Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

---

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya reformasi Polri di bidang pelayanan SIM yang diharapkan mampu memberikan hasil yang best practice melalui pelaksanaan program SIM Nasional Presisi (SINAR) di Satpas Polda Metro Jaya. Namun, inovasi ini belum berdampak signifikan, dan masyarakat DKI Jakarta masih banyak yang belum merasakan manfaat yang dihasilkan dari program ini. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori best practice, dan teori manajemen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi program SIM Nasional Presisi (SINAR) yang dilaksanakan Satpas Polda Metro Jaya telah memenuhi kriteria best practice, yang mana hal ini dapat dilihat dari dimensi dampak, dimensi kemitraan, dimensi keberlanjutan, dimensi kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, dan dimensi transferability. Namun, pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial SINAR belum mampu mengakomodasi perpanjangan SIM untuk kaum disabilitas dalam hal ini SIM D. Ditemukannya hambatan pada dimensi kesetaraan gender dan pengeculian sosial ini dapat disebabkan oleh minimnya kompetensi sumber daya manusia Satpas pada bidang teknologi informasi, kurangnya koneksi sosial dan publikasi hingga inovasi yang baik ini tidak popular atau dikenal baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dukungan anggaran untuk inovasi yang belum menyeluruh dan belum didukung oleh dana DIPA, dan jaringan internet tidak stabil yang mengganggu proses pelaksanaan perpanjangan SIM A dan C. ......The background of the research is the Indonesian Natioanl Police reform in services related to issuing driving license services. Such services are expected to be able to generate best practices through the implementation of SINAR (Precision National Driving License). As a matter of fact, the innovation has not resulted in a significant impact and there are still many people living in Jakarta Special District who have not yet experienced the benefits generated by the program. Based on these problems, this research is intended to evaluate the implementation of the program and analyze the factors that influence them so that the results of the decisions can be used to optimize the implementation of the program. The study employs several analytical tools, such as innovation theory, best practice theory, and management theory. The study also uses the qualitative approach using field research method. The results of the study indicate that the innovation of SINAR program carried out by Satpas of Jakarta Metropolitan Police Region the Polda Metro Jaya Satpas has met the best practice criteria, which can be seen from the impact dimensions, partnership dimensions, sustainability dimensions, leadership and community empowerment dimensions, and transferability dimensions. However, on the dimensions of gender equality and social exclusion, the SINAR program has not been able to accommodate the extension of driving licenses for people with disabilities, in this case Diving License D. The results of the research also reveal that the obstacles found in the dimensions of gender equality and social exclusion can be caused by the lack of competence of Satpas human resources in the field of information technology; lack of connection of social media and publications until these good innovations are not popular or well known by all levels of society; budget support for innovations that has not been comprehensive and has not been supported by state budget; and unstable internet networks that interfere with the process of the implementation of the extensions of Driving License A and Driving License C

Abstrak :
Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service.

Abstrak :
Penelitian ini menguraikan mengenai dampak dari fenomena irregular and undocumented migration di Indonesia. Dimana fenomena tersebut sejatinya diperparah dengan praktik keimigrasian yang tidak efektif dan efisien. Praktik imigrasi yang demikian pada akhirnya menduplikasi dampak negatif baik bagi negara tujuan, transit, dan negara asal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan kajian atas dampak dan penyebab fenomena tersebut dan menyusun strategi kebijakan yang lebih disesuaikan dengan konsep best practices di bidang hukum imgrasi internasional sebagai konsep yang inovatif, membawa hasil, berkelanjutan, dan efektif tidak hanya dalam pengaplikasiannya namun juga dalam menanggulangi dampak yang telah terjadi. ...... This writing emphasizes the impact of the phenomenon of irregular and undocumented migration in Indonesia. Where the phenomenon is actually exacerbated by immigration practices which are not effective and efficient. Such Immigration practices thereby ultimately duplicate negative impact for destination countries, transit country, and origin countries. The purpose of this thesis is to provide an assessment of the impact and causes of this phenomenon. This thesis also develop a policy strategy that is more adapted to the concept of "best practices" in the field of international migration law as an innovative concept, bringing results, sustained, and effective not only in its application but also in tackling the impact that has already occurred.

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah menggali unsur praktik cerdas dari penerapan permodelan LVCD Local Value Chain Development yang diinisiasi oleh lembaga AB di Desa Duntana dan Tenawahang dengan konteks pedesaan. Permodelan LVCD melalui kegiatan pemasaran bersama ditujukan untuk memfasilitasi akses pasar untuk petani pedesaan. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif menggunakan data kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur praktik cerdas pada tahapan LVCD, dan pada pelaksanaan pemasaran bersama oleh kelompok. Walaupun terjadi kendala, kelompok terbukti mampu bertahan hingga kini. Penelitian ini menyampaikan bahwa unsur praktik cerdas yang ada dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pemasaran bersama dalam mengimplementasikan permodelan LVCD.

---

This research focuses on identifying best practice elements of the practice of LVCD Local Value Chain Development modelling initiated by AB organization at Duntana and Tenawahang villages, which located in rural area. LVCD modeling through collective marketing aimed to address rural farmers issue by creating an access to market. Type of this research is descriptive, using qualitative approach supported by quantitative data. The result shows that the best practice elements are in LVCD rsquo s phase and on implementing of collective marketing by farmer groups. Although challenges occur in the implementing phase, the groups survive and continue running. Best practices elements can support the sustainability of collective marketing in implementing LVCD modeling.

Abstrak :
Persaingan bisnis dalam meningkatkan pelayanan yang tidak diikuti dengan perbaikan dari dalam perusahaan menyebabkan keluhan pelanggan pada periode Januari 2019 – Desember 2021 mencapai 736 keluhan. Keluhan yang mengalami keterlambatan penanganan berjumlah 554 keluhan. Keluhan yang tidak diselesaikan dengan cepat, staf yang lambat dalam menanggapi keluhan dan informasi keadaan pegiriman muatan tambang tidak rutin dilaporkan kepada pelanggan menjadi penyebab dari keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Penyebab keluhan belum teratasi menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana cara mengatasi penyebab keluhan pelanggan sehingga dapat mengurangi keluhan pelanggan dimasa yang akan datang. Usulan perbaikan penyebab keluhan dengan peningkatan kemampuan staf dengan memberikan berbagai pelatihan untuk dapat menangani keluhan pelanggan yang bersifat umum dan khusus, simulasi perancangan proses penanganan keluhan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Hasil simulasi adalah perbandingan waktu siklus as-is dan to-be keluhan melalui email 28,30 menit, melalui telepon 21,57 menit dan melalui whatsapp 7,88 menit. Perbandingan aktivitas as-is dan to-be keluhan melalui email sebanyak 5 aktivitas, melalui telepon 1 aktivitas dan melalui whatsapp 5 aktivitas. perbandingan as-is dan to-be keluhan yang dapat ditangani melalui email 4 keluhan, melalui telepon 7 keluhan dan melalui whatsapp 4 keluhan......Business competition in improving services that are not followed by improvements from within the company caused customer complaints in the period January 2019 – December 2021 to reach 736 complaints. Complaints that experienced delays in handling 554 complaints. Complaints that are not resolved quickly, staff who are slow in responding to complaints and information on the condition of mining cargo customers are not routinely reported to the cause of complaints submitted by customers. The causes of complaints that have not been resolved have become the focus of research, namely how to overcome customer complaints so that they can reduce customer complaints in the future. Proposed complaints improvement by increasing staff capacity by providing various trainings to be able to handle general and specific customer complaints, designing complaint handling processes by eliminating non-value added activities. The simulation results are a comparison of the cycle time of complaints that will come via email 28.30 minutes, by telephone 21.57 minutes and via WhatsApp 7.88 minutes. Comparing current activities and complaints that will come via email as many as 5 activities, by phone 1 activity and via whatsapp 5 activities. Comparison of current and future complaints that can be handled via email 4 complaints, by telephone 7 complaints and via WhatsApp 4 complaints.

Abstrak :
Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan suatu pengertian kepada para akademisi dan praktisi perbankan tentang bagaimana membangun model BEST PRACTICE of corporate governance dalam sebuah institusi perbangkan sesui dengan kondisi nyata kita di Indonesia. Meskipun kampanye kebutuhan penegakkan Corporate Governance (komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko, corporate secretary) maupun pedoman best practice dan code of conduct dewan direksi dan dewan komisaris tetapi beberapa praktisi dan akademisi merasakan dampak implementasi Corporate Governance belum seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kurang optimalnya implementasi Corporate Governance di Indonesia karena kita menganut bukan sistem board tapi dual board - dengan kata lain telah terjadi pengkotoman antara sistem single dna dual board. Oleh karena itu untuk memberikan pengertian kepada para akademi dan praktisi tersebut, penulis mencoba untuk berbagi ilmu mengenai anatomi Corporate Governance dan kondisi kondisi lokal yang harus diperhatikan dalam membangun model Corporate Governance perusahaan perusahaan Indonesia.

Abstrak :
With an increasing population, the effects of climate change and limited water resources, water reuse is an option that must be explored in order to reduce the high water stress in Indonesia. This study aims to identify enablers of, barriers to, and opportunities for early adopters of water recycling in the business sector of the Greater Jakarta region of Indonesia, and to highlight the possibilities of its wider implementation in order to reduce water stress. Semi-structured interviews, desk reviews, and observations were conducted with eight enterprises. Most respondents demonstrated that their main purpose for recycling water is to reduce costs. Recycled water was mostly used where there are minimal possibilities of direct contact with people to reduce the impact of social barriers. While the absence of a clear legal framework was identified as another barrier to water recycling implementation, this can also serve as an enabler. The decrease in raw water quality makes water recycling a cost-effective solution. Considering all findings, water recycling in Indonesia has great potential to be more widely applied and to be supported by related stakeholders.

Abstrak :
Perkembangan bisnis Bank XX yang tumbuh dengan cepat ditengah persaingan yang sangat ketat serta pengelolaan yang kompleks menuntut sistem yang efektif dan efisien agar Bank dapat dikelola secara sehat dan aman. Untuk membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis perusahaan, konsep the three line of defence harus dapat diaplikasikan dengan baik. Penelitian bertujuan menganalisis praktek penerapan konsep the three line of defence dan mengetahui kesesuaian implementasinya dengan best practice IIA pada 32 Unit Kerja Operasional dalam satu wilayah Bank XX pada tahun 2013. Terkait dengan first line of defence sebanyak 60% UKO Bank XX belum mampu memitigasi risiko secara efektif terlihat dari banyaknya temuan audit tidak sesuai dengan Risk Control Self Assesment (RCSA) sehingga tingkat dan jenis risiko tidak terprofile dengan baik dengan kata lain risk owner belum menyadari risikonya dengan baik. Second line of defense telah terdapat struktur dan alat untuk memprofile risiko secara menyeluruh namun masih belum digunakan secara optimal oleh first line untuk membantu mengelola risikonya. Dalam hal pelaksanaan manajemen risiko menjadi validator. Proses RBIA telah melalui empat tahapan proses yaitu perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit individu, pelaporan dan quality assurance.Pada tahapan proses audit tahunan, audit intern menggunakan data dan profil risiko dari hasil audit sebelumnya. Audit intern menggunakan data dan profil risiko dari Divisi Manajemen Risiko seperti IRU, MI dan FMR hanya sebatas sebagai data tambahan pada pelaksanaan audit. Jenis produk, layanan dan proses di Bank XX sangat beragam yang meliputi layanan mikro banking hingga layanan prioritas banking menyebabkan obyek audit sangat banyak dan ditambah dengan pengisian RCSA yang tidak akurat menyebabkan pelaksanaan RBAI dan proses manajemen risiko belum optimal. ......The development of the Bank's business is growing rapidly XX amid fierce competition and the management of complex systems requires an effective and efficient for the Bank to be managed in a healthy and safe. To build capability across a broad array of risk management and enterprise business processes, the concept of the three line of defense should be applied properly. The study aims to analyze the practical application of the concept of the three line of defense and knowing conformity with best practice implementation IIA Operational Work on Unit 32 in the area of ??XX Bank in 2013. Related to the first line of defense as much as 60% UKO XX Bank has not been able to mitigate risk effectively seen from the audit findings are not in accordance with the risk Control Self Assessment (RCSA) so that the level and types of risk are not well being profile other words risk owner is not aware of the risks properly. Second line of defense has been there the structure and tools for overall but still not used optimally by the first line to help manage risk. In terms of the implementation of risk management into the validator. RBIA process has gone through four stages of the process, namely the annual audit planning, execution of individual audits, reporting and quality assurance. On stages of the annual audit process, internal audit and risk profile using data from the results of previous audits. Internal audit and risk profile using data from the Risk Management Division as IRU, MI and FMR merely as additional data for the audit. Types of products, services and processes in highly diverse XX Bank which includes micro banking services to priority banking services lead audit object very much and coupled with inaccurate charging RCSA cause RBAI implementation and risk management process is not optimal.

Abstrak :
Kinerja PT, tidak terkecuali PTS sangat dipengaruhi oleh gaya pemimpin PT yang bersangkutan. Pemetaan tipe kepemimpinan pemimpin 100 PTS di DKI Jakarta yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, dengan indikator kepemimpinan yang ideal untuk menghadapi perubahan di era globalisasi menunjukkan bahwa sebagian besar 98 pemimpin PTS di DKI Jakarta masuk dalam kategori tipe kepemimpinan transformasional, sementara 2 sisanya masuk dalam kategori tipe kepemimpinan transaksional. Namun apabila dicermati secara lebih detil nilai yang dimiliki oleh 2 pemimpin PTS yang masuk dalam kategori tipe kepemimpinan transaksional tersebut mendekati nilai untuk tipe kepemimpinan transformasional. Dengan demikian, maka secara umum dapat dikatakan bahwa 100 pemimpin PTS di DKI Jakarta memiliki tipe kepemimpinan transformasional. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh peran Kepemimpinan Transformasional dalam membangun Code of Conduct, Best Practice, dan Kinerja dalam mewujudkan Good University Governance PTS di DKI Jakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1 menganalisis pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Code of Conduct; 2 menganalisis pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Best Practice; 3 menganalisis pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja; 4 menganalisis pengaruh Code of Conduct terhadap Best Practice; 5 menganalisis pengaruh Code of Conduct terhadap Kinerja; dan 6 menganalisis pengaruh Best Practice terhadap Kinerja. Hasil analisis menggunakan metode Structural Equation Model SEM menunjukkan bahwa 1 Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif sebesar 0,5 terhadap terbentuknya Code of Conduct; 2 Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif sebesar 0,36 terhadap terbentuknya Best Practice; 3 Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja, namun berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja melalui Best Practice; 4 Code of Conduct berpengaruh positif sebesar 0,67 terhadap terbentuknya Best Practice; 5 Code of Conduct tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja, namun berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja melalui Best Practice; dan 6 Best Practice berpengaruh positif sebesar 0,76 terhadap Kinerja. Code of Conduct tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karena di negara berkembang Code of Conduct sangat ditentukan oleh budaya lokal, merupakan sesuatu yang baru bagi PTS, dan untuk implementasinya perlu adanya contoh melalui Best Practice. Kata kunci: kepemimpinan transformational, code of conduct, best practice, kinerja PTS, good university governance.

---

The performance of Higer Education HE , not least the private ones, is strongly influenced by the style of leadership of the relevant HE. The mapping of leadership types of 100 university leaders in DKI Jakarta is taken as samples in this study, with the ideal leadership indicators to encounter changes in the globalization era showing that most private university leaders in DKI Jakarta 98 fall into the category of transformational leadership type. The remaining 2 falls into the category of transactional leadership type. However, more detailedly examined, the value owned by the 2 of Private Higher Education PHE leaders who fall into the category of transactional leadership type is close to the value for the type of transformational leadership. It can therefore generally be said that 100 private university leaders in DKI Jakarta have a transformational leadership type. The issues raised in this study are focused on the influence of Transformational Leadership in building Code of Conduct, Best Practice, and Performance in achieving Good University Governance of PHEs in DKI Jakarta. The purpose of this research is to analyze 1 the influence of Transformational Leadership on Code of Conduct 2 the influence of Transformational Leadership on Best Practice 3 the influence of Transformational Leadership on Performance 4 the effect of Code of Conduct on Best Practice 5 the effect of Code of Conduct on Performance and 6 the influence of Best Practice on Performance. The result of the analysis using Structural Equation Model SEM method show that 1 Transformational Leadership had positive effect of 0.5 on the formation of Code of Conduct 2 Transformational leadership has a positive effect of 0.36 on the formation of Best Practice 3 Transformational leadership does not directly affect performance, yet indirectly affects it through Best Practice 4 Code of Conduct has a positive effect of 0.67 on the formation of Best Practice 5 The Code of Conduct has no direct effect on Performance, yet indirectly affects it through Best Practice and 6 Best Practice has a positive effect of 0.76 on Performance. The Code of Conduct does not directly affect performance since in the developing countries Code of Conduct is strongly determined by local culture.It is something new for the PHEs, and for its implementation, they need an example through Best Practice. Keywords Transformational Leadership, Code of Conduct, Best Practice, Performance of Private Higher Education, Good University Governance.