upgrading the involvement of NGO; (5) Increasing the involvement of K/L/PD and (6) Measure the impact.

Abstrak :
Karya Akhir ini membahas Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui programnya Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Sekolah Antikorupsi (SAKTI) merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun dan terbagi menjadi dua bentuk; SAKTI Pemuda dan SAKTI Tematik. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa buku, artikel jurnal, Undang-Undang, dokumen lembaga, media sosial, media berita, serta wawancara bersama salah satu narasumber pekerja ICW. Berdasarkan temuan data, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai implementasi upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari pencegahan kejahatan berbasis masyarakat ini mengisyaratkan masih memiliki hambatan terkait evaluasi keberlanjutan program. ......This Final Project discusses the Community Crime-Based Prevention Strategy implemented by Indonesia Corruption Watch (ICW) in effort to prevent corruption within anti-corruption education which needs public participation. Sekolah Antikorupsi (SAKTI) is an eventual program carried every year and are divided into two forms; SAKTI Pemuda and SAKTI Tematik. The method used in this writing is through secondary data such as books, journal articles, laws, and institutional documents, social media, reports and interview with one of the ICW employee. Based on the data results, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) produces follow-up plan called Rencana Tindak Lanjut (RTL) as an implementation of preventing corruption. The data analysis shows the implementation of community crime-based prevention indicates the presence of obstacle related to evaluation of the sustanability program itself.

Abstrak :
Pencegahan korupsi sangat diperlukan untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan sistem informasi E- Tendering pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia serta membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode Manajemen Sistem Informasi dan Rekayasa Proses Bisnis digunakan pada penelitian ini. Desain sistem informasi yang diusulkan dibuat dengan metode structured system development yang memiliki 4 tahap yaitu, pembuatan entity-relationship diagram (ERD), relational database, use case diagram dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini memberikan tiga pilihan skenario yang dimodelkan dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak iGrafx. Skenario yang paling realistis untuk diimplementasikan saat ini adalah skenario 1 yaitu integrasi database untuk dokumen administrasi pelaku usaha dengan instansi pemerintahan terkait dengan menggunakan pendekatan BPR best practice dan juga sistem informasi. Manfaat yang didapatkan dari skenario 1 adalah penurunan average cycle time sebesar 34,20%, kemudahan melakukan evaluasi penawaran, dan menghilangkan proses tatap muka untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Skenario yang ideal untuk diimplementasikan dalam proyek jangka panjang adalah skenario 3. Manfaat yang didapatkan dari skenario 3 adalah penurunan average cycle time sebesar 18,34%, proses evaluasi penawaran yang lebih cepat, menghilangkan proses pembuktian kualifikasi, memperketat pengawasan dengan S.M.A.R.T serta koordinasi antar APIP/KPK dengan LKPP, dan meningkatkan transparansi data dan informasi.

---

ABSTRACT
The number of corruptions in Indonesia can be reduced by corruption prevention initiative. The purpose of this research is to improve E-Tendering Electronic Procurement System (SPSE) to be more transparent, accountable, and efficient in order to prevent corruption in Indonesia and to support the Corruption Eradication Commission (KPK). Management Information Systems and Business Process Reengineering method are used in this study. Information system design proposed in this research made with structured system development method consists of 4 stages; the creation of entity-relationship diagrams (ERD), relational database, use case diagram and data flow diagram (DFD). This research provides three choices of scenarios that are modeled and simulated by iGrafx software. The most realistic scenario to be implemented right now is the first scenario with database integration for administrative documents related to government agencies using BPR best practice and information systems. The benefit from the first scenario are reducing average cycle time by 34.20%, faster bid evaluation process, and eliminates face-to-face processes to prevent collusion. Scenario 3 is the ideal scenario to be implemented in a long-term project. The benefit from the third scenario are reducing average cycle time by 18.34%, a faster bid evaluation process, eliminates face-to-face processes to prevent collusion, strengthen E-Tendering supervision with S.M.A.R.T and coordination between APIP / KPK and LKPP, and increase data and information transparency.