Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Implikasi Compliance Cost yang dirasakan PT. X sebagai pengusaha kelapa sawit paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung No 70/P/HUM/2013. Sejak tahun 2007 penyerahan TBS mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pengusaha kelapa sawit yang Integrated Tidak bias mengkreditkan pajak masukan bagi biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Tandan Buah Segar TBS. Pada 2014 berlaku Putusan Mahkamah Agung yang menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk Tandan Buah Segar. Implikasinya baik pengusaha maupun semua petani yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN.Penelitian ini membahas tentang implikasi compliance cost bagi PT. X paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif.Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan maupun penurunan compliance cost bagi PT. X sebagai pengaruh Putusan MahkamahAgung No.70/P/HUM/2013. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk para petani dan petani pengumpul saja.

---

ABSTRACTThis research discusses the implications of Compliance Cost perceived PT. X as palm oil company after the enactment of the Supreme Court Decision No 70 P HUM 2013. Since the 2007 handover TBS obtain VAT exemption. This provision resulted Integrated oil palm entrepreneurs who can not input tax credit for the costs associated with the delivery of Fresh Fruit Bunches FFB. In 2014 Supreme Court decision applies that removing the VAT exemption for Fresh Fruit Bunches FFB. The implication both employers and all farmers who are Taxable Person obliged to levy VAT.This study discusses the implications of compliance cost for PT. X after the enactment of Supreme Court decisions. This study used a qualitative approach with descriptive research type. Results from this study is an increase or decrease compliance cost for PT. X as the effect of the Supreme Court Decision 70 P HUM 2013. Suggestions from this study is that the government should provide exemption from VAT for the farmers and gatherers only."

"

Penelitian ini membahas analisis evaluasi kebijakan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambaha nilai pada indurstri kayu lapis dengan konsep compliance cost dan  administrative cost . Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisi kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang terjadi pada PT XYZ dengan konsep compliance cost dan konsep administrative cost yang timbul atas pelaksanaan proses pengembalian kelebihan PPN serta dampak kebijakan restitusi terhadap PT XYZ. Efek direct money cost PT XYZ muncul karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sisi time cost sedikit memberatkan karena jangka waktu yang lama sedangkan dari sisi psychological cost pemeriksaan memberikan beban psikologis kepada karyawan selama proses pemeriksaan berlangsung. Efek collection cost yang ditanggung tidak dirasakan secara langsung, efek time cost pemeriksaan pada akhir tahun buku mempermudah DJP dalam melakukan pemeriksaan sedangkan efek psychological cost dirasakan oleh fiskus karena pemeriksaan memberikan beban bagi fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Perusahaan perlu melakukan upaya Tax Diagnostic Review atas setiap aspek perpajakan salah satunya dengan melakukan ekualisasi pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak berupa denda dan/atau bunga pajak. Perlu adanya suatu pengkajian dalam pelaksanaan fasilitas insentif pajak untuk perusahaan eksportir agar tidak menghambat Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan produksi.

 

---

This study discusses the analysis of the value added tax refud policy evaluation of the overpayment of value added tax on the plywood industry with the concept of compliance costs and administrative costs. This research uses a postpositivist approach with descriptive research type. The purpose of this study is to analyze the policy of refund VAT that occur at PT XYZ with the concept of compliance costs and the concept of administrative costs and the impact of restitution policies on PT XYZ. The direct money cost effect of PT XYZ because under comply in fulfilling tax obligations, in terms of time cost is burdensome because of the long period of time while in terms of psychological cost it provides psychological burdens to employees during the audit process. The effects of collection costs are not have impact directly, the time cost effect of the audit tax at the end of the financial year makes it easier while the psychological cost effect the tax authorities because the audit imposes a burden on the tax authorities. Companies need to make Tax Diagnostic Review efforts on every aspect of taxation, one of which is by conducting tax equalization so as to reduce the tax burden. There needs to be an assessment in tax incentive facilities for exporting companies so as not to impede taxpayers from conducting production activities

 

"

"Skripsi ini merupakan sebuah studi pada PT X mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan floating crane. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT X dari persewaan floating crane, compliance cost dari pemotongan PPh tersebut, dan kendala yang dihadapi PT X dalam pemotongan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model penyewaan floating crane pada PT X yang salah satunya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemotongan PPh sehingga compliance cost yang timbul akan menjadi berbeda pula. Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku sudah tidak relevan dengan keadaan usaha pelayaran pada masa kini.

---

This thesis discusses the withholding of income tax on income from floating crane rent. This thesis is raising three issues, which are the withholding income tax process in PT X, the compliance cost that PT X has to bear, and the difficulties arise from the process of withhold.The method used in this study is qualitative descriptive. The collection of data are through field studies and literature studies.

The results showed that there are two models of floating crane rent in PT. X which caused the different tax treatment. The different tax treatment leads to different compliance cost. The prevailing income tax policy/regulations are not relevant with the term of shipping bussiness. Therefore, the income tax policy/regulations should be revised accordingly."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan kebijakan pajak penghasilan terhadap UMKM yang membuat UMKM dikategorikan sebagai kelompok Hard To Tax apakah telah sesuai dengan teori yang ada, dan meninjau kebijakan terhadap UMKM membuat kefesienan dalam biaya kepatuhan pajak dengan teori Tax Compliance Cost. Penelitian ini menggunakan meode postpostivist karena penelitian ini berangkat berdasarkan dari teori yang memiliki indikator-indikator, dengan metode pengumpulan data menggunakan kualitatif dengan wawancara mengenai Hard To Tax Sector diantaranya; jumlah UMKM, penghasilan UMKM, pembukuan yang dilakukan UMKM, cara transaski UMKM, apakah UMKM menyembunyikan pendapatannya. Serta mengenai Tax Compliance Cost, yaitu biaya, waktu, dan keadaan psikologi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pengusaha yang masih tergolong ke dalam UMKM menurut pajak, diantaranya terdapat Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah wawancara terhadap para narasumber telah terkumpul, hasil wawancara dilakukan an ? lisis dengan teori yang dipakai. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yang mengategorikan UMKM masuk ke dalam Hard To Tax Sector tidak tepat, karena dari lima indikator yang terdapat pada teori, hanya 1 indikator yang memenuhi kriteria UMKM, serta terkait Tax Compliance Cost. para Wajib Pajak UMKM merasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yang dikeluarkan, terkait pengadministrasian lainnya para Wajib Pajak UMKM yang dijadikan bahan penelitian tidak merasakan perubahannya.

---

This thesis aims to analyze about the change of income tax policy to SME which made it categorized as Hard To Tax Sector group whether it is suitable with current theory, and to observe the policies on SME to make cost effectiveness with the Tax Compliance Cost Theory.

This research uses post positivism method because this research based on theory which has indicators, with data collection methods using qualitative with interviews about Hard To Tax among which the number of SME, SME income, bookkeeping conducted by SME, SME transactions, whether SME hide their income, as well as the Tax Compliance which mean the costs incurred to meet the obligations of taxation, the time required to meet the obligations of taxation, as well as psychology perceived by micro business in fulfilling its tax obligations.

This research is conducted by taking interviews to entrepreneurs who are still classified into SME by tax, among which there are both corporate taxpayers and individual taxpayers. After interviewing the entrepreneurs, the interview result is analyzed by the theory used.

The result of this research is that the change of policy towards SME which categorize SME into Hard To Tax Sector is not correct, because of the five indicators contained in the theory, only 1 indicator meets the criteria of SME, and related to Tax Compliance Cost, the taxpayers feel the change only affects the cost of tax payable issued, related to other administration, the taxpayers which is used as research material do not feel the change. Key words Tax policies on SME, Hard To Tax Sector, Tax Complisnce Cost. "

"ABSTRAKUntuk mengurangi beban cash flow akibat lambatnya proses pengembalian pajak dan demi menstabilkan likuiditas Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang tertekan akibat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Kementerian Keuangan menetapkan PBF sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang berhak atas pengembalian pendahuluan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban PPN PBF dan Rumah Sakit Pemerintah (RS Pemerintah) berdasarkan konsep biaya kepatuhan dan menganalisis penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PBF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang ditanggung PBF atas konsekuensi pelaksanaan Wajib Pungut lebih yang dominan dirasakan adalah biaya waktu dan psikologis. Sementara itu biaya kepatuhan RS Pemerintah relatif lebih rendah karena kewajibannya didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti bantuan pihak ketiga sebagai penampung pajak yang memudahkan pemungutan dan penyetoran PPN, dan administrasi penyetoran dan pelaporan berbasis online. Kemudian kebijakan pengembalian pendahuluan direspon baik oleh PBF terbukti dengan meningkatnya realisasi pengembalian pendahuluan pada akhir kuartal 2019. Kebijakan ini dapat membantu cash flow PBF karena mengurangi biaya kepatuhan yang ditanggung akibat proses pemeriksaan yang cukup lama. Kebijakan ini juga tidak mendistorsi penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

---

ABSTRACT

To reduce the burden of cash flow due to the slow process of tax returns and to stabilize the liquidity of Pharmaceutical Wholesalers that are depressed due to the implementation of the National Health Insurance program, the Ministry of Finance has appointed Pharmaceutical Wholesalers as Low Risk Taxable Entrepreneurs entitled to tax return preliminary. The purpose of this study is to analyze the Value Added Tax obligations of Pharmaceutical Wholesalers and Government Hospital based on the concept of compliance costs and to analyze the implementation of the preliminary return on tax overpayments for Pharmaceutical Wholesalers based on the Minister of Finance Regulation Number 117/PMK.03/2019. This research is a qualitative research that is presented descriptively. The data used in this study were obtained through literature studies and in-depth interviews with relevant sources. The results of this study indicate that the compliance costs borne by pharmaceutical wholesalers for the more dominant perceived consequences of implementing compulsory levies are time and psychological costs. Meanwhile, compliance costs for Government Hospitals are relatively lower because their obligations are driven by several supporting factors such as assistance from third parties as tax collectors that facilitate collection and deposit of VAT, and online-based deposit and reporting administration. Then the preliminary return policy was well responded to by Pharmaceutical Wholesalers, as evidenced by the increased realization of preliminary returns at the end of the 2019 quarter. This policy can help with the cash flow of Pharmaceutical Wholesalers because it reduces compliance costs incurred due to the long examination process. This policy also does not distort state revenue and increase taxpayer compliance."

"ABSTRAK

Penelitian ini tentang analisis dari perbedaan compliance cost sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik di KPP Besar Tiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari kuesioner dan wawancara mendalam juga kajian teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan compliance cost dalam penerapan faktur pajak elektronik bagi PKP di KPP Besar Tiga. Perbedaan yang signifikan terdapat pada dimensi time cost dan psychological cost. Namun ada satu indikator yaitu direct money cost yang belum terlalu signifikan perbedaanya karena masih banyak persamaan biaya yang dikeluarkan baik sebelum dan sesudah diterapkannya faktur pajak elektronik.

---

ABSTRACT

This study is an analysis of the compliance cost differences before and after electronic tax invoice application for taxable employers at KPP Besar Tiga. The method used in this study includes quantative research approach. This type of research is based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and with the technique of collecting data from questionnaire, in depth interviews and theoretical study. The results showed that the influence of electronic tax invoice application to the compliance cost for taxable employers at KPP Besar Tiga is already influenced, because two of the three categories of compliance cost has been completed. Only one category which is direct money cost that has not complete. "

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "