Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mobile JKN hadir sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun kunjungan dan pemberian layanan kepesertaan langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan tetap tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi alasan peserta memilih datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan mempertimbangkan preferensi dan faktor internal serta eksternal yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menerapkan metode wawancara mendalam dan observasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih cenderung memilih pelayanan langsung daripada menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan alasan seperti preferensi pelayanan yang sesuai, kecepatan layanan langsung, dorongan dari orang sekitar, budaya tatap muka, dan harapan untuk dilayani dengan baik. Kendala pada penggunaan aplikasi Mobile JKN meliputi minimnya informasi, kendala kuota internet, rendahnya literasi digital, dan ketidaktahuan mengenai fitur aplikasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian, disarankan untuk memperkuat pelayanan versi offline dengan menyediakan layanan call center, mengembangkan versi offline Aplikasi Mobile JKN, serta menjalin kerjasama dengan provider seluler dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan aplikasi tersebut. ......Mobile JKN was introduced to improve efficiency and service quality, but visits and in- person membership service delivery at the BPJS Kesehatan South Jakarta Branch Office remain high. This study explores why participants prefer to visit the BPJS Kesehatan South Jakarta branch office instead of using the Mobile JKN app by considering their preferences and underlying internal and external factors. This research uses a qualitative case study approach by applying in-depth interview and observation methods. Data validation was conducted through source and method triangulation. The results showed that informants were more likely to choose direct service rather than using the Mobile JKN application, with reasons such as appropriate service preferences, speed of direct service, encouragement from surrounding people, face-to-face culture, and expectations to be served well. Obstacles to using the Mobile JKN application include lack of information, internet quota constraints, low digital literacy, and ignorance of application features. Based on the findings in the study, it is recommended to strengthen the offline version of the service by providing center services, developing an offline version of the JKN Mobile Application, and establishing cooperation with mobile providers in the use of the JKN Mobile application to increase accessibility and use of the application

Abstrak :
ABSTRAK
BPJS Kesehatan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya seringkali mendapatkan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatannya kepada peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut berdampak kepada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan, padahal pasien peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama dengan pasien non BPJS Kesehatan lainnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dimana fungsi, tugas maupun kewajiban BPJS Kesehatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, juga dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini meneliti dengan metode yuridis normatif mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan ini, BPJS Kesehatan memiliki kendala yang antara lain adalah masalah kepesertaan, biaya operasional dan juga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk lebih memperhatikan perihal masalah kepesertaan, biaya operasional, pelayanan kesehatan maupun kerjasama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Pembaca akan mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban oleh BPJS Kesehatan dalam menjalankan sistem jaminan kesehatan.

---

ABSTRACT
BPJS Health Insurance in performing its functions, duties and obligations often get constraints in providing health services to BPJS Health Insurance participants. It affects health services provided to BPJS Health Insurance participants by health facility providers, whereas BPJS Health Insurance participants have the same rights as other non BPJS Health Insurance patients in obtaining health services. Where, the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance has been regulated in the National Social Security System Act No. 40 of 2004, also in the Law No. 24 Year 2011 on the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Based on this background, this thesis examines with the normative juridical method of performing the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance in providing health services. The results obtained are in the implementation of this health insurance system, BPJS Health Insurance has an obstacle that among others is the issue of membership, operational costs and health services. Therefore, the author suggests BPJS Health Insurance to pay more attention to the issue of membership, operational costs, health services and cooperation with health facility providers. Thus, the reader will know how the implementation of functions, duties and obligations by BPJS Health Insurance in running the health insurance system

Abstrak :
Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kelurahan Paseban dan Puskesmas Kelurahan Kwitang Periode Januari-Maret 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa angka rujukan di Puskesmas Paseban lebih tinggi 8,6% dibandingkan angka rujukan di Puskesmas Kwitang yaitu 8,5%. Kondisi tersebut dapat dikarenakan masyarakat ketika memanfaatkan pelayanan Puskesmas sudah dalam kondisi yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas serta fasilitas dan SDM yang kurang memadai.

---

This research discusses the comparison of references number based on the characteristics of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in Paseban Primary Health Care and Kwitang Primary Health Care from January until March 2015. This is a quantitative research with cross-sectional study design. Based on this research, it is known that the number of referral in in Paseban Primary Health Care is 8.6 % that is higher than the number of referral in in Paseban Primary Health Care which is 8.5%. It is because the patient is already under conditions that is unable to be handled when she/he will utilize the services of Primary Health Care. This is also due to the shortage of facilities and human resources in Primary Health Care.

Abstrak :
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah Sakit memiliki formularium rumah sakit yang berisikan daftar obat yang disepakati oleh staf medis dan disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) serta ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit terdiri dari daftar obat-obatan yang mengacu pada formularium nasional dan tidak mengacu pada formularium nasional atau yang disebut dengan obat non fornas. Obat yang mengacu pada formularium nasional digunakan pada pasien yang menggunakan asuransi kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yululano (2020) pada pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Bhayangkara Manado diketahui kesesuaian peresepan obat dengan formularium nasional sebesar 58,68%. Nilai ini masih di bawah indikator yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 80%. Ketidaksesuaian peresepan obat dengan formularium nasional ini akan mempengaruhi mutu instalasi farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rumah sakit memiliki kepatuhan untuk meresepkan obat sesuai dengan formularium nasional khususnya pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel penelitian ini 50 resep obat pasien BPJS Kesehatan periode September – Oktober 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian peresepan obat terhadap formularium nasional di Rumah Sakit Universitas Indonesia (90,45%) sudah memenuhi standar kesesuaian menurut indikator mutu pelayanan kesehatan rumah sakit (≥80%). ...... Pharmaceutical services are an integral part of the healthcare system in hospitals. Hospitals have a hospital formulary that contains a list of drugs agreed upon by medical staff, compiled by the Pharmacy and Therapeutics Committee (PTC), and approved by hospital management. The hospital formulary consists of a list of drugs that either reference the national formulary or do not (known as nonnational formulary drugs). Drugs referenced in the national formulary are used for patients covered by government health insurance such as BPJS Kesehatan. Based on research conducted by Yululano (2020) on outpatient BPJS patients at Bhayangkara Hospital Manado, the compliance of drug prescriptions with the national formulary was found to be 58.68%. This value is below the established indicator of 80%. Non-compliance with the national formulary in drug prescriptions can affect the quality of the pharmacy installation. This study aims to determine whether hospitals adhere to prescribing drugs according to the national formulary, especially for BPJS Kesehatan patients at Universitas Indonesia Hospital. This research is a non-experimental study with retrospective data collection. The study sample consists of 50 drug prescriptions for BPJS Kesehatan patients from September to October 2023. The research findings indicate that the compliance of drug prescriptions with the national formulary at Universitas Indonesia Hospital (90.45%) meets the standard of healthcare service quality indicators for hospitals (≥80%).

Abstrak :
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, tolak ukur penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Konseling merupakan salah satu bagian dari kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apotek Kimia Farma menjadi salah satu sarana untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Apotek Kimia Farma 0219 Situ Gintung bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat PRB. Pelayanan Program Rujuk Balik (PRB) ini diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dengan penyakit kronis yang sudah stabil atau terkontrol namun masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengobatan yang dijalankan oleh pasien sudah berjalan sesuai instruksi dokter. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui metode wawancara mengenai obat yang akan digunakan selama terapi pengobatan oleh lima pasien BPJS Kesehatan dengan Program Rujuk Balik. Hasil penelitian menunjukkan dari lima pasien yang diwawancarai, dua pasien diketahui tidak menggunakan obat secara rutin dan satu pasien diketahui tidak mengetahui cara penggunaan obat yang benar. ...... Based on Minister of Health Regulation No. 73 of 2016, benchmarks for implementing pharmaceutical services in pharmacies include the management of pharmaceutical preparations, medical devices, consumable medical materials, and clinical pharmacy services. Counseling is one part of the clinical pharmacy service activities carried out in pharmacies and aims to improve the quality of life of patients. Kimia Farma Pharmacy is one of the facilities for providing pharmaceutical services. Kimia Farma Pharmacy 0219 Situ Gintung collaborates with BPJS Health to provide PRB drug services. This Back-Referral Program (BRP) service is offered to BPJS Health participants with chronic diseases that are stable or controlled but still require long-term treatment. This study aims to evaluate whether the treatment received by the patient is running according to the prescriber's instructions. Research data collection was carried out through an interview method regarding the drugs that would be used during treatment therapy by five BPJS Health patients. The results showed that of the five patients interviewed, two patients did not use medication regularly and one patient did not know how to use medication correctly.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat dampak dari COVID-19 memiliki pengaruh terhadap pendapatan premi industri asuransi baik pada usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa dan BPJS Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini melakukan pendekatan kuantitatif dengan melihat akumulasi kasus terkonfirmasi COVID-19 perbulannya dan data akumulasi pendapatan premi asuransi umum, asuransi jiwa dan BPJS Kesehatan perbulannya dan menggunakan Produk Domestik Bruto dan Tingkat Suku Bunga Bank Komersial sebagai variabel kontrol. Periode yang digunakan pada penelitian sejumlah 17 bulan periode waktu observasi dimulai dari bulan April 2020-Agustus 2021. Data akumulasi pendapatan premi bulanannya diambil dari data asuransi umum yang terdiri 74 perusahaan dan 54 perusahaan asuransi jiwa yang kemudian diakumulasi perbulannya. data Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Ordinary Leats Square (OLS). Data yang ada kemudian diolah dan regresikan dengan aplikasi E-Views 12. Dari penelitian ini diketahui bahwa akumulasi kasus terkonfirmasi COVID-19 tidak berpengaruh atas akumulasi pendapatan premi asuransi umum, asuransi  jiwa dan BPJS kesehatan di Indonesia. Saran perlu dilakukan kajian terkait pandangan masyarakat atas pandemi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya terkait pembelian asuransi. ......This study was conducted to see whether there is an impact from COVID-19 having an influence on the insurance industry's premium income both in the general insurance business, life insurance business and BPJS Health in Indonesia. This study takes a quantitative approach by looking at the monthly accumulation of confirmed cases of COVID-19 and data on the accumulation of monthly general insurance premium income, life insurance and BPJS Health and using Gross Domestic Product and Commercial Bank Interest Rates as control variables. The period used in this study is total up to 17 months reseach period starts from April 2020-August 2021. The accumulated premium income data is taken from general insurance data, consist of 74 general insurance companies and 54 life insurance companies, which are then accumulated monthly data. This research was conducted using the Ordinary Leats Square (OLS) method. The existing data is then processed and regressed with the E-Views 12 application. From this study it is known that the accumulation of confirmed cases of COVID-19 has no effect on the accumulation of premium income for general insurance, life insurance and BPJS health in Indonesia. It is recommended that a study be conducted regarding the public's view of the pandemic and how it affects decision making, especially regarding the purchase of insurance.

Abstrak :
Waktu tunggu pelayanan obat (racikan dan non racikan) dan kehilangan penjualan obat atau obat lost sales dapat mempengaruhi kepuasan pasien/pelanggan. Indikator ini termasuk dalam standar pelayanan minimal (SPM) farmasi rumah sakit yang diatur dalam Permenkes No. 129 tahun 2008. Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) memiliki salah satu pelayanan yaitu depo (Departemen Pengambilan Obat) yang memberikan pelayanan BPJS Kesehatan. Pengkajian evaluasi data waktu tunggu dan obat lost sales pasien BPJS di Depo rawat jalan RSUI dalam periode 3 bulan bertujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan para calon apoteker agar dapat meningkatkan juga menjaga kualitas SPM sebagai standar mutu pelayanan sehingga dapat mencegah kerugian finansial rumah sakit serta penurunan kepuasan pelanggan. Seluruh data dikaji dengan penelitian observasional yang bersifat deskriptif dan hasilnya disesuaikan dengan kriteria SPM. Dari evaluasi ini diketahui jika waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak memenuhi standar SPM tetapi obat racikan memenuhi dan tingkat obat lost sales pasien BPJS sebanyak 69% yang disebabkan oleh peresepan yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional (Fornas). Pentingnya kualitas SPM di rumah sakit sama halnya dengan di apotek salah satunya yaitu Apotek Roxy Pondok Labu. Di apotek ini penggunaan obat yang banyak dibeli pasien salah satunya adalah obat antidiabetik. Berdasarkan analisa penggunaan obat antidiabetik periode september 2021 dengan cara pengkajian yang sama seperti sebelumnya diketahui bahwa penggunaan obat terbanyak dipegang oleh obat DM (Diabetes Melitus) golongan guanida yang termasuk obat generik dosis tunggal yaitu metformin 500 mg sebanyak 8.770 tablet dengan persentase 51,49 % dengan tingginya penggunaan obat jenis ini maka perlu ketersedian barang yang banyak untuk menghindari terjadinya kekosongan stok yang dapat menyebabkan terjadinya lost sales. ......Respond time drug services (prescription and non prescription) and lost drug sales can affect patient/customer satisfaction. This indicator is included in the hospital pharmacy Minimum Services Standard (MSS) which is regulated in Permenkes number 129 of 2008. The University of Indonesia Hospital (RSUI) has one service, namely a Depot (Drug Collection Department) which provides BPJS Health services. The study of evaluation of respond time and lost drug sales of BPJS patients at outpatient depots RSUI for a period of 3 months aims to train the abilities and skills of prospective pharmacists in order to improve and maintain the quality of MSS as a service quality standard so as to prevent hospital financial losses and decrease customer satisfaction. All data were examined by observational research method by descriptive and the results were adjusted according to the MSS criteria. From this evaluation, it is known that the respond time for non prescription drugs does unqualified the MSS standards but the prescription drugs qualified and the level of drug lost sales for BPJS patients is 69% due to prescribing that is not in accordance with the National Formulary (Fornas). The importance of the quality level of MSS in hospitals is the same as in pharmacies, one of which is the Roxy Pondok Labu Pharmacy. In this pharmacy, the use of drugs that many patients buy is antidiabetic drugs. Based on the analysis of the use of antidiabetic drugs for the period of September 2021, with same method as before, it was found that the most drug use was held by DM (Diabetes Melitus) drugs of the guanide group, which included single dose generic drugs, namely metformin 500 mg as many as 8.770 tablets with a percentage of 51.49% with a high number of drug use. With this type, it is necessary to have a lot of availability to avoid stock emptiness which can cause lost sales.