Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis study examines the effect of excess control on cost of capital seen from the profitability of the company to prove its effect on increasing the profitability of manufacturing companies. This study uses secondary data taken from the auditor's financial statements. The results show that excess control has a positive effect on cost of capital. The results of this study illustrate that capital will be good for the company if the funds are used effectively and efficiently. This research is important for companies and organizations, in order to be better in the use or utilization of capital in the company's operations. This company is only limited to manufacturing companies, so the next research is expected to be able to use samples from other industries."

"Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peranan Bank Indonesia semakin lebih fokus terhadap pelaksanaan tugas sebagai bank sentral/otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan operasi pengendalian moneter melalui piranti-piranti moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi (barang dan jasa) serta dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.Pelaksanaan atas kebijakan moneter dan perekonomian telah menunjukkan perkembangan yang cukup kondusif dan terkendali. Diantaranya telah terjaga stabilitas moneter dari keuangan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator makro perekonomian Indonesia diantaranya nilai tukar, inflasi dan ekspor telah menunjukkan perbaikan, sehingga dapat lebih selaras dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia.Walaupun kepercayaan terhadap perekonomian tersebut telah diraih, namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi diantaranya fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih terlihat dari penyaluran kredit perbankan dan penyerapan sektor riil belum sepenuhnya berlangsung. Oleh sebab itu dana lebih banyak berputar di sektor keuangan. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi sehingga fungsi Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar mengalami tekanan.Sesuai dengan kondisi perekonomian tersebut diatas, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sejak tahun 1999 mengambil langkah kebijakan moneter kontraktif (penyerapan likuiditas), melalui piranti moneter yang dimilikinya melalui pengaturan jumlah uang beredar yang berdampak pada tingginya biaya pengendalian moneter.Dalam tahun 2003 biaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter mencapai Rp. 14,4 triliun termasuk pengeluaran untuk diskonto SBI sebesar Rp. 13,9 triliun. Besarnya biaya pengendalian moneter tersebut menyebabkan penurunan kondisi keuangan Bank Indonesia sehingga dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami defisit dan apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan dapat menggerogoti permodalan, sehingga dapat menurunkan kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Untuk itu menjaga sustainable permodalan sangatlah penting agar peranan dan fungsi Bank Indonesia yang cukup stategis dalam perekonomian Indonesia dapat terlaksana dengan baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang Undang No. 23 tahun 1999 yakni periode 1996/97 s.d. 1998/99 permodalan Bank Indonesia dapat memenuhi ketentuan permodalan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan keuntungan (surplus) yang diperolehnya. Namun setelah tahun 1999 permodalan Bank Indonesia mulai dipermasalahkan oleh para stakeholder sehubungan dengan peningkatan biaya pengendalian moneter, namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan ratio permodalan Bank Indonesia periode 1999 s.d. 2003 dapat terpenuhi bahkan selalu memoeroleh keuntungan (surplus), walaupun secara operasional pada tahun 1999 dan 2003, Bank Indonesia telah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp. 5,442 triliun dan Rp. 6,491 triliun, namun dengan dilakukannya revaluasi asset dan penilaian kembali aktiva valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia pada tahun 1999 mengakibatkan adanya tambahan pendapatan atas penilaian aktiva valuta asing sebesar Rp. 14,628 triliun sehingga Bank Indonesia dapat membukukan keuntungan sebesar Rp. 9,186 triliun tahun 1999. Sedangkan untuk tahun "2003, Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan sehubungan dengan adanya penyelesaian BLBI (sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia ) sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp. 9,186 triliun, sehingga Bank Indonesia dapat tetap membukukan keuntungan sebesar 2,153 triliun.Penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia sejak tahun 1999 disebabkan oleh :1. Berkurangnya sumber pendapatan Bank Indonesia diantaranya :a. Dihapuskannya SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan pemberian Kredit Likuiditas,b. Menurunnya pendapatan dari pengelolaan devisa yang disebabkan oleh penurunan tingkat sukubunga internasional.c. Menurunnya kualitas aktiva yang diakibatkan oleh pengalihan tagihan pemerintah menjadi obligasi yang harus dimiliki sampai jatuh tempo dalam jumlah yang sangat significant (24,1 % dari total aktiva tahun 2003).2. Meningkatnya biaya pengeluaran Bank Indonesia atas beban pengendalian moneter dan tambahan biaya untuk penyisihan aktiva produktif.Mengingat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran Bank Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 akan dapat meningkatkan defisit keuangan dan berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 14,412 triliun akan dapat mengakibatkan penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia, terlebih lagi bila kondisi defisit keuangan tersebut berlanjut pada tahun 2005 diproyeksikan bahwa permodalan Bank Indonesia akan lebih kecil dari 3% (3/100) sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku saat ini, pemerintah akan menyediakan anggaran untuk memenuhi ketentuan permodalan Bank Indonesia, hal ini akan membawa dampak yang kurang menggembirakan terhadap kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai penyusun dan pelaksana pengendalian kebijakan moneter di Indonesia. Untuk menjaga sustainable permodalan Bank Indonesia diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Kebijakan Umum Bank Indonesia di bidang keuangan hendaknya memprioritaskan pada upaya meningkatkan surplus dengan jalan mengoptimalkan sumber penerimaan dan sebaliknya mengefisienkan setiap pengeluaran sehingga permodalan Bank Indonesia dapat ditingkatkan.2. Kebijakan Optimalisasi PenerimaanDalam rangka optimalisasi dan upaya peningkatan penerimaan, maka langkah yang dapat ditempuh terutama dalam :a. Pengelolaan devisa dengan menyempurnakan sistem yang berlaku melalui optimalisasi profit dengan tanpa mengorbankan likuiditas dan keamanan.b. Pengkajian sumber penerimaan lain, berkenaan dengan pencetakan uang rupiah (seignorage).c. Peningkatan kualitas aktiva yang dimiliki termasuk pencarian sumber-sumber penerimaan baru seperti pengenaan biaya transaksi warkat peserta kliring dan distribusi uang.3. Kebijakan Pengendalian BebanDalam rangka peningkatan efisiensi dan menekan jumlah beban, maka langkah - langkah yang dapat ditempuh terutama meliputi:a. Perubahan pengendalian moneter dari target base money menjadi pricing target.b. Pengembangan piranti pengendalian moneter selain SBI, misalnya Treasury Bills (T-Bill), dan secara bertahap menggantikan SBI.c. Mencari alternatif pencetakan dan distribusi uang yang lebih efisien dan efektif.4. Kebijakan pengaturan perbankanMembuat regulasi/ketentuan yang dapat mendukung peningkatan Loan to Deposit Ratio perbankan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit sehingga dapat mengurangi over likuiditas perbankan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar.5. Ketentuan PermodalanMengingat perubahan ketentuan permodalan Bank Indonesia dari jumlah nominal menjadi prosentase tertentu dari kewajiban moneter telah mengakibatkan para stakeholder mempermasalahkan permodalan Bank Indonesia. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan permodalan Bank Indonesia agar jumlah modal minimum Bank Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank Indonesia tanpa mengabaikan pada prinsip-prinsip permodalan minimum bank sentral."

"Fasilitas Integrated Cold Storage sangat dibutuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembangunan fasilitas ICS di Kabupaten Kampar oleh PT. S di tahun anggaran 2018 membuktikan bahwa manajemen proyek yang efektif harus diterapkan. Satu cara untuk menilai kinerja manajemen proyek PT. S adalah dengan menilai proses kontrol biaya selama proyek tersebut. Kontrol biaya adalah proses pengawasan status proyek untuk memperbaharui biaya proyek dan mengatur perubahan pada biaya dasar. Proses kontrol biaya dianalisa menggunakan Earned Value Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen proyek dari PT. S menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan planned values. Tantangan terbesar datang dari faktor-faktor penyebab keterlambatan di fase konstruksi yang mencakup cuaca, kualitas rendah dari SDM dan distribusi barang dan material. Hasil analisa kasus ini berujung pada kerangka manajemen proyek yang bisa digunakan untuk pekerjaan selanjutnya.

---

Integrated Cold Storage facilities are much needed by Indonesian Marine and Fisheries Ministry. The construction of ICS facility in Kampar District by PT.S in fiscal year 2018 proved that efficient project management must be implemented. One way to measure the performance of PT. S PM is by examining the control cost process throughout the project. Control Costs is the process of monitoring the status of the project to update the project costs and managing changes to the cost baseline. Control cost process is analyzed using Earned Value Analysis.

The results showed that PT. S was not able to manage their cost efficiently The biggest challenge is caused by delaying factors in construction phase which include weather, low quality in manual labor and distribution of materials and goods. The analysis resulted in improved project management framework that can be used in future projects."

"Kualitas pelaksanaan proyek salah satunya ditentukan oleh pengawasan dan pengendalian saat konstruksi berlangsung untuk mencapai tujuan mutu, waktu dan biaya yang sesuai dengan anggaran biaya proyek Variabel biaya proyek yang dapat dikendalikan adalah biaya tenaga kerja, biaya material, biaya peralatan, biaya subkontraklor, biaya kondisi umum dan overhead. Pada proyek konstruksi, biaya peralatan menyumbangkan biaya proyek yang nilainya mencapai 20 - 30 % dari total biaya proyek Dengan kontribusi terhadap total biaya proyek yang cukup besar tersebut, kesalahan pada manajemen peralatan dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan biaya proyek Untuk memperbaiki penyimpangan biaya, dilakukan identifikasi masalah-masalah terhadap manajemen peralatan dan mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan Tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat dilaksanakan apabila penyimpangan yang timbul dalam pelaksanaan proyek dapat di identifikasi secara cepat, sehingga alternatif keputusan tindakan koreksi yang terbaik dapat diambil secara cepat dan tepat. Untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam tindakan koreksi dapat dilakukan dengan banluan program komputer yang berbasis expert system. Pemilihan expert system sebagai pendekatan dalam melakukan tindakan koreksi pada manajemen peralatan dimaksudkan agar pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ataupun beberapa ahli dapat dikumpulkan dan direkam dalam suatu alas berupa program komputer sehingga pakar dapat berbagi pengetahuan yang dimilikinya baik ilmu maupun pengalamannya kepada pengguna yang membutuhkan pengetahuan tersebut. Penerapan expert system pada bidang konstruksi merupakan salah salu terobosan dalam era teknologi informasi saat ini karena begitu banyak informasi yang tersedia namun belum dapat diolah secara optimal.

---

The quality of constructing a project is determined by monitoring and controlling the construction phase to achieve the intended quality, time and cost The cost's variables /hat should be controlled are labor costs, material costs, equipment costs, subcontract costs, general condition costs, and overhead. In a construction project, 20 -30% of the total project costs came from the equipment costs. With this contribution to the total project costs, a mistake or misleading from managing equipment can cause cost variances. To fix these cost variances, ident f cation towards problems from equipment management should be done and a corrective action should be taken. A corrective action can be implemented if the variance is already identified To help and support in determining a corrective action, an expert system based in a computer program can be used. Expert system can collect knowledge from experts where this knowledge are used for recommendation in decision making. Applying expert system in construction industry is one of the breakthrough in information technology era these days."

"Tesis ini membahas tentang studi kasus Pengendalian Persediaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di industri makanan dan minuman, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, tahun 2020. Meningkatnya jumlah UMKM yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga mengarah pada peningkatan daya saing di kalangan UMKM. Untuk bersaing dengan orang lain dalam industri makanan dan minuman yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun, UMKM harus mampu mengelola inventaris secara profesional. Warteg ABC adalah UMKM, yang bergerak di industri makanan dan minuman, yang menjual masakan Indonesia. Warteg ABC sudah beroperasi selama kurang lebih 4 tahun di Jakarta Selatan. Data diperoleh dengan menggunakan metode pelatihan bisnis, penelitian kualitatif dari wawancara dengan pemilik dan pengamatan, untuk memetakan kondisi dan masalah UMKM, dilanjutkan dengan tindakan korektif untuk mengimplementasikan solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warteg ABC tidak memiliki catatan yang tepat untuk keputusan pembelian persediaan, jumlah persediaan dan perhitungan biaya persediaan dalam mengelola bisnis mereka pada kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, solusi yang diberikan adalah meningkatkan kontrol inventaris dan efisiensi biaya. Penilaian implementasi tidak dapat dilakukan untuk mendukung hasil perbaikan karena Pandemi Covid 19 yang membuat UMKM memutuskan untuk menutup sementara. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Warteg ABC meningkatkan kontrol inventaris dan efisiensi biaya.

---

This thesis discusses about case study Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) inventory control which is engaged in food and beverages industry, students of the Faculty of Economics and Business of UI, of 2020. The increasing number of MSMEs which is engaged in food and beverages industry has positive impact to the economy of Indonesia, but also leads to the increases of competitiveness among MSMEs. To compete with others in the food and beverages industry which is always growing year by year, MSMEs should be able to manage the inventory professionally. Warteg ABC is a MSME, engaged in the food and beverages industry, which is sell Indonesian cuisine. Warteg ABC was already operated for more or less 4 years in South Jakarta. Data is obtained using business coaching method, a qualitative research from the interview with the owner and observation, to mapping the MSME's conditions and problems, continued with the corrective action to implement solution. The result shows that Warteg ABC did not have proper record for the inventory purchase decision, the amount of inventory and the calculation of inventory cost in managing their business on the daily activities. Thus, the solution that given is to improve the inventory control and cost efficiency. Implementation assessment can't be carried out to support the results of the improvements because of the Covid 19 Pandemic that makes the MSME decided to close temporarily. This research is aimed to help Warteg ABC to improve the inventory control and cost efficiency."

"ABSTRAKPenerapan Jaminan Kesehatan Nasional dan sistem pembayaran INA-CBGs merupakan hal baru dalam sistem kesehatan di Indonesia, dan merupakan sistem pembayaran utama yang dilakukan oleh RSUPN CM pada saat ini. Penggunaan PPK sebagai standar pelayanan kedokteran masih merupakan hal yang baru di Indonesia dan belum pernah dievaluasi penggunaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara jenis pembedahan, kepatuhan menggunakan PPK terhadap kendali mutu dan kendali biaya. Dari 82 sampel yang didapat, didapatkan 54,9% dilakukan tatalaksana dengan laparoskopi dan 45,1% dengan laparotomi, sedangkan dari sisi kepatuhan menggunakan PPK hanya didapatkan 25,6% kasus ditalaksana sesuai dengan PPK yang ada. Rentang perbedaan pembiayaan yang dikeluarkan RSUPN CM dan yang dibayarkan BPJS cukup besar dengan median persentase yang dibayarkan hanya 75% atau dengan kerugian yang dialami oleh RSUPN CM mencapai Rp 5.160.954,-. Rerata lama perawatan untuk laparoskopi adalah 3 hari dan untuk laparotomi adalah 4 hari, komplikasi hanya didapatkan pada 1 kasus dan tidak ada mortalitas pada periode penelitian ini. Dari hubungan antara jenis pembedahan dan kendali biaya tidak didapatkan hubungan yang signifikan dengan nilai p 0,503, sedangkan hubungan antara jenis pembedahan dan kendali mutu didapatkan bahwa bedah laparoskopi 36 kali lebih besar memiliki risiko lama perawatan tidak sesuai (p<0,001), secara umum dapat diartikan bahwa pada tindakan laparoskopi terdapat risiko sebesar 32 kali kendali mutu akan tidak sesuai jika dibandingkan dengan tindakan laparotomi. Sedangkan dari hubungan antara kepatuhan menggunakan PPK dengan kendali biaya didapatkan kepatuhan menggunakan PPK yang baik tidak berhubungan dengan kendali biaya yang sesuai, begitu juga kepatuhan menggunakan PPK yang tidak baik tidak berhubungan dengan kendali biaya yang tidak sesuai. Hal yang sama juga didapatkan pada hubungan antara kepatuhan menggunakan PPK dan kendali mutu. Secara keseluruhan dari 82 kasus yang ditangani, hanya terdapat 3 (3,7%) kasus yang ditangani dan memiliki kesesuaian kendali mutu juga kendali biaya dan sebagian besar atau 48 kasus (58,5%) memiliki kendali biaya dan mutu yang tidak sesuai. Dapat disimpulkan bahwa jenis pembedahan berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya, sedangkan kepatuhan menggunakan PPK tidak berhubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya.

---

ABSTRACTThe implementation of National Health Coverage and INA-CBGs system payment is recently adapted in health care system in Indonesia and the main payment system in RSUPN CM. The implementation of clinical pathway is also newly adapted in Indonesia and never been evaluated for its use. This research aim to find the correlation between the type of surgery, adherence to clinical pathway with quality and cost control. From 82 samples, 54,9% underwent laparoscopy and 45,1% laparotomy, only 25,6% samples had good clinical pathway adherence. The median percentage of difference between the cost and the payment received by RSUPN CM is 75% with median loss of Rp 5.160.954,- per patient. The mean for length of stay for laparoscopy is 3 days and for laparotomy is 4 days, only 1 major complication and no mortality recorder during this research. There was no significant correlation between type of surgery and cost control (p=0,503) but we found a significant correlation between type of surgery and quality control, the relative risk for unsuitable length of stay for laparoscopy was 36 (p<0,001). As we evaluated for the correlation with quality control and laparoscopy, there was 32 times relative risk for unsuitable quality control compared to laparotomy. The adherence to clinical pathway was not correlated with cost control, good clinical pathway adherence was not correlated with good quality control and bad clinical pathway adherence was not correlated to bad quality control as well. The same result also applied to the correlation of adherence to clinical pathway and quality control. Overall from 82 samples only 3 (3,7%) that has good quality and cost control, 48 samples (58,5%) has bad quality and cost control. We conclude that the type of surgery was correlated with quality and cost control, the adherence to clinical pathway was not correlated with quality and cost control."

"Dengan semakin berkembangnya teknologi konstruksi di dunia, maka semakin berkembang pula teknologi konstruksi di Indonesia diantaranya dengan pemanfaatan teknologi precast dan bekisting (formwork). Dimana teknologi bekisting ini selalu dikembangkan untuk mendapatkan biaya, waktu dan mutu pekerjaan proyek sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perencanaan, disain, dan pelaksanaan pekerjaan bekisting perlu mendapat perhatian penting dari kontraktor mengingat pekerjaan bekisting ini dapat menghabiskan 50 % dari total biaya pekerjaan pembetonan. Pengendalian pekerjaan bekisting yang buruk akan menyebabkan pemborosan material bekisting yang digunakan dan juga dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan proyek secara menyeluruh karena hasil dari pekerjaan bekisting tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai simulasi pengendalian biaya dan waktu pekerjaan bekisting berdasarkan prosedur mutu pekerjaan bekisting untuk masingmasing penjadwalan pelaksanaan proyek dengan metode konvensional ataupun dengan metode precast. Dari hasil simulasi pekerjaan bekisting masing-masing metode di atas, akan dibandingkan satu sama lainnya sehingga pada akhirnya diperlihatkan kelebihan ataupun kekurangan dari metode precast dibandingkan dengan metode konvensional (cor di tempat). Pada skripsi ini juga diharapkan akan menghasilkan variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pekerjaan bekisting pada saat proses pabrikasi modul beton precast. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan bekisting proyek RUSUNAWA lainnya.

---

As the construction technology in the world is developing continuously, it also affect the development of technology in Indonesia. One of the impact that can be observed is the development of precast and formwork technology used in the construction projects in order to achieve certain standards that has already been determined previously at the planning process. Planning, design and formwork fabrication and instalation needs to be considered as the main focus for construction projects because of the high precentage as high as 50% of the total acticity related to concrete works. Poor control of the activities related to this matter can cause inefficient formwork material usage and also progress setback due to the extra work which has to be done because of spesification divergence from the initial planning. This final assignment will explain coprehensively about the cost and time control simulation based on the quality procedure of formwork from project scheduling of both conventional and precast method. The result from the formwork simulation of each method will be compared one to another so that each method will show its strong points and disadvantages. This final assignment is also expected to generate variables which affect the formwok exertion at the precast module fabrication and installation process. This conclusion is expected to be a good recommendation for the contractor for the subsequent project related to the matter discussed."

"ABSTRAKBedah paru merupakan layanan unggulan RSUP Persahabatan. Metodepembayaran memiliki efek yang berbeda terhadap kendali kualitas dan kendalibiaya.Belum diketahuinya perbandingan kendali kualitas dan kendali biaya padapasien rawat inap dengan tindakan bedah paru maka perlu dilakukanperbandingan tiga jenis metode pembayaran yaitu Paket dan Fee For Service, FeeFor Service, dan INA-CBG’s terhadap kendali kualitas meliputi utilisasipelayanan dan jumlah visit dokter, serta kendali biaya meliputi besaranpembayaran dan lama hari rawat.Dilakukan penelitian kuantitatif dengan metode survey untuk mengetahuiutilisasi pelayanan, jumlah visit dokter, besaran pembayaran, dan lama hari rawatdari data sekunder berupa catatan rekam medic, billing, dan luaran SIM RS.Untuk menjelaskan hasil yang diperoleh pada penelitian kuantitatif, dilakukanpenelitian kualitatif dengan desain deskriptif evaluative terhadap penentukebijakan; koordinator dan pemantau profesi; pusat pencatatan, pelaporan, danpengklaiman; dan pemberi pelayanan.Diperoleh hasil terdapat item Laboratorium, Radiodiagnostik,Elektromedik, Paru, Konsultasi dan Rehabilitasi Medik, Akomodasi, Tindakan,Labu Darah, dan obat-obatan yang rata-rata pemeriksaan atau penggunaannyasama dan ada yang berbeda diantara ketiga metode pembayaran. Untuk jumlahvisit dokter, tidak terdapat perbedaan akan tetapi terdapat perbedaan untukbesaran pembayaran dan lama hari rawat diantara ketiga metode pembayaran.Diperoleh kesimpulan bahwa belum dapat disimpulkan perbandinganantara metode pembayaran Paket dan Fee For Service, metode pembayaran FeeFor Service, dan metode pembayaran INA-CBG’s dalam hal kendali kualitas dankendali biaya karena adanya keterbatasan variabel selama penelitian untukmencapai perbandingan apple to apple dari ketiga metode pembayaran tersebut.

---

ABSTRACTPulmonary Surgery is the main service in RSUP Persahabatan. ThePayment methods has different effect on quality control and cost control.The comparison of quality control and cost control on inpatient withpulmonary surgery is unknown yet. Three types of payment methods i.e packageand fee for service, fee for service, and INA-CBG’s will be comparized againstquality control includes services utilization and number of physician visits, aswell as cost control for cost payment, and length of stay.Quantitative research is conducted by survey methods to find out servicesutilization, number of physician visits, cost payment, and length of stay fromsecondary data of medical record, billing, and data SIM RS. To explain theresults in quantitative research, qualitative research conducted by evaluativedescriptive design against policy, coordinators and profession supervisor; loggingcentre, reporting, and claim; and physician service.The obtained result such as laboratory, Radio diagnostic, electro medic,pulmonary, consultation and medical rehabilitation, accommodation, medicaltreatment, blood SAC, and medicine, has equal average on examination orutilization with minor differentiation between the three method. There are nodifference for physicians visit but there are some difference for cost payment andlength of stay between the three types of the payment method.As for conclusion, it could not be inferred comparison between package andfee for service, fee for service, and INA-CBG’s payment method in terms ofquality control and cost control due to the limitation of the variables during theresearch to reach apple to apple comparison of three types of payment method."

"Proyek pembangkit listrik merupakan proyek yang kompleks dan mahal. Oleh karena itu, proyek ini memiliki risiko yang tinggi terutama untuk proyek dengan jenis kontrak jenis kontrak enjiring, pengadaan dan konstruksi (EPC). Dalam proyek-proyek ini, perusahaan kontraktor sering mengalami cost overrun yang disebabkan oleh kenaikan harga material dalam beberapa item utama pekerjaan yang dikerjakan oleh pemasok atau subkontraktor. Studi ini bertujuan untuk mengendalikan biaya proyek dengan mengembangkan manajemen kontrak dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko. Analisa deskriptif dan analisa risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dominan. Respon risiko kemudian dikembangkan dan terintegrasi dalam proses manajemen kontrak. Hasil dari Studi ini menunjukkan bahwa ada 38 faktor risiko yang menyebabkan kenaikan harga material pada proyek pembangkit listrik di Indonesia, di antaranya 10 dominan, dan beberapa aspek menjadi dikembangkan dari respon risiko terhadap risiko dominan dan didapatkan 14 aktivitas pengembangan untuk prosedur eksisting administrasi subkontrak dan prosedur perolehan kontrak pengadaan barang dan jasa. Risiko yang mempengaruhi kenaikan harga material sebagian besar terjadi selama fase perencanaan dan strategi di awal kontrak pembentukan.

---

Power plant projects are complex and expensive; therefore, the risks will be high especially for engineering, procurement and construction (EPC) fixed price contract projects. In these projects, the contracting company often experiences cost overrun caused by material price increment in several major items of work carried out by them pemasoks or subcontractors. This study aims to control project costs by developing contract management and identifying risk factors. Descriptive and qualitative risk analysis was conducted to identify the dominant risks. Risk responses are then developed and integrated within the contract management processes. The results of this study show that there are 38 risk factors causing material price increment in power plant projects, among which 10 are dominant, and several aspects to be developed through 14 risk responses for existing contract administration procedure and contract aquisition for goods and services procedure. The risk that affects material price increment the most occurs during the planning and strategy phase at the beginning of the contract formation."

"Biaya obat yang besar memerlukan pengelolaan yang tepat. Proses pengelolaanobat yang paling mengganggu dalam siklus pengelolaan obat di Instalasi FarmasiRSU Sari Mutiara Medan adalah proses pengadaan/pembelian obat. Obat Tingkatpemakaian dan pembelian obat kronis yang tinggi mewakili tingkat pemakaiandan pembelian obat secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi pada prosespengadaan/pembelian obat kronis dapat memberikan gambaran peningkatanefisiensi pengelolaan obat secara keseluruhan. Penelitian dengan metode kualitatifini mengobservasi waktu yang digunakan selama proses pembelian obat darimulai pemesanan hingga obat diap didistribusikan, dan bertujuan untukmeningkatkan efisiensi pengelolaan obat di Instalasi Farmasi RSU Sari MutiaraMedan dengan menggunakan metode lean. Hasil penelitian dapat merumuskankegiatan pembelian obat yang beragam menjadi satu alur proses pembelian obat,dalam desain usulan perbaikan tampak pengurangan waktu tunggu, peningkatanpresentasi kegiatan value added dan reduksi presentasi kegiatan non value added.Dengan meningkatnya efisiensi proses pembelian/pengadaan obat diharapkanadanya domino effect pada proses pengelolaan obat lainnya. Dalam penelitian inidicapai kendali biaya dan kendali mutu melalui usulan perbaikan jangka pendekperencanaan kebutuhan obat dengan menggunakan analisis pareto dan VEN, sertametode error proofing dalam evaluasi akhir setiap proses pembelian obat.Penerapan kaizen merupakan usulan jangka panjang yang akan selalu diterapkandalam setiap analisis proses menggunakan metode lean.

---

High cost of drugs need a proper management. Procurement purchase of thedrugs is the most disturbing management process in the drug cycle managementin the pharmacy unit of Sari Mutiara Medan Public Hospital. The highconsumption and purchase level of chronic drugs represent the high consumptionand purchase the whole drugs. Efficiency increasing of chronic drugsprocurement purchase is expected to represent the efficiency increasing of drugmanagement in generally. This qualitative research, using the lean method,observed the time spent from when the drug was ordered until the drug was readyto distribute, with the aim to increase the efficiency of drug management in thepharmacy unit of Sari Mutiara Medan Public Hospital.

The results formulatevariation of purchasing flow to be one standard future state mapping, and itshows improvement in waiting time, increasing value added activity and reductionnon value added activity. Efficiency increasing of drugs procurement purchase isexpected to have a domino effect for the continuous drug management process.Cost and quality control in this research are obtained through the proposedshort term fixes using pareto and VEN in drugs demand planning and usingerror proofing method in every end evaluation of drugs procurement purchase.Kaizen is applied for the proposed long term fixes and for every flow analysisusing lean method."