Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSNMUI/ X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keselurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen.Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Abitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

---

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia?s April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal whish has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn?t been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn?t have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court.

Abstrak :
Tugas akhir ini mengimplementasikan teknologi Java Card sebagai aplikasi berbasis smart card yang berfungsi sebagai dompet elektronik. Pengembangan aplikasi ini akan memungkinkan berkembangnya aplikasi-aplikasi lainnya. Program aplikasi dompet elektronik ini terdiri atas program aplikasi pengguna, aplikasi administrator, aplikasi supervisor dan applet pada kartu. Applet yang dikembangkan disimulasikan dengan menggunakan C-language Java Card Runtime Environment (C-JCRE) dan di ujicoba untuk sebuah skenario. Skenario ujicoba yang dilakukan adalah mensimulasikan komunikasi antara pemeggang kartu dengan dompet elektronik yang terhubung ke database bank sederhana.

---

This final assignment aims to implement a Java Card technology application as an electronic wallet in using smart cards. The implementation should allow further development in various applications. The electronic wallet application consists of several components. They are user application, administrator application, supervisor application, simple bank database and applet. The system was simulated under practical scenario in which applet was installed into C-JCRE. The scenario involves interaction between user as cardholder and electronic wallet while being connected to the bank database as back-end application.

Abstrak :
Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan yang berkenaan dengan transaksi non tunai ada dua pihak yang terlibat, di satu pihak ada penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dan di pihak lain ada merchant dan card holder, yang mana telah menyebabkan timbulnya berbagai jenis penghasilan sebagai objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui imbalan-imbalan apa saja yang diterima oleh para penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana ketentuan perpajakan yang dapat diterapkan atas berbagai jenis penghasilan tersebut sehingga dapat ditentukan bagaimana upaya yang seyogyanya dilakukan atas jenis-jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dari kegiatan yang dilakukannya tersebut agar dapat dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan mengumpulkan data dari karya-karya ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dokumen sehubungan dengan kegiatan usaha penerbit dan pengelola kartu, dan mewawancarai para pemimpin perusahaan penerbit dan perusahaan pengelola kartu kredit dan kartu debit, card holder, merchant dan pejabat pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa masih belum ada upaya pengaturan perlakuan perpajakan secara khusus atas penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit sehingga perlu segera diupayakan penyusunan peraturan pelaksanaan dan berdasarkan aturan pelaksanaan dan perlu ada pengawasan secara teratur atas kegiatan usaha dari para penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit di Indonesia melalui audit atau pemeriksaan secara teratur dan seksama, sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mana sudah seyogyanya terus dilakukan, karena kalau wajib pajak tidak diawasi maka pasti akan mengalami penurunan tingkat kepatuhannya.

Abstrak :
Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola transaksi card holder dan mengetahui hubungan keterkaitan antara faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan pola transaksi kartu kredit tersebut yang dinyatakan dengan rata-rata amount transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational research) yang menggunakan variabel terikat rata rata amount transaksi card holder bank X. Sedangkan variabel bebas terdiri dari karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi) dart karakteristik card holder (usia, jenis kelanrin, marital status, jumlah tanggungan) serta dummy kelompok jumlah kartu lainnya (DI, D2, D3). Sampel penelitian berasal dari transaksi 86 card holder selama 2 tahun dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004. Metode Analisis yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squares dart Pooled Least Squares dengan pengolahan data menggunakan SPSS 11. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1). analisis secara individual terhadap karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi), dan karakteristik card holder (usia card holder, jenis kelamin card holder, setts dummy kelompok jumlah kartu lainnya (D2 dan D3) berpengaruh secara signifikan pada level signifikansi 5%, kecuali faktor marital status, jumlah tanggungan dan dummy kelompok jumlah kartu lainnya Dl, (2) analisis pengaruh secara serentak pada model 2(a) temyata karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi) dan karaktenstik card holder (usia, jenis kelamin, marital status) serfs dummy kelompok jumlah kartu lainnya (D1, D2, D3) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata amount transaksi card holder sedangkan pada model 2(b) ternyata karakteristik kartu kredit (limit, frekuensi transaksi) dan karakteristik card holder (usia, jenis kelamin, jumlah tanggungan) serta dummy kelompok jumlah kartu lainnya (DI, D2, D3) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata amount transaksi card holder. ......This research is aimed to explore factors influencing card holder transaction behavior and to analyze the relationship between factors that influencing card holder transaction behavior (card holder transaction average amount). This study is correlation research which card holder transaction average amount as a dependent variable. The independent variables consist of credit card characteristics (limit, transaction frequency), card holder characteristics (age, sex, dependent quantity, marital status) and dummy other card quantity groups (DI, D2, D3). This research are used sample from 86 card holder transactions during January 2003 until December 2004. The method of analysis were used ordinary least square and polled least square with SPSS 11 software. In concluding this study, findings obtained from the study are reorganized below in line with research purpose and research questions that : (1). based on individual analysis of predictors in the models, 6 independent variables those are limit, transaction frequency, age, sex, dummy other card quantity groups (D2, D3) have significantly individual impacts to card holder transaction average amount, except marital status, dependent quantity and dummy other card quantity groups (DI), (2). based on equation models 2 (a), limit, transaction frequency, age, sex, marital status, dummy other card quantity groups (DI, D2, D3) have significantly simultaneous impacts to card holder transaction average amount and 2 (b), limit, transaction frequency, age, sex, dependent quantity, dummy other card quantity groups (DI, D2, D3) have significantly simultaneous impacts to card holder transaction average amount.

Abstrak :
Deregulasi perbankan yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan pemerintah mengakibatkan bank-bank berkembang pesat. Wahana yang subur dalam era perbankan tersebut menjadikan persaingan antar bank semakin kompetitif. Akibatnya , diversifikasi jenis-jenis roduk dan jasa bank yang bervariasi ditawarkan kepada konsumen. Bagi dunia perbankan, terobosan-terobosan berupa inovasi dan modifikasi produk atau jasa bank sudah seharusnya merupakan kreasi-kreasi yang digalakkan secara terus menerus dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Credit Card atau Kartu Kredit sebagai hasil inovasi diera yang serba canggih ini. Credit Card adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai Credit card Issuer kepada pemegang Credit Card atau Card Holder, sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima Credit Card tersebut (Merchant). Dengan demikian timbullah hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam pengoperasian Credit Card yang dituangkan dalam suatu perjanjian, diantaranya adalah Perjanjian Keanggotaan Credit Card antara Credit Card Issuer dengan Card Holder. Perjanjian Keanggotaan Credit Card memilili identitas lain daripada macam perjanjian yang biasa dikenal di dalam Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian serta pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi landasan untuk memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Apabila dilihat materi Perjanjian Keanggotaan Credit Card, terlihat bahwa isi pasalnya telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk formulir tertentu oleh pihak Credit Card Issuer. Hal tersebut menunjukkam bahwa perjanjian ini dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian baku. Dengan demikian maka perjanjian tersebut mengandung kelemahan karena melanggar pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pada kenyataannya perjanjian tersebut masih dibutuhkan dalam lalu lintas hubungan masyarakat . Penerapan dari Perjanjian Keanggotaan Credit Card tidak menutup kemungkinan akan adanya wanprestasi di antara para pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya. Juga mengundang berbagai aspek positif dan negative sebgai akibat adanya suatu inovasi produk Credit Card yang masih terbilang baru untuk masyarakat Indonesia ini. Bisnis Credit Card mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam pengoperasiannya. Seperti, pencurian card atau penyalahgunaan card yang didalangi oleh sindikat-sindikat Credit Card. Oleh karena itu, Credit Card Issuer dituntut untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam pengembangan pengoperasian Credit Card untuk memperkecil beban resiko.

Abstrak :
Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang berbentuk kartu. Model pembiayaannya hampir sama dengan sistem kartu kredit pada bank Konvensional, namun yang membedakan adalah dalam menjalankan produk tersebut Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip syariah. Dalam menjalankan produk Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Nasabah pengguna Hasanah Card memiliki kewajiban untuk membayar biaya atau fee atas layanan yang telah diberikan oleh bank. Biaya tersebut didasarkan pada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hukum Islam diatur mengenai pemberian upah atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang disebut dengan ujrah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan preskriptif serta didukung dengan jenis data sekunder. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah Hasanah Card antara lain monthly membership fee, annual membership fee, dan cash advance fee. Semua informasi terkait biaya tersebut dibagikan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank. Mengenai kesesuaian biaya tersebut dengan didasarkan pada Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberian fee pada Hasanah Card sudah sepenuhnya sesuai. Akan tetapi perlu perubahan pada form pengajuan hasanah Card, sebab perlu dicantumkan informasi terkait fungsi dari masing-masing fee. ......Hasanah Card is a financing product of Bank Syariah Indonesia in the form of a card. the financing model is almost the same as the credit card system at conventional banks. However, the difference is that in carrying out these products, Bank Syariah Indonesia uses sharia principles. In carrying out the Hasanah Card product, Bank Syariah Indonesia is guided by the DSN Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Concerning Sharia Cards. Hasanah Card user customers must pay fees for services provided by the Bank. The fee is based on the type of card owned by the customer. So the purpose of this study is to find out how Islamic law redemptions giving fees on Hasanah Card products of Indonesian Sharia Banks. This research is juridical-normative research using qualitative analysis methods. This research is also descriptive and prescriptive analytics and is supported by secondary data types. In practice, several types of fees must be made by Hasanah Card customers, including monthly membership fees, annual membership fees, and down payment fees. All information related to these costs is shared at the beginning of the agreement between the customer and the bank. Regarding the suitability of these costs based on Islamic law, it can be concluded that the fee for the Hasanah Card is not fully appropriate. However, it is necessary to change the Hasanah Card application form, because it is necessary to include information regarding the function of each fee.