Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan SK Bupati Tanah Datar No. 12/BTD-2004 maka dimulai pelaksanaan Puskesmas Unit Swadana di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2004, dimana kebijakan ini memberikan kewenangan dalam mengolah pendapatan fungsional secara mandiri untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan serta upaya peningkatan mutu pelayanannya.Penelitian bersifat Cross Sectional, unit analisis adalah Puskesmas Unit Swadana di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yaitu Puskesmas Lima Kaum I, Sungayang dan Tanjung Emas.Hasil penelitian mendapatkan bahwa dengan kebijakan menjadi unit swadana pendapatan Puskesmas Unit Swadana meningkat cukup tinggi dimana Puskesmas Lima Kaum I tertinggi peningkatan pendapatannya dari Puskesmas Tanjung Emas dan Sungayang.Pendapatan yang diperoleh sudah dapat menutupi seluruh biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dan bahkan berlebih yang berarti ada cadangan dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengernbangkan puskesmas unit swadana lebih baik. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan nilai Cost Recovery didapatkan Puskesmas Lima Kaum I = 126,38 %, Puskesmas Tanjung Emas 122,01 % dan Puskesmas Sungayang 118,56 %. Namun nilai Cost Recovery ini barulah tahap recovery biaya operasional dan pemeliharaan sedangkan kondisi sebenarnya dengan memperhitung¬kan biaya investasi, gaji dan subsidi lainnya belum diketahui. Sistem pembayaran terbesar secara tunai dan askes/gakin, namun masih ditemukan adanya pembayaran gratis terbanyak di Puskesmas Tanjung Emas.Penerimaan sebelum swadana terbesar berasal dari retribusi karcis namun setelah menjadi unit swadana sudah hampir berimbang antara pendapatan dari karcis dan pelayanan kesehatan lainnya bahkan di Puskesmas Lima Kaum I penghasilan dari karcis lebih kecil dari penghasilan dari tindakan pelayanan kesehatan lainnya.Utilisasi pengguna jasa dari retribusi di Puskesmas unit Lima Kaum I berasal dari tindakan medik dasar, konsultasi kesehatan, pengujian kesehatan dan i emakaian ambulance, di Puskesmas Sungayang potensinya dari pemeriksaan dokter gigi dan pertolongan persalinan dan di Puskesmas Tanjung Emas dari pemeriksaan dokter spesialis dan tindakan laboratorium.Upaya penerimaan Puskesmas dari retribusi bayar setelah pembentukan unit swadana di Puskesmas Lima Kaum I sudah baik tetapi di Puskesmas Sungayang dan Tanjung Emas masih belum maksimal, padahal sebelum swadana puskesmas Lima Kaum I masih belum maksimal upaya penerimaannya.Kebijakan tarif hanya bersifat makro, tarif secara mikro belum diperbo!ehklan untuk dilaksanakan oleh Puskesmas. Namun dari pentarifan yang ada sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan swadana yang dilaksanakan.Persepsi waktu tunggu yang lama masih ditemukan terbanyak pada unit pendaftaran dan obat. Persepsi terhadap biaya pelayanan kesehatan yang dianggap maha! tidak begitu banyak, persepsi mahal terbanyak ditemukan pada pemeriksaan penunjang di Puskesmas Tanjung Emas.Persepsi terhadap pelayanan petugas sudah balk namun masih ditemukan adanya persepsi kurang baik pada pelayanan petugas terbanyak dibagian pendaftaran di Puskesmas Lima Kaum dan Sungayang.Persepsi terhadap sikap petugas cukup baik namun masih ditemukan masih ada persepsi pengguna jasa yang tidak puas terhadap sikap petugas terutama di bagian pendaftaran dan obat di Puskesmas Tanjung Emas dan Sungayang.Kondisi kebersihan dan kenyamanan puskesmas baik, walaupun masih ditemukan tidak nyaman terhadap toilet yang tersedia.Sebagai suatu kebijakan, pelaksanaan puskesmas unit swadana membawa banyak manfaat bagi pengguna jasa dimana adanya peningkatan mutu pemeriksaan dan pelayanan kesehatan serta mutu obat. Bagi petugas adanya kemendirian dalam perencanaan keuangan dan kemantapan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya konsep swadana yang dilaksanakan bukanlah murni swadana melainkan lebih pada upaya pembentukan Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasanya. Perlu dikembangkan lebih lanjut karena diharapkan dimana yang akan datang puskesmas swadana merupakan prototipe puskesmas ideal yang dapat memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu bagi masyarakat sehingga memiliki dampak positif yang cukup besar, baik bagi puskesmas maupun bagi masyarakat."

"Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, salah satu standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pelayanan farmasi klinik dimana salah satu bagian pelayanan yang penting adalah konseling. Konseling dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat sehingga pasien paham akan cara penggunaan obat yang benar dengan tujuan akhir tercapainya keberhasilan terapi obat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum terjadi di dunia dan bersifat kronis sehingga membutuhkan terapi jangka panjang untuk mengontrol kenaikan darah tinggi. Pasien hipertensi sangat perlu dilakukan konseling untuk menjamin penggunaan obat yang benar. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah panduan materi konseling hipertensi yang berfungsi untuk membantu apoteker Puskesmas Kecamatan Matraman menyampaikan informasi terkait obat agar pasien mengetahui dan paham akan terapi obat yang digunakannya. Hasil penelitian diperoleh dari penelusuran pustaka menggunakan data dari database elektronik seperti Micromedex dan MIMS serta jurnal penelitian yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, menggunakan kata kunci nama obat antihipertensi. Data yang telah diringkas dan dikaji kemudian disajikan dalam bentuk panduan materi konseling yang berisi tujuan konseling, penggalian informasi terkait pasien, tujuan dan harapan terapi, informasi obat, gejala hipotensi dan gejala hipertensi, interaksi obat dengan makanan atau obat lain, tindakan apabila dosis terlewat, cara penyimpanan obat, cara meningkatkan kepatuhan pasien secara mandiri, risiko komplikasi dan terapi nonfarmakologi.

---

According to Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2016, one of the standards of pharmaceutical services in Community Health Centers (Puskesmas) includes the standard of clinical pharmacy services, where one crucial aspect is counseling. Counseling is conducted to identify and resolve patient problems related to medication use so that patients understand the correct way to use medication, aiming ultimately to achieve successful drug therapy. Hypertension is one of the most common cardiovascular diseases worldwide and is chronic, requiring long-term therapy to control high blood pressure. Patients with hypertension require counseling to ensure correct medication use. This study was conducted to develop a hypertension counseling guide to assist pharmacists at Puskesmas Kecamatan Matraman in delivering information about medications so that patients understand and comprehend the drug therapy they are using. The research findings were obtained from literature searches using electronic databases such as Micromedex and MIMS, as well as research journals published in the last 10 years, using keywords related to antihypertensive drugs. The data, summarized and reviewed, were then presented in the form of a counseling guide containing counseling objectives, patient information gathering, therapy goals and expectations, drug information, symptoms of hypotension and hypertension, drug interactions with food or other medications, actions if a dose is missed, medication storage, methods to enhance patient adherence independently, risk of complications, and non-pharmacological therapies."

"Latar belakang : Peningkatan prevalensi penyakit arteri perifer (PAP) sejalan dengan peningkatan prevalensi diabetes melitus tipe 2 (DMT2). Strategi pencegahan komplikasi salah satunya berfokus pada pengendalian faktor risiko dan deteksi dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan PAP pada pasien DMT2 di tingkat layanan kesehatan primer.Metode : Penelitian potong lintang ini melibatkan populasi DMT2 berusia 20-65 tahun yang berobat di sepuluh Puskesmas DKI Jakarta pada bulan Agustus 2020 – Juni 2021. Pasien yang dapat dilakukan pemeriksaan ABI dengan menggunakan USG doppler handheld pada salah satu atau kedua tungkai, dengan atau tanpa riwayat PAP sebelumnya, akan dimasukkan sebagai subjek penelitian dan dilakukan pencatatan data dasar usia, jenis kelamin, durasi penyakit diabetes, tekanan darah, kadar kolesterol total, K-HDL, K-LDL dan trigliserida serta riwayat merokok, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh dan lingkar pinggang. Dianggap PAP bila nilai ABI £0,9 atau >1,3 pada masing-masing tungkai.Hasil : Dari 188 pasien DMT2 yang memenuhi kriteria inklusi, sebanyak 27 (14,4%) pasien mengalami komplikasi PAP dan 24 pasien diantaranya adalah perempuan. Proporsi masing-masing untuk PAP ringan, sedang dan berat adalah 56%, 18% dan 26%. Analisis bivariat menunjukkan perempuan 3-4 kali lebih berisiko mendapatkan PAP (IK 95% 1,099-13,253, p=0,024), sementara usia, durasi diabetes, dislipidemia, hipertensi, obesitas, obesitas sentral dan merokok tidak dijumpai adanya perbedaan signifikan. Namun, setelah disesuaikan dengan durasi diabetes dan merokok pada analisis regresi logistik, jenis kelamin perempuan menunjukkan hasil tidak signifikan.Simpulan : Tidak dijumpai adanya hubungan bermakna antara usia ≥50 tahun, jenis kelamin perempuan, durasi diabetes ≥10 tahun, hipertensi, dislipidemia, kebiasaan merokok, obesitas dan obesitas sentral terhadap PAP pada pasien DMT2.

---

Background: The increasing prevalence of peripheral arterial disease (PAD) is in line with that of type 2 diabetes mellitus (T2DM). To prevent diabetes complications needs focuses on controlling risk factors and early detection. The aims of the study were to determine the prevalence and predictors of PAD in diabetic patients at the primary care setting.

Method: A cross sectional study of 188 diabetic patients aged 20-65 years old who attended ten community health centers in Jakarta from August 2020 until June 2021. Patients were performed for ABI using handheld doppler ultrasound on one or both limbs, with or without a previous history of PAD, were included. Baseline data such as age, gender, duration of diabetes, blood pressure, total cholesterol levels, c-HDL levels, c-LDL levels, triglyceride levels, smoking history, weight, height, body mass index and waist circumference were recorded. PAD was defined as the ABI value £0.9 or >1.3 in each limb.

Result: Of the 188 T2DM patients who met the inclusion criteria, 27 (14.4%) patients experienced PAD and 24 of them were female. The proportions for mild, moderate and severe PAD were 56%, 18% and 26%, respectively. Bivariate analysis showed that female were 3-4 times at risk of PAP (95% CI 1.099-13.253, p=0.024), while there were no significant differences in age, duration of diabetes, dyslipidemia, hypertension, obesity, central obesity and smoking. However, after adjusting for duration of diabetes and smoking in logistic regression analysis, female had no statistically significant.

Conclusion: No significant relationship was found among age, gender, duration of diabetes, dyslipidemia, hypertension, obesity, central obesity, smoking and PAP in T2DM."

"Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dengan lebih mengutamakan pada upaya pencegahan. Praktik Kerja Profesi di Puskesmas Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Periode Bulan April Tahun 2016 ini bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktik kerja kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika kefarmasian yang berlaku, mengetahui bagaimana pelayanan resep di puskesmas, serta menambah pengetahuan dan melatih keterampilan dalam bekerja. Selain itu praktik kerja ini diharapkan dapat melatih para calon Apoteker untuk terampil dalam menghadapi dunia nyata. Praktik kerja di Puskesmas Kecamatan Johar Baru ini dilakukan selama dua minggu yaitu dari tanggal 5-15 April 2016 dengan tugas khusus yaitu Pelayanan Obat kepada Pasien Melalui Leaflet.

---

Community Health Center or known as Puskesmas is part of health-care facility that organizes health care service, promotion, and prevention in the first level health care. Profession Internship Program at Puskesmas Kecamatan Johar Baru in Central Jakarta on April 2016 aims to understand the role and responsibilities of pharmacists in doing work practices of pharmacy at puskesmas in according with provisions of legislation and pharmaceutical ethics, also to know how to care prescription in health centers, as well as increase knowledge and practice skills in work. Profession Internship Program is expected to train the skill of candidate pharmacists in the real world. Working practices in Puskesmas Johar Baru was conducted over two weeks from 5 to 15 April 2016, with a special task that is Service Drug Information to Patients Through Leaflet."

"Tesis ini membahas kesiapan Puskesmas di DKI Jakarta dalam mengimplementasikan transformasi layanan primer pada tahun 2024. Kesiapan implementasi sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan sehingga analisis kesiapan dilakukan guna mengidentifikasi sumber daya pendukung yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (tantangan dan pendukung) serta faktor kondisi di internal organisasi puskesmas perlu dipersiapkan agar upaya transformasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan optimal. Penelitian ini adalah operational research dengan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya diperjelas dengan kualitatif. Data diperoleh melalui 2 tahap yaitu kuisioner dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk memperjelas data yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh data bahwa terdapat 18 puskesmas(47%) puskesmas telah siap dan 20 puskesmas (53%) belum siap meengimplementasikan transformasi layanan primer. Aspek input (Pelayanan Kesehatan, SDM, Sistem Informasi, Sarana Prasarana dan Alat), aspek proses (tatakelola dan kebijakan) serta aspek output (akses, cakupan, mutu dan keselamatan pasien) menjadi faktor penentu kesiapan. Adanya komitmen antar stakeholder, strategi berupa kebijakan baru dalam layanan, serta karakteristik puskesmas yang berstatus BLUD serta kondisi akses, cakupan dan keselamatan pasien yang baik saat pelaksanaan implementasi merupakan faktor pendorong yang dapat mendukung implementasi layanan primer. Sementara belum jelasnya status kader dan insentif kader, serta dashboard pelaporan yang belum maksimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan implementasi. Oleh karena itu dukungan dari Kementerian Kesehatan, fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi serta upaya maksimal dari puskesmas perlu dilakukan maksimal sehingga implementasi transformasi layanan primer dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan target.

---

This thesis discusses the readiness of community health centers (Puskesmas) in DKI Jakarta to implement primary health care transformation in 2024. The readiness of implementation significantly determines the effectiveness and success of a policy, hence an analysis of readiness is conducted to identify the supporting resources that need to be prepared, the factors influencing policy implementation (challenges and supports), as well as the internal conditions of the Puskesmas that need to be prepared to ensure the transformation efforts can be carried out optimally. This research is operational research with a quantitative approach, which is further clarified with qualitative methods. Data was obtained through two stages: questionnaires followed by in-depth interviews to clarify data that cannot be explained quantitatively. The results of this study indicate that 18 Puskesmas (47%) are ready, and 20 Puskesmas (53%) are not yet ready to implement the primary health care transformation. Input aspects (Health Services, Human Resources, Information Systems, Facilities and Equipment), process aspects (governance and policies), and output aspects (access, coverage, quality, and patient safety) are the determining factors of readiness. The commitment among stakeholders, strategies in the form of new policies in services, the characteristics of Puskesmas with BLUD status, as well as good access, coverage, and patient safety during the implementation are supporting factors that can aid the implementation of primary services. Meanwhile, unclear status and incentives for cadres, as well as suboptimal reporting dashboards, pose challenges in the implementation. Therefore, support from the Ministry of Health, facilitation from the Provincial Health Office, and maximum efforts from the Puskesmas are necessary to ensure that the implementation of primary health care transformation can be carried out in line with the objectives and targets."

"Proses pelaksanaan supervisi program Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau P2 ISPA yang dilaksanakan mempunyai arti sangat penting terutama dalam pelaksanaan pelayanan P2ISPA di Puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pelaksanaan program P2ISPA tingkat Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat tren yang terus menurun dari tahun ketahun yang memberikan dampak menurunnya cakupan program P2ISPA.Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan supervisi dan memperoleh informasi lebih jauh tentang hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan supervisi program P2ISPA di puskesmas Kutaraya dan puskesmas Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini diharapkan akan dapat memeberikan pemahaman yang lebih mendalam mengingat masih kurangnya data maupun informasi tentang penelitian proses pelaksanaan supervisi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Secara umum proses pelaksanaan supervisi , (sejak mulai dari perencanaan ,jadwal supervisi,frekuensi kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya berupa pengamatan, pembinaan maupun pembimbingan serta pemecahan masalah, sisi pencatatan dan pelaporan kegiatan ;reed back) kenyataannya belum memenuhi harapan.Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa belum baiknya kegiatan proses pelaksanaan supervisi program P2 ISPA yang dilaksanakan di puskesmas Kutaraya dan puskesmas Indralaya, dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen.yang belum baik, upaya perbaikan yang berkesinambungan melalui pendekatan Qualitiy Improvement tidak dilembagakan serta pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang intensitasnya masih rendah dalam pelaksanaan program P2ISPA dilapangan.Dari hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang dapat diambil, dapat diberikan saran kepada atasan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan upaya pelatihan bagi pimpinan puskesmas dan petugas puskesmas dalam rangka penguatan kegiatan supervisi. Dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah, hal lain yang teramat penting adalah pengadaan sarana maupun dana dalam pelaksanaan supervisi program P2ISPA melalui advocacy kepada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun DPR sebagai upaya kesinambungan melalui pendekatan Quality Improvement. Bagi puskesmas sendiri, diperlukan inisiatif untuk memberdayakati seluruh petugasnya melalui pelatihan dan pembinaan tingkat puskesmas pada setiap kesempatan pertemuan puskesmas.

---

Process Analysis of Supervision on Eradication Acute Respiratory Tract Infection (ARI) Program at 2 Community Health Centers, Kutaraya and Indralaya Ogan Komering Regency 2001.Background: The aim of this study is to know and to get further information about the process of supervision. Supervision is very important to improve the performance of eradicataion Acute Respiratory tract Infection ( ARI ) program at the community Health Centers in Ogan Komering Ilir regency, South Sumatera. Eradication ARI program in this regency, still faces problems, i.e. low target/ coverage, and high underfive morbidity and mortality, and the ongoing evaluation tends to decline within the last three years.

Methods: This study wa a qualitative using indepth interview and observation The location of this study was decided through 2 subdistrict Health Centers, at Kutarya and Indralaya. The subjects were health workers who conduct and responsible to the eradication of ARI

Result : Results showed that the proces of planning, scheduling, guiding! problem solving, recording/reporting and feed back activity conducted by the health workers are still the main problem. There are lack of leadership, on the job training, and teamwork problem solving at those 2 Subdistrict Health Center. This study also indicates that supervision was one of the most effective effort to improve the perfonnance of eradication of ARI program at the community health centers."

"Petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit merupakan tenaga yang sangat menentukan dalam keberhasilan dalam penemuan kasus TB di masyarakat dan sebagai salah satu pilar dari DOTS dalam penanggulangan penyakit TB di lingkungan wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Oleh karena itu petugas fiksasi di Puskesmas Satelit perlu ditingkatkan ketrampilan dan kinerjanya agar dapat mendukung kemajuan program penanggulangan TB Paru. Tolok ukur kinerja adalah cakupan slide yang dibuat dalam kurun waktu satu tahun. Masih rendahnya cakupan pemeriksaan slide sputum BTA menunjukkan kinerja petugas fiksasi di Puskesmas Satelit masih sangat rendah.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang kinerja petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit (PS)di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja petugas fiksasi di Jakarta Barat. Faktor-faktor tersebut adalah persepsi peran, sikap, pelatihan, motivasi, sumber daya, imbalan, pembinaan,tugas rangkap dan kepemimpinan.Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dan kualitatif. Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 51 orang petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit (PS) yang ada Wilayah kotamadya Jakarta Barat.Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan pada bulan 14 November sampai 15 Desember 2001.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas satelit di Wilayah Jakarta Barat sangat rendah yaitu 21%. Faktor persepsi peran, sikap, imbalan , pembinaan, tugas rangkap dan kepemimpinan mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas fiksasi sputum BTA di Puskesmas Satelit di Wilayah Jakarta Barat.Penelitian ini menyarankan agar pembinaan dan pemberian imbalan yang cukup diberikan kepada petugas, guna meningkatkan angka penemuan kasus TBC di masa mendatang.

---

Determinants Recitation of the Sputum Smears Acid Bacilli Workers Performance on Satellite Community Health Centers in West Jakarta in the Year 2001The sputum smear acid bacilli workers at satellite community health center are very important personnel in achievement of P2TB program in the work area of West Jakarta. Therefore, the workers must be skillful and have a good performance. The performance standard of the sputum smear workers is the coverage of slide have done during a year as apart of TB diagnosed and management of TB therapy.The low level of the coverage slides have done by the workers during a year, have not indicate a good result, in other words, the performance of the Satellite Community Health Center is not good yet.The purpose of this research is to obtain information regarding the performance of the satellite community health center workers and factors related to the performance of PS sputum smear acid bacilli workers in West Jakarta. The factors are perception role, attitude, training, motivation, resources, rewards, guidance, work load and leadership.This research used the "Cross Sectional? and qualitative design. Sample of this research at the PS sputum smear workers that are available in West Jakarta namely 51 workers.The data collected are primary and secondary and it was conducted from November 14 to December 15, 2000.The result indicates that the PS workers in West Jakarta who have a good performance are only 21 %. The factors such perception, attitude, reward, guidance, work load and leadership have significant relationship with the performance of the satellite community health center workers.These researches suggest the guidance needs to be done better and giving incentives in order to increase finding a new TB Cases."

"Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ISPA terutama pneumonia masih merupakan penyumbang terbesar dalam kejadian kematian bayi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sumedang khususnya. Hasil penelitian Depkes tahun 1997 menunjukkan penatalaksanaan kasus ISPA yang tepat dapat mencegah secara efektif sekitar 60-80 % kematian akibat pneumonia. Keadaan ini menjadi titik tolak Depkes untuk mengintensifkan program penanggulangan penyakit ISPA dengan salah satu program prioritasnya adalah meningkatkan kemampuan petugas dalam manajemen penatalaksanaan penyakit ISPA pada bayi yang dititikberatkan pada kepatuhan dalam pelaksanaan SOP ISPA. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pelatihan terhadap tingkat kepatuhan petugas dalam pelaksanaan SOP ISPA dan dampaknya kepada kepuasan ibu bayi setelah memperoleh pelayanan oleh bidan di puskesmas.Pendekatan penelitian adalah quasi experimental dan panel survey non equivalent group design. Ada dua sampel penelitian. Kelompok pertama yaitu 10 orang bidan puskesmas di wilayah bekas Pembantu Bupati Darmaraja dan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang diukur kepatuhan dalam pelaksanaan SOP ISPA sebelum dan sesudah pelatihan. Kelompok kedua adalah 110 ibu bayi yang membawa bayinya berobat ke puskesmas di lokasi yang sama dengan keluhan batuk/sesak. Tingkat kepuasannya diukur setelah memperoleh pelayanan. Kelompok kontrol dengan jumlah bidan dan ibu bayi yang sama di 10 puskesmas pada wilayah bekas Pembantu Bupati Kota dan Congeang di Kabupaten Sumedang. Tingkat kepatuhan bidan dalam pelaksanaan SOP ISPA dianalisa secara univariat untuk menilai distribusi frekuensi dan besarnya proporsi diantara sampel. Sedangkan Mc Nemar test dipergunakan untuk menilai pengaruh pelatihan terhadap tingkat kepatuhan.Hasil analisa statistik menunjukkan rata-rata skor kepatuhan Bidan dalam pelaksanaan SOP ISPA dan skor kepuasan ibu bayi sebelum pelatihan pada kedua kelompok dalam keadaan setara. Dengan uji Mc Nemar menunjukkan bahwa kepatuhan sesudah pelatihan meningkat pada kelompok intervensi (p = 0,0001 dan OR = 5,8). Terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan ibu bayi sebelum dan sesudah Bidan mendapat pelatihan (p = 0,028) dan ada hubungan yang bermakna antara tingkat kepatuhan Bidan dengan kepuasan ibu bayi (p = 0,018). Kesimpulan yang didapat, Bidan pada kelompok intervensi yang mendapat pelatihan manajemen penatalaksanaan ISPA mempunyai peningkatan skor kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat pelatihan. Ibu bayi yang dilayani oleh Bidan pada kelompok intervensi mempunyai skor kepuasan lebih tinggi dibandingkan ibu bayi yang dilayani Bidan yang tidak mendapat pelatihan manajemen penatalaksanaan ISPA.

---

The Influence or Acute Respiratory Infection Management Training for Midwives of Community Health Centers and Its Impact on Baby Mothers' Satisfaction in Sumedang District, 2001/2002In the last five years acute respiratory infection (ARI) disease especially pneumonia has been the main contributor for the death of babies in Indonesia in general and in Sumedang District in particular. Data of Indonesian Ministry of Health research in 1997 showed that the appropriate management to handle ARI cases could effectively reduce the death of babies from pneumonia by 60 to 80 %. This data has been assigned as a basis to intensify the program of preventing AFT. One of the priorities of the program is to improve the capability of health providers in managing ARI prevention for babies emphasized on the health providers' compliance with conducting SOP of ARI.This research is aimed to investigate the influence of training on the degree of health providers' compliance with conducting SOP of ARI and its impact on baby mothers' satisfaction on the quality of services from the community health centers' midwives.This research employs quasi experimental and panel survey non equivalent group design. There were two groups of samples. The first group was 10 community health centers' midwives in the former region of Darmaraja and Tanjungsari Regent Assistant in Sumedang District who were measured their degree of compliance with managing ARI before and after they had been trained. The second group was 110 baby mothers who visited community health centers in the same place with coughs and short-winded complaints. Their satisfactions of the service quality were measured. The control group samples were the same number of midwives and baby mothers in 10 community health centers in the former regions of Sumedang City dan Congeang Regent Assistant in Sumedang District. The midwives' compliance with ARI management was subjected to univariate analysis to determine frequency distribution and proportion compliance among them. Further, Mc Nemar test was applied to determine whether or not the training influenced the degree of compliance.Statistical analysis showed that, before the training, the average score of both midwives' compliance with conducting SOP of ARI and the baby mothers' satisfaction was equal. By Mc Nemar test, the data revealed that the degree of compliance had improved after they had been trained in the experimental group (p = 0.0001 and OR = 5.8). Furthermore, there was a different proportion of the degree of baby mothers' satisfaction before and after the midwives had been trained (p = 0.028). The degree of midwives' compliance is significant associated with the baby mothers' satisfaction (p = 0.018). It is concluded that the midwives from the experimental group who had been trained on ARI management have higher score of compliance than those who had not been trained. Accordingly, the baby mothers who received health services from the trained midwives have higher score of satisfaction than those who were served by the untrained midwives on ARI management."

"Kesakitan dan kematian ibu di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan utama, terlebih lagi 90% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi dan eklamsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu adalah meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu.Program KIA sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan dasar yang prioritas terutama pelayanan antenatal karena keberhasilannya menurunkan Angka kematian Ibu (AKI). Pelayanan antenatal yang berkualitas merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan standar artinya dalam melaksanakan perneriksaan antenatal bidan mematuhi seluruh tahapan yang telah ditetapkan. Karena pelayanan antenatal yang berkualitas selain menurunkan AKI juga memberi dampak pada penurunan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).Dalam manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja karyawan perlu diperhatikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, seperti faktor-faktor individu, eksternal, psikologis. Namun karena keterbatasan peneliti hanya mengkaji hubungan antara kepatuhan dengan faktor-faktor individu, faktor-faktor eksternal dan kepuasan kerja.Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, gambaran kepuasan kerja serta mengkaji faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan tersebut. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 79 orang bidan yang merupakan bidan koordinator di unit pelayanan KIA puskesmas se Kotamadya Jakarta Selatan. Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel (total sampling)Hasil analisis univariat menunjukan bahwa 56 (70,9%) responden patuh terhadap standar pelayanan antenatal dan 23 (20,1%) balm patuh, dengan rata-rata tingkat kepatuhan 79,96%. Adapun tahapan pelayanan antenatal yang jarang dilakukan oleh bidan adalah konseling (51,9%). Kepuasan kerja bidan di unit pelayanan KIA rata-rata mencapai skor 50,44 (skor tertinggi 72). Faktor-faktor yang membuat bidan merasa tidak puas adalah penghasilan, dan kesempatan meningkatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan.Hasil analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakna antara kepatuhan bidan dan kepuasan kerja, umur, masa kerja, pengetahuan, supervisi dan pelatihan. Hasil uji regresi logistik ganda menunjukan bahwa kepatuhan terhadap standar dipengaruhi secara bersama-sama oleh supervisi, pengetahuan dan masa kerja.Disarankan kepada Kepala Puskesmas maupun dari Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi berupa pengawasan dan pembinaan kepada bidan di puskesmas mengenai pelayanan antenatal. Selain itu dalam rangka learning organization sudah seharusnya setiap organisasi membentuk gugus kendali mutu sebagai proses pembelajaran untuk perbaikan berkesinambungan. Untuk meningkatkan pengetahuan bidan tentang pelayanan antenatal perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berkala tentang pelayanan antenatal aspek konseling, pengertian secara luas tentang pelayanan antenatal.Daftar bacaan : 55 (1975 - 2002)

---

Relationship Between Work Satisfaction and Midwife's Compliance to Antenatal Care Standard in Mother and Child Health Care Unit in Community Health Centers in Youth Jakarta Year 2003Maternal morbidity and mortality in Indonesia is still a major public health problem, moreover with 90% of maternal mortalities were caused by bleeding, infection, and eclampsia. One effort to accelerate the reduction of maternal mortality rate is to ascertain and to improve the midwifery care quality provided to mother.

MCH program as one of the primary health care component particularly ANC is prioritized because of its success in reducing the MMR. Quality ANC is health care provided to pregnant women in accordance to given standard. Quality ANC besides its effect in reducing MMR, also reduce low birth weight (LBW) incidence.

In human resource management, employee's work satisfaction should be paid attention. There are several factors influencing midwife's compliance to ANC standard such as individual, external, and psychological factors.

This study aimed to provide description on midwife's compliance to ANC standard, description on work satisfaction, and analyze factors related to compliance. Design used in this study was across-sectional with 79 midwives as respondent, all were midwife coordinator in MCH unit in community health centers in South Jakarta township. All population served as sample (total sample).

The univariate analysis showed that 56 (70.9%) respondents-complied to ANC standard and 23 (20.1%) did not comply to the standard, with average level of compliance of 79.96%. Step in ANC that was rarely done by midwives was counseling (51.9%). Midwife's work satisfaction was 50.44 on average (highest score=72). Factors causing unsatisfaction among midwives were income, and chance to improve education level and training.

Logistic regression showed that compliance was influenced by supervision, knowledge, and length in work simultaneously.

It is suggested to both Heads of Community Health Center and South Jakarta Health Office to improve supervision in terms of monitoring and guiding head of midwives in community health center about antenatal care. Besides, within the framework of learning organization, each organization should provide quality control unit as a learning process for continuous improvement. Periodic education and training about ANC, and counseling should be provided to improve midwife's knowledge.

References: 55 (1975-2002)"