Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Implikasi Compliance Cost yang dirasakan PT. X sebagai pengusaha kelapa sawit paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung No 70/P/HUM/2013. Sejak tahun 2007 penyerahan TBS mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pengusaha kelapa sawit yang Integrated Tidak bias mengkreditkan pajak masukan bagi biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Tandan Buah Segar TBS. Pada 2014 berlaku Putusan Mahkamah Agung yang menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk Tandan Buah Segar. Implikasinya baik pengusaha maupun semua petani yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN.Penelitian ini membahas tentang implikasi compliance cost bagi PT. X paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif.Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan maupun penurunan compliance cost bagi PT. X sebagai pengaruh Putusan MahkamahAgung No.70/P/HUM/2013. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk para petani dan petani pengumpul saja.

---

ABSTRACT
This research discusses the implications of Compliance Cost perceived PT. X as palm oil company after the enactment of the Supreme Court Decision No 70 P HUM 2013. Since the 2007 handover TBS obtain VAT exemption. This provision resulted Integrated oil palm entrepreneurs who can not input tax credit for the costs associated with the delivery of Fresh Fruit Bunches FFB. In 2014 Supreme Court decision applies that removing the VAT exemption for Fresh Fruit Bunches FFB. The implication both employers and all farmers who are Taxable Person obliged to levy VAT.This study discusses the implications of compliance cost for PT. X after the enactment of Supreme Court decisions. This study used a qualitative approach with descriptive research type. Results from this study is an increase or decrease compliance cost for PT. X as the effect of the Supreme Court Decision 70 P HUM 2013. Suggestions from this study is that the government should provide exemption from VAT for the farmers and gatherers only.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan kebijakan pajak penghasilan terhadap UMKM yang membuat UMKM dikategorikan sebagai kelompok Hard To Tax apakah telah sesuai dengan teori yang ada, dan meninjau kebijakan terhadap UMKM membuat kefesienan dalam biaya kepatuhan pajak dengan teori Tax Compliance Cost. Penelitian ini menggunakan meode postpostivist karena penelitian ini berangkat berdasarkan dari teori yang memiliki indikator-indikator, dengan metode pengumpulan data menggunakan kualitatif dengan wawancara mengenai Hard To Tax Sector diantaranya; jumlah UMKM, penghasilan UMKM, pembukuan yang dilakukan UMKM, cara transaski UMKM, apakah UMKM menyembunyikan pendapatannya. Serta mengenai Tax Compliance Cost, yaitu biaya, waktu, dan keadaan psikologi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pengusaha yang masih tergolong ke dalam UMKM menurut pajak, diantaranya terdapat Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah wawancara terhadap para narasumber telah terkumpul, hasil wawancara dilakukan an ? lisis dengan teori yang dipakai. Hasil penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan terhadap UMKM yang mengategorikan UMKM masuk ke dalam Hard To Tax Sector tidak tepat, karena dari lima indikator yang terdapat pada teori, hanya 1 indikator yang memenuhi kriteria UMKM, serta terkait Tax Compliance Cost. para Wajib Pajak UMKM merasa perubahan tersebut hanya berpengaruh terhadap biaya pajak terutang yang dikeluarkan, terkait pengadministrasian lainnya para Wajib Pajak UMKM yang dijadikan bahan penelitian tidak merasakan perubahannya. ...... This thesis aims to analyze about the change of income tax policy to SME which made it categorized as Hard To Tax Sector group whether it is suitable with current theory, and to observe the policies on SME to make cost effectiveness with the Tax Compliance Cost Theory. This research uses post positivism method because this research based on theory which has indicators, with data collection methods using qualitative with interviews about Hard To Tax among which the number of SME, SME income, bookkeeping conducted by SME, SME transactions, whether SME hide their income, as well as the Tax Compliance which mean the costs incurred to meet the obligations of taxation, the time required to meet the obligations of taxation, as well as psychology perceived by micro business in fulfilling its tax obligations. This research is conducted by taking interviews to entrepreneurs who are still classified into SME by tax, among which there are both corporate taxpayers and individual taxpayers. After interviewing the entrepreneurs, the interview result is analyzed by the theory used. The result of this research is that the change of policy towards SME which categorize SME into Hard To Tax Sector is not correct, because of the five indicators contained in the theory, only 1 indicator meets the criteria of SME, and related to Tax Compliance Cost, the taxpayers feel the change only affects the cost of tax payable issued, related to other administration, the taxpayers which is used as research material do not feel the change. Key words Tax policies on SME, Hard To Tax Sector, Tax Complisnce Cost.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan sebuah studi pada PT X mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan floating crane. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT X dari persewaan floating crane, compliance cost dari pemotongan PPh tersebut, dan kendala yang dihadapi PT X dalam pemotongan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model penyewaan floating crane pada PT X yang salah satunya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemotongan PPh sehingga compliance cost yang timbul akan menjadi berbeda pula. Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku sudah tidak relevan dengan keadaan usaha pelayaran pada masa kini. ......This thesis discusses the withholding of income tax on income from floating crane rent. This thesis is raising three issues, which are the withholding income tax process in PT X, the compliance cost that PT X has to bear, and the difficulties arise from the process of withhold.The method used in this study is qualitative descriptive. The collection of data are through field studies and literature studies. The results showed that there are two models of floating crane rent in PT. X which caused the different tax treatment. The different tax treatment leads to different compliance cost. The prevailing income tax policy/regulations are not relevant with the term of shipping bussiness. Therefore, the income tax policy/regulations should be revised accordingly.

Abstrak :
ABSTRACT
E-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang baru diluncurkan pada awal tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi down karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT PPh Tahunan ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan, serta meninjau apa saja kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem e-Form menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan WP yang terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Selain itu sistem ini juga dikatakan sederhana ditinjau dari asas simplicity dalam membantu WP melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun masih ada kendala yang dialami oleh WP pada saat menggunakan e-Form yaitu diantaranya kesulitan pada saat mengunggah aplikasi Form Viewer dan tidak ada panduan serta tata cara penggunaan e-Form yang mudah dimengerti. Untuk DJP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara-cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Form, selain itu DJP perlu menyempurnakan lagi sistem ini karena masih banyak kekurangan dan meningkatkan pelayanan E-Form ini agar dapat terjangkau oleh banyak orang.

---

ABSTRACT
E-Form is the latest SPT reporting service from the DJP which was launched in early 2017 in the hope that it can reduce DJP Online server load which usually falls in March because so many Taxpayers report their Annual SPT simultaneously. This study analyzes how the implementation of Annual PPh SPT reporting is reviewed from the cost of compliance and the principle of simplicity, as well as reviewing the constraints. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and library studies. The result can be concluded that the e-Form system reduces the cost of compliance issued by the Taxpayers which consists of the fiscal cost, time cost, and psychological cost. In addition, this system is also said to be simple in terms of the simplicity principle in helping Taxpayers to report Annual Personal Tax Returns. However, there are still obstacles faced by Taxpayers when using e-Form, which are difficulties when uploading the Form Viewer application and there are no guidelines and procedures for using e-Form that are easy to understand. For DJP, it is better to increase socialization to the public regarding the ways to report Annual Tax Returns using E-Form, besides that DJP needs to refine this system because there are still many shortcomings and improve E-Form services to be affordable for many people.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peraturan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan stasiun televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, menganalisis implementasi kebijakan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan stasiun televisi ditinjau dari compliance cost, serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tenknik analisis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bawa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah perbedaan pandangan, perusahaan stasiun televisi yang kurang pro-aktif serta jumlah pegawai pajak yang belum mencukupi sehingga ikut mempengaruhi sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepada perusahaan stasiun televisi. ......This undergraduate thesis discusses about re-counting input tax which should be repaid by tv station. This research aims to analyse the policy mechanism, analyse the impelementation of re-counting input tax policy which should be repaid by the tv station company in term of compliance cost. Also, problems which occurs in this implementation. This study used a qualitative approach with analyzing technique library research and field research The result of this research is the implementation of this policy didn‟t going as expected. As for the problems which occurs are, differences opinion of this policy, tv station not pro-active, as well as the amount of tax officials who have not been sufficient to influence socialization of regulations related to the company's tv station.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini tentang analisis dari perbedaan compliance cost sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik di KPP Besar Tiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari kuesioner dan wawancara mendalam juga kajian teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan compliance cost dalam penerapan faktur pajak elektronik bagi PKP di KPP Besar Tiga. Perbedaan yang signifikan terdapat pada dimensi time cost dan psychological cost. Namun ada satu indikator yaitu direct money cost yang belum terlalu signifikan perbedaanya karena masih banyak persamaan biaya yang dikeluarkan baik sebelum dan sesudah diterapkannya faktur pajak elektronik.

---

ABSTRACT
This study is an analysis of the compliance cost differences before and after electronic tax invoice application for taxable employers at KPP Besar Tiga. The method used in this study includes quantative research approach. This type of research is based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and with the technique of collecting data from questionnaire, in depth interviews and theoretical study. The results showed that the influence of electronic tax invoice application to the compliance cost for taxable employers at KPP Besar Tiga is already influenced, because two of the three categories of compliance cost has been completed. Only one category which is direct money cost that has not complete.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis. ......The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers. This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire. The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada penerapan Robotic Process Automation (RPA) pada implementasi faktur pajak di PT X ditinjau dari perspektif compliance cost. Robotic Process Automation merupakan salah satu bentuk teknologi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk meminimalkan biaya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal administrasi faktur pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi faktur pajak menggunakan Robotic Process Automation ditinjau dari biaya kepatuhan atau compliance cost Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi yang dilakukan di PT X dengan indikator Compliance Cost oleh Chattopadhyay & Das-Gupta, seperti Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Robotic Process Automation ini belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan indikator Direct Money Cost, biaya yang harus dikeluarkan PT X untuk penggunaan RPA dalam pembuatan faktur ini lebih besar dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak tanpa menggunakan RPA. Selain itu dari segi Time Cost, penggunaan RPA memiliki dampak cukup signifikan terhadap pengurangan waktu PT X dalam pembuatan faktur pajak. Namun, penggunaan Robotic Process Automation tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Psychological Cost dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak manual. ......This research focuses on the use of Robotic Process Automation (RPA) for handling tax invoices at PT X, specifically examining its impact on compliance costs. RPA is a technology that Taxable Entrepreneurs use to minimize their compliance expenses related to tax obligations, especially in managing tax invoices. The main goal of this study is to analyze how RPA implementation affects the compliance costs incurred by Taxable Entrepreneurs. The research methodology adopts a post-positivism approach and employs data collection techniques with in-depth interviews and literature reviews. The study conducted at PT X, using the Compliance Cost indicators proposed by Chattopadhyay & Das-Gupta (Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost), reveals that RPA integration does not significantly reduce the compliance costs for Taxable Entrepreneurs. In fact, the Direct Money Cost for using RPA in invoice generation at PT X is higher than manual tax invoice generation. However, the implementation of RPA does show a notable reduction in Time Cost, significantly reducing the time spent on tax invoice processing. On the other hand, the adoption of Robotic Process Automation does not bring a significant advantage in terms of Psychological Cost compared to manual tax invoice generation. In conclusion, while RPA offers certain benefits in terms of time efficiency, this study finds that its implementation at PT X does not lead to a substantial reduction in compliance costs for Taxable Entrepreneurs.

Abstrak :
Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ......In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation.

Abstrak :
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH ialah sebuah institusi pemerintah yang bersifat non-profit yang didirikan dalam rangka pemerataan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan pendirian PTN-BH sebagai pemerataan pendidikan mulai berhadapan dengan fakta dikeluarkannya kebijakan penerapan perpajakan atas PTN-BH, dimana PTN-BH ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini menimbulkan permasalahan sebab dapat menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi sebagaimana kewajiban Tri Dharma. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis implikasi kewajiban perpajakan PTN-BH setelah ditetapkan sebagai PKP ditinjau dari compliance cost dan Tri Dharma. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara studi komparasi pengenaan PPN atas PTN-BH di beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian post-positivist dengan metode pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi penetapan PTN-BH menjadi PKP menyebabkan compliance cost PTN-BH bertambah Bila ditinjau dari fungsi negara, penetapan PTN-BH sebagai PKP tidak menciderai fungsi negara, karena jasa pendidikan dikecualikan dari jasa kena pajak. Akan tetapi, penetapan PTN-BH sebagai PKP diprediksi akan mendistorsi penyelenggaraan pendidikan tinggi.Di satu sisi, hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa international best practice atas pemajakan institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah adalah Negara Malaysia karena menyediakan informasi peraturan yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh kalangan. ......Legal Entity State University or PTN-BH is a non-profit governmental organization that is established for equity in education. However, after a period of time, the purpose of establishing PTN-BH as equity in education begins to confront the enforcement of a taxation policy on PTN-BH, where PTN-BH was assigned as Taxable Persons. Consequently, the policy raises problems because it can impede the implementation of three pillars of high education. This research was conducted to analyze the implications of PTN-BH tax obligations after being determined as taxable persons in terms of compliance costs and Tri Dharma. In addition, this study also aims to analyze a comparative study of the imposition of VAT on PTN-BH in several countries in the world. This study applied a post-positivist research method which the collection of data used a qualitative approach namely literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implications of establishing PTN-BH as taxable persons makes compliance cost of PTN-BH is increasing. However, the establishment of PTN-BH as PKP is predicted to distort the implementation of higher education. On the other hand, the result of the literature study proves that the international best practice for taxation of higher education institutions organized by the government is the state of Malaysia because it provides comprehensive regulatory information and easily accessed by all groups.