Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector.

This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method.

Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments."

"ABSTRAKJasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tender yang saat ini tengah berjalan peraturan teknis utama yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diadakan berubahan kembali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut secara otomatis menyatakan bahwa Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tidak berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, secara tegas mengatur tentang jaminan berlakunya kontrak kerja konstruksi, yakni diaturnya wanprestasi/cidera janji, mekanisme dan tata cara penyelesaiannya. Peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitiatif.Masyarakat yang berperan sebagai penyedia barang/jasa harus mematuhi segala ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Peranan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus bersifat mengatur (regulerent), mengikat secara umum artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu saja.Pada akhirnya Peneliti akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap peraturan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi pemerintah.

---

ABSTRACTThe national contruction service is expected to develop its role in the national development by improving its expertise, supported by strong business structure, in order to achieve premium quality construction projects. The principal legal issue in this respect is the extent of which a construction work contract may provide sufficient legal protection to the relevant parties, particularly the construction services provider. In the currently applicable implementation of tender process, the applicable principal technical regulation is the Presidential Regulation Number 80 of 2003 as amended by Presidential Regulation Number 54 of 2010 as further amended by Presidential Reulation Number 35 of 2011 on Procurement of Government Goods/Services. Such Presidential Decrees revoked the Presidential Decree Number 80 of 2003 on Guidance for Implementation of Procurement Government Goods/Services. Further, Law of Number 18 of 1999 on Construction Services provides a guarantee in respect of enforceability of a construction work contract, namely provisions concerning default of contract, the mechanism and procedures for resolutions.The implementing regulation is governed in Goverenment Regulation Number 29 of 2000 on Implementation of Construction Services. The research method applied in this thesis is by conducting a normative judicial approach with specification of analytical descriptive research method. The data collection method is library research. Whereby such data shall be further analyzed and processed with qualitative analysis method. The public, with their role as supplier of Goods/services must comply with all provisions stipulated in the prevailing laws and regulations. The Government as a policy maker must regulate and issue regulations and policies, which shall bind the public in whole: in this regard its policy should encompass all people and not just designed for specific person or individual. In the end, the Researcher shall provide her conclusion relevant tokey issues and advise on the need for improvement on regulation and the laws related to procurement of Goods/Services.,particulary in government contruction services."

"Sebelum tanggal 1 Januari 2001 (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996) atas imbalan jasa usaha konstruksi dikenakan PPh final dengan dasar pasal 4 ayat (2) UU PPh. Narnun, muiai 1 Januari 2001 pengenaan PPh atas jasa usaha konstruksi dikembalikan kepada dasar pengenaannya yakni dikenakan PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. Walau usaha tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana karena untuk keadaan tertentu masih dikenakan PPh final. Ketentuan yang mengatur dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor I40 Tahun 2000.Permasalahan yang diteliti adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan jasa usaha konstruksi dengan menggunakan tarif final dan tarif tidak final (PP No. 140 tahun 2000).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan menggunakan tarif final dan dengan menggunakan tarif tidak final (PP No. I40 tahun 2000).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana setiap data yang diperoleh (data penerimaan pajak) akan dianalisis. Penulis juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau kondisi populasi tertentu secara faktual dan cermat serta sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.Penulis dalam tesis ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka yang menjadi dasar penulisan tesis. Tinjauan pustaka tersebut adalah: definisi dan fungsi pajak, kebijakan perpajakan, hukum pajak, administrasi perpajakan, tarif pajak, PPh final dan tidak final, asas-asas perpajakan, konsep penghasilan, pengurang penghasilan, penghasilan yang tidak boleh dikurangkan. Dalam tesis ini juga penulis menyajikan tinjauan pustaka mengenai jasa usaha konstruksi yang terdiri dari pengertian jasa konstruksi, proyek konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, tahap pekerjaan serta manfaatnya, ketentuan perpajakan untuk jasa konstruksi sejak tax reform sampai saat ini, PPh atas jasa usaha konstruksi.Hasil dari analisis adalah berdasarkan data yang diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan PPh dari jasa usaha konstruksi dengan menggunakan tarif final dan tidak final pada tahun 2001. Pada tahun 2001 total penerimaan PPh Final pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi sebesar Rp. 401,78 (dalam milyar) sedangkan PPh jasa konstruksi sebesar Rp. 48,51 (dalam milyar). Total persentase PPh final pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi terhadap penerimaan PPh sebesar 0.44% sedangkan persentase PPh jasa konstruksi terhadap penerimaan PPh sebesar 0.05%. Perbedaan yang cukup signifikan ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum pada PP No. 140 tahun 2000 sehingga pelaksanaan administrasi dan kewajiban perpajakan menjadi sulit.Berdasarkan hasil analisis. penulis tnengambil kesimpulan PPh untuk jasa usaha konstruksi dikenakan tarif final. PPh final memang tidak mencerminkan asas keadilan tapi yang paling penting adalah bagaimana usaha pemerintah sebagai pembuat kebijakan menciptakan kepastian karena kepastian dapat menjamin tercapainya keadilan pajak. Penerapan PPh final sangat mudah, administrasinya sangat sederhana, memberikan kepastian hukum, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha konstruksi.Banyak sekali penelitian mengenai tingkat kepatuhan yang berkesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Penerapan PPh final untuk jasa usaha konstruksi juga bisa menghilangkan praktek penggelapan uang pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak.PPh final untuk jasa usaha konstruksi memang tidak sesuai dengan accrealion theory. Apabila teori ini dipaksakan untuk diimplementasikan, penerimaan PPh dari jasa usaha konstruksi akan mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pengetahuan akuntansi dari pengusaha jasa konstruksi masih sangat rendah dan banyak biaya-biaya "siluman" yang terjadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya."

"ABSTRAKTender bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan pemenang dengan harga penawaran terendah dan kualitas terbaik melalui persaingan usaha sehat, tetapi juga harus lulus kualifikasi yang dipersyaratkan dengan melalui tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Pada prakteknya, masih ada pemenang tender yang ditetapkan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain melalui persekongkolan tender dan tidak lulus tahap pembuktian kualifikasi. Ditetapkannya pemenang tender yang lulus evaluasi penawaran namun tidak lulus pembuktian kualifikasi antara lain disebabkan karena adanya kelalaian panitia tender dan perbedaan pengaturan mengenai tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sehingga mengakibatkan timbulnya sanggahan dari peserta tender yang merasa dirugikan. Dasar penetapan pemenang dalam tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah dan mekanisme pengajuan sanggahannya merupakan kedua masalah yang diteliti dalam tesis ini. Tipe penelitian tesis ini adalah doktrinal, dengan sifat penelitian preskrtptif. Hasil penelitian membuktikan penetapan pemenang dengan cara melanggar prinsip persaingan usaha sehat ditunjukkan melalui persekongkolan yang terjadi dalam tender proyek multi years di Riau, sedangkan penyimpangan terhadap syarat kelulusan tahap pembuktian kualifikasi ditunjukkan melalui ditetapkannya pemenang tender yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sah yaitu pada kasus CV. Swakarya, dan masuk dalam daftar sanksi denda di KPPU yaitu pada kasus PT. Kencana Redo. Adapun mengenai mekanisme sanggahan, pengguna jasa menjawab surat sanggahan melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada kasus CV. Swakarya dan PT. Kencana Redo."

"

Tesis ini membahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan Indonesia terkait jasa konstruksi dan ketenagakerjaan untuk mengetahui liberalisasi modus 4 GATS pada pengaturan Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing di bidang jasa konstruksi, kesesuaiannya dengan schedule of commitment Indonesia dan ketentuan GATS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan juridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait perdagangan di bidang jasa dan WTO, bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier seperti artikel dalam koran atau jurnal, dan ensiklopedia yang terkait dengan perdagangan di bidang jasa dan WTO. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu menyeragamkan nomenklatur terkait jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi, dan Indonesia perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai peraturan domestik untuk menyesuaikan dengan perkembangan liberalisasi jasa konstruksi khususnya penggunaan tenaga kerja konstruksi asing di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze Indonesian laws and regulations related to construction and labor services to determine the liberalization of the mode 4 GATS in Indonesia's regulations for the use of foreign workers in construction services, the compliance with Indonesia's schedule of commitment and GATS provisions. This research applies a juridical normative approach through literary research. Information and data obtained analyzed qualitatively. The researcher suggests that Indonesia needs to make uniform nomenclature related to construction services and construction workers. Indonesia needs to improve Indonesia's laws and regulations as domestic regulations to adjust to the development of liberalization of construction services, especially the use of foreign construction workers in Indonesia.

"

"Sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bersama dengan Asosiasi Profesi melaksanakan sertifikasi keahlian. Untuk tenaga ahli jalan dan jembatan dilaksanakan HPJL Saat ini terdapat 38.600 jembatan dengan panjang total 697.000 pada ruas jalan nasional dan propinsi. Untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jembatan tersebut dibutuhkan setidaknya 1.500 tenaga ahli yang memerlukan mekanisme pembinaan dan pengakuan profesional yang jelas.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh sertifikasi tenaga ahli jembatan yang terhadap mutu jembatan. Variabel tidak bebas digunakan mutu jembatan sementara untuk variabel bebas adalah tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman di bidang jembatan, pengalaman pendukung, karya tulis ilmiah, dan pengalaman mengajar yang diasumsikan menggambarkan faktor faktor penentu sertifikasi.Metode pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data sekunder dari data pelatihan Tenaga Inti Konsultas Supervisi (TIKS) dan data primer yang diperoleh melalui questionnaire survey. Sampel random baik pada perusahaan konsultan maupun kontraktor dan institusi pemerintah dilakukan pada studi ini. Dari sekitar 100 questionnaire yang dikirim diperoleh 60 sampel yang kembali terdapat 47 sampel tersedia untuk analisis. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Korelasi Pearson, uji t, dan analisis regresi berganda. Hasil analisis memperlihatkan bahwa baik dengan menggunakan model linier maupun nonlinier, 82 persen varian dalam mutu jembatan ditentukan oleh 3 variabel bebas yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman di bidang jembatan.Berbagai rekomendasi dibuat dalam rangka mempertajam penilaian kompelensi tenaga ahli jembatan dalam HPJI yang meliputi (1) perlunya modifikasi pendekatan dan metodologi dalam proses sertifikasi dan memasukkan hanya faktor yang benar-benar berpengaruh, (2)Perlunya mengembangkan parameter yang sesuai dalam formula sertifikasi (3) Adopsi penilaian secara terus menerus sebagaimana 'competency based assessment' yang telah diterapkan pada berbagai asosiasi profesional di luar negeri.

---

As stated in the Law No. 18 Year 1999 regarding construction services, the Construction Services Development Boards (CSDB) in association with related professional association to do the certification. Indonesian Road Development Association (IRDA) has been elected as responsible association for road and bridges. Currently, there are 38.600 bridges with total length of 697.000 meter on national and provincial road. For bridge planning, design, implementation and maintenance will take at least 1.500 bridge engineers that need clear and transparence mechanism for development and professional recognition.

The purpose of this thesis was to investigate influence of bridge engineer certification on quality of bridge. The dependent variable was quality of bridge, while the independent variables were level of education, training, experiences in bridge engineering, experiences in other field, academic writing, and lecturer experiences which reflected determinant factor for certification.

Data collection method comprised secondary data collection from training for supervision engineers and primary data using questionnaire survey. A random sample of consultants, contractors and government institution were developed for this study. From about 100 questionnaires sent, there were 60 samples returned back and 47 samples available for analysis. The data analysis to test the several hypotheses included the use of Pearson correlation, t-Test, and multiple regression analysis. The result showed that in both tinier and non liner model, 82 percent of the variance in bridge quality was explained by the 3 independent variables namely education, training and experiences in bridge engineering.

Several recommendations have been made to enhance the competence of bridge engineer in IRDA. Suggestions include (1) modification of approach and methodology in certification process to consider only the most influencing factors, (2) Exploration on parameter set up certification formula (3) Adoption of continuous assessment such a competency based assessment as implemented in other foreign professional association."

"Jasa konstruksi dalam pembangunan suatu negara merupakan salah satu hal yang utama, dimana salah satu bentuk kontrak dalam jasa konstruksi adalah kontrak Lump Sum. Skripsi ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kontrak Lump Sum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait kontrak Lump Sum memiliki konsep dasar yang sama, namun terdapat perbedaan terutama terkait adanya perubahan dalam kontrak Lump Sum. Sementara dalam pelaksanaannya, baik sebelum dan sesudah UU Jasa Konstruksi, kontrak Lump Sum masih memiliki permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan adanya perubahan dalam kontrak Lump Sum.

---

A construction service within a country is one of the crucial issues, whereas one of the contract law types in construction services law is a Lump Sum Contract. This thesis discusses and analyses about the legal provisions and the implementation of Lump Sum Contract in Indonesia. This research is a juridical-normative legal research that is using secondary data.The result of this thesis shows that the legal provisions concerning Lump Sum Contract in Indonesia have a similar concept, however, there are some differences, especially in terms of provision concerning in the modification of the Lump Sum Contract. Meanwhile, on its implementation, there are several issues before and after enactment of Construction Service Law, and some of the problems are regarding the modification of the Lump Sum Contract."

"Penulisan ini dibuat untuk menganalisa perbandingan dan penialian kesesuaian pembukuan akuntansi yang dilakukan oleh PT CFD baik pada proses pengakuan pendapatan dan beban, dan penyajian aktiva real estate pada laporan keuangan PT CFD dengan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat.Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan yang telah dilakukan oleh PT CFD sesuai dengan PSAK 44 : Akuntasi Aktivitas Pengembang Real Estate, namun, terdapat kesalahan pada klasifikasi asset perusahaan dan kapitalisasi beban yang berhubungan langsung dengan aktivitas pengembangan real estat.

---

This writing is made to analyze the comparisons and appropriateness of accounting bookkeeping conducted by PT CFD both in the process of recognizing income and expenses, and presenting real estate assets in the financial statements of PT CFD with PSAK 44: Accounting for Real Estate Development Activities.

From the results of the analysis that has been done, it can be concluded that the revenue recognition that has been carried out by PT CFD is in accordance with PSAK 44: Accounting for Real Estate Development Activities, however, there are errors in the classification of company assets and expense capitalization that are directly related to real estate development activities.

"

"Perkembangan perekonomian mengakibatkan tumbuhnya industri manufaktur yang harus dilaksanakan pekerjaannya oleh pelaksana usaha jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dapat di dalam negeri, dapat juga di luar negeri. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di dua wilayah yurisdiksi pemajakan atau lebih dapat mengakibatkan timbulnya tambahan beban pajak penghasilan. Karena pentingnya perpajakan internasional dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi lintas batas negara, maka hendak dikaji aspek perpajakan internasional dalam upaya minimalisasi beban pajak penghasilan jasa konstruksi.Dari penelitian yang dilakukan, terdapat tiga masalah pokok yaitu (1) apa saja faktor-faktor penting dalam masalah perpajakan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di luar negeri, (2) hal-hal yang relevan dengan jasa konstruksi yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek, (3) bentuk usaha apakah/ lokasi proyek yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Singapura atau Malaysia dalam rangka tax manajemen.Untuk menjawab masalah pokok tersebut, dilakukan penelitian melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan perpajakan internasional dan manajemen perpajakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, juga dilakukan penelaahan atas transaksi perpajakan yang terkait di PT TJE.Dari penelitian, analisis dan pembahasan dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) keberadaan permanent establishment adalah hal yang sangat sulit dihindari karena umumnya proyek konstruksi berlangsung lebih dari time test, kalau memang pasar dari proyek berkesinambungan, beroperasi dengan anak perusahaan lebih efisien beban pajaknya daripada cabang perusahaan. (2) Pengaturan time test dalam Persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek selalu diatur dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga masalah time test merupakan hal yang terpenting dalam P3B. (3) bentuk usaha yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan konstruksi di Singapura adalah melalui pendirian anak perusahaan sehingga bisa di kelola kapan sebaiknya dividen dibagi ke induk di Indonesia yang akan mengakibatkan beban pajak induk menjadi efisien.Berdasarkan kajian yang dilakukan, diberikan rekomendasi (1) analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan terhadap aturan pajak negara lokasi kegiatan/ proyek agar dapat ditentukan tax management, (2) untuk pelaksanaan proyek konstruksi di Malaysia, sebaiknya dipilili lokasi proyek konstruksi yang terdapat di Labuan karena proyek konstruksi tersebut tidak dikenakan pajak_ (3) agar dilakukan pengatuan dalam waktu dan jumlah dalam pembayaran dividen dari anak perusahaan di Singapura kepada induknya di Indonesia sehingga dapat dicapai penghasilan kena pajak yang minimum, yaitu dilakukan pada saat PT T]E dapat menerapkan tarif yang efisien dalam penghitungan pajak penghasilan badan yang terutang.

---

The economic development creates the manufacture industry that need the construction company to built them. It can be in domestic area and also in foreign country. The construction activity in two or more tax jurisdiction can cause additional income tax expense. That's why the international taxation in construction activity across the country makes the efforts to minimize the income tax expense is important to be analyzed.

From the analysis that have been made, there are three principal problems: (1) what is the important factors in taxation that should be consider in construction oversea project (2) The things that relevant to construction project that includes in Tax treaty agreement between Indonesia with country on which project will be done. (3) The form of entity and location of the project that should be chosen in order to do Taxation management in construction project in Singapore and Malaysia.

To answer all that principal problems above, we've done some study by exploring some literature about international taxation, taxation management for construction project and also taxation transaction in PT TJE.

The conclusion of the study are (1) the permanent establishment is difficult to ignore, because generally the construction project duration more than time test. If the client is for continuous project, to make the company taxation more efficient, operating with subsidiaries is more efficient than with branches. (2) The arrangement about time test on the tax treaties between Indonesia with other country is always in a different time so that the time test is the important thing in tax treaty. (3) The form of entity for construction that should be chosen in Singapore is subsidiaries. In this case, we can manage the time to share the dividend to the head office in Indonesia, that makes the taxation is more efficient.

The recommendation based on the study is (1) In depth analysis should be done to the regulation and taxation on project location to decide the Tax Management, (2) In order to do the construction project in Malaysia, it's better to do the project with location in Labuan, because there's no tax burden for doing project in Labuan, (3) Make the arrangement about time and amount of dividend from subsidiary in Singapore to Head Office in Indonesia to make the minimum taxable income for PT. TJE, so PT T.IE can applied efficient corporate tax rate."

"Salah satu upaya perusahaan untuk berkompetisi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas tersebut ialah dengan cara meningkatkan mutunya. ISO 9001:2000 merupakan sistem standar (sertifikasi) proses yang dapat memberikan jaminan proses produksi yang semakin cepat dan tepat dalam melayani kebutuhan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh dari penerapan ISO 9001:2000 terhadap daya saing perusahaan jasa konstruksi di Indonesia serta mengidentifikasi klausul dari ISO 9001:2000 yang berpengaruh terhadap kinerja daya saing. Metode analisis yang digunakan ialah analisis korelasi Spearman Rank. Hasil dari penelitian menunjukkan dari sepuluh indikator daya saing hanya lima yang dipengaruhi oleh penerapan klausul ISO 9001:2000.

---

One of the company's efforts to compete in the globalization era is by improving the quality product. ISO 9001:2000 is a standard system (certification) that can provide assurance to make production process faster and more appropriate in serving the needs of consumers. The purpose of this research was to find the influence of the implementation of ISO 9001:2000 for competitiveness construction services company in Indonesia and identify the ISO 9001:2000 clauses that affect the competitiveness performance. Analysis method that use in this reaserch were Spearman Rank and Regresion correlation analysis. Results in this research show that competitiveness were affected by the implementation of ISO 9001:2000."