Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola perdagangan dari konvensional menjadi elektronik. Penetapan ABC Ltd. yang merupakan perusahan ekonomi digital menggunakan konsep dasar dan ketentuan perpajakan domestik serta P3B Indonesia ndash; Singapura yang masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan penolakan ABC Ltd. memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen ABC Ltd. dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan bisnis ABC Ltd tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia dan terdapat kelemahan dalam ketentuan pajak domestik dan P3B Indonesia-Singapura mengenai definisi dan syarat adanya BUT untuk transaksi ekonomi digital. Solusi mengatasi kelemahan tersebut dapat dengan menciptakan pajak baru di luar pajak penghasilan seperti negara Inggris dan memasukan konsep BUT Virtual dalam ketentuan perpajakan domestik dan P3B Indonesia-Singapura.

---

ABSTRACT
The development of information technology has changed the pattern of trading from conventional to electronic. The designation of ABC Ltd. which is a digital economy enterprise using the basic concepts and provisions of domestic taxation as well as income tax treaty Indonesia Singapore which still requires the presence of physical and rejection from ABC Ltd.for providing a legal uncertainty for ABC Ltd. customers in implementing of tax obligations fulfillment. This study used a qualitative approaching through in depth interviews and documentation. The result of this study shows that the business activity of ABC Ltd. does not result in a permanent establishment in Indonesia and there are weaknesses in the provisions of the domestic tax and income tax treaty of Indonesia Singapore on the definition and the terms of permanent establishment for digital economic transactions. The solution for this weakness can be resolved by creating a new taxes regulation outside of income tax such as the UK and incorporating a virtual permanent establishment concept in domestic taxation and income tax treaty Indonesia Singapore.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses formulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 yang terbit tanggal 1 April 2019. Peraturan tersebut diundangkan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku dinilai belum secara spesifik menjelaskan definisi dari Bentuk Usaha Tetap sehingga menimbulkan banyaknya sengketa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses formulasi dari kebijakan ini ditinjau dari metode formulasi kebijakan untuk mengetahui apakah dalam formulasinya kebijakan tersebut sudah memenuhi kaidah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur dalam mencari data penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika dilihat dari teori formulasi kebijakan publik Patton dan Sawicky, dan dari teori kebijakan publik Kelsen yaitu teori grundnorm kebijakan ini tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh kedua teori tersebut. Seharusnya pihak external diikutsertakan dalam memformulasikan kebijakan ini dan konsideran yang tepat untuk kebijakan ini seharusnya merujuk kepada UU PPh dan UU KUP ......This thesis discusses how the formulation process of the Minister of Finance Regulation Number 35/PMK.03/2019 which was published on April 1, 2019. The regulation was enacted because the applicable Income Tax Act is considered not to have specifically explained the definition of Permanent Establishments so as to cause disputes. By using a qualitative approach, this study aims to analyze how the formulation process of this policy is reviewed from the policy formulation method to determine whether the formulation of the policy meets the applicable rules. This study uses in-depth interviews and literature studies in finding research data. The results of this study concluded that when viewed from Patton and Sawicky's public policy formulation theory and Kelsen's public policy theory, namely the grundnorm theory does not fulfilled in this policy. External party should have been invited to co-formulate the policy and the right consideration for this policy should refer to the Income Tax Law and the General Provisions and Tax Procedures Law

Abstrak :
Dilihat dari sisi perpajakan, salah satu alternatif yang efisien bagi perusahaan multinasional dalam rangka memperluas pangsa pasar dan memasuki pasar global adalah melalui skema keagenan karena perusahaan multinasional tidak perlu mendirikan suatu kantor atau pabrik sebagai tempat tetap kegiatan usahanya dan melaporkan peredaran usahanya di negara sumber penghasilan. Perusahaan multinasional sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dapat saja menunjuk badan atau orang pribadi di negara sumber sebagai media untuk mewakili kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penunjukan badan atau individu yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikan dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penelitian ini membahas tentang kebijakan identifikasi BUT Keagenan di Indonesia untuk mengetahui dasar pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan agen perlu dijadikan BUT dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mengoptimalkan identifikasi keberadaan BUT Keagenan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan tentang formulasi kebijakan identifikasi BUT Keagenan sebagai pedoman bagi fiskus dan Wajib Pajak dalam mengidentifikasi keberadaan BUT Keagenan yang dapat memberikan panduan dalam menentukan apakah suatu transaksi keagenan merupakan agen yang independen atau dependen terhadap prinsipalnya di luar negeri, Kementerian Perdagangan dapat membuat peraturan untuk melindungi kepentingan domestik yang mengatur bahwa kontrak jual-beli dalam transaksi keagenan harus ditandatangani oleh agen dan dilakukan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh data keberadaan dan kegiatan usaha dari transaksi keagenan, dan mengadakan pelatihan, inhouse training, diskusi dan bedah kasus tentang.

---

In terms of taxation, one of efficient alternatives for multinational companies in order to expand market share and enter into the global markets is through the agency scheme for multinational companies which do not need to establish an office or factory as a permanent premise of its business activities and report its business in the host countries. Multinational companies as Foreign Taxpayers may designate a private entity or person in the host country as a media source to represent interests in running its operation. Appointment of entities or individuals acting on behalf of Foreign Taxpayers as a substitute of a fixed place of business is far easier to be practiced and can be made "not exist", so it does not raise the issue of a Permanent Establishment. This study discusses the policy of Agency Permanent Establishment identification in Indonesia to find out the rationale reason behind the policy to make agent as a Permanent Establishment and analyze the problems faced by the Directorate General of Taxes in an attempt to optimize the identification of Agency Permanent Establishment existence in Indonesia. This study is a qualitative research with descriptive design. Results of the research suggest the necessity to formulate implementing regulation as a guideline for fiscus and Taxpayers in identifying the existence of Agency Permanent Establishment that can provide guidance in determining whether an agency transaction is an independent or dependent to its overseas principal, the Ministry of Trade may issue regulations to protect domestic interests that govern the salespurcase contract in the agency transactions must be signed by the agent and conducted in Indonesia, the Directorate Gederal of Taxes should cooperate with the Ministry of Trade to obtain data on the exsistence and business activities of an agency transaction, and perform training, discussion and case study on Agency Permanent Establishment.

Abstrak :
Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax (BPT) dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan P3B Indonesia dan Singapura menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BUT perusahaan pelayaran, serta memberikan masukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan membuat surat penegasan atau mengubah aturan (rule determination). Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan konsep penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik descriptive, content, dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUT perusahaan pelayaran menggunakan interpretasi sistematis atau logis dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK nomor 417/KMK.04/1996 sudah termasuk BPT, sedangkan DJP menggunakan interpretasi gramatikal dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK tersebut tidak termasuk BPT. Sedangkan terkait penurunan tarif PPh, baik BUT maupun DJP menggunakan interpretasi gramatikal. DJP menginterpretasikan bahwa BUT tidak mendapat penurunan tarif, sedangkan BUT menginterpretasikan sebaliknya. Masukan yang diberikan adalah mengubah KMK nomor 417/KMK.04/1996 dan membuat surat penegasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi pada masa yang akan datang dan KMK tersebut dapat dipergunakan untuk BUT perusahaan pelayaran asal seluruh negara mitra. ......Differences in interpretation regarding the taxation aspects of permanent establishment (PE) of shipping company, which are regulated in Minister of Finance Degree (KMK) number 417.KMK.04/1996 and Agreement for The Avoidance of Double Taxation (P3B) between Indonesia and partner countries, often occur. There were even disputes that already have a tax court ruling. This study aims to analyze the interpretation of Branch Profit Tax (BPT) and the reduction in the rate of income tax (PPh) based on P3B Indonesia and Singapore according to Directorate General of Taxes (DJP) and PE of shipping company, as well as to provide input to settle this differences in interpretation by making confirmation letter or changing the regulation (rule determination). This study uses The Theory of Legal Interpretation and the concept of legal interpretation. The research approach used is qualitative with case study. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique uses descriptive techniques, content, and thematic analysis. The results show that the PE of shipping company used a systematic or logical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64% in KMK number 417/KMK.04/1996 includes BPT, while DGP used grammatical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64 percent in the KMK does not include BPT. Meanwhile, regarding the reduction of income tax rates, both PE and DGT used grammatical interpretation. DGT interpreted that the PE does not get a tax reduction, while the BUT interpreted the opposite. The input given is to change the KMK number 417/KMK.04/1996 and make confirmation letter so that there are no differences in interpretation in the future and the KMK can be used for the PE of shipping companies from all partner countries.

Abstrak :
Dua model tax treaty yang banyak digunakan sebagai acuan oleh berbagai negara (acceptable) adalah UN Model dan OECD Model. Kedua model tersebut selaju dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Salah satu perkembangan OECD Model adalah asimilasi pasal 14 tentang independent personal Services ke dalam pasal 7 tentang business profit. Beberapa argumentasinya antara lain tidak ada perbedaan antara karakteristik penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 14 dengan penghasilan Wajib Pajak Badan yang diatur dalam pasal 7, pasal 14 tidak memberikan batasan yang jelas jenis kegiatan apa saja yang termasuk dalpjn pengertian pemberian jasa profesional, pasal 14 tidak jelas untuk individu atau juga dapat diberlakukan kepada badan, dan tidak ada perbedaan antara konsep permanent eslablishment yang digunakan sebagai kriteria pemajakan pada Pasal 7 dengan fixed base yan.% digunakan sebagai alat uji pemajakan pada Pasal 14. Mengingat OECD Model merupakan salah satu acuan penting yang digunakan oleh banyak Negara dalam membuat tax treaty dengan negara lain, maka penulis meagangap perlu untuk melakukan kajian terhadap revisi OECD Model Tahun 2000 tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah karakteristik penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai mana diatur dalam pasal 14 sama dengan penghasilan Wajib Pajak Badan yang diatur dalam pasal 7 OECD Model. Kemudian apa implikasinya terhadap hak pemajakan Indonesia jika tax treaty Indonesia mengikuti revisi OECD Model tersebut di atps. Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Berdasarkan hasil pembahasan, maka disimpulkan bahwa karakteristik penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dengan Penghasilan Wajib Pajak Badan seperti diatur dalam PasaJ 7 OECD Model memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya secara hakekat ekonomi merupakan peningkatan kemampuan ekonomi. Namun terminologi penghasilan digunakan untuk orang pribadi sedangkan terminologi laba digunakan untuk badan atau perusahaan. Dari aspek fax treaty, hak pemajakan negara sumber diuji melalui fixed place dan fixed base. Perbedaanya yang terjadi hanyalah perbedaan aspek teknis seperti atas nama pembayaran jasa, independensi pemberi jasa, dan lain-lain. Pengaruh asimilasi Pasal 14 tentang independent personal Services ke dalam Pasal 7 tentang business profit menguntungkan bagi hak pemajakan Indonesia. Karena hak pemajakan menjadi lebih luas melalui alat uji BUT yang lebih variatif dan pemenuhan kewajiban perpajakan BUT di Indonesia yang disamakan dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri memberikan keuntungan bagi Indonesia dari aspek administratif dan dari aspek perluasan cakupan pajak yang dapat dikenakan. Alternatif lain, jika diterapkan dalam tax treaty Indonesia dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal independent personal Services dan Pasal furnishing of Services. Ketentuan tersebut dapat berbentuk time tesi, maupun persentase tertentu. Dampaknya bagi hak pemajakan Indonesia bisa menguntungkan, sama saja, dan merugikan. ......Two tar treaty models, which various countries use as a reference, are the UN Model and OECD Model. Both models are always developed and improvedfrom time to time. One of the improvements is the assimilation of Article 14 op Independent Personal Service into Article 7 on Business Profit. Some arguments are as followings: there is no difference between the characteristics of “income” earns by a Person, as stated in Article 14, with “income” earns by Company, as stated in Article 7; Article 14 does not provide a clear limit on what type of activities included in the definition of professional Services; Article 14 is not clear to the individual or can it also be applied to Company, and there is no difference between the concept of Permanent Establishment, which is used as tar criteria in Article 7 with the Fixed Base concept which is used as a tarlool test in Article 14. Given the OECD Model is one of the important references used by many countries in making tax Treaty with other countries, the authors perceive the need to study the revision of the Year 2001 OECD Model. The objective is to find out whether the characteristic of Personal Income, stated in Article 14, is the same characteristic of Corporate Income, stated in Article 7. Then what would be the implication if Indonesia applied the tar treaty of revised OECD Model. The methodology that will be used in this research is the study of literature. The result shows that there similarity and differences in the characteristics of Income. Both are essentially consideredas the increase of wealth. It use the terminology of Income for individual and Profit for corporate. From the tar Treaty aspect, the State has the rights to exercise through Fixed Place and Fixed Base. Other differences are more in to technical aspects such as differences in the name pf payment Services, independence of Service providers, etc. The assimilation of Article 14 to the Article 7 gives Indonesia the advantages in exercising its rights, because it gives more rights and it does not recognize the tar-protected corporate income. If the tar treaty is applied in Indonesia, we have other alternatives stated in Independent Personal Services Article and Furnishing of Services Article. These provisions can be in the form of time test and percentage.

Abstrak :
Era globalisasi ekonomi telah mendorong berbagai perusahaan besar yang berskala internasional melakukan kegiatan usaha di berbagai negara. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik antar negara karena dengan adanya investasi baik langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan dapat memperkenalkan produk dan kegiataan usaha baru. Selain itu, transaksi internasional tersebut akan memberikan kontribusi penerimaan negara masingmasing melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan perdagangan internasional. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya dan hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT), serta efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di negara tempat kegiatan usaha dilaksanakan (negara sumber). Konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu negara sumber atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Sesuai dengan konsep BUT , penghasilan usaha dari suatu perusahaan yang bertempat kedudukan di suatu negara hanya dapat dikenakan pajak di negara lain apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapanga n melalui wawancara dengan key informan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi BUT di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tidak maksimal karena tidak ada koordinasi yang efektif antar Kator Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT, kesulitan untuk memperoleh data dan keterlambatan pengiriman data,serta kurangnya pemahaman tentang pengertian dan kriteria BUT. Agar pelaksanaaan program ekstensifikasi BUT dapat berjalan efektif, maka perlu dibentuk teamwork ekstensifikasi BUT yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan ekstensifikasi BUT, peningkatan pemahaman mengenai pengertian BUT, dan perluasan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap dengan melibatkan unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

---

The economic globalization era has encouraged various big international companies to conduct their business activities in various countries. The international trade can give reciprocal economic benefits between countries because both direct and indirect investments will be able to improve economic growth, employment opportunities and to introduce new products and business activities. In addition, the international transaction will give contribution to each country through the imposition of tax on the income generated through international commercial activities. The fundamental problems which are examined in this research are the efforts and the obstacles in the implementation of extensification of tax payers from the Permanent Establishments (PE), and the effectiveness of the coordination in implementing the extensification in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1. The objective of this Research is to discover the problems encountered and how effective is the coordination in implementing the extensification of taxpayers from the permanent business establishments. The Permanent Establishments are the business form used by the expatriatetaxpayers to represent their activities or interests in the country where the business activities take place (the source country). The concept of permanent business establishments is introduced to determine the tax entitlement of the source country on the operating profit gained by a company originating from the partner country that signs the agreement. Pursuant to the concept of Permanent Establishments, the operating income of a company having domicile in another country can only be taxed by another country if the company concerned conducts its business or activities through a Permanent Establishment. The method of research used in this thesis is qualitative research method by using the descriptive analysis, with data collecting technique in the form of library study and field study through interviews with key informants.Based on the result of the study, a conclusion is made stating that the implementation of the extensification of Permanent Establishments in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 is not maximal because there is no effective coordination between the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office in implementing the extensification of Permanent Establishments, the difficulty in obtaining data and the delay in data delivery, and the lack of understanding of the definition and the criteria of the Permanent Establishments. In order that the implementation of the extensification of Permanent Establishments program can be effective, it is necessary to establish a team of extensification of Permanent Establishments which involves the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office, and the provision which regulates the implementation of the extensification of Permanent Establishments, improving the understanding of Permanent Establishments, and the extension of the cooperation in implementing the extensification activities of Permanent Establishments by involving the organizations outside the Directorate General of Taxation.

Abstrak :
Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik. ......Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kesesuaian konsep BUT dalam dunia ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui i apakah penerapan konsep BUT tersebut berkontribusi bagi tergerusnya basis pendapatan pajak, ii apakah konsep BUT yang berlaku di Indonesia sudah mampu menjawab tantangan perpajakan ekonomi digital, dan iii apakah konsep BUT saat ini masih sesuai untuk menentukan hak pemajakan atas aktivitas-aktivitas ekonomi digital atau membutuhkan modifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep BUT saat ini tidak sesuai lagi untuk digunakan dalam menentukan hak pemajakan negara sumber dalam dunia ekonomi digital, bahkan berkontribusi dalam mengikis basis pajak di negara tersebut. Konsep BUT di Indonesia juga belum mampu menjawab tantangan ekonomi digital. Dengan demikian penelitian ini menyarankan agar konsep BUT dimodifikasi atau menerapkan mekanisme pemajakan yang lain khusus atas ekonomi digital.

---

ABSTRACT
This research discusses the relevance of permanent establishment concepts in digital economy to identify if i the application of permanent establishment concepts contribute to the loss of the basic income from tax ii the permanent establishment concepts currently applied in Indonesia are effective to deal with the challenges encountered in digital economy taxation iii the currently applicable permanent establishment concepts are still relevant to define the right to tax digital economy activities or require ammendment. This research is a qualitative research based on literary analysis on secondary data. The output of this research suggests that the currently applied permanent establishment concepts is no longer relevant to determine the source country 39 s right to tax the digital economy activities and, therefore, contributes to the loss of bases tax in the country. The permanent establishment concepts is also not effective to deal with the challenges encountered in digital economy. Hence, this research recommends that the government ammends the permanent establishment concepts or apply alternative tax mechanism, specifically for digital economy.

Abstrak :
Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top. ......The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used. The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yang dilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Bentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yang dilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPN dan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional. ......This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations.