"Penerapan model pembangunan berkelanjutan membawa suatu perubahan pola hidup suatu masyarakat dalam lingkungannya.
Secara absolut pertambahan penduduk yang selalu meningkat membawa dampak yang besar pada penyediaan prasarana kota.
Beberapa kota besar di Indonesia menghadapi masalah kemacetan lalu lintas, paling tidak pada jam sibuk. Selain kemacetan terjadi juga pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang lambat laun akan semakin dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Hal ini memberikan perhatian pemerintah menghubungkan kemacetan lalu lintas dengan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi semakin kuat.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kemacetan merupakan indikator dari lemahnya sisi pasokan dibandingkan dengan sisi permintaan. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi pada sisi pasokan agar tercapai suatu kondisi yang diharapkan.
Selain sulit menginternalisasikan eksternalitas pada sistem penyediaan jalan yang sedang berjalan, juga perlu dicatat bahwa kemampuan pendanaan pemerintah sebagai pihak yang selama ini berperan sebagai pemasok utama jalan raya dirasakan semakin berat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyediaan jalan raya di kota Jakarta. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan memberikan pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di kota Jakarta.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Prasarana transportasi atau jalan kota terbuka untuk ditafsirkan sebagai barang publik atau barang pribadi.
2. Tingkat pelayanan jalan di kota Jakarta sudah cukup memprihatinkan terutama pada jam sibuk sudah mencapai titik optimum. Dari 34 pos pengamatan terdapat 32 pos (94%) pengamatan pada jalan arteri. Pada jalan-jalan tersebut terdapat 81,3% tingkat pelayanan D, E dan F. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada jalan-jalan tersebut kemungkinan terjadinya kemacetan sangat tinggi, sehingga dapat diungkapkan bahwa pada jalan arteri di Jakarta perjalanan dengan kendaraan bermotor menjadi tidak nyaman dan bersifat rival. Pada tingkat pelayanan jalan yang sudah optimum besarnya biaya kemacetan rata-rata sebesar Rp.328,34 per km.
3. Implikasi dari kondisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa sistem penyediaan jalan kota yang diterapkan dengan sistem pengaturan lama sudah tidak tepat lagi. Pada kondisi jalan yang sudah jenuh sering terjadi kemacetan, jalan dapat dipandang sebagai barang pribadi. Atas dasar itu maka dapat diterapkan prinsip pengecualian. Penerapan pengecualian dengan sistem harga dapat digunakan untuk mengatur permintaan jasa dalam hal ini penggunaan jalan dengan kendaraan pribadi. Penerapan system harga ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jalan yang sudah ada.
4. Model penerapan pengecualian dengan sistem harga melalui penjualan stiker berwarna dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas buang serta menghemat penggunaan BBM. Selain itu juga meningkatkan penerimaan kas pemerintah daerah.
5. Pemakai kendaraan pribadi bersedia membayar biaya penanggulangan kemacetan sebesar Rp.7.500 sampai dengan Rp.10.000.
The absolute population growth, which is ever increasing, gives a big impact to the provision of the city's infrastructure.Some big cities in Indonesia are facing traffic congestion problem, at least in peak hours. Besides traffic congestion, air pollution also took place which is caused by the vehicles. The society feels that this condition is getting worse. All these get government attention and connect the traffic congestion to private vehicle use, so that the effort to limit the private vehicle use became stronger.Generally, we can say that traffic jam is an indicator of the supply weakness compares to the demand for roads. So it is necessary to intervene the supply side in order to achieve the expected condition.Besides it is difficult to internalize the externalities of the ongoing highway provision system. It needs to be noted that the government funding ability as the one whose role is as the highway major supplier becomes harder.This thesis objective is to evaluate the highway provision system in Jakarta city. This research also gives solution towards the reduction of the traffic jam.The research's results can be concluded as follows:1. The transportation infrastructure or the city roads can be interpreted as public goods or private goods.2. The levels of services of roads in Jakarta city are not tolerable, especially in peak hours. From 34 points of observations, 32 are points (94%) which are stationed on arterial roads. The level of service category on those roads are 81.3% D, E and F levels. This gives an indication that the probability of traffic jam occurring on those roads are very high, so that it is said that traveling with vehicles on those roads become uncomfortable and rivalry. With the level of services at its optimum, hence the average congestion cost is Rp. 328.34 per km.3. The implication of the condition mentioned above is that the highway provision system which is applied with old regulation is not suitable anylonger. In a survey of road condition, traffic congestion often occurs, roads can be seen as private goods. Based on that, therefore the exceptional principle can be used. The implementation of the exceptional principle with the price system can be used to manage service demand, in this case it is the use of roads by private vehicles. This price system implementation's objective is to optimize the use of the roads that are available now.4. The implementation of the exceptional principle with the price system through the sale of colored sticker can be used to reduce the traffic jam and the emission of noxious gas as well as to save the use of fuel also. In addition, it can also increase the revenue of the local government.5. The willingness to pay of the private vehicle users are Rp.7,500 - Rp.10,000 per day for the traffic congestion solution cost."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
