Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara social comparison dan citra tubuh pada mahasiswa. Pengukuran social comparison menggunakan alat ukur Body Comparison Scale milik Fisher, Dunn, & Thompsom (2002). Untuk pengukuran citra tubuh menggunakan alat ukur MBSRQ dari Thomas Cash (1989). Partisipan berjumlah 102 responden mahasiswa dengan rentang usia 18 sampai 29 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara social comparison dan citra tubuh pada mahasiswa. (r=0,121; p=0,210). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar dalam mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai social comparison dan citra tubuh.

---

This research was conducted to find the correlation between social comparison and body image among college students. Social comparison was measured using instrument of Body Comparison Scale from Fisher, Dunn, & Thompsom (2002). Body image was measured using instrument of MBSRQ from Thomas Cash (1989). The participants of this research are 102 responden of college studets who have emerging adulthood ages, 18 until 29 years old (r=0,121; p=0,210). The main results of this study showed no significant relationship between social comparison and body image among college students. The results of this study are expected to be the basis of data in developing further research on social comparison and body image."

"Pacaran adalah sebuah sarana untuk mendapatkan pasangan yang tepat dan meniti jalan kearah pernikahan (Dusek, 1996). Pacaran memiliki berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang timbul itulah yang dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Disamping itu penyebabnya dapat berbagai macam, dimulai dari rasa penasaran, ketidakpuasan, hingga ketertarikan seksual dan emosional (Subotnik & Harris, 2005). Wanita masih berpikir bahwa monogami adalah jalan yang terbaik untuk berhubungan (Vaughan, 2003), namun masih saja ada beberapa wanita yang memilih menjadi teman selingkuh.Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengambilan keputusan pada wanita yang mempertahankan statusnya sebagai teman selingkuh dengan pendekatan teori interdependence. Teori interdependence dapat memprediksikan bagaimana hubungan perselingkuhan ke depan yang merupakan efek dari perselingkuhan yang dilakukan sekarang. Dengan memperhatikan reward, cost, comparison level, comparison level alternatives, dan investasi.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masing-masing subjek mempunyai dinamika interdependence yang berbeda-beda, karena pemahaman mengenai dimensi yang terdapat dalam interdependence diinterpretasikan secara subjektif. Hal utama yang membuat teman selingkuh wanita bertahan adalah karena adanya unsur cinta. Terdapat beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan teori interdependence seperti tingkat kualitas dari reward dan cost serta hubungan antara kepribadian dan preferensi reward dan cost.

---

The purpose of dating is to find a right mate or a couple to be taken for marriage (Dusek, 1996). The problem in dating is very complex and this can lead to an affair. Affair occurs when people fell curious, dissatisfy, or fell a physical and emotional attraction to other people (Subotnik & Harris, 2005). Although woman still believe that monogamy is the best way in making a romantic relationship (Vaughan, 2003), there are still several woman who commit infidelity.

The purpose of this research is to explain the process of decision making in woman who keep the infidel relationship and their status as an affair partner by using the interdependence theory approach. Interdependence theory is able to predict the future of the current infidelity relationship. The dimensions of interdependence theory are reward, cost, comparison level, comparison level alternatives, and investment.

The result of study indicated that each sample has a different interdependence dynamic due to subjective interpretation of the interdependence dimensions. The main reason for woman to keep their status as an affair partner is love. There are several things that can?t be explained using the interdependence theory, such as the quality of reward and cost, and also the connection between personality and preference for reward and cost."

"Di tengah semakin tingginya jumlah perempuan masuk ke ranah publik, muncul fenomena arus balik, yakni perempuan yang memilih berkarir sebagai ibu rumah tangga meski mereka telah mencapai gelar sarjana. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keputusan perempuan menjadi ibu rumah tangga lebih didasarkan pada alasan kecukupan ekonomi, pengasuhan anak, dan atau tuntutan suami. Rasionalitas seringkali hanya dilekatkan pada perempuan berpendidikan tinggi yang menjadi wanita karir atau bekerja di sektor publik. Namun pada artikel ini membahas rasionalitas pilihan sarjana perempuan menjadi ibu rumah tangga, dengan menganalisis keputusan mereka berbasis perhitungan cost and reward serta Comparison Alternative (CA, Artikel ini mengulas keputusan perempuan bergelar sarjana menjadi ibu rumah tangga sebagai pilihan rasional. Kasus yang dipaparkan dikaji melalui metode kualitatif (wawancara mendalam dan observasi) terhadap empat perempuan sarjana yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga.

---

While of increasing women to choose participating in public sphere as there is a greater chance of education and job opporunity. However, there is an indication that some women tend to work as housewives although they have earned a higher degree of education. In previous researches, women chose to become housewife because of economical sufficiency, children and also husband. Higher rationality is usually regards that women with higher education could attain career or work in the public sector. But, the purpose of this research is to describe the rationality of female graduates who chose to work as housewives. By analizing the cost and rewards which is accompanied by comparison alternative (CA) analysis, this research explains the rational choice of female graduates who later work as housewives. The method in this research uses qualitative approach, having in-depth interview and observation towards four housewives whom are bachelor graduates."

"Undang-undang merek di berbagai negara memberikan hak bagi pemilik merek terdaftar untuk memberikan surat persetujuan (letter of consent) kepada pihak lain dalam mendaftarkan merek serupa dengan tingkatan yang berbeda-beda. Namun, penggunaan letter of consent tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan kebingungan pada publik. Bagaimana Indonesia sebaiknya mengatur mengenai penggunaan letter of consent tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan privat pemilik merek terdaftar dan kepentingan publik gunamencegah adanya kemungkinan kebingungan pada publik. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis dan memaparkan mengenai pengaturan letter of consent dalam pendaftaran merek di Indonesia, Singapura dan Malaysia, dampak dari penggunaan letter of consent tersebut, serta menganalisis dan memaparkan bagaimana sebaiknya sikap Indonesia mengatur penggunaan letter of consent dalam pendaftaran merek di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antar Undang-undang merek Indonesia, Singapura dan Malaysia dan menganalisisnya dengan sistem dan konsep hukum di bidang merek. Pengaturan letter of consent pada setiap negara (Indonesia, Singapura dan Malaysia) berbeda-beda. Penggunaan letter of consent ternyata memiliki dampak positif dan negatif sehingga kedepannya Undang-undang Merek Indonesia harus memberikan batasan penggunaan letter of consent guna menghindari adanya dampak negatif tersebut. Batasan tersebut yaitu letter of consent tidak dapat digunakan terhadap merek identik untuk barang atau jasa sejenis.

---

Trademark law in several countries provides a rights for the registered trademark owner to

provide a letter of consent to other party in registering similar trademark with different degrees. However, the use of letter of consent may cause a likelihood of confusion to the

public. How Indonesia supposed to regulate the said use by considering the private rights of registered trademark owner and public interest to prevent such a likelihood of confusion to the public. The purpose of this research is to analyze and explain relating to the use of the letter of consent in trademark registration in Indonesia, Singapore, and Malaysia, as well as to analyze and explain on how Indonesia supposed to regulate the use of letter of consent in Indonesian trademark registration. The method used in this research is a normative juridical by using comparative approach, statute approach, and analytical approach. The said

approach is carried out by comparing between trademark law of Indonesia, Singapore, and Malaysia and analyze it with system and concept of law in the trademark field. Letter of consent regulation in each country (Indonesia, Singapore, and Malaysia) is different. The use of the letter of consent have a positive and negative impacts so that the later Indonesian

Trademark Law must provide the limitation of the use of the letter of consent to avoid the

said negative impact. The limitation is that letter of consent cannot be used to the identical

trademark with the same kind of goods or services."

"ABSTRAKPenelitian ini untuk membuktikan bahwa kuat rekat geser braket daur ulang secara pengasahan lebih baik dari pada braket daur ulang secara pembakaran. Hal ini didasarkan atas perbedaan perekatan antara braket dan bahan perekat. Daur ulang secara pengasahan berikatan kimia sedangkan perekatan pada daur ulang secara pembakaran berikatan secara mekanis. Digunakan 22 sampel yang terdiri dari braket purna pakai yang harus memenuhi kriteria tertentu, dibagi dalam 2 kelompok, masing-masing secara pengasahan dan secara pembakaran. Analisis data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengukuran setelah daur ulang memperlihatkan bahwa kuat rekat geser braket daur ulang secara pengasahan dan secara pembakaran tidak berbeda bermakna dengan t = 0,482 (P>0,05). Sedangkan nilai sebelum daur ulang memperlihatkan bahwa kelompok A dan kelompok D juga tidak berbeda bermakna dimana t = 0,927 (P> 0,05). "

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan 7 (tujuh) bank umum konvensional pada periode 1994-2003. Ukuran kinerja ditentukan berdasarkan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO. Untuk membuktikan hipotesis awal (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja BMI dengan bank umum konvensional, penulis menggunakan Independent samples t-test. Selanjutnya t-test jenis comparing means digunakan untuk mengetahui perbedaan antarkelompok bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberdasarkan rata-rata (mean) rasio keuangan, BMI relatif lebih baik pada tiga rasio, yaitu NPL, ROE dan LDR, sementara itu rasio lainnya BMI relatif lebih rendah kualitasnya.

---

This study was aimed to compare banking performance between Bank Muamalat Indonesia with 7 conventional banks for 1994-2003 period. Banking performance analysis based on financial ratio which depends on CAR, NPL, ROA, ROE, LDR and BOPO. Independent samples Hest was used to prove null hypothesis (Ho) that states there is no significant difference between conventional banking performance and that of Islamic bank. Then. comparing means was used lo find difference in inter banks performance. This study shows that BMI is relafively superior in NPL. LDR ratios significant value."

"Lembaga Diklat Pelayaran saat ini tengah menghadapi tantangn untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seiring dengan akan diberlakukannya QSS (Quality Standar System ) sebagai bagian dari persyaratan sebuah Lembaga Diklat untuk di approve oleh IMO(International Management System ).Untuk itu perlu penataan sasaran strategis kedalam program ? program yang diwujudkan kedalam sebuah strategi yang dibutuhkan agar lembaga Diklat Pelayaran tersebut mampu meningkatkan performancenya sebagai lembaga diklat yang menghasilkan lulusan diklat yang berkompetence sesuai dengan syarat minimal yang diberlakukan menurut STCW 1978 amandemen 1995.Dalam mencapai tujuan dan menjadikan nya menuju visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dipasar global maka penerapan Service Scorecard, sebagai alat untuk menilai keberhasilan kminerja dapatlah digunakan. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menilai kesuksesan untuk mengukur kinerja dari pesatnya pertumbuhan peserta dan revenue sudah tidak dapat dijadikan sebagai landasan keberhasilan. service scorecard adalah pengukuran kinerja khusus di bidang jasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Praven Gupta (2008) dan memiliki elemen pengukuran kinerja yang dikenal dengan istilah GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Inovation, eksekution dan retention), sebuah lembaga / perusahaan akan dapat melihat kinerjanya secara komrpehensive dan integral, melalui rangkaian aliran proses.Aplikasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menterjemahkan visi, misi dan strategi melalui perencanaan sasaran, indicator, target serta inisatif strategis. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai = 3,4 . Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria penilaian, skala yang ditetapkan serta bobot kepentingan diperoleh melalui metode pairwise comparison yang dirancang dapat diketahui apakah kategori masing ? masing elemen sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

---

Today The Institution of the marine training and education is facing the challenge in order to increase its service quality, in following with in effected of QSS (Quality Standard System ) as part of the requirement of in order to be approved by IMO (International Management System ).Because of that it is important to arrange the strategy target in the program that be realized into a strategy that be needed so that such The Institution of the marine training and education have an ability in increasing its performance as The Institution of the marine training and education that produce the graduate of training and education who have the competence as suitable with the minimal qualification that be effected according to STCW 1978 amendment of 1995.In reaching the purpose and make it a vision of the institution of training and education that produce the graduate who have the ability in competing in global market so that the application of Service Scorecard, as the tool for assessing the successful of performance can be used. Because the measurement of last performance that assess the successful for measure the performance and the high growth of participant and revenue have not been become as the parameter of the successful of service scorecard is the special performance measurement in service field first be introduced by Praven Gupta (2008) and have the performance measurement element that be called by GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Innovation, execution and retention), An institution / the company will can look its performance comprehensively and integrally, through the serial of process flow.The application of performance measurement be done by translating the vision, mission and strategy through target planning, indicator, target and also strategic initiative. The result of performance measurement be gotten the grade = 3,4. From the result of measurement by using the assessment criteria, scale that be decided and the quality of importance be gotten through pair wise comparison method that be designed can be known about the category of each element is very good, good, enough, less or bad."

"Terdapat banyak naskah yang dihasilkan pada zaman Melayu Klasik. Naskahnaskah tersebut ditulis dalam berbagai macam alas yang mudah lapuk, antara lain daun lontar, bambu, tulang binatang, kulit kayu, dan kertas. Melihat jenis-jenis alas naskah yang mudah lapuk dan hancur seiring pertambahan usia naskah tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan naskah dan segala pengetahuan yang terkandung di dalamnya, salah satunya dengan cara penelitian. Tulisan ini menyajikan transliterasi naskah Ambon, koleksi Bapak Wali Bangsa Amanullah, yang berjudul Hikayat Nabi Muhammad. Metode yang digunakan dalam penyajian transliterasi ini adalah metode edisi kritis yang berasal dari satu sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hikayat Nabi Muhammad merupakan bagian dari sastra Islam dan dapat digolongkan ke dalam cerita Nabi Muhammad jenis pertama (cerita yang mengisahkan riwayat Nabi Muhammad dari kelahiran hingga wafatnya). Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa alur masa kehidupan Nabi Muhammad yang termuat dalam tulisan Martin Lings, Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, lebih lengkap dibandingkan dengan alur masa kehidupan Nabi Muhammad yang terdapat dalam naskah Hikayat Nabi Muhammad. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya kekhasan penggunaan kosakata dengan dialek Ambon. Hal tersebut disebabkan naskah Hikayat Nabi Muhammad berasal dari daerah Ambon.

---

There were many manuscripts produced in the days of Classical Malay. The texts were written on kinds of materials which were easily weathered, such as palm leaf, bamboo, animal bones, bark, and paper. Regarding the basic characteristics of the manuscripts base which were easily weathered and destroyed by the time, there should be efforts to save the scripts including all precious knowledge written on them. One of the efforts is by doing research. This thesis presents a transliteration of Ambon manuscript which is a collection of Mr. Wali Bangsa Amanullah, entitled Hikayat Nabi Muhammad. The method that was used in presenting the transliteration is critical editions that come from one source. The results of this study indicate that the Hikayat Nabi Muhammad is parts of Islamic literature and can be classified into the story of the Prophet Muhammad, first type (which tells the story of the Prophet Muhammad from birth to death). In addition, the result also shows that the plot of the life of Prophet Muhammad that contained in the book of Martin Lings, Muhammad: Prophet's Life Stories Based on the Classical Sources, more complete than the Prophet Muhammad's life story which written in the Hikayat Nabi Muhammad. This research was also found the typical use of the vocabulary with Ambonese’s dialect. This is because obviously the manuscript comes from Ambon."

"Lembaga Diklat Pelayaran saat ini tengah menghadapi tantangn untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seiring dengan akan diberlakukannya QSS (Quality Standar System ) sebagai bagian dari persyaratan sebuah Lembaga Diklat untuk di approve oleh IMO(International Management System ).Untuk itu perlu penataan sasaran strategis kedalam program ? program yang diwujudkan kedalam sebuah strategi yang dibutuhkan agar lembaga Diklat Pelayaran tersebut mampu meningkatkan performancenya sebagai lembaga diklat yang menghasilkan lulusan diklat yang berkompetence sesuai dengan syarat minimal yang diberlakukan menurut STCW 1978 amandemen 1995.Dalam mencapai tujuan dan menjadikan nya menuju visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dipasar global maka penerapan Service Scorecard, sebagai alat untuk menilai keberhasilan kminerja dapatlah digunakan. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menilai kesuksesan untuk mengukur kinerja dari pesatnya pertumbuhan peserta dan revenue sudah tidak dapat dijadikan sebagai landasan keberhasilan. service scorecard adalah pengukuran kinerja khusus di bidang jasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Praven Gupta (2008) dan memiliki elemen pengukuran kinerja yang dikenal dengan istilah GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Inovation, eksekution dan retention), sebuah lembaga / perusahaan akan dapat melihat kinerjanya secara komrpehensive dan integral, melalui rangkaian aliran proses.Aplikasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menterjemahkan visi, misi dan strategi melalui perencanaan sasaran, indicator, target serta inisatif strategis. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai = 3,4 . Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria penilaian, skala yang ditetapkan serta bobot kepentingan diperoleh melalui metode pairwise comparison yang dirancang dapat diketahui apakah kategori masing ? masing elemen sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

---

Today The Institution of the marine training and education is facing the challenge in order to increase its service quality, in following with in effected of QSS (Quality Standard System ) as part of the requirement of in order to be approved by IMO (International Management System ).Because of that it is important to arrange the strategy target in the program that be realized into a strategy that be needed so that such The Institution of the marine training and education have an ability in increasing its performance as The Institution of the marine training and education that produce the graduate of training and education who have the competence as suitable with the minimal qualification that be effected according to STCW 1978 amendment of 1995.In reaching the purpose and make it a vision of the institution of training and education that produce the graduate who have the ability in competing in global market so that the application of Service Scorecard, as the tool for assessing the successful of performance can be used. Because the measurement of last performance that assess the successful for measure the performance and the high growth of participant and revenue have not been become as the parameter of the successful of service scorecard is the special performance measurement in service field first be introduced by Praven Gupta (2008) and have the performance measurement element that be called by GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Innovation, execution and retention), An institution / the company will can look its performance comprehensively and integrally, through the serial of process flow.The application of performance measurement be done by translating the vision, mission and strategy through target planning, indicator, target and also strategic initiative. The result of performance measurement be gotten the grade = 3,4. From the result of measurement by using the assessment criteria, scale that be decided and the quality of importance be gotten through pair wise comparison method that be designed can be known about the category of each element is very good, good, enough, less or bad."

"Selfie merupakan sebuah fenomena kontemporer meskipun sejarahnya menyebutkan bahwa konsep selfie sudah terjadi bahkan sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran aspek self melalui pola kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain (Gibbons & Buunk, 1999) dan motives of self-evaluation (Sedikides & Strube, 1997; Tesser, 2003) dari pelaku selfie yang berada di tiga tahap perkembangan berbeda. Penelitian ini melibatkan 154 responden yang menjawab survei dalam jaringan. Hasil penelitian menggambarkan adanya pola yang linier negatif antara usia perkembangan dengan skor frekuensi selfie dan social comparison orientation. Dorongan untuk menonjolkan diri ketika melakukan selfie tampak dominan pada kelompok remaja yang frekuensi selfienya berada di atas rata-rata total responden.

---

Selfie is rather a contemporary phenomenon yet its history says otherwise; that it‟s been established since almost more than 200 years ago. This study was conducted to describe the aspects of the selfie-doers‟ self through the trend of dispositional tendency to compare with other people (Gibbons & Buunk, 1999) and the motives of self-evaluation (Sedikides & Strube, 1997; Tesser, 2003). 154 respondents who answered to online survey were involved in this study. The results say that there‟s a negative linear trend between the developmental age and the selfie frequency, as well as between the developmental age and the social comparison orientation score. The self-enhancement motive is found dominant within the adolescence respondents whose selfie frequency is the highest among other groups."

"Pemberian umpan balik dan social comparison erat kaitannya dalam menentukan performa akademik siswa di sekolah. Penelitian eksperimental di sebuah SMA Di Jakarta dilakukan untuk mengetahui jenis umpan balik, jenis social comparison mana yang paling mempengaruhi performa akademik dan apakah social comparison memoderasi efek dari perbedaan jenis umpan balik terhadap performa. Penelitian dilakukan pada anak SMA kelas X (N=102). Partisipan dibagi atas dua kondisi yaitu yang mendapat umpan balik deksriptif (berisi komentar berupa informasi tentang apa yang sudah sesuai dan belum sesuai, mengapa sudah sesuai, apa yang perlu ditambahkan agar sesuai) atau umpan balik evaluatif (komentar singkat apakah jawaban sudah atau belum tepat, serta poin dari jawaban tersebut). Siswa diminta mengerjakan ujian pelajaran kewarganegaraan dalam bentuk esai 5 soal, lalu diberikan umpan balik. Dari hasil ujian tersebut, partisipan yang mendapat nilai tinggi akan diberi tanda bintang dan melakukan downward comparison, dan yang tidak mendapat bintang akan melakukan upward comparison. Lalu, partisipan diminta merevisi ujian berdasarkan umpan balik yang diberikan.Hasil penelitian menunjukkan partisipan yang mendapat umpan balik deskriptif memiliki performa akademik yang signifikan lebih tinggi dibanding partisipan yang mendapat umpan balik evaluatif dengan F (102) = 30,645, p"<.05, begitu juga dengan siswa yang melakukan upward comparison dengan F (102) ="11,648, p <.05. Namun, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari interaksi antara jenis umpan balik dan jenis social comparison terhadap performa akademik dengan F (102) = 0,181, p>.05. Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa jenis kelamin, rasa suka terhadap pelajaran Kewarganegaraan, dan nilai UAS di semester sebelumnya memiliki korelasi yang signifikan dengan performa akademik.

---

Feedback and social comparison closely related in determining student's academic performance at school. An experimental study in high school in Jakarta was conducted to determine the type of feedback, the kind of social comparison which most effect on academic performance and whether social comparison moderating the effects of different types of feedback on performance. The study was conducted on first grader (N""= 102). Participants were divided into two conditions; participants received descriptive feedback (content an information about which one is correct and incorrect, why it is correct, what needs to be added to make it correct) or evaluative feedback (comments whether the answer is correct or not, as well as the points of the answer). Participants will be asked to take an essay test about Citizenship, and given feedback. From the results of the test, participants who get high scores will be marked with a star and do downward comparison and student who did not get the star will do upward comparison. Then, participants will be asked to revise the exam based on the feedback given.

As a result, participants who receive descriptive feedback perform at a significantly higher than participants who receive evaluative feedback F (102) = 30.645, p <.05, as well as students who perform upward comparison F (102) = 11.648, p <.05. However, no significant effect interaction between the type of feedback and the kind of social comparison on academic performance F (102) = 0.181, p >.05. In addition, the results of the study found that gender, interest towards Citizenship lessons, and the results of UAS in the previous semester are significantly correlated with academic performance."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara social comparison dan motivasi berprestasi pada mahasiswa di Indonesia. Partisipan penelitian ini adalah 488 mahasiswa program sarjana dan diploma dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Social comparison diukur dengan menggunakan INCOM oleh Gibbons dan Buunk (1999). Motivasi berprestasi diukur dengan menggunakan AMS-R oleh Lang dan Fries (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa social comparison dimensi ability tidak berkorelasi secara signifikan dengan motivasi berprestasi dimensi hope of success, namun berkorelasi secara positif dan signifikan dengan dimensi fear of failure. Social comparison dimensi opinion berkorelasi secara positif dan signifikan dengan motivasi berprestasi dimensi hope of success dan dimensi fear of failure. Dari hasil tersebut, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh antara kedua variabel itu.

---

This study was conducted to investigate the correlation between social comparison and achievement motivation among college students. The participants were 488 undergraduate and diploma students from various universities in Indonesia. Social comparison was measured by INCOM, constructed by Gibbons and Buunk (1999). Achievement motivation was measured by AMS-R, constructed by Lang and Fries (2006). The results show that social comparison?s ability dimension is not significantly correlated with hope of success dimension of achievement motivation, but positively and significantly correlated with the fear of failure dimension. Social comparison's opinion dimension is positively and significantly correlated with achievement motivation's hope of success dimension and fear of failure dimension. Based on these findings, further research is suggested to find the effect between these two variables."

"ABSTRAK In this paper, I explore a new, alternative way of conducting a comparative analysis of socialism in East Asia, based on Marx's classical work, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, as well as recent developments in comparative sociology by George Steinmentz and Willliam Sewel Jr., who emphasize a more fluid, nuanced type of time-space contigent comparison by going beyond the limits of conventional positivist comparison. My comparative cases are china and North korea, the two remaining (post)socialist countries in East Asia. The discussion in this paper proceeds in three parts. First, i trace the origins of "absence of interaction effects" and false assumption of "Mutual Exclussiveness" in macro-causal comparison by scholars such as Theda Skocpol. Second, I then discuss the Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte as a concrete case of conducting "evenful comparison" an alternative to positivist macro-casual comparison. Finally, i explore a possibility of conducting "eventful comparison" of post-socialist transformation in two remaining socialist countries in East Asia - China and North Korea. "

"ABSTRAKTujuan dari laporan ini adalah untuk secara kritis menganalisis tingkat kepatuhan terhadap AASB 8 Operating Segment di antara empat perusahaan, yaitu Computershare Limited CPU , Steadfast Group Limited SDF , Seven Group Holdings Limited SVW dan Slater Gordon Limited SGH , yang termasuk dalam industri bisnis yang berbeda dengan pendekatan mereka masing-masing terhadap peraturan tersebut.

---

ABSTRACTThe purpose of this report is to critically analyze the level of compliance towards AASB 8 Operating Segment among four companies, these being Computershare Limited CPU , Steadfast Group Limited SDF , Seven Group Holdings Limited SVW and Slater Gordon Limited SGH , as they belong to different business industries with different approach to the regulation. "

"ABSTRAKSaat ini terdapat perbaikan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Indonesia dan penambahan populasi penduduk lanjut usia. Pada tahun 2017, AHH mencapai 71,06 tahun, dan jumlah lansia 23,4 juta orang (8,97% dari seluruh penduduk Indonesia). Hal ini berisiko meningkatkan kejadian penyakit degeneratif. Osteoartritis (OA) adalah penyakit yang sering dikaitkan dengan kondisi degeneratif dan mengakibatkan ketidakaktifan fisik. Pada Riskesdas 2013, penyakit Artritis berada di urutan kedua penyakit terbanyak diderita lansia dengan prevalensi 45% (55-64 tahun), 51,9% (65-74 tahun) dan 54,8% (usia >75 tahun). Pengobatan simtomatik dengan OAINS yang berkepanjangan dapat mengakibatkan efek samping yang fatal. Terdapat berbagai faktor risiko berkembangnya OA lutut, di antaranya konsentrasi serum Vitamin D (25(OH)D. Proporsi perempuan lansia dengan defisiensi 25(OH)D pada penelitian di Jakarta dan Bekasi mencapai 35,1%. Terdapat hubungan antara kadar Vitamin D (25(OH)D) yang rendah dengan nyeri lutut dan perubahan kartilago sendi lutut pada OA. Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) merupakan produk degradasi penting dari kartilago sendi dan dapat menjadi marker diagnosis untuk OA lutut. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian suplemen Vitamin D (Alphacalcidol) selama 12 minggu terhadap derajat nyeri berdasarkan indikator WOMAC, dan kondisi obyektif kartilago sendi dengan perubahan marker serum COMP pada penderita OA lutut lansia. Disain penelitian uji klinis teracak, tersamar ganda, dan terkontrol plasebo. Subyek dengan OA lutut simtomatis direkruit secara consecutive sampling dan dilakukan anamnesis, diperiksa kondisi fisik, radiologi lutut, kadar serum Vitamin D (25(OH)D), serum Calcium dan marker COMP. Subyek dialokasikan secara acak (random allocation) pada kelompok perlakuan yang diberikan suplemen Vitamin D (Alphacalcidol) atau kelompok kontrol yang diberikan plasebo. Populasi sumber xviii Universitas Indonesia pada penelitian ini ialah pasien OA lutut lanjut usia yang berobat ke KPKM FKIK UIN Jakarta. Dari hasil pemeriksaan konsentrasi serum Vitamin D 25(OH)D sebelum dilakukan intervensi, 53,4% responden mengalami insufisiensi dan 12,3% responden mengalami defisiensi Vitamin D. Pemberian suplemen Vitamin D (Alphacalcidol) selama 12 minggu, mempengaruhi penurunan derajat nyeri berdasarkan indikator WOMAC pada penderita OA lutut lansia yang bermakna secara statistik dengan perbedaan perubahan skor pra dan pascaintervensi pada kelompok intervensi dibanding kontrol sebesar 2,174 (p=0,00). Pemberian suplemen Vitamin D (Alphacalcidol) selama 12 minggu, mempengaruhi penurunan konsentrasi serum COMP pada penderita OA lutut lansia, dengan perbedaan perubahan skor pra dan pascaintervensi pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol sebesar 38,15 ng/ml namun tidak bermakna secara statistik (p=0,39)

---

ABSTRACTAt present there are improvements in the Life Expectancy (AHH) of the Indonesian population and the addition of the elderly population. In 2017, AHH reached 71.06 yo and the number of elderly people reached 23.4 million people (8.97% of the total population of Indonesia). This has the potential to increase degenerative diseases. Osteoarthritis (OA) is a disease that is often associated with degenerative conditions and physical inactivity. Riskesdas in 2013 stated that Arthritis was the second most common disease suffered by the elderly with a prevalence of 45% (55-64 yo), 51.9% (65-74 yo) and 54.8% (>75 yo). Symptomatic treatment with prolonged NSAIDs can cause fatal side effects. There are various risk factors for developing knee OA, including serum Vitamin D (25(OH)D) concentrations. The proportion of elderly women with 25(OH)D deficiency in studies in Jakarta and Bekasi reaches 35.1%. It has been found an association between low Vitamin D levels (25(OH)D) with knee pain in OA and changes in the knee joint cartilage. Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) is an important degradation product of joint cartilage and can be act as a diagnostic marker of knee OA. This study aims to determine the effect of Vitamin D supplementation (Alphacalcidol) for 12 weeks on the degree of pain based on WOMAC indicators, and the objective conditions of joint cartilage with changes in COMP serum markers in patients with knee OA in the elderly. The research design is a randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trials. Subjects with symptomatic knee OA will be recruited by consecutive sampling and continued with history taking, physical conditions examinatons, knee radiology, and blood test for serum vitamin D (25(OH)D), serum calcium and marker COMP. Subjects were then randomly allocated to the treatment group given Vitamin D supplements (Alphacalcidol) or the control group given a placebo. The source population in this study was elderly with knee OA patients xx Universitas Indonesia who went to Primary Health Care Clinic (KPKM) of FKIK UIN Jakarta. We found that before intervention was done, 53.4% of respondents had Vitamin D insufficiency and 12.3% of respondents had Vitamin D deficiency. The administration of Vitamin D supplements (Alphacalcidol) for 12 weeks, influenced the decrease in the degree of pain based on the WOMAC indicator in knee OA of elderly patients significantly, with differences in changes in pre and post intervention scores of 2.174 compare with control (p=0.00). The administration of Vitamin D supplements (Alphacalcidol) for 12 weeks, affected the decrease in the serum concentration of COMP in knee OA of elderly patients, with differences in changes in pre and post intervention scores in the intervention group compared to the control group of 38.15 ng/ml but not statistically significant (p=0.39)."

"AbstrakBPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan upah anggota dan bukan anggota serikat pekerja di Indonesia dengan data 17.650 sampel. Rincian dari sampel yang digunakan ialah 1.855 sampel adalah anggota serikat pekerja dan 15.795 sampel bukan anggota serikat pekerja berumur 15-64 tahun dari IFLS5 2014. Hasil Dekomposisi Blinder-Oaxaca terhadap selisih upah anggota dan bukan anggota serikat pekerja menunjukkan bahwa anggota serikat pekerja mendapatkan upah 0,40 log poin lebih tinggi dibandingkan pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, sementara pada sektor formal perbedaan upah lebih tinggi yakni mencapai 0,50 log poin. Kesenjangan yang terjadi dijelaskan oleh dua faktor utama, yakni faktor explained atau faktor karakteristik pekerja serta faktor unexplained. Faktor unexplained merupakan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian, seperti jabatan pekerja dan karakteristik perusahaan. Kontribusi faktor explained pada keseluruhan pekerja berkontribusi paling besar terhadap kesenjangan upah. Secara umum, pekerja anggota serikat pekerja terkonsentrasi pada jenis kelamin laki-laki, berpendidikan lebih tinggi, serta bertempat tinggal di perkotaan.

---

ABSTRACTThis study aims to study the difference in wages of members and non-union members in Indonesia with 17,650 data. The details of the sample used are 1,855 samples are members of unions and 15,795 samples are non-union members aged 15-64 years from IFLS5 2014. The results of the Blinder-Oaxaca Decomposition on the difference in wages of members and non-union members show that union members get 0,40 log points higher than workers who are not union members, while in the formal sector the wage differential is higher, reaching 0.50 log points. The gap that occurs is explained by two main factors, namely the explained factor or the worker characteristics factor and the unexplained factor. Unexplained factors are other factors that are not included in the research model, such as job title and company characteristics. The factor contribution explained to the whole of workers contributes the most to the wage gap. In general, workers who are members of trade unions are concentrated on the male gender, have higher education, and live in urban areas."

"Kelebihan kapasitas (overcrowding) pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan sejak lama. Hal ini dipicu oleh tingginya angka kriminalitas, terutama pada tindak-tindak pidana ringan. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat suatu metode yang mulai diterapkan pada proses penanganan tindak pidana di Indonesia, yakni keadilan restoratif (restorative justice). Berbeda dengan hakikat pidana yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif menekankan pada pengembalian keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana tidak melulu diberikan hukuman, melainkan diharuskan untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada korban guna memperbaiki kondisinya. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana di Indonesia masih sangat baru. Dengan demikian, dilakukan penelitian terhadap perbandingan pengaturan mengenai keadilan restoratif yang ada di Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan keadilan restoratif dan pelaksanaannya di Australia yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara ini menunjukkan bahwa di Australia, pengaturan mengenai keadilan restoratif sudah setingkat undang-undang di negara bagian dan memiliki suatu asosiasi yang secara khusus mengurus mengenai pelaksanaannya di seluruh Australia. Sedangkan, pengaturan mengenai keadilan restoratif yang ada di Indonesia masih ada di tingkat organisasi, yaitu kejaksaan dan kepolisian, yang membuat beberapa regulasi yang ada dalam kedua peraturan menjadi tumpang tindih. Melihat hal tersebut, Indonesia pun perlu membuat peraturan setingkat undang-undang agar memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan keadilan restoratif. Di mana di dalam peraturan tersebut akan diatur mengenai persyaratan pemberian keadilan restoratif, mekanisme pelaksanaan dalam setiap tingkat proses peradilan pidana, serta kewenangan badan atau aparat penegak hukum yang melaksanakannya. Hal ini dapat menjadi catatan bagi kepentingan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di masa mendatang. Selain itu, mengingat wilayah Indonesia yang luas, perlu dipertimbangkan untuk membentuk suatu badan khusus yang mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan keadilan restoratif oleh para aparat penegak hukum.

---

Overcrowding in Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) in Indonesia has been a problem that has not been resolved for a long time. This is due to the high crime rate, especially in less serious offenses. To overcome this, there is a method that has begun to be applied to the criminal justice process in Indonesia, namely restorative justice. In contrast to the nature of crime which focuses on punishment, restorative justice emphasizes recovering to the situation after a crime has occurred. In taking responsibility for his actions, the criminal offenders are not given punishment, but are required to do or give something to the victim in order to recover their condition. The implementation of restorative justice in the criminal justice process in Indonesia is still very new. Thus, this research was conducted on a comparison of regulations regarding restorative justice in Indonesia and Australia. This research aims to find out how the regulation of restorative justice and its implementation in Australia that can be an exemplification for Indonesia. The results of the research that was conducted using the literature study and interview method show that in Australia, regulations regarding restorative justice are an act in the state and have an association that specifically manages its implementation throughout Australia. Meanwhile, regulations regarding restorative justice in Indonesia still only at the organizational level, such as the attorney's office and the police, which makes some of the provisions in the two regulations overlap. Therefore, Indonesia also needs to make regulations at the level of act to provide legal certainty regarding the implementation of restorative justice. Where in the regulation will be included the requirements for restorative justice, the implementation mechanism at each level of the criminal justice process, as well as the authority of law enforcement agencies or officials who carry it out. This can be a note to draft a new Criminal Procedure Code in the future. In addition, given the vast territory of Indonesia, consideration should be given to establishing an association to regulate and supervise the implementation of restorative justice by law enforcement officials."

"Salah satu produk reksa dana syariah adalah Exchange Traded Fund (ETF) syariah. Saat ini, di Indonesia terdapat tiga jenis ETF syariah yaitu XPES, XIJI, XSSI dan Malaysia terdapat empat jenis ETF syariah yaitu MyETF-DJIMS25, MyETF-US50, MyETF-MMID, MyETF-MSEAD. Baik di Indonesia maupun Malaysia mempunyai regulasi masing-masing terkait ETF syariah. Maka peneliti akan melakukan penelitian untuk membandingkan regulasi antara dua Negara tersebut. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi ETF syariah di Indonesia belum diatur khusus pada POJK maupun DSN, yakni masih berada pada regulasi reksa dana syariah di POJK No. 33/POJK.04/2019, fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan perdagangan saham pada fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011, sedangkan di Malaysia regulasi ETF syariah sudah diatur khusus pada Guidelines on Exchange Traded Fund dan fatwa MPS. Hal ini menunjukan bahwa regulasi ETF syariah yang ditetapakan oleh Negara Malaysia lebih jelas dibandingkan Indonesia, namun pada regulasi antara dua Negara tersebut sama-sama mengatur terkait operasional ETF syariah. Dalam penelitian ini juga dapat ditemukan bahwa pada operasional ETF syariah yaitu pada manajer Investasi di Indonesia dikelola oleh masing-masing manajer investasi sedangkan semua ETF syariah di Malaysia dikelola oleh satu manajer investasi, pada bank kustodian hanya terdapat satu ETF syariah yang menggunakan perbankan syariah yaitu di Malaysia pada MyETF-US50, pada metode screening kuantitatif antara Indonesia dan Malaysia berbeda dikarenakan melihat kondisi Negara masing-masing dan pada mekanisme perdagangan ETF syariah di Indonesia dan Malaysia sama-sama harus jauh dari manipulasi, spekulasi dan tindakan lain yang didalamnya terdapat riba, gharar dan sebagainya.

---

One of the sharia mutual fund products is the sharia Exchange Traded Fund (ETF). Currently, in Indonesia there are three types of sharia ETFs namely XPES, XIJI, XSSI and Malaysia there are four types of sharia ETFs namely MyETF-DJIMS25, MyETF-US50, MyETF-MMID, MyETF-MSEAD. Both Indonesia and Malaysia have their own regulations related to sharia ETFs. Then researchers will conduct research to compare regulations between the two countries. Research methods using qualitative research and normative juridical approaches. Research methods using qualitative research and normative juridical approaches. The results showed that sharia ETF regulations in Indonesia have not been specifically regulated in POJK or DSN, namely still in sharia mutual fund regulations in POJK No. 33/POJK.04/2019, fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 and stock trading in fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011, while in Malaysia sharia ETF regulations have been specifically regulated in the Guidelines on Exchange Traded Fund and MPS fatwas. This shows that the regulation of sharia ETFs set by the State of Malaysia is clearer than Indonesia, but the regulations between the two countries both regulate the operations of sharia ETFs. In this study it can also be found that in sharia ETF operations, namely in investment managers in Indonesia managed by each investment manager while all sharia ETFs in Malaysia are managed by one investment manager, in custodian banks there is only one sharia ETF that uses Islamic banking, namely in Malaysia on MyETF-US50, the quantitative screening method between Indonesia and Malaysia is different because it looks at the conditions of their respective countries and on Islamic ETF trading mechanisms in Indonesia and Malaysia must both be away from manipulation, speculation and other actions in which there is usury, gharar and so on."

"Latar Belakang: Durasi pengobatan untuk cedera uretra rata-rata memakan waktu 3-6 minggu, durasi pengelolaan yang lebih lama ini memengaruhi biaya prosedur. Kami bermaksud untuk membandingkan analisis efektivitas biaya dan rata-rata biaya pengobatan untuk cedera uretra, khususnya untuk total gangguan cedera uretra di Rumah Sakit Umum H Adam Malik dengan studi lainnya.Metode: Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Adam Malik antara tahun 2014 dan 2019. Kami mencakup setiap prosedur Reseksi dan Anastomosis Uretra. Biaya dihitung dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dan kemudian data dibandingkan dengan data dari negara-negara lain.Hasil: Sebanyak 18 reseksi anastomosis uretra antara tahun 2014-2019 dimasukkan dalam penelitian ini. Rata-rata biaya total adalah Rp21.850.856, dengan biaya total minimum sebesar Rp8.407.624, dan biaya total maksimum sebesar Rp74.432.827. Biaya tersebut dibagi oleh BPJS menjadi tiga tingkat: tingkat 3 (terendah), tingkat 2, dan tingkat 1 (tertinggi). Namun, program ini hanya mencakup rentang 9.567.700 IDR hingga 21.170.500 IDR, yang menyebabkan disparitas yang signifikan. Disparitas ini telah mengakibatkan rumah sakit di seluruh Indonesia harus membatasi jumlah layanan urologi yang dapat mereka berikan. Sebagai perbandingan, biaya total rata-rata prosedur reseksi dan anastomosis uretra dari beberapa studi di Amerika Serikat menunjukkan biaya minimal sebesar Rp120.167.068,45, hingga Rp242.624.550,80.Kesimpulan: Disparitas antara biaya yang dikembalikan oleh BPJS dan biaya aktual yang ditanggung oleh rumah sakit untuk prosedur reseksi dan anastomosis uretra mengakibatkan kerugian keuangan bagi rumah sakit. Akibatnya, prosedur-prosedur ini tidak dapat dilakukan secara rutin.

---

Background: Treatment duration for urethral trauma took on average 3-6 weeks, this extended management duration affects the cost to the procedure. We thought to compare the cost-effective analysis and the mean cost of treatment in urethral injury specially for total disruption of urethral injury in H Adam Malik General Hospital with other studies.

Background: The average duration of treatment for urethral trauma is 3-6 weeks. This extended management duration affects the cost of the procedure. We aim to compare the cost-effective analysis and the mean cost of treatment for urethral injury, specifically for total disruption of urethral injury in H Adam Malik General Hospital, with other studies.

Methods: This study was conducted at Adam Malik General Hospital between 2014 and 2019. We included every Urethral Resection and Anastomosis procedure. The Cost was calculated from The Department of Social Security, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), and then the data compare with data from other countries

Result: A total of 18 urethral anastomosis resection between 2014-2019 were included in this study. The mean total cost was Rp21,850,856, with a minimum total cost of Rp8,407,624, and a maximum total cost of Rp74,432,827. The cost was stratified by BPJS into three level from levels: level 3 (lowest), level 2, and level 1 (highest). However, the program only covered a range of 9,567,700 IDR to 21,170,500 IDR, leading to a significant disparity. This disparity has resulted in hospitals across Indonesia having to limit the number of urological services they can provide. In contrast, the mean total urethral resection and anastomosis procedure cost from several studies in USA shows a minimal cost of Rp120,167,068.45, to Rp242,624,550.80.

Conclusion: The disparity between the cost reimbursed by BPJS and the actual cost incurred by the hospital for urethral resection and anastomosis procedures results in financial losses to the hospital. As a result, these procedures cannot be performed routinely."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan terhadap iklan testimoni yang semakin marak ditemukan di masyarakat. Iklan testimoni adalah salah satu perkembangan konsep sponsorship yang seharusnya disertakan dengan sponsorship disclosure oleh pelaku usaha dan pihak yang mengiklankan produk dan/atau jasa tersebut. Hal ini telah lama menjadi perhatian di Inggris, dan barubaru ini digaungkan di Amerika Serikat, namun belum banyak diperbincangkan di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penegakan kewajiban sponsorship disclosure di ketiga negara tersebut.

---

This thesis compares the different laws regarding testimonial advertising which occurs increasingly in society. Testimonial advertising is one of the developed concepts of sponsorship – which should have sponsorship disclosure attached to it by the Business and/or the endorser. This issue has long been a concern in the United Kingdom, and is recently talked about in the United States of America, but is still a foreign concept in Indonesia. This thesis investigates the comparison of enforcement of sponsorship disclosure in the three countries."