Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah terjadi ketidaksamaan dalam penerapan fasilitas pembebasan PPN atas impor suku cadang pesawat, dimana terdapat perbedaan antara peraturan dan pelaksanaannya, terkait hal tersebut berimplikasi pada biaya kepatuhan PT. X. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implikasi yang terjadi di PT.X terkait impor suku cadang pesawat terbang. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan tujuan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan, dan sumber lain, teknikanalisis data denganmenelaahhasilwawancaramendalam, dan data lain yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat perbedaan penerapan antara peraturan terkait dengan pelaksanaannya dilapangan khususnya di PT.X. Terkait upaya PT.X mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atas impor suku cadang pesawat terbang yang dilakukan, telah berimplikasi terkait biaya kepatuhan pajak di PT.X, biaya kepatuhan pajak tersebut berupa biaya langsung berupa uang, biaya waktu, dan biaya psikologis. ...... There has been inequality has occurred in the application of the VAT exemption on import of aircraft spareparts, where there is a difference between regulation and implementation, related to it, there has been implications for the cost of compliance X. Co. The purpose of this research to explain the implications that occur in related X. Co imported aircraft parts. The research approach using qualitative techniques with descriptive purposes, data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and literature that comes from articles, books, rules, and other sources, data analysis techniques such as mean of in-depth interview and another relevan data.The research concluded there is a difference between the application of the regulations relating to its implementation in the field, especially in X. Co Related efforts X. Co get VAT exemption on import of aircraft parts that do, have implications related to tax compliance costs in X. Co., tax compliance costs in the form of direct money costs, time costs, and psychological costs.

Abstrak :
Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs.

Abstrak :
PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJP mengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajiban perpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalami perubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanya kewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknis penerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untuk menganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biaya yang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat dari penerapan aplikasi e-Bupot ......PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations. This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e- Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot

Abstrak :
Kebijakan Perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan pada pertengahan tahun memberikan implikasi tambahan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 secara per bulan, yaitu sejak masa Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan kebijakan perubahan PTKP dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan 2016 dan menguraikan implikasi biaya kepatuhan atas penerapan kebijakan perubahan PTKP di pertengahan tahun studi kasus pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Kebijakan perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 dikeluarkan pada pertengahan tahun untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan penyesuaian UMR. Implikasi biaya kepatuhan kebijakan perubahan PTKP ini membuat Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya tambahan terkait pembetulan SPT dan dapat menimbulkan Wajib Pajak memilih untuk tidak mematuhi ketentuan pembetulan SPT terkait kebijakan tersebut. ...... Personal exemption policy for the year 2015 and 2016 issued in the middle of the year implies additional compliance costs for taxpayers which is to make a correction of Income Tax Article 21 Return per month, for the period January to June 2015 and 2016. This study aims to explain the determination of personal exemption adjustment policy issued in middle 2015 and 2016 and analyze the implication of compliance cost on personal exemption policy in the middle 2015 and 2016 Case Study in Indonesian Palm Oil Association. This study uses qualitative approach. Personal exemption adjustment policy for the year 2015 and 2016 was issued in the middle of the year in order to overcome economic slowdown and regional minimum wage adjustment. The cost implications of this personal exemption policy cause taxpayer to incur additional compliance costs related to revision of Income Tax Return Article 21 and potentially cause the taxpayer to choose not to comply with the rule of Income Tax Return Article 21 Revision.

Abstrak :
Dalam proses administrasi pajak terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan fiskus Contoh transaksi yang menimbulkan biaya tersebut adalah proses pengembalian kelebihan bayar pajak dalam hal status utang pajak adalah Lebih Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya pajak yang timbul apabila kebijakan pilihan disumbangkan ke kas negara dimunculkan kembali untuk status pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Lebih Bayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme dengan metode kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa compliance costs, yang terdiri dari direct money costs, time costs, dan psychological costs yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat berkurang. Disisi lain, administrative costs yang terdiri dari structural costs dapat berkurang. Namun, incidental costs yang dikeluarkan oleh otoritas pajak bersifat fleksibel. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penambahan opsi pada Pasal 17B UU KUP untuk pengecualian pemeriksaan dalam hal kasus WP OP yang Lebih Bayar tidak lebih dari batasan jumlah tertentu. ......In the tax administration process, some costs must be incurred by the taxpayer and the tax authorities. An example of a transaction that generates these costs is returning tax overpaid if the tax debt status is overpaid. The purpose of this study is to analyze the cost of taxation that arise if the option of donating to the state is raised again for the reporting status of Overpaid Individual Taxpayers. This study uses a post-positivism research approach with qualitative methods equipped with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that compliance costs, which consist of direct money costs, time costs, and psychological costs incurred by taxpayers can be reduced. On the other hand, administrative costs, which consist of structural costs, can be reduced. However, incidental costs incurred by the tax authorities are flexible. The Directorate General of Taxes can add options to Article 17B of the KUP Law for inspection exceptions in the case of overpaid WP OP not exceeding a certain amount.