Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cash On Delivery (COD) menimbulkan kecemasan di masyarakat karena pemerintah belum mengeluarkan bentuk kontrol tentang peraturan maupun evaluasi terhadap metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul permasalahan penelitian yaitu, apakah Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran, bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD), dan bagaimana prospek evaluasi metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya terdapat tunai dan non tunai. Dalam hal ini Cash On Delivery (COD) tidak memfokuskan diri terhadap pembayaran tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada transaksi jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya, hal ini dapat dikatakan Cash On Delivery (COD) hanyalah sebatas strategi dari marketing agar pembeli tertarik untuk berbelanja online. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang Cash On Delivery (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penukaran dan pembatalan pembelian barang atau jasa. Cash On Delivery (COD) perlu di evaluasi sistem penggunaannya karena kekurangan dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik.

---

Cash on Delivery (COD) raises concerns among people as government not yet establish ordinance or to regulate or evaluating Cash on Delivery (COD) payment method. Considering that issue, a research problem arises, is Cash On Delivery (COD) can be defined as a payment method, how is government regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems regulates Cash On Delivery (COD), and what is the prospect of evaluating the Cash On Delivery (COD) payment method. According to Bank Indonesia, there are only cash and non-cash payment method. In this case, Cash on Delivery (COD) does not focus on cash and non-cash payments but focuses on trading systems that involve third parties wherein the marketplace and courier are the third parties. The purpose of Cash on Delivery (COD) is to provide convenience for its users, it can be said that Cash On Delivery (COD) is only limited to a marketing strategy so that buyers are interested in shopping online. There are no regulations that regulate Cash On Delivery (COD) with clarity, however, by exploring Government Regulations regarding Trading Through the Electronic System there are several articles that can be used as the basis for transactions using Cash On Delivery (COD), specifically in Articles 40 and 41 concerning offers electronically, Article 52 concerning electronic contracts, Articles 60 to 62 concerning the payment system, Article 63 to 68 concerning the delivery of goods and services, moreover, Articles 69 to Article 71 regarding the exchange and cancellation of purchases of goods or services. Cash On Delivery (COD) needs to be banned due to system deficiencies and misuse in buying and selling transactions using an electronic system."

"Perkembangan teknologi yang terjadi selalu menimbulkan inovasi baru yang dapat mempermudah keberlangsungan hidup, salah satunya dengan timbulnya perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik. Namun dengan inovasi baru yang ada menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memahami serta beradaptasi dengan ketentuan yang baru, contohnya dalam hal jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery Permasalahannya adalah terkadang terdapat beberapa kendala dalam jual beli elektronik seperti adanya cacat atau kerusakan pada pengiriman. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut pembeli merasa dirugikan hingga melakukan pembatalan jual beli secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaan bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan sifat penelitian desktriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel terkait bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat dan kondisi terkait jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery yang diatur oleh beberapa marketplace di Indonesia yaitu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ketentuan yang berbeda terletak pada tolok ukur dapat dibatalkannya perjanjian jual beli, yaitu Shopee melihat dari pengiriman, Bukalapak melihat dari pembayaran, Tokopedia melihat dari konfirmasi penjual, sedangkan Lazada sama seperti shopee yang melihat dari pengiriman. Persamaan dari keempat marketplace tersebut adalah apabila penyerahan barang dalam perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery telah dilakukan maka kewajiban pembeli untuk membayar harga barang harus dipenuhi. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang maka dapat dilakukan pengembalian barang setelah perjanjian jual beli terpenuhi. Sehingga, perjanjian jual beli harus selesai terlebih dahulu baru pembeli dapat mengajukan pengembalian sebagai bentuk ganti rugi.

---

Technological developments that occur always give rise to new innovations that can facilitate survival, one of which is the emergence of buying and selling agreements made electronically. However, with the existing new innovations, it is difficult for people to understand and adapt to the new provisions, for example in the case of buying and selling electronically with the Cash On Delivery payment system. The problem is that sometimes there are several obstacles in buying and selling electronics such as defects or damage to the shipment. With this discrepancy, the buyer feels disadvantaged and cancels the sale and purchase unilaterally. The research method used is normative juridical research by analyzing reading materials and laws and regulations related to the nature of analytical descriptive research. Data collection uses secondary data consisting of primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely books, journals, and articles related to primary legal materials. The results of the study show that arrangements regarding terms and conditions related to electronic buying and selling with the Cash On Delivery payment system regulated by several marketplaces in Indonesia, namely Shopee, Bukalapak, Tokopedia, and Lazada have different provisions. The different provisions lie in the benchmark for canceling a sale and purchase agreement, namely Shopee looks at delivery, Bukalapak looks at payment, Tokopedia looks at seller confirmation, while Lazada is the same as Shopee looking at delivery. The similarities of the four marketplaces are that if the delivery of goods in an electronic sale and purchase agreement with the Cash On Delivery payment system has been carried out, the buyer's obligation to pay the price of the goods must be fulfilled. If there is a discrepancy in the goods, then the goods can be returned after the sale and purchase agreement is fulfilled. Thus, the sale and purchase agreement must be completed first, then the buyer can submit a return as a form of compensation."

"Pengiriman paket melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery COD tanpa persetujuan konsumen sering terjadi dalam transaksi marketplace di Indonesia. Konsumen menerima paket barang yang tidak pernah dipesan melalui marketplace, yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mengancam privasi data mereka. Penjual melakukan praktik ini untuk meningkatkan penjualan atau menawarkan barang menarik. Pelindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi marketplace di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun demikian, masih terjadi banyak pelanggaran yang merugikan konsumen di marketplace. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 secara khusus mengatur masalah pengiriman barang tanpa persetujuan konsumen, yang melarang pelaku usaha membebankan kewajiban pembayaran atas barang yang dikirim tanpa dasar kontrak. Namun, walaupun sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur masih banyak terjadi kasus pelanggaran dalam marketplace mengenai pengiriman barang melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery (COD) tanpa persetujuan konsumen yang dapat merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, metode pembayaran Cash On Delivery (COD) , dan perjanjian jual beli secara umum serta bagaimana tanggung jawab para pelaku usaha terkait kerugian yang ditimbulkan pada konsumen.

---

The delivery of packages through marketplaces using the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent is common in e-commerce transactions in Indonesia. Consumers receive unsolicited packages that often do not meet their preferences or needs. This practice financially harms consumers and threatens their data privacy. Sellers engage in such practices to boost sales or offer attractive products. Legal protection for consumers in marketplace transactions in Indonesia is regulated by various laws and government regulations, including the Consumer Protection Act, the Information and Electronic Transactions Act, Government Regulation No. 71/2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions, and Government Regulation No. 80/2019 on Trade through Electronic Systems. However, despite these regulations, many violations that harm consumers still occur in marketplaces. Specifically, Government Regulation No. 80/2019 addresses the issue of unsolicited package delivery, prohibiting businesses from imposing payment obligations for goods sent without a contractual basis. Nevertheless, numerous cases of violations regarding the delivery of goods through marketplaces with the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent continue to harm consumers. Using a normative juridical research method, this paper will analyze the legal protection for consumers, the Cash On Delivery (COD) payment method, general sales and purchase agreements, as well as the responsibility of business entities regarding the losses incurred by consumers."

"E-payment merupakan metode pembayaran yang saat ini populer digunakan untuk berbagai transaksi. Hal ini tidak terlepas dari cashless society akibat adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, e-payment belum mampu mencapai tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat pada transaksi e-commerce. Hal ini menjadikan metode pembayaran tunai dengan layanan Cash On Delivery (COD) masih mendominasi transaksi pembayaran C2C e-commerce di Indonesia. Demi mendukung visi misi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) oleh Bank Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi niat pengguna beralih dari pembayaran tunai melalui layanan COD ke e-payment. Penelitian ini menggunakan kerangka Push-Pull-Mooring (PPM) dengan meninjau perspektif risiko COVID-19, penerimaan teknologi, dan teori upaya transaksi. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner ke 546 responden pengguna layanan COD dan e-payment. Hasil analisis data dengan metode CB-SEM, menunjukkan pada aspek push, semua faktor yang ada tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya pada aspek pull, semua faktor memiliki pengaruh signifikan. Terakhir pada aspek mooring, hampir semua faktor menunjukkan pengaruh yang signifikan, kecuali switching cost tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemegang regulasi sistem pembayaran Indonesia dan penyedia layanan e-payment dalam menyusun regulasi dan strategi untuk mempercepat persebaran transaksi digital di Indonesia.

---

E-payment is currently popularly used for various transactions. This is inseparable from the cashless society due to the COVID-19 pandemic. However, e-payment has not been able to achieve a trustworthy level from the public in e-commerce transactions. Thus, cash payment methods with Cash On Delivery (COD) services still dominate C2C e-commerce payment transactions in Indonesia. To support the vision and mission of Bank Indonesia’s Payment System Blueprint, this study aims to identify the factors that affect users' intention to switch from cash payments through COD services to e-payments. This study uses the Push-Pull-Mooring (PPM) framework integrated with COVID-19 risk, technology acceptance, and transaction effort theory perspectives. This study was carried out by distributing questionnaires to 546 respondents, COD and e-payment services’ users. The results using the CB-SEM method, show that in the push aspect, all factors do not have significant effects. On the pull aspect, all factors have significant effects. On the mooring aspect, almost all factors show significant effects, except that switching costs do not have a significant effect. This research can be a reference for Indonesian payment system regulators and e-payment service providers in formulating regulations and strategies to accelerate the spread of digital transactions in Indonesia."

"Berbelanja di e-commerce, konsumen akan memiliki perceived value dan perceived risk. Pemasar perlu memahami nilai dan risiko pembelian online untuk memahami perilaku pelanggan online. Selain itu, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang jelas untuk mempengaruhi niat pembelian online dan menciptakan perilaku belanja online yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived value, terdiri dari utilitarian, hedonic, dan social value serta perceived risk terhadap online purchase intention, dimana layanan Cash On Delivery (COD) sebagai variabel moderasi untuk menganalisis apakah akan memperkuat atau memperlemah hubungan perceived value dan perceived risk terhadap online purchase intention. Kriteria responden pada penelitian ini adalah pelanggan e-commerce yang pernah belanja online menggunakan layanan COD dalam waktu tiga bulan terakhir dan berusia diatas tujuh belas tahun, kemudian di analisis menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian ini adalah social value berpengaruh signifikan terhadap utilitarian value, social value berpengaruh signifikan terhadap hedonic value, social value tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap online purchase intention, utilitarian value memediasi pengaruh social value terhadap online purchase intention, hedonic value memediasi pengaruh social value terhadap online purchase intention, perceived risk tidak berpengaruh signifikan terhadap online purchase intention. COD tidak memoderasi pengaruh utilitarian value terhadap online purchase intention. COD tidak memoderasi pengaruh hedonic value terhadap online purchase intention, namun COD memoderasi pengaruh perceived risk terhadap online purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian tersebut perusahaan e-commerce perlu berinovasi pada layanan atau menciptkan daya saing yang berbeda dari pesiang dalam meningkatkan kenyamanan konsumen saat berbelanja dan perusahaan e-commerce perlu mempertahankan layanan metode COD karena dapat menaikkan intensi online purchase intension.

---

Shopping in e-commerce, consumers will have perceived value and perceived risk. Marketers need to understand the value and risks of online purchases to understand online customer behavior. In addition, companies can create clear marketing strategies to influence online purchase intentions and create sustainable online shopping behavior. This study aims to analyze the effect of perceived value, consisting of utilitarian, hedonic, and social value, as well as perceived risk on online purchase intention, where Cash On Delivery (COD) service is a moderating variable to analyze whether to strengthen or weaken the relationship between perceived value and perceived risk on online purchase intention. The criteria for respondents in this study were e-commerce customers who had shopped online using COD services within the last three months and were over seventeen years old, then analyzed using PLS-SEM. The results of this study, social value has a significant effect on utilitarian value. Social value has a significant effect on hedonic value. Social value has no significant direct effect on online purchase intention. Utilitarian value mediates the effect of social value on online purchase intention. Hedonic value mediates the effect of social value on online purchase intention. Perceived risk has no significant effect on online purchase intention. COD could not moderate the effect of utilitarian value on online purchase intention. COD could not moderate the effect of hedonic value on online purchase intention, but COD moderates the effect of perceived risk on online purchase intention. Based on the results of this study, e-commerce companies needs to innovate in services or create competitive advantages over competitors to increase consumer convenience, and e-commerce companies need to preserve the COD method service because it can increase online purchase intention."