Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Untuk menutup celah penghindaran pajak melalui penggunaan instrumen derivatif, diperlukan pengaturan perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, studi benchmarking peraturan negara lain, serta wawancara kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Konsultan Pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat peraturan perpajakan yang komprehensif atas transaksi derivatif di Indonesia sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang menyelaraskan antara standar akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Studi benchmarking menghasilkan bahwa pencatatan dan pengukuran derivatif mengikuti standar akuntansi dan atas perpajakannya dihitung dalam penghitungan PPh Badan. Sehingga pemajakan atas keuntungan transaksi derivatif dikenakan atas realisasi keuntungan di laporan laba rugi setelah dikurangi kerugian bersifat spekulasi. Bila net-off antara keuntungan dan kerugian bersifat spekulasi menghasilkan kerugian maka harus dilakukan koreksi fiskal. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, diperlukan pengaturan kriteria transaksi derivatif dengan kriteria lindung nilai dan spekulasi yang harus ditegaskan dengan mengacu pada kriteria pada PSAK 71: Akuntansi Lindung Nilai. ......This study aims to evaluate the tax implications of derivative transactions in Indonesia. To close the gap in tax avoidance through the use of derivative instruments, it is necessary to regulate the taxation of derivative transactions in Indonesia. This research uses a qualitative approach by conducting a literature study, benchmarking studies of other countries' regulations, as well as interviews with the Directorate General of Taxes and Tax Consultants. This study concludes that there is no comprehensive tax regulation on derivative transactions in Indonesia so that further regulation is needed that harmonizes accounting and taxation standards regarding derivative transaction. Benchmarking studies result that the recording and measurement of derivatives follow accounting standards and their taxation is calculated in the calculation of corporate income tax. Thus, the taxation of gains on derivative transactions is imposed on the realization of gains in the income statement after deducting speculative losses. If the net-off between speculative profits and losses results in losses, a fiscal correction must be made. In relation to tax audits, it is necessary to stipulate criteria for derivative transactions with hedging and speculation criteria which must be reffered to the criteria in PSAK 71: Hedging Accounting.

Abstrak :
This study aims to analyze the impact of modernization of taxation system and amendment of income tax law on the components of the book-tax conformity accruals, whether there are any differences in the earnings persistence of book-tax conformity accruals (which have higher tax conformity) and book-only accruals (which have lower tax conformity). This study also demonstrates whether the market anomalies occur on those accruals component in the context of taxation in Indonesia. By using 1.729 observations over the years of 2002-2014, this study shows that strategy in book-tax conformity accruals is generally income increasing, while strategy in book-only accruals is income decreasing. The company?s policy on accrual components has different characteristics before and after the implementation of this phase. Governance improvement of taxation authority can increase corporate book-tax conformity accruals. However, when corporate is facing changes in tax laws such as simplification and lower tax rate, they decrease book-tax conformity accruals. Therefore, discretionary book-tax conformity accruals are mispriced by market.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat komplementer agresivitas pelaporan keuangan dan pajak, serta menguji konsekuensi ekonomisnya terhadap biaya modal utang. Penelitian ini mempertimbangkan keberagaman cost dan benefit yang dihadapi oleh perusahaan ketika menyusun laporan keuangan dan pajak secara agresif pada saat yang bersamaan. Penelitian ini mengestimasi hubungan tersebut dengan two-stage estimator method. Dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 8.529 perusahaan-tahun dari 15 negara yang berada di kawasan Asia Timur dan Eropa pada periode pengamatan 2014-2016, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi book-tax conformity dan semakin kuat law enforcement di suatu negara, perusahaan cenderung memiliki tingkat komplementer agresivitas pelaporan keuangan dan pajak yang rendah, karena tingkat kemungkinan risiko terdeteksi (cost) yang dihadapi oleh perusahaan semakin tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi kendala keuangan cenderung memiliki tingkat komplementer agresivitas pelaporan keuangan dan pajak yang tinggi, karena perusahaan tersebut akan mendapatkan benefit ketika memutuskan untuk agresif dalam pelaporan keuangan dan pelaporan pajaknya. Adanya tax benefit berupa kompensasi kerugian dapat memperkecil kecenderungan perusahaan yang menghadapi kendala keuangan untuk memiliki tingkat komplementer agresivitas pelaporan keuangan dan pajak yang tinggi. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa book-tax conformity, law enforcement, dan corporate governance berpengaruh terhadap hubungan antara kendala keuangan perusahaan dan tingkat komplementer agresivitas pelaporan keuangan dan pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa karakteristik perusahaan dan negara dapat memengaruhi keputusan manajer dalam menyusun laporan keuangan dan pajak secara agresif pada saat bersamaan atau tidak. Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat komplementer agresivitas pelaporan keuangan dan pajak, semakin tinggi biaya modal utang.

---

The purposes of this study are to examine the factors affecting the complementary level of financial and tax aggressiveness, and to examine the impact on cost of debt. This study considers the diversity of cost and benefit faced by firms when presenting financial and tax reporting aggressively at the same time. This study estimates these relationships with two-stage estimator method. Using 8.529 firm-year samples in East Asia and Europe from 2014 to 2016, this study finds that firms from countries with higher book-tax conformity and stronger law enforcement tend to engage in a lower complementary level of financial and tax aggressiveness, because they will face a higher level of detection risk (cost). This study also finds that firms with financial constraint tend to engage in a higher complementary level of financial and tax aggressiveness, because they will derive significant benefit from aggressive financial and tax reporting activities. Tax benefit in the form of tax loss carryforward can reduce the tendency of firms with financial constraint to engage in a higher complementary level of financial and tax aggressiveness. However, this study cannot prove that book-tax conformity, law enforcement, and corporate governance influence the relationship between financial constraint and complementary level of financial and tax aggressiveness. These results suggest that firm and country characteristics influence managers decisions to present financial statements and tax reporting aggressively at the same time or not. Finally, this study shows that the higher complementary level of financial and tax aggressiveness, the higher cost of debt.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak nonconforming dan conforming, serta peran moderasi dari faktor institutional terhadap hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait trade-off antara penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Dengan menggunakan analisis lintas negara yang terdiri dari 33 negara untuk sampel penghindaran pajak nonconforming dan conforming pada periode 2010-2020, penelitian ini menemukan bukti sebagai berikut. Pertama, analisis pada determinan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak nonconforming dan conforming relatif lebih tinggi di negara dengan bahasa strong FTR dan risiko iklim yang tinggi. Selanjutnya, penghindaran pajak nonconforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat dan book-tax conformity yang tinggi. Di sisi lain, penghindaran pajak conforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat, tetapi lebih tinggi di negara dengan book-tax conformity yang tinggi. Kedua, analisis pada peran faktor institusional secara umum menunjukkan bahwa faktor institusional mampu memperlemah perilaku perusahaan (bahasa dan risiko iklim) untuk melakukan penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Selanjutnya, interaksi faktor institusional yang paling efektif untuk mengurangi penghindaran pajak nonconforming dan conforming adalah interaksi antara tax enforcement dan public governance. Ketiga, analisis pada trade-off penghindaran pajak nonconforming dan conforming menunjukkan bahwa biaya dari penghindaran pajak nonconforming lebih besar daripada penghindaran pajak conforming pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, perlindungan investor yang lebih rendah, public governance yang lebih baik, book-tax conformity yang lebih tinggi, dan tax enforcement yang lebih kuat. Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, perlindungan investor yang lebih tinggi, public governance yang lebih buruk, book-tax conformity yang lebih rendah, dan tax enforcement yang lebih lemah, biaya dari penghindaran pajak conforming lebih besar daripada penghindaran pajak nonconforming. Terakhir, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak melalui analisis dua strategi penghindaran pajak secara bersamaan yaitu penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan suatu negara untuk lebih memprioritaskan penguatan pada dua faktor institusional, yaitu tax enforcement dan public governance. ......This research aims to provide empirical evidence regarding the factors associated with nonconforming and conforming tax avoidance, as well as the moderating role of institutional factors in these relationships. Additionally, the study seeks to establish empirical evidence concerning the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance. Using cross-country analysis comprising 33 countries for nonconforming and conforming tax avoidance samples during the period 2010-2020, this research yields the following findings. Firstly, the analysis of the determinants in this study indicates that nonconforming and conforming tax avoidance is relatively higher in countries with strong Future Time Reference (FTR) language and high climate risk. Furthermore, nonconforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement and high book-tax conformity. On the other hand, conforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement but higher in countries with high book-tax conformity. Secondly, the analysis of the role of institutional factors in general indicates that institutional factors have the capacity to weaken corporate behavior (language and climate risk) in engaging in both nonconforming and conforming tax avoidance. Furthermore, the most effective interaction of institutional factors in reducing nonconforming and conforming tax avoidance is the synergy between tax enforcement and public governance. Thirdly, the analysis of the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance indicates that the costs associated with nonconforming tax avoidance exceed those of conforming tax avoidance in countries characterized by higher levels of corruption, diminished investor protection, superior public governance, higher book-tax conformity, and more robust tax enforcement. Conversely, in countries with lower corruption levels, higher investor protection, poorer public governance, reduced book-tax conformity, and weaker tax enforcement, the costs of conforming tax avoidance surpass those of nonconforming tax avoidance. Finally, this research carries significant implications for a nation facing tax avoidance issues through the simultaneous analysis of two tax avoidance strategies, namely, nonconforming and conforming tax avoidance. Specifically, the study underscores the importance of prioritizing the strengthening of two institutional factors which are tax enforcement and public governance.