Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas gejala penipisan perbedaan konsep wanprestasi dengan konsep perbuatan melawan hukum yang ditandai dengan penggunaan konsep perbuatan melawan pada pembatalan perjanjian sepihak. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana suatu konsep perbuatan mealwan hukum dapat diterapkan pada sengketa pembatalan perjanjian sepihak, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ganti rugi yang digunakan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, akan dianalisa beberapa putusan dari sengketa pembatalan perjanjian sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

The focus of this study is discussing the differences decrease phenomenon of the default concept and the tort concept which indicated by the application of the Tort concept in some disputes of agreement partially cancellation. This study also discuss about how a concept of tort can be applied in such cases and what compensation concept can be applied. To see the application of this tort, this study also included some decrees of the agreement partially cancellation dispute using tort concept, completed with the analyses. This is a juridical - normative research which means that this research is more emphasize to the secondary data, specially the primary material law, such as court decrees."

"Dua putusan pengadilan mengenai pengajuan pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi, menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan dari anak yang sebenarnya merupakan cucu dari orang tua angkatnya. Di lain pihak, dikabulkannya pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dengan didukung pula oleh data primer. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga. Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnya tetap menjadi milik anak angkat. Sedangkan sejak putusan pembatalan adopsi ia tidak berhak lagi atas hak-hak yang seharusnya diterima jika ia tetap sebagai anak angkat. Perlu ditambahkan di dalam aturan yang ada mengenai larangan adopsi atas keturunan sendiri dan pembatalan adopsi.

---

Two decision courts regarding a claim for the adoption cancellation may cause a problem. The refusal for the claim adoption cancellation by the court decision may cause a problem regarding the position of an adopted child who actuaily is the granddaughter of fosters parents. In the other hand, the court decision to accept the claim for adoption cancellation may cause a problem regarding the rights that have been obtained by the adopted child. The method of research used in this thesis i s library research using secondary data which is supported by the primary data. The refusal of the claim for the adoption cancellation results in the confusion of a family tree. The acceptance of the claim of the adoption cancellation makes the rights that have already been obtained are still belong to the adopted child. However as of the court decision she is not entitled any rights that supposed to be owned if she is still the adopted child. The prevaiiing regulation shall be added with the provision regarding the prohibition for the adoption of a direct descendant as well as the provision of cancellation of adoption."

"ABSTRAKDua putusan pengadilan mengenai pengajuan pembatalan adopsi menimbulkanpermasalahan. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi, menimbulkanpermasalahan mengenai kedudukan dari anak yang sebenarnya merupakan cucudari orang tua angkatnya. Di lain pihak, dikabulkannya pembatalan adopsimenimbulkan permasalahan mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anakangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan denganmenggunakan data sekunder dengan didukung pula oleh data primer. Ditolaknyagugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga.Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnyatetap menjadi milik anak angkat. Sedangkan sejak putusan pembatalan adopsi iatidak berhak lagi atas hak-hak yang seharusnya diterima jika ia tetap sebagai anakangkat. Perlu ditambahkan di dalam aturan yang ada mengenai larangan adopsiatas keturunan sendiri dan pembatalan adopsi.

---

ABSTRACTTwo decision courts regarding a claim for the adoption cancellation may cause aproblem. The refusal for the claim adoption cancellation by the court decisionmay cause a problem regarding the position of an adopted child who actually isthe granddaughter of fosters parents. In the other hand, the court decision toaccept the claim for adoption cancellation may cause a problem regarding therights that have been obtained by the adopted child. The method of research usedin this thesis is library research using secondary data which is supported by theprimary data. The refusal of the claim for the adoption cancellation results in theconfusion of a family tree. The acceptance of the claim of the adoptioncancellation makes the rights that have already been obtained are still belong tothe adopted child. However as of the court decision she is not entitled any rightsthat supposed to be owned if she is still the adopted child. The prevailingregulation shall be added with the provision regarding the prohibition for theadoption of a direct descendant as well as the provision of cancellation ofadoption."

"Skripsi ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan apabila melakukan perubahan jadwal sepihak terhadap pihak penumpang yang akan menggunakan jasanya dan bagaimana pengaaturannya dalam hukum di Indonesia. Dalam analisis kasus, akan diteliti penggunaan dasar hukum yang tepat apabila pengguna jasa penerbangan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sepihak dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu akan dianalisis pula mengenai klausula baku yang diterapkan dalam tiket penerbangan dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pembahasan akan diteliti pula mengenai persoalan apakah perubahan jadwal penerbahgan oleh pihak maskapai termasuk kedalam pembatalan sepihak dan alasan-alasan apa yang dapat dipergunakan pihak maskapai penerbangan dalam mendalilkan telah terjadi hal di luar dugaan yang memaksa pihak maskapai melakukan perubahan jadwal penerbangan. Penulis meneliti skripsi ini dengan studi kasus yang terjadi antara pihak Hastarjo Boedwibowo yang merasa telah dirugikan sehubungan dengan perbuatan pihak AirAsia yang melakukan pembatalan sepihak jadwal penerbangannya menuju Yogyakarta dan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses the forms of liability of the airline if the flight schedule was changes unilaterally to the passengers who will use airline’s services and how its regulating in Indonesian law. In the analysis of the case, will be investigated the use of an appropriate legal basis if the cost service users experiencing losses caused by the unilateral act of the airlines. Additionally, it also will be analyzed standart clause that is applied in airline ticket and its conjunction with unlawful act/tort in break of Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In this discussion will be studied as well as to the question of whether changes in flight schedules by the airlines included in the unilateral cancellation and the reasons for what can be used to argue that the airlines have unexpected things happen that force the airlines to change flight schedules. The author has researched in this thesis with a case study that took place between Hastarjo Boedwibowo who feel been harmed because in connection with the act of conducting unilateral cancellation AirAsia flight schedule to Yogyakarta and is alleged to have committed an unlawful act/tort."

"Desain industri merupakan terjemahan dari industrial design yang dalam bahasa sehari-hari istilah "desain" dimaknai sebagai rancang bangun atau membuat suatu pola rancangan yang akan diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri timbulnya hak desain industri didasarkan pada permohonan pendaftaran, yaitu setelah suatu permohonan desain industri yang diajukan kepada lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan tntelektual sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran memenuhi kelengkapan administratif dan persyaratan substantif.Pendaftaran Desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan-aturan yang ada seperti penentuan mengenai lisensi, royalti, dan hal-hal lain yang masih belum jelas diatur.Belum adanya aturan yang menjadi pedoman untuk pemeriksaan substantif terkait hal kebaruan merupakan menjadi mesalah lain dalam desain industri karena tidak jelas cara penentuannya. Disamping itu tidak ada kejelasan dalam konsep desain industri suatu kebaruan apakah mencakup secara internasional atau hanya cukup secara regional saja."

"Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi disamping itu pertimbangan hakim pada kasus tersebut dibandingkan dengan kasus serupa dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipologi adalah deskriptif analitis, menggunakan metode analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dengan penelusuran dokumen. Hasil penelitian adalah perkawinan dianggap tidak ada. Pertimbangan hakim pembatalan tidak dapat diterima. Terjadinya suatu perkawinan memberikan akibat hukum terhadap status hukum seseorang dan status hukum seseorang sangat penting bagi notaris, disamping hal-hal lain seperti kewarisan dan perjanjian perkawinan.

---

The marriage must be in accordance with the terms of marriage. This study discusses the cancellation of husband's marriage and is sued by the first wife against the marriage of her deceased husband, her husband's second marriage was done before he died. The problem of this research is consequences due to the law of the cancellation of marriage after the death of the husband. religious As the decree of the Sukabumi religious court 0135/PDT.G/2018/PA.Smi, In addition, consideration of judges in such cases compared to similar cases with the consideration of different judges.

This research is normative juridical, by asking for approvals and asking for a report, typology is descriptive analytical, using qualitative analysis methods, using secondary data with document search. The results of the research are considered no marriage. Consideration by judge is unacceptable. The occurrence of a marriage gives a legal effect on a person's legal status and a person's legal status is crucial to the notary, in addition to other matters such as inheritance and marital agreements."

"Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila cara pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkanperaturan perundang-undangan dan isinya menyatakan perbuatan hukum yang sebenarnya. Keberadaan akta otentik disebabkan karena ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan adanya alat bukti yang demikian itu untuk perbuatan hukum tertentu atau para pihak menghendaki agar perbuatan hukum tertentu diwujudkan dalam bentuk akta otentik. Adapun pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimana kekuatan hukum akta Notaris sebagai alat bukti dan kriteria apa yang yang menentukan cacatnya suatu akta Notaris sehingga dapat dibatalkan oleh pengadilan. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menganalisa data dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang bersifat Perspektif Evaluatif Analisis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang meliputi daya pembuktian lahiriah, daya pembuktian formal dan daya pembuktian materil. Keotentikan tersebut sangat bergantung pada ketelitian Notaris dalam membuatnya dan kejujuran dari para pihak yang menghadapi Notaris untuk dibuatkan aktanya dalam memberikan keterangan kepada Notaris, namun apabila hal tersebut diabaikan maka akibatnya akta Notaris dapat menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yang tentu saja akta tersebut termasuk dalam akta yang cacat, dan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan akta Notaris dapat dilakukan atas kesepakatan dari para pihak dengan bersama-sama menghadap Notaris guna membuat akta pembetulan/pembatalanya, atau melalui pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan. Demikian sifat otentik suatu akta Notaris tidak mutlak sepanjang apa yang dapat dibuktikan sebaliknya."

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat danketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umumyang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnyamempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentikjuga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatakta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyaikekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak.Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh MahkamahAgung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalahapa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan,dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisanini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalahdata sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyatadiketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agunguntuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan aktaotentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilanganotentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat aktaotentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuanmelibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya.Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebuttidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukumbagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum aktadibuat

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation

rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is

obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides

its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge

public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses

then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed

by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court

because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the

cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal

consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type

of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in

qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by

jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used

by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that

signing of outside the region of notary position result authentic act lose the

authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the

authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles

intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is

reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the

parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status

returns like situation initialy before authentic act are made"

"ABSTRAKUndang-Undang Perkawinan menyerahkan pengesahan perkawinan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Mengenai perkawinan beda agama, ada agama yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Namun, walaupun sudah jelas diatur oleh agamanya, masih banyak terjadi perkawinan beda agama. Selain itu, dalam Undang-Undang Perkawinan belum jelas dan tegas pengaturan tentang perkawinan beda agama. Salah satu akibat dari adanya perkawinan beda agama, ada pihak-pihak yang ingin membatalkannya. Hal ini menarik untuk dikaji, tentang bagaimana pengaturan masing-masing agama tentang perkawinan beda agama dan apakah pembatalan perkawinan beda agama dapat dilakukan. Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai pengaturan perkawinan beda agama serta pembatalannya oleh pihak ketiga. Untuk mendukung pembahasan, penulis melakukan analisis Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sby terkait dengan gugatan pembatalan perkawinan. Untuk menemukan jawaban, Penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis agar dapat memecahkan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan beda agama oleh pihak ketiga dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, sebaiknya menghindari terjadinya perkawinan beda agama, karena akan muncul permasalahan dalam rumah tangga untuk ke depannya, dan tentunya karena dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTMarriage Law refers to each partys respective religion and belief for its marriage legitimation. Regarding interfaith marriage, some religions will allow and some will forbid. However, even though each religion clearly has its own set of rules, there have been many cases where interfaith marriages occur. Furthermore, there is no clarity in the Marriage Law in its arrangement on interfaith marriage. One of the consequences of an interfaith marriage is there could be a risk of a marriage cancellation by other party. This issue is indeed appealing to be studied, on how the arrangement of each religion regarding interfaith marriage and whether an interfaith marriage cancellation possible. In this thesis, the author discusses interfaith marriages and its cancellations by third parties. To support the discussion, the author conducted a legal analysis of Verdict Number 119/Pdt.G/2015/PN.Sby concerning the lawsuit for marriage cancellation. In order to solve the problem, the method used to facilitate the research for this thesis is normative juridical descriptive analysis. The type of data used in this research is secondary data. From this research, it is concluded that the cancellation of interfaith marriage done by a third party is indeed possible. Therefore, the decision to commit interfaith marriages should be avoided, for in the future there will be problems arise in the household, and surely because it is possible to cancel them."